News

Presiden Joko Widodo pada Kamis, 15 April 2021, menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta. Acara tersebut digelar dengan tetap mematuhi dan menjaga protokol kesehatan yang ketat.

“Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju bisa tetap berzakat di tengah pandemi dan untuk tetap juga mematuhi dan menjaga protokol kesehatan,” kata Presiden dalam sambutannya.

Dewasa ini, Presiden menjelaskan, zakat juga bisa ditunaikan secara daring. Menurut Kepala Negara, berzakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan saudara-saudaranya, terutama para mustahik.

“Saya harapkan dana zakat yang dihimpun oleh Baznas ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan akibat pandemi Covid, dan juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di negara kita,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden sekaligus meluncurkan secara resmi Gerakan Cinta Zakat yang mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu juga untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran, betul-betul sampai kepada mereka yang membutuhkan.

“Gerakan Cinta Zakat ini sejalan dengan program pemerintah yang memiliki kerja yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan, menangani musibah dan bencana, serta menuntaskan program-program SDGs (pembangunan berkelanjutan),” ungkapnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden mengimbau seluruh pejabat negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga kepala daerah di seluruh Tanah Air untuk turut menunaikan zakat melalui amil zakat resmi untuk membantu mewujudkan kesejahteraan dan juga memberikan keberkahan kepada semua.

“Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, menyempurnakan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Swt.,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Baznas Noor Achmad, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.

Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan APBD mereka dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi. Salah satu caranya ialah dengan memperbanyak program-program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana negara, Jakarta, pada Rabu, 14 April 2021.

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga harus bersegera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Tak kalah penting, Presiden Joko Widodo kembali menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi berarti akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itu lah negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” kata Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional diyakini akan dapat dengan mudah dilakukan.

Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu, 14 April 2021. Dalam pembuka arahannya, Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar sehingga para kepala daerah harus bekerja dengan berorientasi pada hasil.

“Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas,” ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta.

Karena itu, Kepala Negara meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.

“Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan,” paparnya.

Terkait dengan anggaran, Presiden pun berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

“Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Saat ini pemerintah masih berfokus pada upaya percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Keduanya berjalan beriringan dengan menjaga keseimbangan penanganan antara keduanya.

Kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar pada Rabu, 14 April 2021, secara virtual Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mampu mengelola keduanya dengan baik dan seimbang.

“Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19, yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun,” ujarnya dari Istana Negara, Jakarta.

Oleh karena itu, pencegahan penyebaran pandemi harus menjadi prioritas. Sementara penanganan pasien yang terpapar Covid-19 juga harus dilakukan secara konsisten.

Kepala Negara juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Sebaliknya, lakukan pembukaan sektor secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.

“Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebaran). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada,” kata Presiden.

Di Indonesia sendiri, pada Januari lalu kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14 ribu bahkan mencapai 15 ribu. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4 ribu hingga 6 ribu berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.

Presiden juga meminta daerah untuk menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro untuk mencegah penyebaran virus korona meluas di wilayahnya.

“Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas,” ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan PPKM berskala mikro, kebijakan vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik maka pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.

Jakarta, 13 April 2021 – Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak kawasan pesisir dengan potensi produksi garam yang melimpah. Potensi inilah yang dimanfaatkan beberapa mitra binaan Pertamina untuk membuat usaha pengolahan garam lokal. Melalui Program Kemitraan Pertamina, usaha mikro dan kecil (UKM) di sektor pengolahan garam ini dibina hingga menjadi UMK naik kelas.

Salah satu mitra binaan Pertamina yang menggeluti usaha ini adalah Ni Putu Ayu Wilasmini. Pemilik usaha CV Natural Bali Kulkul di Jalan Raya Jumpai, Desa Jumpai, Klungkung, Bali ini terhitung baru memulai bisnisnya. Namun, besarnya peluang usaha ini membuat bisnisnya cepat berkembang. “Didirikan akhir tahun 2017 dan bersyukur beberapa tahun ini kita bisa ekspor komoditi garam ke luar negeri” tuturnya.

Menurut Ayu, produknya telah dipasarkan hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Sedangkan untuk pasar mancanegara, garam produksi CV Natural Bali Kulkul telah diekspor hingga Amerika Serikat, Perancis, Thailand, dan Singapore. “Garam Bali yang diolah secara tradisional memiliki taste yang unik dan tidak pahit. Itu yang membuat banyak orang asing yang suka” paparnya.

