Browsing Category

News

News

Bertolak ke Riau dan Aceh, Jokowi Akan Resmikan Pabrik hingga Tinjau Jalan Tol

February 20, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Kamis hari ini, 20 Februari 2020, bertolak menuju Provinsi Riau untuk melakukan kunjungan kerja. Salah satu agendanya adalah meresmikan pabrik PT Asia Pacific Rayon.

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 16.00 WIB dan dijadwalkan mendarat di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru.

Jumat besok, dari Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Presiden Jokowi akan bertolak menuju Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Presiden Jokowi dijadwalkan untuk meninjau laboratorium tekstil mini sekaligus meresmikan pabrik PT Asia Pacific Rayon.

Setelah itu, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau pusat pembibitan PT Riau Andalan Pulp & Paper, Kabupaten Pelalawan. Dari Kabupaten Pelalawan, Presiden Jokowi akan menuju Gerbang Tol Pekanbaru di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Presiden direncanakan meninjau pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru-Dumai seksi 1 Pekanbaru-Minas.

Usai salat Jumat dan santap siang bersama, Presiden akan menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak. 

Pada sore harinya, Presiden akan kembali ke Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru untuk kemudian lepas landas menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Daerah Istimewa Aceh.

Di Aceh, Kepala Negara akan langsung menuju Gerbang Tol Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar untuk meninjau pembangunan jalan tol ruas Banda Aceh-Sigli seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang. Presiden akan bermalam di Aceh dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut menyertai Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Riau antara lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Staf Khusus Presiden Arif Budimanta.

News

Jokowi Minta Realisasi Investasi Ditingkatkan

February 20, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan realisasi investasi di Tanah Air untuk menggerakkan perekonomian, seiring kelesuan ekonomi global.

Saat ini negara-negara tengah menghadapi kelesuan ekonomi yang tidak memungkinkan tumbuhnya perekonomian global. Dalam kondisi tersebut, satu-satunya upaya yang dinilai dapat menjaga sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia.

“Karena pasarnya semuanya turun, enggak mungkin kita mau menaikkan ekspor. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya satu: investasi,” kata Presiden Joko Widodo usai meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (20/02/2020).

Terkait dengan kondisi perekonomian global, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini negara-negara berlomba untuk mendatangkan investasi sehingga meningkatkan aliran modal masuk ke negara-negara tersebut. Semakin banyak arus modal yang masuk, maka peredaran uang akan semakin banyak dan akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Demikian pula Indonesia yang juga berupaya menjaga perekonomiannya dengan mendatangkan sekaligus merealisasikan investasi yang masuk. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa sebenarnya investasi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp708 triliun sudah masuk ke Indonesia. 

Namun, sayangnya investasi tersebut masih belum terealisasi lantaran implementasi di lapangan tersendat. Di luar itu, masih terdapat minat investasi ke Indonesia dengan nilai keseluruhan mencapai Rp1.600 triliun yang menurut Presiden Jokowi juga tidak terlayani dengan baik.

“Sebetulnya kita enggak perlu promosi ke mancanegara, yang di dalam saja selesaikan, Rp708 triliun itu selesaikan,” ujarnya.

Untuk itu Kepala Negara meminta para kepala daerah dan badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk dapat bekerja menyelesaikan persoalan dan menyelesaikan masalah-masalah investasi secara konkret yang ada di lapangan.

“Kalau Rp708 triliun ini bisa dirampungkan menjadi realisasi, Rp1.600 triliun ini bisa diselesaikan sehingga terjadi realisasi, enggak usah kita pasarkan ke luar. Mereka akan dengar bahwa negara ini melayani investor baik yang kecil maupun yang besar,” ucapnya.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan target kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai realisasi investasi tahun 2020 ini sebesar Rp886 triliun.

Selain itu, Kepala Negara mengingatkan bahwa usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya besar juga merupakan investor yang dapat menggerakkan perekonomian. Kepada mereka, Presiden Jokowi juga meminta agar memberikan pelayanan yang baik dan memberikan solusi apabila dibutuhkan.

