News

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga tanggal 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu. Menurut Presiden, kebijakan PPKM yang berlangsung sebelumnya dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus telah memberikan hasil yang baik dalam berbagai indikator penanganan Covid-19 di Tanah Air.

“PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah,” ujar Presiden dalam pernyataannya terkait perkembangan PPKM di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Agustus 2021.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Ketiga, kegiatan pengetesan, pelacakan, isolasi, dan perawatan atau 3T secara masif, termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Presiden juga mengakui bahwa pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Menurutnya, pemerintah juga harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan yang diambil tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian.

“Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat,” imbuhnya.

Meskipun sudah mulai ada perbaikan, Kepala Negara mengingatkan bahwa perkembangan kasus Covid-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Oleh karena itu, Presiden mengimbau semua pihak agar terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus Covid-19 ini.

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, serta bantuan subsidi upah yang juga sudah mulai berjalan.

“Program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 30 Juli yang lalu,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, dokter, dan perawat yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa manusia akibat Covid-19. Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang pemerintah terapkan.

“Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19 dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran Covid-19 di hari-hari terakhir,” jelasnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan dermawan yang ikut membantu pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan, memfasilitasi isolasi mandiri, dan upaya-upaya sosial lainnya.

“Covid-19 adalah tantangan yang harus kita atasi bersama melalui usaha dan kerja keras serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini. Insyaallah kita akan dapat segera terbebas dari pandemi Covid-19,” tandasnya.

Pemerintah Terus Tingkatkan Angka Pengecekan Spesimen Covid-19 Meski Tren Kasus Melandai

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan terus meningkatkan angka pengecekan spesimen Covid-19 meski angka kasus positif mulai menunjukkan tren penurunan. Menkes bersyukur bahwa dengan angka pengecekan yang hampir mencapai 300 ribu spesimen setiap harinya saat ini, angka kasus positif tidak sampai mencapai angka prediksi terburuk.

Hal tersebut disampaikan Menkes saat memberikan keterangan pers selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video pada Senin, 2 Agustus 2021.

“Skenario sebelumnya terburuk yang kami perkirakan 70 ribu penambahan kasus per hari, sampai sekarang kita lihat kita bersyukur bahwa peak nya itu terjadi di 57 ribu per hari. Itu dengan peningkatan testing yang luar biasa yang tadinya rata-rata kita lakukan 60-70 ribu tes, sekarang sudah sampai 200 ribu. Malah untuk testing spesimennya sudah hampir sampai 300 ribu per hari,” ucapnya.

“Arahan Bapak Presiden juga Pak Menko terus ditingkatkan. Kalau perlu sampai 300-400 ribu secara bertahap,” lanjutnya.

Menkes menuturkan, peningkatan jumlah pengecekan orang dan spesimen ini penting agar kondisi setiap individu segera diketahui. Dengan demikian, penanganan yang tepat dapat segera dilakukan apabila individu tersebut terkonfirmasi positif korona.

“Kita bisa evaluasi supaya tidak menular di tempat isolasi yang sudah dibangun dan yang sakit akan cepat kita rawat ke rumah sakit supaya tidak terlambat, supaya tidak fatal, karena penyakit ini kalau kita rawat dengan cepat dan tepat harusnya bisa tertangani,” tuturnya.

Selain pelandaian kasus harian, Menkes juga mencatat penurunan tingkat keterisian rumah sakit atau BOR, baik untuk ruang isolasi maupun ICU. Penurunan BOR terjadi di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Di lain pihak, Menkes mencatat masih ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan terutama di daerah luar Jawa. Untuk itu, pihaknya akan menggunakan strategi penanganan di pulau Jawa untuk diterapkan di luar Jawa.

“Jadi bagaimana testing-nya ditingkatkan supaya cepat mengetahui siapa yang kena. Kalau ada yang kena kita tingkatkan juga tempat isolasi terpusatnya agar mereka bisa di isolasi dengan cepat, tidak menularkan ke keluarganya. Kita konversikan kamar-kamar rumah sakit menjadi kamar-kamar Covid agar kalau nanti masuk tempatnya cukup,” ujar Budi.

Selain itu, Budi juga memastikan ketersediaan obat untuk penanganan pasien Covid-19 di luar Jawa saat ini dapat terpenuhi. Menkes juga meminta untuk dibentuk satuan tugas oksigen yang bertugas memastikan ketersediaan oksigen di daerah.