Selain dari segi rasa, garam Klungkung Bali yang diproduksinya juga memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Mulai dari kalsium, magnesium dan potasium yang baik untuk kesehatan. Selain produk utama berupa garam, Ayu juga memproduksi olahan komoditas lain berupa olahan coklat, madu, dan makanan ringan.

Untuk mencukupi kebutuhan permintaan pasar yang terus meningkat, Ayu pun ikut menambah jumlah pekerjanya. Dia memberdayakan 12 orang karyawan yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga di sekitar tempat usahanya. Upaya ini menjadi salah satu bentuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-8 yakni menyediakan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Usai bergabung menjadi binaan Pertamina pada tahun 2020, usaha CV Natural Bali Kulkul juga makin berkembang pesat. Produksi garam yang awalnya sebesar 60 ton/ tahun kini meningkat menjadi 100 ton per tahunnya. Ini berdampak pada pendapatannya yang juga kian bertambah hingga berkisar di angka Rp100 juta setiap bulan.

Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto mengapresiasi bisnis yang dijalani oleh Ayu. Menurutnya, hal itu dapat mendongkrak pasar garam Indonesia agar mampu menembus pasar internasional. “Pertamina akan mendampingi secara intensif agar produk garam ini benar memiliki kualitas tinggi untuk mendorong UMKnya bisa naik kelas,” ujarnya.

Menurut Agus, melalui Program Kemitraan ini, Pertamina ingin dapat senantiasa menghadirkan energi yang menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Selain SDGs, Pertamina berupaya menjalankan Environmental, Social & Governance (ESG) dibidang sosial. Dengan cara ini, Pertamina yakin dapat senantiasa menghasilkan manfaat ekonomi di masyarakat sesuai dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Bogor, 13 April 2021 – Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2021 gelombang I sudah dimulai sejak 12 April 2021 lalu dan akan berlanjut hingga 18 April mendatang. Sementara gelombang II akan dilaksanakan pada 26 April hingga 2 Mei 2021. Sebagai platform pembelajaran digital, PT Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) senantiasa mendampingi pejuang UTBK mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sebagai syarat masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal ini secara konsisten Pahamify terapkan melalui berbagai aktivitas dan program yang telah dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu.

Demi memproleh hasil ujian terbaik, tentunya perlu ada persiapan yang maksimal. Beberapa program yang dijalankan untuk membantu pelajar #TaklukanUTBK antara lain Pahamify Accelerator Program (PAP), TryOut UTBK 2021, Program 1 Hari 1 Soal, Belajar Jam 6 Pagi, Program Sistem Kebut Sebulan (SKS), SKS Booster, Paket UTBK Express, hingga Simulasi UTBK 2021. Paket Belajar Pahamify juga masih dapat dinikmati oleh mereka yang sebelumnya telah berlangganan. Di samping itu, Pahamify turut mendorong semangat dan motivasi para pejuang UTBK melalui Sharing Session dan Webinar dengan berbagai narasumber inspiratif yang dilaksanakan secara berkala melalui aplikasi Pahamify.

Chief Education Officer (CEO) Pahamify Syarif Rousyan Fikri mengatakan, “Sebuah kebanggaan bagi Pahamify karena dapat menjadi bagian dalam perjalanan para pejuang UTBK meraih kampus impian. Kami berkomitmen untuk mengerahkan upaya maksimal demi membantu teman-teman sehingga dapat memahami materi dengan lebih baik dan memupuk kesiapan secara optimal. Rangkaian program #TaklukanUTBK sudah berjalan sejak 2020 lalu dan beberapa diantaranya akan terus berlangsung hingga pelaksanaan UTBK gelombang II.”

Sebagai informasi, hingga saat ini Pahamify telah menjalankan 19 kali TryOut UTBK sejak September 2020 lalu. Semakin mendekati hari-H, intensitas TryOut semakin tinggi. Sementara itu, program 1 Hari 1 Soal telah dilaksanakan sejak H-77 UTBK tanpa dipungut biaya dan dapat diakses langsung melalui aplikasi Pahamify. Program Kelas Jam 6 Pagi juga rutin dilaksanakan sejak H-50 UTBK melalui Zoom dan disiarkan juga melalui Youtube.

