Browsing Tag

Joko Widodo

News

Presiden Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR

July 9, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo akan menghadiri sidang tahunan MPR secara langsung pada Agustus 2020 ini. Hal itu diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang memberikan keterangan selepas pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 8 Juli 2020.

“Pagi ini kami seluruh pimpinan MPR diterima oleh Presiden untuk melakukan rapat konsultasi bersama terutama terkait dengan persiapan sidang tahunan,” ucapnya.

Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR, mengatakan bahwa penyelenggaraan sidang tahunan MPR pada tahun ini dimajukan menjadi tanggal 14 Agustus 2020 dari yang biasanya dilaksanakan tiap tanggal 16 Agustus.

“Kebiasaan kita tanggal 16 Agustus. Namun, karena tanggal 16 jatuh pada hari Minggu, maka kita majukan pada hari Jumat, tepatnya tanggal 14 Agustus,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, menurutnya, Presiden memastikan akan menghadiri sidang tahunan di tanggal 14 Agustus 2020 tersebut secara langsung sebagaimana pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Alhamdulillah, Pak Presiden menyatakan akan hadir secara fisik dalam sidang tahunan MPR yang akan kami selenggarakan pada tanggal 14 Agustus,” kata Bamsoet.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad, dan Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono.

News

Presiden Jokowi Dorong Kabinet Bekerja Lebih Keras

July 9, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya bahwa kondisi dunia saat ini tengah mengalami krisis, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi.

“Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada kondisi sekarang ini. Membuat Permen (Peraturan Menteri) yang biasanya mungkin 2 minggu ya sehari selesai, membuat PP (Peraturan Pemerintah) yang biasanya sebulan ya 2 hari selesai, itu loh yang saya inginkan,” tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2020.

Kepala Negara juga mendorong jajarannya untuk tidak hanya bekerja dengan menggunakan cara-cara yang biasa. Lebih lanjut, Presiden meminta agar jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.

“Kita harus ganti channel dari ordinary pindah channel ke extraordinary. Dari cara-cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara-cara cepat dan cara-cara yang sederhana. Dari cara yang SOP (standar operasional prosedur) normal, kita harus ganti channel ke SOP yang smart shortcut. Gimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara lebih tahu dari saya, menyelesaikan ini. Kembali lagi, jangan biasa-biasa saja,” jelasnya.

Di bidang ekonomi, Presiden menyebut bahwa prediksi ekonomi dunia juga kurang menggembirakan. Menurut informasi yang Presiden terima dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6 persen.

“Kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Belanja juga biasa-biasa saja, spending kita biasa-biasa saja, enggak ada percepatan,” imbuhnya.

Kontraksi ekonomi tersebut sudah dialami oleh Indonesia di kuartal pertama, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 2,97 persen, turun dari yang biasanya 5 persen. Meskipun angka di kuartal kedua belum keluar, tetapi Presiden mengingatkan agar jajarannya berhati-hati mengingat terdapat penurunan permintaan, penawaran, dan produksi.

“Dari demand, supply, production, semuanya, terganggu dan rusak. Ini kita juga harus paham dan sadar mengenai ini. Karena apa? Ya mobilitasnya kita batasi. Mobilitas dibatasi, pariwisata anjlok. Mobilitas dibatasi, hotel dan restoran langsung anjlok, terganggu. Mal ditutup, lifestyle anjlok, terganggu,” tandasnya.

News

Percepatan Belanja Anggaran Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

July 9, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali meminta jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas pada Selasa, 7 Juli 2020, di Istana Negara, Jakarta.

“Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah,” ujarnya.

Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Maka itu, Presiden meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.

“Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun,” kata Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.

“Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini,” tuturnya.

“Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita,” imbuh Presiden.

Terkait dengan kebutuhan medis, Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri. Di antaranya ialah stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat Covid-19.

“Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi,” ucapnya.

Menutup arahannya, Kepala Negara sekali lagi mengingatkan jajarannya untuk dapat bekerja luar biasa melebihi apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sejumlah hal menurutnya masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan pelaksanaannya untuk kebutuhan masyarakat luas.

“Jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas), bansos sudah lumayan, kesehatan masih perlu dipercepat, stimulus ekonomi baik untuk yang UMKM maupun yang tengah dan gede, belum (tuntas),” ujarnya.

News

Presiden Jokowi di Depan Capaja TNI-Polri: Harus Gesit, Adaptif, Inovatif Hadapi Tantangan Zaman

July 9, 2020

Jakarta – Dunia berubah dengan cepat ditandai dengan disrupsi teknologi yang telah berdampak pada semua sektor kehidupan, tak terkecuali bidang militer. Tantangan yang dihadapi pun jauh lebih berat, dinamis, dan kompleks dari sebelumnya. Penerapan otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga big data mengalami percepatan dan semakin dipercepat dengan adanya pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara pembekalan calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri tahun 2020 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 8 Juli 2020.