“Kita pastikan dibentuk satgas oksigen seperti yang ada di Jawa sehingga teman-teman di provinsi di luar Jawa lebih siap mengidentifikasi kalau ada rumah sakit yang kekurangan oksigen dan penyalurannya seperti apa,” imbuhnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah hanya memberikan vaksinasi dosis ketiga menggunakan vaksin Moderna untuk tenaga kesehatan. Dengan vaksin tersebut, para tenaga kesehatan diharapkan semakin terlindungi dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menkes saat memberikan keterangan pers selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video pada Senin, 2 Agustus 2021.

“Kami memastikan bahwa vaksinasi ketiga booster dengan vaksin Moderna itu kita berikan ke seluruh tenaga kesehatan kita. Sudah didistribusikan ke seluruh provinsi dan saya mohon sekali agar itu segera disuntikkan ke seluruh tenaga kesehatan kita agar mereka lebih siap menghadapi kalau adanya nanti pasien-pasien yang masuk,” ujarnya.

Menkes menyadari bahwa banyak pihak yang ingin mendapatkan suntikan vaksin dosis ketiga. Namun, Menkes mengingatkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 140 juta masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama.

“Saya tahu banyak yang ingin mendapatkan booster ketiga, vaksin ketiga. Tolong berikan itu kepada tenaga kesehatan yang harus berjuang mati dan hidup dalam peperangan pada pandemi ini dan tolong kita utamakan saudara-saudara kita 140 juta rakyat Indonesia belum mendapatkan akses terhadap vaksin,” jelas Menkes.

Menkes juga menuturkan pesan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan agar vaksinasi diprioritaskan kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki kasus konfirmasi dan angka kematian yang paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh jumlah vaksin yang diterima oleh pemerintah masih terbatas pasokannya.

“Kenapa kita berikan ke beberapa kabupaten/kota lebih banyak? Karena memang kematiannya paling tinggi di sana, orang yang terkena paling tinggi di sana. Jadi mohon pengertiannya memang sampai di bulan Juni kita baru mendapat sekitar 22 persen dari total vaksin yang kita butuhkan,” jelas Menkes.

Terkait stok vaksin, pemerintah akan menerima lebih dari 300 juta dosis vaksin mulai bulan Agustus sampai Desember. Oleh karena itu, Menkes mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi yang telah disediakan demi kepentingan bersama.

“Saya percaya bangsa Indonesia itu sudah banyak sekali mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, tapi kita selalu bisa bangkit. Kita kembali melawan selama kita melakukan bersama-sama,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menkes juga menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak, terutama di Pulau Jawa dan Bali, yang sudah bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19, sehingga angka kasus aktif dapat menurun dalam seminggu terakhir.

“Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pejabat publik, kepala daerah, TNI, Polri yang sudah bekerja keras untuk bisa menghadapi pandemi ini terutama di Jawa-Bali yang kemarin naik sangat-sangat tinggi,” ujar Budi.

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi ujian yang sangat berat yaitu pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu melakukan ikhtiar lahir maupun batin bersama-sama menghadapi pandemi ini.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 1 Agustus 2021.

“Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul secara virtual, berzikir, dan memanjatkan doa dalam semangat kebersamaan dalam jalinan tali persaudaraan. Kita bersyukur kehadirat Allah Swt. atas nikmat dan anugerah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan berkat rahmat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Selain itu, Presiden mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini selain berkat rahmat dan anugerah Allah Swt., juga merupakan buah dari semangat persatuan dan kebersamaan seluruh anak bangsa Indonesia. Presiden meyakini semangat tersebut akan terus melekat dalam diri untuk bersama menghadapi tantangan saat ini.

“Saya percaya semangat kebersamaan dan gotong royong yang diwarisi oleh para pendiri bangsa akan selalu melekat dalam jiwa kita laksana api yang menyala-nyala terutama di saat bangsa dan negara kita menghadapi ujian dan tantangan,” lanjut Presiden.

Di samping itu, Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama berikhtiar menghadapi pandemi, salah satunya dengan memanjatkan doa kepada Allah Swt. Menurutnya, doa merupakan kekuatan yang dahsyat untuk membangkitkan harapan dan optimisme.