“Ingat juga bahwa investor yang kecil juga banyak di negara kita. Usaha-usaha kecil itu investor, jangan dipandang investor itu yang asing saja. Layani mereka. Mungkin mereka hanya punya karyawan dua, itu juga investor. Atau usaha yang berada di posisi tengah, punya karyawan 100 atau 300. Itu juga investasi, hanya skalanya menengah. Layani mereka dengan baik,” tuturnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, bentuk pelayanan kepada usaha-usaha kecil dan menengah yang dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan terhadap perizinan untuk mereka menjalankan usahanya. Dengan perizinan tersebut, akses usaha kecil dan menengah kepada permodalan akan terbuka lebar.

“Kalau seluruh usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah ini punya izin maka akses ke modalnya akan lebih mudah, akses ke sisi keuangannya akan lebih gampang,” tutup Presiden Jokowi.

News

Pemerintah Pastikan 78 WNI di Kapal Diamond Princess Dapat Perlakuan Sesuai Prosedur WHO

February 20, 2020

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memantau kondisi 78 WNI yang berada di kapal pesiat Diamond Princess. Mereka menjalani karantina penyebaran virus SARS-CoV-2 setelah kapal tersebut berlabuh di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Diketahui bila sudah ada 4 WNI yang terpapar virus tersebut.

“Sampai saat ini saya telah menerima info bahwa ada empat yang terkena dan positif kena virus korona di kapal pesiar Diamond Princess yang ada di Jepang dan itu sudah dibawa juga ke rumah sakit yang ada di Jepang. KBRI dan Kementerian Luar Negeri selalu memantau itu,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kamis (20/2/2020).

Kementerian Luar Negeri juga masih melakukan komunikasi dengan pemerintah Jepang terkait 78 WNI, sekaligus memastikan bahwa semua WNI tersebut mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan WHO.

“Kita ingin memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Sekarang ini yang 74 itu masih berada di kapal. Kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang,” ucapnya.

Sebelumnya, KBRI Tokyo mengabarkan bahwa pihaknya menjaga komunikasi dengan 78 WNI yang ada di kapal pesiar tersebut. Pihak KBRI juga bergerak memberikan bantuan logistik dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan perlindungan bagi mereka.

(Bisma)

News

Kerek Peringkat EODB, Pemerintah Segera Benahi Kemudahan Berusaha

February 20, 2020

Jakarta –  Pemerintah segera membenahi dan menciptakan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB). Ini untuk mengerek peringkat kemudahan berusaha di Tanah Air yang saat ini masih berada di peringkat 73 dalam Indeks Kemudahan Berusaha dari Bank Dunia.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 yang digelar di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (20/02/2020).

“Sekarang kita di angka 73. Dulu 2014 kita di angka 120. Ini sudah meloncat, 120 ke angka 73. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya enggak mau angka itu. Ranking 73 itu masih ranking nanggung. Saya minta di bawah 40,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam indeks tersebut, posisi Indonesia masih berada di peringkat 6 dari negara-negara ASEAN. Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam.

“Dengan Filipina kita masih menang. Kita menangnya juga hanya dengan Laos dan Kamboja,” ucap Presiden Jokowi

Sejumlah hal yang diturunkan dalam indikator dalam indeks tersebut akan coba diperbaiki. Misalnya, yang masih tertinggal di antaranya adalah indikator memulai usaha yang pada Indeks tahun 2019 berada pada peringkat 134.

“Tahun depan (2021) saya sudah minta angka kita harus meloncat di 71. Memang berat saya tahu, tapi yang diselesaikan apa-apa sudah kelihatan, semua barangnya kelihatan,” tutur Presiden Jokowi.

Indikator tersebut akan diperbaiki dengan menyederhanakan prosedur, dari sebelumnya berjumlah 11 prosedur menjadi hanya 5 prosedur. Selain itu, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu selama 10 hari akan coba dipangkas menjadi hanya 3 hari.

“Prosedur yang ruwet-ruwet itu langsung potong dari 11 menjadi 5. Ini kita bisa menjadi angka 71 (indikator memulai usaha),” ujarnya.