“Teknologi militer juga berkembang dengan cepat. Teknologi militer terkini menggabungkan instrumen persenjataan dengan penggunaan kecerdasan buatan. Teknologi automatisasi dan teknologi sensor yang mengarah pada pengindraan jarak jauh semakin canggih. Komputasi kuantum juga telah mengarah pada sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber,” ujar Presiden.

“Tantangan kejahatan yang dihadapi oleh perwira kepolisian juga sangat berat. Kejahatan menggunakan teknologi canggih dan kejahatan siber yang lintas negara juga memerlukan kemampuan antisipasi dan mitigasi yang lebih baik,” tambahnya.

Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Presiden meminta agar para capaja TNI-Polri mau terus belajar, baik secara mandiri maupun melalui institusi. Capaja TNI-Polri juga dituntut untuk tidak lagi berpikir dengan cara biasa-biasa saja, bekerja secara monoton, atau menggunakan kemampuan yang standar saja.

“Para perwira TNI dan Polri masa depan harus memiliki sikap mental dan cara kerja yang tidak biasa-biasa saja. Harus semakin cerdas dan lincah dalam menghadapi perubahan, cepat adaptasi, dan selalu berpikir inovatif, dan harus lebih baik dan lebih cepat dibanding negara lain,” tegasnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga mengingatkan para capaja TNI-Polri untuk terus konsisten terhadap ideologi negara Pancasila, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, dan tujuan-tujuan besar negara. Capaja TNI-Polri juga dituntut untuk memiliki jiwa kesatria, pantang mundur, dan selalu optimis pada kejayaan dan kemajuan bangsa.

“Saya berpesan agar selalu merawat semangat persatuan-kesatuan, semangat persaudaraan dan gotong-royong. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat, bangsa dan negara. TNI dan Polri harus bersatu dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan bangsa ke depan,” jelasnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden berpesan agar para capaja tidak melupakan dukungan dan doa dari orang tua. Presiden juga berterima kasih kepada segenap pimpinan TNI-Polri, termasuk para pendidik, pelatih, dan pengasuh jajaran Akademi TNI dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

“Kerja keras dan pengabdian saudara akan selamanya dikenang oleh anak-anak didik saudara-saudara dan menjadi fondasi yang kokoh dalam membentuk karakter calon-calon pemimpin masa depan bangsa,” tandasnya

News

Asian Development Bank Datang ke Istana

March 3, 2020

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Asian Development Bank (ADB), Masatsugu Asakawa, yang datang bersama sejumlah delegasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pihak ADB menyampaikan komitmen mereka untuk terus memberikan dukungan dan berkontribusi dalam sejumlah sektor di Indonesia. Sektor yang menjadi fokus dukungan tersebut ialah pendidikan, akselerasi investasi, dan keberlanjutan.

“Sekarang ADB banyak memberikan policy support dan nanti juga menyatakan dapat memberikan policy support untuk beberapa kebijakan publik dan juga akan mendorong kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan infrastruktur,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dijelaskan, ADB juga mendorong dilakukannya transformasi ekonomi sebagaimana yang dilakukan pemerintah salah satunya melalui rancangan undang-undang cipta kerja serta omnibus mengenai perpajakan. Terkait hal tersebut, ADB disebut dapat memberikan dukungan dalam pengimplementasiannya.

“Itu yang kami dorong agar dalam implementasinya nanti ADB dapat memberikan semacam pelatihan, support pendanaan, dan yang lain,” tuturnya.

Dalam hal akselerasi pembangunan infrastruktur, Indonesia juga disebut ADB mampu berperan lebih jauh sebagaimana yang ditunjukkan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan yang memungkinkan pertukaran sumber daya, teknologi, dan pengetahuan antara negara-negara berkembang, termasuk kerja sama BIMP-EAGA dan IMT-GT.

“Negara-negara lain (negara penerima manfaat) bisa belajar dari Indonesia tentang kebijakan publik, salah satunya terkait dengan akselerasi infrastruktur,” kata Airlangga.

News

Jokowi Minta Pariwisata Indonesia Kalahkan Negara Tetangga

February 18, 2020

Saat rapat terbatas Presiden Joko Widodo bersama jajarannya membahas upaya peningkatan indeks daya saing pariwisata serta dampak wabah virus korona terhadap pariwisata.