“Malam ini para tokoh lintas agama berhimpun dalam kebersamaan, bersama-sama berzikir melantunkan doa, bersyukur pada Allah Swt. atas anugerah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sekaligus memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang agar bangsa dan negara kita segera terbebas dari pandemi Covid dan memohon kepada-Nya agar kita semua mendapatkan cahaya terang untuk melanjutkan perjalanan menuju Indonesia Maju,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemuka agama atas upaya dan bantuan yang telah dilakukan guna mendukung penanganan pandemi Covid-19.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berbagai upaya, bantuan, dan juga dukungan dari alim ulama, dari para pemuka agama, dan para mubalig yang selalu mengajak umat untuk mematuhi protokol kesehatan, membantu percepatan vaksinasi, serta membimbing dan mendampingi umat melalui situasi yang sulit ini,” ujar Presiden.

Untuk diketahui, zikir dan doa kebangsaan secara virtual mengangkat tema “Bersyukur Atas Kemerdekaan, Berdoa dan Berikhtiar untuk Mewujudkan Indonesia Maju”. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam laporannya mengatakan, acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka bertujuan tidak hanya untuk mensyukuri kemerdekaan, tetapi juga menyempurnakan ikhtiar bangsa dalam melewati pandemi Covid-19.

“Dalam rangka mensyukuri kemerdekaan dan menjaga spirit serta menyempurnakan ikhtiar lahir bangsa kita dalam melewati masa-masa sulit di pandemi Covid-19 ini, sebagai umat beragama hendaknya kita semua melengkapinya dengan zikir dan doa kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Bijaksana,” ujar Menteri Agama.

Acara zikir secara virtual dipimpin oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Said Agil Husin Al Munawar dan doa dipimpin oleh Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya didampingi oleh lima tokoh lintas agama secara virtual.

Jakarta, 1 Agustus 2021 –Dalam jangka pendek tren positif pasar modal Indonesia dinilai akan terjaga dengan masuknya dana dari asing karena adanya risiko kebijakan pemerintah Tiongkok yang menekan kinerja beberapa korporasi besar di negara Tirai Bambu tersebut.

Pendiri Komunitas Saham Teman Trader Luqman El Hakiem mengatakan China regulatory risk tersebut bisa menjadi peluang jangka pendek bagi investor pasar modal di Indonesia. Pasalnya, pemerintah China memberlakukan aturan baru yang ketat terhadap perusahaan berbasis teknologi.

“Dan ini potensi buat saham saham yang diinvestasikan oleh China di Indonesia. Makanya jangan heran selama beberapa pekan terakhir banyak aliran dana asing masuk lagi ke saham-saham di Indonesia. Karena ada regulatory threat dari China dan gak main-main,” katanya dalam investment talk bertajuk Market Insight Menjelang HUT RI ke-76 yang dihelat secara daring oleh D’Origin Advisory, IGICO Advisory bersama Sahamology.

Luqman mencontohkan beberapa kebijakan pemerintah China yang berimplikasi buruk kepada perusahaan-perusahaan besar di negara tersebut seperti Alibaba, JD, GaoTu Tech Edu, Meituan, hingga Didi Kuaidi. Karena itu, perusahaan-perusahaan dengan bisnis sejenis atau yang terafiliasi di Indonesia bisa mendapatkan limpahan modal besar dari market China seperti JD.ID, Bukalapak hingga Ruangguru.

“Ini akan menjadi peluang di kita untuk berinvestasi. Semua yang terkait dengan Alibaba, Tencent, Softbank, you better buy karena mereka lagi suffer di China,” ujarnya optimistis,” ujarnya optimistis.

Dalam kesempatan yang sama, praktisi pasar modal dari Kurikulum Saham Alex Sukandar mengatakan hal tersebut menjadi sinyal bagi investor di Tanah Air untuk mengikuti konsep ‘follow the trend and follow the big money’.

Alex yang mengembangkan Enigma pembaca perilaku investor mengikuti kecenderungan dana besar yang masuk diiringi frekuensi transaksi yang tinggi. Hasilnya dia melihat ada beberapa sektor saham dengan frekuensi transaksi yang tinggi.

“Kalau tidak ada uang besar di saham tersebut ya memang tidak bergerak. Saya mengembangkan indikator money inflow dan outflow serta frequency behavior. Saya melacak sampai dua bulan ke belakang ada inflow di 3 sektor cyclic, infra dan tekno. Ada big money di situ maka transaksi tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama ekonom dari Ciptadana Sekuritas Nicko Yosafat menyinggung soal proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang direvisi lebih rendah akibat tekanan pandemi Covid-19. World Bank atau Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global menjadi 5,6% secara year on year (yoy).