Sementara itu, dalam indikator izin mendirikan bangunan yang pada Indeks 2019 berada pada peringkat 112 akan terus dibenahi hingga mencapai peringkat 86 di tahun 2021 mendatang.

“Ini memotong enggak banyak, dari 18 prosedur menjadi 15 prosedur. Dari yang sebelumnya 191 hari mengurus izin mendirikan bangunan menjadi 54 hari,” ucap Presiden Jokowi.

Selain itu, dalam hal pendaftaran properti, Indonesia akan berupaya meningkatkan peringkatnya yang pada Indeks 2019 berada di peringkat 100 menjadi peringkat 88 pada 2021.

“Naiknya enggak banyak tapi ini penting agar kita masuk ke rangking di bawah 50,” tutup Presiden Jokowi.

News

Di Depan Kepala Daerah se-Indonesia, Jokowi Singgung Soal Rp 220 T APBD Mengendap

February 20, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah seluruh Indonesia soal adanya dana daerah yang mengendap di akun daerah atau Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 220 triliun. Jokowi tidak ingin ada lagi APBD yang ngendap terlalu banyak di RKUD.

“Di November dan Oktober 2019 yang lalu, uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD itu disimpan masih di angka Rp220 triliun sehingga tidak memengaruhi ekonomi daerah. Disimpan di bank itu ada Rp220 triliun. Gede banget angka ini,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Dalam acara tersebut hadir juga para kepala daerah dan wali kota seluruh Indonesia. Hadir juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Kapolri Idham Azis.

Jokowi menyebut bahwa penyerapan anggaran pada Desember 2019 akhir memang cenderung meningkat, menjadi hanya menyisakan anggaran dengan kisaran angka Rp110 triliun. Namun, angka tersebut dinilainya masih sangat besar. Padahal, apabila penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal di daerah, maka akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau itu bisa digunakan dan beredar di masyarakat, ini akan memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu. Bupati, wali kota, dan gubernur harus sadar mengenai ini. Jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang di bank sebanyak ini. Jangan ulangi lagi di tahun 2020!” tegasnya.

Pemerintah pusat merealisasikan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tumbuh 5 persen secara year-on-year(yoy) dari pertumbuhan penyaluran pada tahun sebelumnya yang hanya 2,5 persen. Presiden berharap agar dana yang telah ditransfer ke daerah tersebut dapat digunakan secara maksimal sehingga ikut meningkatkan ekonomi nasional.

“Uang yang beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, kabupaten/kota, provinsi, maupun negara kita,” tuturnya.

(Bisma)

News

Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Jadi 4,75%

February 20, 2020

Jakarta – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Februari 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga Deposit Facility menjadi 4,00%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 5,50%. 

Bank Indonesia menyatakan kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang aman. 

“Ini juga sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya wabah virus corona (Covid-19),” demikian pernyataan Bank Indonesia dalam siaran pers, Kamis (20/02/2020).

Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. 

Dalam konteks ini, Bank Indonesia akan menyesuaikan ketentuan terkait perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan memperluas cakupan pendanaan dan pembiayaan pada kantor cabang bank di luar negeri yang diperuntukkan bagi ekonomi Indonesia. 

Kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain melalui perluasan akseptasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) serta elektronifikasi bansos dan transaksi keuangan Pemda.

“Ke depan, Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi.”

 Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta mempercepat reformasi struktural, termasuk dalam memitigasi dampak Covid-19. 

News

Perekonomian Dunia Menurun?

February 20, 2020

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjabarkan terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 ditengah ketegangan dan ketidakpastian.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan perkembangan perekonomian global di tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sebesar 3,6%, namun di tahun 2019 sebesar 3,0 %.

Untuk perekonomian negara maju, Bahlil mengungkapkan di tahun 2018 sebesar 2,3 % sedangkan 2019 menurun sebesar 1,7%.

Sementara perkembangan ekonomi di negara berkembang terus menunjukkan penurunan yaitu di tahun 2018 sebesar 4,5% dan 2019 sebesar 3,9%.

Bahlil mengungkapkan penurunan tersebut dipicu dengan adanya isu global yaitu perang dagang antara AS dan Tiongkok, konflik di Timur Tengah, penyebaran wabah Virus Corona, pertumbuhan ekonomi India yang mengalami perlambatan, dan konflik antara Iran vs AS serta sekutu-sekutunya.