Tak hanya itu, program SKS yang menghadirkan Sesi Kelas Online Premium, Study Plan, Kelas Study Coach, Bank Soal UTBK, serta Rangkuman Materi UTBK sejak H-30 UTBK juga disambut baik oleh pelajar kelas XII SMA yang akan menghadapi UTBK. Antusiasme para pejuang UTBK tercermin dari jumlah peserta yang terdaftar dalam setiap program yang Pahamify hadirkan, bukan hanya ratusan tetapi ribuan.

“Proses belajar yang telah dilalui akan membentuk kebiasaan baik yang mendorong kesiapan menghadapi ujian. Perlu diingat juga bahwa penguasaan materi harus diimbangi dengan pengelolaan mental dan emosi, serta persiapan teknis lainnya. Pahamify berharap segala upaya yang telah dikerahkan dapat mengantarkan para pejuang UTBK 2021 meraih kampus impian,” tutupnya

Jakarta, 13 April 2021 – Sejak diluncurkan pada tahun 2018, kemitraan Pertashop terus dikembangkan, tidak hanya menggandeng Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 namun juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM). Di tahun 2021, Pertashop juga berkolaborasi dengan Pesantren untuk menunjang dan memberi manfaat yang lebih luas untuk mendukung kemandirian ekonomi Pesantren.

Menteri BUMN yang juga merupakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Erick Thohir, didampingi Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, meresmikan Pertashop di Pondok Pesantren Nurul Quran, Karang Pucung, Kabupaten Cilacap pada Minggu (11/4). Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dan menyaksikan Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya.

Menurut Erick, kehadiran Pertashop di Pondok Pesantren tentunya akan menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di sekitarnya. “Selama terjadi pandemi, ada dua isu utama yang perlu kita selesaikan bersama, yaitu pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dirut Pertamina didukung oleh BPH Migas yang telah menginisiasi program Pertashop di Pondok Pesantren, sehingga ekonomi ummat menjadi kuat dan pondasi kebangsaan terus berjalan,” ungkapnya.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan Pertashop merupakan satu-satunya lembaga resmi penyalur BBM skala kecil dari Pertamina, yang merupakan tindak lanjut antara MoU Pertamina dengan Kemendagri tahun 2020.

“Kita rencanakan memang ada satu outlet di setiap desa di 73 ribu desa yang ada di Indonesia. Dan tahun ini kita targetkan terbangun 10.000 outlet Pertashop,” ujar Nicke.

Menurut Nicke, Program Pertashop juga sejalan dengan tanggung jawab Pertamina sebagai BUMN untuk menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat khususnya di daerah.

“Alhamdulillah saat ini kerja sama dengan pesantren untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren dan ini juga akan membantu masyarakat untuk mendapatkan BBM yang ramah lingkungan dan dengan harga yang sama dengan di SPBU,” imbuh Nicke.

Nicke juga berharap peran para pengusaha daerah untuk bisa ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Program Pertashop sehingga terbangun Peratshop di setiap desa sejalan dengan Program One Village One Outlet (OVOO).

Saat ini, sudah beroperasi sebanyak 1.112 unit Pertashop yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dan untuk 2021, ditargetkan sebanyak 10 ribu Pertashop baru sudah dapat beroperasi. Khusus di wilayah Jawa Bagian Tengah terdapat hampir 200 unit Pertashop yang siap melayani kebutuhan energi masyarakat. Hingga tahun 2024, Pertamina menargetkan membangun 40 ribu Pertashop.

Seluruh informasi dan pendaftaran kemitraan Pertashop dapat diketahui melalui ptm.id/MitraPertashop. Syarat utamanya terdiri dari dua (2) kriteria, Kriteria Administrasi Persyaratan dan Kriteria Lokasi.

Untuk pola kerja samanya ada tiga (3) tipe yang ditawarkan, Gold (210 m² kapasitas tangki 3 Kilo Liter), Platinum (300 m² kapasitas tangki 10 KL), dan Diamond (500 m² kapasitas tangki 10 KL), perbedaan besaran lahan akan berpengaruh terhadap layanan bisnis nonfuel retail (NFR) yang dapat beroperasi, misalkan agen pulsa, toko sembako, mini market, kafe/restoran, bengkel, dan bisnis turunan lainnya.

“Pemerataan energi menjadi tugas dan amanah Pemerintah melalui Pertamina dapat tercapai lebih cepat dan tepat. Di sisi lain, kami akan menggerakkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah,” pungkas Nicke.*

Jakarta, 12 April 2021 – Sepanjang tahun 2020, PT Pertamina (Persero) telah melakukan berbagai upaya menghadapi tantangan dampak pandemi yang mempengaruhi penurunan permintaan BBM, harga minyak dunia, serta nilai tukar Rupiah. Melalui implementasi transformasi, efisiensi, dan akuntabilitas secara konsisten, Pertamina berusaha adaptif sehingga dapat menjaga kelancaran operasional, termasuk menjalankan penugasan Pemerintah, serta mempertahankan kinerja keuangan yang positif pada akhir tahun.