Adapun Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengeluarkan proyeksi ekonomi sedikit lebih tinggi yaitu 6% yoy. Pertumbuhan ini direvisi karena melihat kecenderungan pemulihan ekonomi di berbagai negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia dalam menghadapi pandemi yang lebih berat dibandingkan dengan negara maju.

Hal itu lantas menurunkan estimasi pertumbuhan ekonomi global. Namun dia pun menyebut proyeksi tersebut bisa berubah bila vaksinasi dilakukan lebih gencar dan merata, dan penanganan penyebaran yang efektif. “Covid menjadi salah satu penentu perekonomian Indonesia, bahkan dunia. PPKM Darurat dan PPKM lainnya itu sudah terlihat ada beberapa penurunan cases meskipun dalam praktiknya beberapa data ada yang anomali,” ujarnya.

Dia mencontohkan, vaksinasi untuk mengejar kekebalan kelompok memacu pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika Serikat ekonomi tumbuh 6,5% salah satunya terdorong vaksinasi yang masif.

Terkait pertumbuhan di Amerika Serikat tersebut, sebagai buah atas penanganan pandemi yang baik, Luqman mengatakan pasar modal di Amerrika Serikat khususnya 86% dari emiten yang masuk dalam S&P 500 sudah merilis laporan keuangan dengan pendapatan atau kinerja perusahaan yang melampaui ekspektasi.

Karena itu, lanjut Luqman, untuk jangka panjang pasar Amerika Serikat bisa sebagai diversifikasi dan investor disarankan berinvestasi di emiten teknologi dan kesehatan, juga menahan untuk membeli saham commercial banking. Hal ini tak terlepas dari langkah The Fed yang menjaga bunga acuan mendekati nol. Hal itu pun membuat commercial banking asal luar hengkang dari Indonesia salah satunya Citibank.

“Karena kondisi rate ini membuat saham-saham commercial banking gak bisa gerak karena interest-nya semakin kecil. Ini yang membuat saham-saham teknologi itu jauh lebih punya power di environment interest rate near zero,” kata pria yang juga CEO dan Founder stratup Tetra X Change tersebut.

Menurutnya hingga 2023 suku bunga acuan tersebut dinilai akan terus dijaga rendah. Karena itu, Luqman menyarankan investor fokus pada saham dengan pertumbuhan yang terjaga on the growth stock. Selain itu, saham-saham di sektor kesehatan, consumer discretioneries, dan komunikasi pun dinilainya akan terjaga di kondisi uptrend.

Saham Syariah Diminati
Dalam kesempatan yang sama, Co-Founder Syariah Saham Ady Nugraha mengatakan saham syariah pun kini kian diminati. Hal itu tercermin dari investor Syariah yang terus tumbuh 664% dari 2016 hingga 2021. Dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sekitar 65%.

Hal itu seiring pula pasar saham Syariah yang terus bergerak positif. Selama 2020 rasio pencatatan saham syariah mencapai 75% dari total listing.

“Jumlah saham syariah juga selalu meningkat jadi kemarin saham-saham yang IPO banyak yang masuk daftar efek syariah. Terakhir, yang paling fenomenal, yang paling menarik, unicorn Indonesia, yaitu Bukalapak ternyata disahkan sebagai emiten syariah. Ini patut berbangga hati juga karena akan mempengaruhi pasar syariah kita nanti, terutama di kapitalisasi pasar,” ujarnya. *)

Presiden Joko Widodo menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada para pelaku usaha mikro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 30 Juli 2021. Bantuan hibah sebesar Rp1,2 juta per orang tersebut diberikan sebagai bantuan untuk mendorong ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19.

“Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres Produktif ini adalah Rp15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bukan hanya Bapak, Ibu semuanya, enggak. Ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh Tanah Air dan mulai dibagikan pada hari ini. Kita berharap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya,” ujar Presiden.

Jumlah tersebut terdiri atas dua tahap di mana pemerintah telah menyalurkan BPUM tahap I sebesar Rp11,76 triliun bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro. Adapun penyaluran BPUM tahap II akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro pada bulan Juli hingga sebelum bulan September 2021, dengan total anggaran sebesar Rp3,6 triliun.