News

Mantan DGS BI Mirza Adityaswara jadi Presiden Komisaris OVO

February 19, 2020

Jakarta – PT Visionet Internasional (OVO), perusahaan pembayaran dan layanan keuangan digital terdepan di Indonesia, mengumumkan bergabungnya Mirza Adityaswara ke dalam jajaran kepemimpinan OVO sebagai Presiden Komisaris. 

Dengan posisi ini, Mirza akan mengawasi Dewan Direksi, khususnya untuk memastikan diterapkannya tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Mirza Adityaswara adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2013-2019. Ekonom dan bankir senior dengan pengalaman lebih dari 30 tahun ini, tercatat pernah menduduki berbagai jabatan penting di dunia keuangan nasional, antara lain: Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kepala Ekonom Bank Mandiri Group. 

Atas pengangkatannya tersebut, Presiden Komisaris OVO, Mirza Adityaswara, mengungkapkan selama satu dekade terakhir, pihaknya menyaksikan bagaimana teknologi telah mentransformasi hidup banyak orang, memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan keuangan digital, dan menjadikannya sebagai kekuatan penyetara ekonomi di Indonesia. 

“Karena itulah, saya menerima tawaran untuk bergabung dengan OVO. Insya Allah, bersama jajaran direksi dan seluruh karyawan, OVO ke depan akan semakin memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan keuangan digital di Indonesia, dan tumbuhnya ekosistem keuangan nasional yang kian inklusif dan progresif,” papar Mirza dalam sambutannya pada acara Media Gathering OVO, Rabu malam (19/02/2020).

Sementara itu, Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menegaskan bergabungnya Mirza sebagai Presiden Komisaris merupakan sebuah kehormatan bagi seluruh jajaran OVO. 

“Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Pak Mirza membimbing kami semua. Pengalaman panjang beliau di dunia keuangan nasional dan visi progresif Beliau tentang peran fintech di Indonesia, sangat kami butuhkan untuk membawa OVO bukan hanya sebagai perusahaan e-money dan keuangan digital terdepan, tapi juga sebagai aset nasional strategis dan mitra pemerintah, BI, dan OJK,” jelas Karaniya.

Karaniya menekankan seiring pertumbuhan OVO yang teramat pesat hanya dalam 2,5 tahun dan menyadari potensi masa depan pasar uang elektronik di Indonesia, banyak investor nasional maupun asing tertarik untuk turut berinvestasi dan mengembangkan OVO.

Sejak meluncurkan dompet digital pada September 2017, OVO telah mengukuhkan diri sebagai platform pembayaran dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. 

Sebagai perusahaan dengan strategi ekosistem terbuka, pada akhir tahun lalu Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu, Rudiantara, menunjuk OVO sebagai unicorn Indonesia dan merupakan unicorn pertama di industri teknologi keuangan yang didirikan oleh putra-putri Indonesia.  

News

BRI Bagikan Dividen Rp. 20,6 Triliun

February 18, 2020

Jakarta – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (18/02). Dalam rapat tersebut, Bank BRI menyetujui pembayaran dividen sebesar 60% dari laba bersih tahun 2019 yang sebesar Rp.34,4 Triliun. Sehingga, dividen yang dibagikan BRI tahun ini sebesar Rp.20,6 Triliun atau sekitar Rp 168,1 per lembar saham.

Angka ini naik 27,2% dibandingkan dengan dividen yang dibagikan BRI pada tahun lalu sebesar Rp.16,2 Triliun atau sekitar Rp 132,2 per lembar saham. Sedangkan Earning Per Share (EPS) perseroan di tahun 2019 sebesar Rp 279, naik 6,1% dibandingkan EPS tahun 2018 sebesar Rp 263.


Selain pembagian dividen, rapat tersebut juga menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit, menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit serta menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019.


RUPS juga memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris berupa besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019; dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020. Selain itu, RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi berupa besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019; dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020.