“Siang hari ini rapat terbatas mengenai peningkatan peringkat pariwisata Indonesia. Tapi nanti di dalamnya juga langsung akan kita hitung kemudian akan kita putuskan mengenai stimulus pada dunia pariwisata kita karena masalah korona,” kata Presiden.

Menurut Presiden, peringkat daya saing pariwisata Indonesia dalam Travel and Tourism Competitiveness Index dari tahun ke tahun memang semakin baik. Tercatat, pada 2015 Indonesia berada pada peringkat 50, kemudian naik menjadi peringkat ke-42 pada 2017, dan naik lagi menjadi peringkat ke-40 pada 2019.

Meski demikian, peringkat Indonesia tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Presiden meminta hal tersebut dijadikan catatan untuk perbaikan peringkat Indonesia ke depannya.

“Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura berada di peringkat 17, Malaysia 29, dan Thailand 31. Saya kira ini menjadi catatan kita ke depan dalam rangka memperbaiki dari 4 subindeks dan 14 pilar yang menjadi tolok ukur indeks daya saing pariwisata dunia,” jelasnya.

Presiden menjelaskan bahwa dalam indeks tersebut Indonesia memiliki 5 keunggulan dibandingkan negara lain, yaitu yang berkaitan dengan daya saing harga, prioritas kebijakan, daya tarik alam, keterbukaan, serta daya tarik budaya dan kunjungan bisnis.

“Kita masih lemah dalam lima pilar lainnya yaitu, di bidang lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan dan kebersihan, infrastruktur pariwisata, ini yang dalam pembenahan terus, kemudian keamanan, kemudian yang juga masih kurang di kesiapan teknologi informasi. Saya kira catatan-catatan ini harus kita jadikan kita dalam bekerja ke depan dengan target-target yang terukur dan jelas,” paparnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga membahas mengenai upaya pemerintah untuk mengatasi dampak wabah virus korona terhadap sektor pariwisata. Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah pemberian diskon atau insentif, baik untuk wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Diskon atau insentif bagi wisman yaitu 30 persen dari tarif riil. Tapi nanti kita putuskan, ini belum diputuskan. Mungkin kita beri waktu selama 3 bulan ke depan, untuk destinasi-destinasi yang nanti juga akan kita putuskan,” jelasnya.

“Untuk destinasi wisata ke mana, termasuk di dalamnya juga diskon untuk wisatawan domestik atau wisnus yang bisa nanti kita berikan juga minus 30 persen dan mungkin bisa saja untuk travel bironya diberi diskon yang lebih misalnya 50 persen, sehingga betul-betul menggairahkan dunia wisata kita karena memang sekarang baru ada masalah karena virus korona,” tandasnya.

News

Pacu Pariwisata Labuan Bajo, Terminal Multifungsi Rampung Akhir 2020

January 20, 2020

Labuan Bajo – Pemerintah menyatakan pembangunan terminal multifungsi di daerah Wae Kelambu diharapkan rampung akhir 2020, sebagai langkah penataan dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Labuan Bajo.

Selain bandara, terminal multifungsi (multipurpose) ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang pembangunannya tengah dipercepat oleh pemerintah.

Sebelum mengujungi Kawasan Puncak Waringin di Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo beserta rombongan menyempatkan diri untuk meninjau terminal multifungsi, Senin (20/1/2020).

“Nanti pelabuhan ini (Labuan Bajo) akan bersih dari kontainer-kontainer, ditarik dari sini ke Wae Kelambu tadi. Selesai nanti insyaallah akhir tahun ini,” ujar Presiden Jokowi dalam siaran pers.

Terminal multifungsi tersebut nantinya memisahkan aktivitas pariwisata dan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Labuan Bajo. Dengan dibangunnya terminal multifungsi tersebut, Pelabuhan Labuan Bajo akan dikhususkan bagi kapal-kapal wisatawan yang akan bersandar dan berkunjung ke daerah itu.

Pada Juli 2019, Presiden Joko Widodo mengunjungi Labuan Bajo untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata di daerah tersebut. Kala itu, Kepala Negara memastikan akan melakukan penataan total di daerah Labuan Bajo agar menjadi semakin menarik bagi wisatawan. Salah satu penataan tersebut yakni pelabuhan khusus logistik yang akan dipersiapkan dan dipisahkan dari aktivitas di Pelabuhan Labuan Bajo.

“Ini memang total penataannya. Pelabuhan untuk kontainer akan dipindah ke tempat lain. Di sini hanya untuk penumpang pinisi, yacht, dan cruise,” ujarnya pada 10 Juli 2019 lalu.