Dalam arahannya, Presiden menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia telah memberikan dampak besar bagi aktivitas perekonomian di berbagai lapisan, mulai dari usaha mikro hingga besar. Kondisi serupa juga dialami tidak hanya oleh pengusaha di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Situasi penyebaran Covid-19 juga dinilai berkorelasi erat dengan aktivitas perekonomian masyarakat. Presiden mencontohkan, pada bulan Januari hingga Mei, situasi Covid-19 sudah mulai melandai sehingga aktivitas perekonomian juga turut bergairah. Akan tetapi, setelah itu tanpa diduga muncul varian baru dari virus korona, yakni varian delta yang mengguncang perekonomian global. Situasi tersebut membuat pemerintah mengambil keputusan yang sangat sulit dengan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Kita juga sama, begitu virus delta ini muncul juga langsung kasus positif naik secara drastis dan tidak ada jalan lain saat itu karena di Pulau Jawa dan Pulau Bali kita lihat semua titik semuanya merah, tidak ada yang kuning. Sehingga keputusan yang sangat berat kita lakukan yaitu dengan PPKM Darurat karena tidak ada cara yang lain selain itu karena melompat kasusnya. Alhamdulillah sekarang paling tidak bisa kita rem, meskipun turunnya pelan-pelan tapi bisa kita rem,” jelas Presiden.

Salah satu indikatornya, Presiden menyebut ia mengecek langsung tingkat keterisian tempat tidur atau BOR di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, yang sudah menurun drastis. Kondisi serupa juga dialami oleh tempat-tempat lain di wilayah lain di Pulau Jawa.

“Saya tadi pagi juga sudah ngecek di Wisma Atlet misalnya yang dulu sudah hampir 90 persen, pagi tadi saya cek angka keterisian tempat tidur di angka 38 persen. Dulunya 90 persen, hampir penuh. Ini juga patut kita syukuri. Saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Inilah memang varian delta ini penularannya sangat cepat,” paparnya.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa pemerintah selalu memperhatikan semua aspek dalam pengendalian Covid-19, di mana sisi kesehatannya ditangani dan di saat yang sama aktivitas perekonomian dibuka perlahan. Menurutnya, pemerintah tidak mengambil opsi penerapan kuncitara atau lockdown seperti di negara lain.

“Kemarin yang namanya PPKM Darurat itu kan namanya semi-lockdown. Itu masih semi saja, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Saya kira Bapak, Ibu juga sama mengalami hal yang sama kan? Kalau lockdown kita bisa bayangkan dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Presiden mendorong para pelaku usaha untuk tetap bekerja keras dan tidak putus asa dengan situasi yang terjadi. Presiden juga mendorong agar para pelaku usaha tetap bertahan sekuat tenaga hingga vaksinasi yang secara gencar dilakukan pemerintah telah berhasil membentuk kekebalan komunal di masyarakat.

“Bapak, Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi dalam situasi seperti ini, bertahan dengan sekuat tenaga meskipun mungkin omzetnya turun sampai 75 persen, turun sampai separuhnya, ya tetap harus kita jalani karena ini kita masih berproses menuju pada vaksinasi 70 persen yang kita harapkan nanti akhir tahun ini bisa kita selesaikan insyaallah. Kalau sudah 70 persen ini paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat kalau sudah tercapai yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity,” ujarnya.

Di penghujung arahannya, Presiden juga berpesan agar semua pihak terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Dengan demikian, penularan virus bisa dikendalikan dan pandemi diharapkan akan segera berakhir.

“Selamat bekerja keras dan kita semuanya berharap agar pandemi ini segera selesai. Jangan lupa terus memakai masker, habis kegiatan cuci tangan, jangan berkerumun, menjaga jarak. Ini penting sekali dalam rangka mencegah penularan lebih meningkat lagi,” tandasnya.

Untuk diketahui, selain dihadiri secara langsung oleh 20 pelaku usaha mikro di halaman Istana Merdeka, acara tersebut juga dihadiri secara virtual oleh sekitar 100 pelaku usaha yang tersebar di Kota Medan, Kota Tasikmalaya, Kota Pasuruan, dan Kota Denpasar. Acara juga digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Turut hadir dalam acara penyerahan BPUM oleh Presiden yakni Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Rangkaian disrupsi yang disebabkan oleh revolusi industri jilid keempat dan pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak pengetahuan dan keterampilan menjadi usang atau tidak relevan lagi. Di saat yang bersamaan, banyak pengetahuan baru yang dikembangkan oleh lembaga peneliti dan praktisi yang bermunculan. Demikian halnya dengan bidang pekerjaan baru yang banyak bermunculan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menekankan agar lembaga pendidikan tinggi dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Jangan sampai pengetahuan dan keterampilan mahasiswa itu justru tidak menyongsong masa depan. Pengetahuan dan keterampilan yang hebat di masa kini bisa jadi sudah tidak dibutuhkan lagi dalam lima tahun atau sepuluh tahun ke depan. Mahasiswa harus disiapkan (untuk) menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk zamannya,” tegas Presiden saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) Tahun 2021 secara virtual pada Selasa, 27 Juli 2021, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Untuk menyikapi hal tersebut, Presiden mendorong dunia perguruan tinggi agar berkolaborasi dengan para praktisi dan pelaku industri. Demikian juga sebaliknya, di mana para pelaku industri sangat membutuhkan talenta dan inovasi teknologi dari perguruan tinggi.