RUPS juga menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
Selain itu, juga ditetapkan pengurus baru perseroan. Berdasarkan keputusan RUPST 2020, maka susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi Bank BRI adalah sebagai berikut:


Dewan Komisaris

Komisaris Utama Kartika Wirjoatmodjo*, Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen Ari Kuncoro*, Komisaris Independen Zulnahar Usman*, Komisaris Independen R Widyo Pramono*, Komisaris Independen Rofikoh Rokhim, Komisaris Independen Hendrikus Ivo, Komisaris Independen Dwi Ria Latifa*, Komisaris Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Komisaris Hadiyanto, Komisaris Rabin Indrajad Hattari*

Jajaran Direksi


Direktur Utama Sunarso, Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto, Direktur Bisnis Mikro Supari, Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah Priyastomo, Direktur Jaringan dan Layanan A. Solichin Lutfiyanto, Direktur Kepatuhan Wisto Prihadi*, Direktur Manajemen Risiko Agus Sudiarto, Direktur Konsumer Handayani, Direktur Human Capital Herdy Rosadi Harman, Direktur Keuangan Haru Koesmahargyo*, Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi Indra Utoyo, dan Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN Agus Noorsanto.

News

Jokowi Minta Pariwisata Indonesia Kalahkan Negara Tetangga

February 18, 2020

Saat rapat terbatas Presiden Joko Widodo bersama jajarannya membahas upaya peningkatan indeks daya saing pariwisata serta dampak wabah virus korona terhadap pariwisata.

“Siang hari ini rapat terbatas mengenai peningkatan peringkat pariwisata Indonesia. Tapi nanti di dalamnya juga langsung akan kita hitung kemudian akan kita putuskan mengenai stimulus pada dunia pariwisata kita karena masalah korona,” kata Presiden.

Menurut Presiden, peringkat daya saing pariwisata Indonesia dalam Travel and Tourism Competitiveness Index dari tahun ke tahun memang semakin baik. Tercatat, pada 2015 Indonesia berada pada peringkat 50, kemudian naik menjadi peringkat ke-42 pada 2017, dan naik lagi menjadi peringkat ke-40 pada 2019.

Meski demikian, peringkat Indonesia tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Presiden meminta hal tersebut dijadikan catatan untuk perbaikan peringkat Indonesia ke depannya.

“Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura berada di peringkat 17, Malaysia 29, dan Thailand 31. Saya kira ini menjadi catatan kita ke depan dalam rangka memperbaiki dari 4 subindeks dan 14 pilar yang menjadi tolok ukur indeks daya saing pariwisata dunia,” jelasnya.

Presiden menjelaskan bahwa dalam indeks tersebut Indonesia memiliki 5 keunggulan dibandingkan negara lain, yaitu yang berkaitan dengan daya saing harga, prioritas kebijakan, daya tarik alam, keterbukaan, serta daya tarik budaya dan kunjungan bisnis.

“Kita masih lemah dalam lima pilar lainnya yaitu, di bidang lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan dan kebersihan, infrastruktur pariwisata, ini yang dalam pembenahan terus, kemudian keamanan, kemudian yang juga masih kurang di kesiapan teknologi informasi. Saya kira catatan-catatan ini harus kita jadikan kita dalam bekerja ke depan dengan target-target yang terukur dan jelas,” paparnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga membahas mengenai upaya pemerintah untuk mengatasi dampak wabah virus korona terhadap sektor pariwisata. Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah pemberian diskon atau insentif, baik untuk wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Diskon atau insentif bagi wisman yaitu 30 persen dari tarif riil. Tapi nanti kita putuskan, ini belum diputuskan. Mungkin kita beri waktu selama 3 bulan ke depan, untuk destinasi-destinasi yang nanti juga akan kita putuskan,” jelasnya.

“Untuk destinasi wisata ke mana, termasuk di dalamnya juga diskon untuk wisatawan domestik atau wisnus yang bisa nanti kita berikan juga minus 30 persen dan mungkin bisa saja untuk travel bironya diberi diskon yang lebih misalnya 50 persen, sehingga betul-betul menggairahkan dunia wisata kita karena memang sekarang baru ada masalah karena virus korona,” tandasnya.