“Banyak sekali yang sudah dijalankan dan akan terus dilanjutkan Pertamina untuk beradaptasi dengan kondisi terkini. Dengan fundamental yang baik, memasuki 2021 Pertamina langsung mengakselerasi kinerja operasional untuk mencapai target pertumbuhan tinggi, lebih dari 20%,” ujar Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pertamina menetapkan anggaran belanja modal perusahaan (Capital Expenditure/Capex) mencapai USD 10,7 miliar pada tahun 2021 atau dua kali lipat dari prognosa realisasi Capex tahun lalu yang senilai USD 4,7 miliar.

Agus menjelaskan, dari total USD 10,7 miliar, 46% bagian tersebut akan didedikasikan untuk kegiatan hulu migas sebagai upaya memastikan peningkatan produksi serta cadangan migas sehingga dapat berdampak pada penurunan impor minyak mentah nasional. 36% lainnya akan dialokasikan untuk melanjutkan pengembangan kilang & petrokimia, sedangkan 18% akan diserap untuk kegiatan bisnis lainnya, termasuk melanjutkan pengembangan energi baru dan terbarukan.

Anggaran tersebut menunjukkan optimisme Pertamina yang tinggi untuk tetap tumbuh dan bangkit di tengah pandemi Covid-19 dengan melanjutkan proyek atau pengembangan bisnis yang telah jalan sejak tahun sebelumnya dan pada saat bersamaan, menciptakan program inisiatif baru, ujar Agus.

Menurut Agus, dengan Capex tersebut dipastikan rencana kerja operasional di 2021 pun dapat berjalan dengan baik, diantaranya untuk mencapai target produksi migas dari lapangan Pertamina di dalam maupun luar negeri. Di samping itu, penambahan cadangan Migas pun ditargetkan mencapai 696 MMBOE atau hampir empat kali lipat dari target penambahan cadangan tahun lalu.

Dalam rangka mencari cadangan migas potensial, tahun lalu Pertamina telah menyelesaikan marine survey seismik 2D lebih dari 31 ribu km yang merupakan survey seismik terpanjang se-Asia Australia dalam 10 tahun terakhir.

“Kami akan terus melanjutkan kegiatan survei seismik yang agresif untuk mendapatkan potensi tambahan cadangan migas baru sehingga nantinya meningkatkan rasio cadangan migas terhadap produksi (Reserve to Production Ratio),” ungkap Agus.

Dalam rangka pemenuhan energi nasional, Pertamina terus menggenjot kegiatan pengolahan, terutama produksi BBM yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan. Kilang langit biru yang telah beroperasi lebih dari satu tahun telah terbukti dapat meningkatkan produksi BBM jenis Pertamax sehingga menurunkan impor mencapai USD 700 juta per tahun. Karenanya Pertamina konsisten meneruskan pembangunan kilang melalui proyek RDMP dan GRR, serta pararel menyelesaikan pembangunan green refinery dan industri petrokimia di beberapa kilang.

“Di sektor hilir, Pertamina menargetkan volume penjualan BBM naik 12% dari tahun lalu. Disamping fokus pada penugasan BBM 1 Harga di 76 titik daerah 3T, keberadaan Pertashop di 10.000 lokasi dan Outlet LPG di 66.691 desa/kelurahan juga akan dipastikan terealisasi di tahun ini. Semua dalam rangka memastikan energi tersalurkan sampai ke pelosok negeri,” tegas Agus.

Sedangkan untuk distribusi gas ditargetkan mencapai 392 ribu BBTU dan transmisi gas sebesar 502 BSCF melalui pembangunan jaringan pipa gas, termasuk infrastruktur jargas 500 ribu sambungan rumah tangga.

Untuk pengembangan clean energy menuju transisi energi masa depan, pada tahun 2021 Pertamina menargetkan produksi listrik sebesar 4,5 ribu GwH melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Pertamina juga melanjutkan peran dalam ekosistem baterai Electric Vehicle serta pengembangan DME.