Proyek pembangunan terminal multifungsi tersebut disiapkan untuk dapat menampung peti kemas hingga 100.000 TEUs dari sebelumnya 24.000 TEUs di Pelabuhan Labuan Bajo. Terminal tersebut akan dilengkapi dengan sarana penunjang yang lebih lengkap dan besar seperti satu unit gudang dengan luas 1.200 meter persegi, yang dapat melayani penyimpanan barang hingga kurang lebih 600.000 ton per tahun dan lain sebagainya.

Dalam kunjungan kali ini, Kepala Negara sekaligus meresmikan Hotel Inaya Bay Komodo. Hotel tersebut secara khusus memang dipersiapkan untuk menunjang Labuan Bajo sebagai destinasi wisata bersegmen super premium di NTT.

“Saya tidak ingin berpanjang kata, semoga hotel ini bisa memberikan dukungan penuh bagi pariwisata di Labuan Bajo,” tegas Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di NTT di antaranya Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. 

Hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara, dan Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat.

News

Labuan Bajo Siap untuk Pertemuan G20

January 20, 2020
Presiden Joko Widodo melihat perkembangan pariwisata secara langsung di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada kunjungan tersebut disampaikan bahwa semua produk yang ditawarkan di sana siap dipromosikan. “Ini sebuah pekerjaan yang besar yang harus kita selesaikan akhir tahun ini yaitu memperbaiki produk yang ada di sini. Infrastruktur, landscape, sampah, air baku yang juga kurang, semuanya ini kita siapkan dan kita harapkan akhir tahun ini selesai. Sehingga 2021 itu langsung Kementerian Pariwisata bisa promosi besar-besaran,” kata Presiden dalam keterangan pers usai rapat di Hotel Plataran Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 20 Januari 2020. Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa hal terpenting dari pengembangan Labuan Bajo adalah karena Indonesia menyiapkannya untuk sejumlah agenda internasional. Untuk diketahui, pada tahun 2023 Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN sekaligus Ketua G20. “Tetapi yang paling penting juga bahwa kita ingin mempersiapkan Labuan Bajo ini untuk G20 di 2023 dan ASEAN Summit di 2023. Sehingga dalam rangka persiapan ke sana pun ini mulai direncanakan, disiapkan mulai dari sekarang,” imbuhnya. Jokowi mengatakan dalam penanganan sampah akan dilakukan baik untuk sampah di laut maupun di darat. “Dua, jadi sampah yang ada di laut dan sampah yang ada di darat. Yang ada di laut tadi sudah diputuskan kita akan kirim di sini kapal untuk membersihkan dan mulai Februari nanti kita juga akan bergerak ke bawah laut untuk mengambil sampah. Meskipun belum banyak, tapi harus dimulai. Jangan sampai ada sampah di Labuan Bajo,” tegasnya. “Yang di darat nanti Kementerian PU akan mempersiapkan incinerator dan juga tempat pembuangan sampah akhirnya. Dan juga yang paling penting juga pendidikan masyarakat mengenai budaya sampah,” tambahnya. Sementara itu untuk keluhan soal ketersediaan air baku sudah ditambah 100 mililiter/detik. Kementerian PU juga disebutnya tengah mempersiapkan tambahan yang lebih besar lagi. Adapun soal kelestarian lingkungan di kawasan Labuan Bajo, Presiden menyampaikan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar untuk membuat nursery yang bisa memproduksi 5-7 juta pohon setiap tahunnya. “Nanti setiap tahun menanam segitu terus, rutin. Sudah detail sekali tadi, saya kira pembicaraan kita sudah teknis dan sangat detail sehingga semuanya yang kira-kira kita ragu semuanya sudah kita tutup,” jelasnya.
News

Presiden Gelar Rapat Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo

January 20, 2020

Labuan Bajo — Pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo yang bersegmen super premium sendiri akan dimulai awal tahun 2020. Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama sejumlah jajarannya untuk membahas pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo.

Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan beberapa hal, pertama berkaitan dengan penataan kawasan. “Kita memang ingin agar segmen pasar wisatawan yang hadir di sini adalah yang pengeluarannya lebih besar dari wisatawan kebanyakan dan oleh sebab itu kita perlu sekali melakukan integrasi baik yang berkaitan dengan kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan bagi para wisatawan,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, ada 5 zona yang harus ditata di Labuan Bajo. Kelimanya adalah Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, Kawasan Marina, serta di zona Kampung Ujung.

“Lima zona ini akan menjadi ruang publik yang tidak terputus yang menghadirkan sebuah landscaping yang indah yang menjadi generator penggerak pembangunan kawasan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo,” katanya.