“Oleh karena itu, ajak industri ikut mendidik para mahasiswa sesuai dengan kurikulum industri, bukan kurikulum dosen, agar para mahasiswa memperoleh pengalaman yang berbeda dari pengalaman di dunia akademis semata,” imbuhnya.

Di samping itu, Presiden juga mendorong kampus untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswanya untuk mengembangkan talentanya masing-masing. Menurutnya, mahasiswa di jurusan yang sama tidak berarti harus belajar tentang hal yang sepenuhnya sama. Mahasiswa di jurusan yang sama tidak berarti nantinya harus berprofesi yang sama.

“Setiap mahasiswa mempunyai talentanya masing-masing, dan talenta ini yang harus digali, difasilitasi, dan dikembangkan. Itulah esensi dari program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar,” ungkapnya.

“Apa pun jenis profesi masa depan, semuanya membutuhkan hybrid knowledge dan hybrid skills. Jangan memagari disiplin ilmu terlalu kaku. Korbannya bukan hanya para alumni yang gagap menyongsong masa depan, melainkan juga perguruan tinggi (yang) tidak mampu membangun relevansi dalam dunia yang sedang terdisrupsi,” jelasnya.

Presiden juga meminta perguruan tinggi yang usianya sudah tua untuk segera melakukan peremajaan diri, peremajaan kurikulum dan sistem pembelajaran, peremajaan manajemen dan perilaku, agar tetap tangguh dan kompetitif di dunia yang baru. Bagi perguruan tinggi yang masih muda, hal ini merupakan kesempatan emas karena tidak terbebani untuk membuang tradisi kerja masa lalu.

“Perguruan tinggi baru berkesempatan untuk melompat ke cara kerja baru, ke kurikulum baru, ke manajemen model baru. Disrupsi sekarang ini memberikan kesempatan kepada pendatang baru, kepada yang remaja untuk mendahului yang lama, yang terbebani dengan cara-cara lama,” terangnya.

Di sisi lain, Presiden memastikan bahwa pemerintah bekerja keras untuk mengembangkan ekosistem kebijakan yang kondusif bagi pengembangan cara-cara baru yang lebih produktif dan efisien. Presiden berharap perguruan tinggi bisa membangun cara kerja baru dengan lebih progresif.

“Saya harap perguruan tinggi harus lebih progresif dalam membangun cara kerja baru untuk menyiapkan masa depan para mahasiswa kita, dan untuk menyiapkan Indonesia mendahului negara-negara lain,” tutupnya.

Pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada sejumlah sektor kehidupan, bukan hanya kesehatan dan ekonomi, melainkan juga pada dunia pendidikan. Proses pendidikan harus dijalankan dengan pembatasan interaksi dan pertemuan fisik. Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga merupakan sebuah ujian bagi ketangguhan bangsa untuk mengukur sejauh mana bangsa Indonesia mampu menghadapi tekanan di segala bidang, termasuk ketangguhan dunia pendidikan Indonesia.

Saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) Tahun 2021, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pandemi Covid-19 juga membuka langkah-langkah inovatif yang bisa dilanjutkan nantinya setelah pandemi usai.

“Kita memang harus berjuang membebaskan rakyat Indonesia dari ancaman Covid-19. Tetapi, masih banyak langkah-langkah inovatif yang muncul karena pandemi ini. Kita harus semakin mengembangkannya. Kita teruskan di pascapandemi nanti,” ujar Presiden Joko Widodo pada Selasa, 27 Juli 2021, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Presiden, pandemi Covid-19 merupakan rangkaian serial disrupsi dan menambah disrupsi yang sebelumnya dipicu revolusi industri 4.0. Perubahan lanskap sosial budaya, ekonomi, politik, mengalami perubahan besar akibat revolusi industri 4.0. Teknologi cloud computing, internet of things, artificial intelligence, big-data analytics, advanced robotics, hingga virtual reality telah membawa perubahan di semua bidang.

