BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ada 6 pos belanja negara dengan nilai total mencapai Rp3.613,1 triliun yang ditetapkan pemerintah di APBN 2025.
Hal itu, disampaikan presiden dalam pidato kenegaraan terkait RAPBN dan Nota Keuangan Tahun 2025 pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Menurut dia, belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun itu, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun yang ditujukan ke 5 pos, ditambah 1 pos untuk transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
“Belanja negara di APBN 2025 akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, untuk mendukung program prioritas pemerintah, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian,” kata Jokowi.
Berikut 6 pos belanja negara dengan total anggaran sebesar Rp3.613,1 triliun di APBN 2025:
- Anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun
- Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun
- Anggaran kesehatan sebesar Rp197,8 triliun
- Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun
- Anggaran Pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun
- Anggaran transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun
Adapun anggaran belanja pendidikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Selanjutnya anggaran belanja perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun, untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Kemudian anggaran belanja kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara, untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Selain itu, anggaran belanja ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Sedangkan belanja pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antardaerah.
“Kami mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan akses dan kualitas layanan publik,” tutur Jokowi.
No Comments