Kedua, berkaitan dengan infrastruktur, Presiden ingin agar awal tahun ini landasan pacu dan terminal bandara segera dimulai. Ia pun berharap lalu lintas atau traffic di bandara tersebut bisa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan.

“Karena memang pengelolanya saya lihat memiliki kemampuan, memiliki jaringan yang baik dalam rangka mendatangkan wisatawan ke Labuan Bajo,” imbuhnya.

Ketiga, berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM), Presiden menghendaki agar masyarakat lokal turut dilibatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, Presiden meminta agar SDM lokal segera ditingkatkan keahlian dan kompetensinya, serta disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata yang ingin dikerjakan.

Tak hanya itu, Presiden juga ingin agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat tidak ditinggalkan. Ia berharap nantinya ada sebuah creative hub yang akan menggarap produk-produk lokal tersebut, baik dari sisi pengemasan, desain, harga, dan lain-lain.

“Kita harapkan nantinya tenun, kopi, kerajinan, makanan khas betul-betul bisa tumbuh dan seiring dengan itu juga atraksi budaya lokal, kesenian daerah juga harus semakin hidup dan menghidupkan area yang ada di Labuan Bajo,” jelasnya.

Sementara itu, kepada Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat, Presiden menggarisbawahi soal masih banyaknya tanah sengketa di Labuan Bajo. Presiden meminta para kepala daerah untuk memperhatikan hal tersebut mengingat banyaknya investor yang ingin menanamkan modalnya di Labuan Bajo.

“Jadi betul-betul diselaraskan antara hukum adat yang ada dengan hukum positif yang kita miliki,” katanya.

“Kemudian juga yang berkaitan dengan kapal besar yang masuk ke Labuan Bajo, ini saya minta semuanya teregistrasi. Jangan sampai di sini hanya menikmati dan membuang sampahnya tapi masyarakat di sini tidak mendapatkan sebuah kemanfaatan dari datangnya kapal-kapal besar yang masuk,” lanjutnya.

Keempat, mengenai sampah baik sampah darat maupun sampah laut. Presiden mengaku mendengar banyak keluhan terkait adanya sampah di dalam laut. Untuk itu ia mengusulkan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan suatu gerakan pembersihan sampah.

“Meskipun belum banyak tapi harus dimulai kita bersihkan sebelum menjadi banyak. Juga di darat saya harapkan nanti di Kementerian PU dan LHK juga menyiapkan infrastruktur untuk pembuangan sampah, baik incinerator maupun dengan sistem yang lainnya tapi ini juga harus segera diselesaikan,” paparnya.

Kelima, berkaitan dengan air baku, Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menyiapkan tambahan air baku. Menurut Presiden, keluhan mengenai air baku tersebut datang dari para pemilik hotel.

Keenam, berkaitan dengan keamanan para wisatawan. Presiden berharap jajarannya menyiapkan suatu organisasi yang terdiri atas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjamin keamanan wisatawan.

“Paling tidak kalau mereka melihat di sini ada SAR, ada BNPB rasa aman dan nyaman akan muncul karena memang bisa kita lihat kesiapan kita dalam mengatasi hal-hal seperti itu,” tambahnya.

Terakhir, berkaitan dengan promosi. Presiden menargetkan apabila semua aspek sudah selesai, rapi, dan tertata pada akhir tahun 2020, maka promosi secara besar-besaran harus segera dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Termasuk digelarnya event-event internasional yang menarik para wisatawan agar datang ke Labuan Bajo,” tandasnya. (***)

News

Presiden Jokowi: Rakyat Sudah Pintar Memilih

January 18, 2020
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi politik seperti pemilihan umum kepala daerah (pilkada). “Ini yang menentukan itu rakyat. Semua memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Mencari partainya saja masih kesulitan. Kan tahu semuanya kan? Cari partainya saja masih kesulitan,” kata Presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan adanya upaya membangun dinasti politik. Menurut Presiden, saat ini pemimpin dipilih melalui kehendak rakyat dan rakyat pun sekarang sudah cerdas dalam berpolitik. “Siapa pun kalau enggak dikehendaki oleh rakyat ya enggak akan jadi. Cari partainya juga masih kesulitan, yang pertama. Kedua, rakyat sekarang ini pintar-pintar, cerdas, dari pengalaman-pengalaman pilpres dan pilkada itu memberikan pembelajaran politik yang bagus kepada rakyat. Mana yang baik untuk dipilih, mana yang tidak baik untuk dipilih,” jelasnya. “Ini kompetisi. Ini pertandingan. Bisa menang, bisa kalah. Dan saya enggak akan kampanye,” tegasnya.