“Kita harus akui bahwa teknologi telah menjadi master disrupsi. Perdagangan telah bergeser menjadi e-commerce. Dunia perbankan telah terdisrupsi oleh hadirnya fintech dan berbagai macam e-payment. Dunia kedokteran dan farmasi semakin terdisrupsi oleh healthtech. Profesional hukum juga mulai diguncang oleh recthtech. Dan dunia pendidikan telah terdisrupsi besar-besaran oleh edutech,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, Presiden berpandangan bahwa lembaga pendidikan tinggi mau tidak mau harus memperkuat posisinya sebagai edutech institutions. Menurutnya, teknologi paling dasar adalah pembelajaran memanfaatkan teknologi digital.

Lebih jauh, pembelajaran digital bukan hanya digunakan untuk memfasilitasi pengajaran oleh dosen internal kampus kepada mahasiswa, tetapi juga memfasilitasi mahasiswa untuk belajar kepada siapa pun, di mana pun, dan tentang apa pun. Pembelajaran dari para praktisi, termasuk pelaku industri, sangat penting untuk difasilitasi.

“Kurikulum harus memberikan bobot SKS yang jauh lebih besar bagi mahasiswa untuk belajar dari praktisi dan industri. Eksposur mahasiswa dan dosen kepada industri teknologi masa depan harus ditingkatkan. Pengajar dan mentor dari pelaku industri, magang mahasiswa ke dunia industri, dan bahkan industri sebagai tenant di dalam kampus harus ditambah, termasuk organisasi praktisi lainnya juga harus diajak berkolaborasi,” paparnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga memandang bahwa lembaga pendidikan tinggi harus bekerja untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa, memecahkan masalah-masalah sosial dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan inovasi secara berkelanjutan. Perspektif kewirausahaan juga sangat penting agar perguruan tinggi bisa melakukan upaya secara berkelanjutan. Selain memperkokoh karakter kebangsaan berdasarkan Pancasila, para mahasiswa harus dididik dalam ekosistem tersebut, yaitu ekosistem yang mendorong socio-techno innopreneur, memecahkan masalah sosial dengan memanfaatkan teknologi secara inovatif dan berkewirausahaan.

Oleh karena itu, para mahasiswa harus difasilitasi untuk mampu bersaing di pasar kerja yang semakin terbuka dan terglobalisasi, harus mampu menjadi industriawan yang menciptakan lapangan kerja, mampu meningkatkan status sosial yang membuat dirinya naik kelas, dan menjadikan UMKM Indonesia juga naik kelas bersama-sama. Untuk memudahkan institusi kampus mewujudkan hal-hal tersebut, cara-cara baru harus dilakukan.

“Menurut saya, tugas itu akan jauh lebih ringan jika kita bersedia melakukannya dengan cara-cara baru. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar adalah salah satu instrumen penting untuk itu. Mahasiswa bisa belajar kepada siapa saja, di mana saja yang dirasa penting untuk mempersiapkan masa depan mereka dan masa depan bangsa. Mahasiswa harus di-update dengan perkembangan terkini dan perkembangan ke depan,” tandasnya.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021. Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah hal, baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, hingga dinamika sosial.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati,” ujar Presiden saat menyampaikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 25 Juli 2021.

Adapun sejumlah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan PPKM antara lain sebagai berikut:

1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat;
2. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai dengan pukul 15.00, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah;
4. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 dan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.

“Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh menko (menteri koordinator) dan menteri terkait,” lanjutnya.

Menurut Presiden, saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19. Laju penambahan kasus, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa. Namun demikian, Presiden mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini dan tetap waspada menghadapi varian delta yang sangat menular.

“Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan,” imbuhnya.

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil. Penjelasan secara terperinci mengenai hal tersebut akan dilakukan oleh menteri koordinator atau menteri terkait.

Secara khusus Kepala Negara juga meminta kepada para menteri terkait untuk segera melakukan langkah-langkah maksimal untuk membagikan vitamin, suplemen kepada masyarakat, memberikan dukungan obat-obatan, dan konsultasi dokter terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, serta dukungan pengobatan di rumah sakit.

“Angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin dan untuk daerah-daerah yang memiliki angka kematian yang tinggi, peningkatan kapasitas rumah sakit, isolasi terpusat, dan juga ketersediaan oksigen perlu ditingkatkan segera,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk selalu waspada akan kemungkinan munculnya varian lain yang lebih menular. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan agar pengetesan dan penelusuran bisa ditingkatkan lebih tinggi, diikuti dengan perawatan yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan.

“Penerapan protokol kesehatan yang ketat serta peningkatan testing, tracing, dan treatment akan menjadi pilar utama penanganan Covid-19 ke depannya. Memakai masker dan menjaga jarak harus terus dilakukan,” ungkapnya.

“Terakhir, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan bahu-membahu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, insyaallah kita bisa segera terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” tandasnya.

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara daring di Jakarta (22/07) dalam rangka mendapatkan persetujuan aksi korporasi right issue yang akan dilakukan BRI dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) terkait rencana pembentukan Holding Ultra Mikro. Right Issue ini berpotensi menjadi right issue terbesar di Indonesia, bahkan dapat menjadi salah satu right issue terbesar di Asia.
Pada pemaparan press conference RUPSLB BRI secara daring tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan terus melakukan eksplorasi sumber-sumber pertumbuhan baru yang selaras dengan aspirasi Perseroan untuk menjadi Champion of Financial Inclusion. Segmen ultra mikro telah diidentifikasi sebagai sumber pertumbuhan baru melalui pembentukan ekosistem Ultra Mikro. Ekosistem ini akan menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi bagi para pengusaha segmen ultra mikro sehingga memungkinkan mekanisme naik kelas ke nasabah mikro lebih tertata dengan baik.
Rencana ini juga selaras dengan visi Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 yaitu untuk mendorong inklusi keuangan. Oleh karenanya, Pemerintah bermaksud membentuk Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian dan PNM. Dalam hal ini BRI akan ditunjuk sebagai induk Holding.
“Berdasarkan data Kemenkop & UKM RI, Asian Development Bank dan hasil analisis BRI, pada tahun 2018, terdapat sekitar 45 juta usaha Ultra Mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan. Sejauh ini, hanya sekitar 15 juta usaha Ultra Mikro yang tersentuh pendanaan dari lembaga keuangan formal. Dengan menjangkau potensi Ultra Mikro, aksesibilitas layanan keuangan di segmen tersebut dapat dioptimalkan,” urai Sunarso.
Dalam PMHMETD ini, Pemerintah akan menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI atau Inbreng. Setelah transaksi, BRI akan memililiki 99,99% saham Pegadaian dan PNM. Disamping itu, Pemerintah akan tetap memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM. “Perseroan merencanakan penerbitan sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50. Adapun jumlah lembar saham dan harga pelaksanaan akan disampaikan kemudian,” imbuh Sunarso.
Dana hasil dari aksi korporasi ini akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan Holding Ultra Mikro yang dilakukan melalui penyertaan saham BRI dalam Pegadaian dan PNM, sebagai hasil dari inbreng Pemerintah. Selebihnya akan digunakan sebagai modal kerja BRI dalam rangka pengembangan ekosistem Ultra Mikro, serta bisnis Mikro dan Kecil.
Aksi korporasi ini nantinya akan berdampak kepada laporan keuangan konsolidasian BRI pada tanggal 31 Maret 2021, diantaranya total aset BRI meningkat dari Rp1.411 triliun menjadi Rp1.515 triliun, total liabilitas BRI meningkat dari Rp1.216 triliun menjadi Rp1.289 triliun; dan laba bersih BRI meningkat dari Rp7 triliun menjadi Rp8 triliun.
Sunarso menambahkan bahwa Holding Ultra Mikro ini tidak saja memberikan manfaat bagi BRI, Pegadaian dan PNM namun juga bagi pelaku usaha Ultra Mikro dan perekonomian nasional. “PNM akan berperan di fase Empowerment. Pinjaman kelompok yang disalurkan PNM selain bernilai sebagai pembiayaan, juga berfungsi dalam pemberian asistensi dan peningkatan kapabilitas. Kemudian, di fase Integration, BRI dan Pegadaian dapat membantu pelaku usaha di segmen tersebut dengan berbagai produk gadai maupun KUR,” jelasnya.
“Selanjutnya, pada tahap terakhir adalah pada fase Upgrade, Holding Ultra Mikro memungkinkan pelaku usaha Ultra Mikro naik kelas menjadi nasabah Mikro BRI yang berbasis komersial. Proses dimaksud akan terjadi dalam satu ekosistem sehingga lebih efektif dan efisien”, tambah Sunarso.