Meskipun tahun 2021 masih terdapat tantangan berat dari dampak pandemi, namun dengan Capex tersebut, selain memastikan proyek strategis nasional selesai tepat waktu, Pertamina juga dapat mendukung penggunaan TKDN, penyerapan tenaga kerja dan sektor lainnya yang pada akhirnya turut menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, pungkas Agus.**

Meski tengah dirundung suasana duka, warga di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berada di lokasi pengungsian di Kantor Kecamatan Ile Ape tampak antusias dan bergembira atas kehadiran Presiden Joko Widodo di tengah mereka.

Hal itu terlihat saat anak-anak di lokasi pengungsian yang begitu riang saat Kepala Negara bergabung sejenak di tengah aktivitas mereka yang tampak sedang mewarnai, menggambar, atau membaca. Presiden sendiri begitu terhibur mendengar celoteh dan cerita anak-anak di sana.

Begitu pula dengan para orang tua dan relawan setempat yang sibuk menjalankan aktivitasnya di dapur umum pengungsian, sangat terhibur atas kunjungan Presiden ke lokasi mereka.

Dalam kunjungan dan peninjauan ini, Presiden juga menyerahkan bingkisan dan bantuan langsung kepada warga setempat.

Di lokasi pengungsian tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga telah tiba lebih dulu untuk memastikan lancarnya distribusi bantuan kepada warga terdampak bencana.

Presiden Joko Widodo pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat, 9 April 2021, mengunjungi Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, yang merupakan salah satu lokasi terdampak bencana yang disebabkan oleh siklon tropis Seroja.

Di lokasi itu, Kepala Negara bersama jajaran terkait meninjau dampak kerusakan di desa yang terletak di Kabupaten Lembata tersebut. Kabupaten Lembata diketahui sebagai salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Siang hari ini saya berada di Desa Amakaka di mana bencana banjir bandang yang ada di Kabupaten Lembata ini korbannya paling banyak,” ujar Presiden.

Atas nama pribadi dan mewakili pemerintah, Kepala Negara menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana. Presiden mendoakan agar arwah mereka diterima di sisi Tuhan dan diberikan tempat terbaik.

“Saya, secara pribadi dan mewakili pemerintah, mengucapkan duka yang mendalam atas korban yang ada. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, diberikan tempat yang terbaik, dan yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengunjungi warga setempat yang kini tengah berada di lokasi pengungsian di Kantor Kecamatan Ile Ape. Di sana Kepala Negara menemui para pengungsi dan ingin memastikan bahwa segala kebutuhan warga telah tercukupi. Presiden juga mendengarkan sejumlah keluhan masyarakat setempat yang nantinya akan ditindaklanjuti selama proses penanganan.

“Untuk pengungsian juga sudah dipastikan untuk logistiknya cukup. Hanya tadi ada dari masyarakat menyampaikan bahwa BBM-nya mahal. Saya terima (masukannya),” tuturnya.

Melalui kunjungan dan peninjauan ini, Presiden Joko Widodo telah berbicara dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur mengenai penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah setempat. Atas persetujuan masyarakat, warga di lokasi terdampak bencana ini nantinya akan direlokasi di mana proses pembangunannya akan segera dilakukan secepat-cepatnya.

Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan agar proses pencarian di tengah medan berbatuan yang menyulitkan pengoperasian alat berat untuk tetap dilakukan.

“Sampai siang hari ini, total korban di Nusa Tenggara Timur ada 163 yang meninggal dan masih dalam pencarian 45 orang. Ini yang akan terus kita usahakan agar yang dalam pencarian tadi bisa segera ditemukan. Kalau kita lihat di lapangan memang keadaannya berbatuan, batu yang besar-besar, yang itu sangat menyulitkan alat-alat berat kita. Tetapi tadi sudah saya perintahkan untuk terus dicari dan ditemukan yang masih hilang,” ujarnya.

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, sebelumnya juga telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang, longsor, dan gelombang pasang yang terjadi di wilayahnya. Status tersebut ditetapkan terhitung mulai tanggal 4 hingga 17 April 2021 mendatang untuk mempercepat proses pemulihan wilayah setempat selepas bencana.

Untuk diketahui, Kepala Negara beserta rombongan terbatas tiba di Kabupaten Sikka sekira pukul 09.38 WITA. Setelahnya, Presiden langsung bergerak mengunjungi wilayah di Kecamatan Ile Ape dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Bandar Udara Wonopito, Kabupaten Lembata, untuk kemudian menempuh perjalanan melalui jalur darat sampai di lokasi.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.