Browsing Category

News

News

Pidato Terakhir Sebagai Wapres, JK Paparkan Usahanya Perbaiki Iklim Perekonomian Indonesia

October 17, 2019

Jakarta – Jusuf Kalla menyampaikan pidato terakhirnya sebagai Wakil Presiden RI dalam acara Dialog 100 Ekonom bersama Jusuf Kalla di Westin Hotel, Kuningan. Dalam pidatonya, JK menyampaikan bila dirinya memiliki harapan besar pada Indonesia dan memberikan beberapa pesan untuk kemajuan perekonomian ke depan.

Menurut JK, Indonesia harus mulai bisa meningkatkan investasi dan komoditas ekspor serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Pria asal Makassar itu berpesan agar sumber daya alam berupa mineral jangan lagi menjadi komoditas ekspor utama Indonesia.

“Sisa 2 hari lagi saya kerja sebagai Wapres, mungkin ini pidato sayang yang terakhir sebagai Wapres. Saya ingin dengarkan aspirasi dan pandangan dari ekonom,” tutur JK membuka pidatonya, Kamis (17/10/2019).

“Ke depan semoga China dan Amerika Serikat ada solusi. Karena sekarang yang terjadi berbeda dengan apa yang tertulis di buku-buku ekonomi, yang mengatakan bila negara sosialis ingin perdagangan tertutup sementara negara kapitalis ingin perdagangan terbuka. Sekarang ini sosialis China ingin perdagangan terbuka sementara Amerika Serikat yang negara kapitalis minta perdagangan terbatas. Tentu ini harus diperhatikan. Di dalam negara meningkatkan investasi dan ekspor, skill juga harus kita perbaiki. Ekspor jangan lagi tergantung pada mineral. Yang terpenting investasi kita jalan dulu,” kata JK.

Selama menjadi Wapres, JK menyebut dirinya terus berupaya memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Salah satu yang dirinya lakukan adalah memberikan masukan pada Presiden Joko Widodo untuk menghapus beberapa peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan dengan pemerintah pusat, khususnya soal investasi.

JK mengakui bila proses mendapatkan izin di Indonesia masih terlalu lama, karenanya tidak heran presiden beberapa kali mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) guna mempercepat perizinan tersebut. Diakui juga olehnya bila dana desa merupakan salah satu cara dari pemerintah untuk memberikan manfaat bagi daerah, sehingga diharapkan akan timbul persamaan persepsi antara pusat dan daerah soal investasi.

“Kalau zaman Pak Harto itu aturan dari pusat bisa ditaati sampai kecamatan salah satunya karena otoriter, kalau sekarang karena otonomi yang seluas-luasnya kan belum tentu apa yang dimaui pemerintah dikerjakan dengan baik sampai camat. Ada juga Perda-perda yang tidak sejalan dengan aturan pemerintah. Mengatasinya itu dengan menjelaskan pada pemerintah daerah agar mindsetnya sama dan memberi manfaat bagi daerah seperti dengan dana desa. Belum lagi aturan yg berubah-ubah dan sulitnya birokrasinya. Kalau ada negara yang maju karena banyaknya aturan, mungkin Indonesia adalah negara yang paling maju. Makanya kita coba hapuskan Perda-perda yang saling bertentangan. Sekarang aja butuh 6 bulan untuk mendapatkan clearence,” papar JK.

“Kita kekurangan investasi di dalam dan luar negeri. Karena itu, Keppres terbanyak mungkin di tahun-tahun terakhir ini. Semua itu untuk melindungi perekonomian kita,” sambungnya

(Bisma)

News

Tujuh Langkah Pemerintah Jaga Iklim Usaha, Investasi dan Daya Saing

October 15, 2019

Jakarta, 15 Oktober 2019 – Pemerintah kembali menegaskan komitmen dalam melakukan transformasi kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini ditujukan guna menjaga iklim usaha, investasi, dan daya saing Indonesia

“Transformasi kebijakan di era revolusi industri 4.0 akan difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa,” tutur Menko Perekonomian Darmin Nasution di acara Indonesia Trade Investment Summit di Jakarta (15/10).

Menko Darmin pun membeberkan tujuh langkah Pemerintah mewujudkan iklim yang baik. Pertama, dalam rangka pengembangan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dari hulu ke hilir dan berdaya saing tinggi, pemerintah telah memberikan tax holiday sesuai besaran investasi.

“Sektor SDA yang mendapatkan tax holiday yaitu industri kimia dasar, logam dasar, permurnian, petrokimia, dan industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Namun, ini bukan close list,” Ujar Darmin.

Kedua, perbaikan perijinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) sebagai cara memangkas masalah dan mempercepat perijinan investasi.

“OSS versi 1.1 telah diperkenalkan dan penyempurnaan OSS lebih lanjut terus dilakukan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga yang terkait,” tutur Darmin.

Ketiga, perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan berbasis perpajakan.

“Reformasi ini bertujuan agar Indonesia mampu meningkatkan kemandirian dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional di masa mendatang,” tambah Menko Perekonomian.

Keempat, sejumlah insentif fiskal telah diberikan untuk memacu industri manufaktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain tax holiday, pemerintah juga memberikan industri yang terlibat dalam vokasi berupa fasilitas pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 200 persen untuk vokasi dan 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (super deduction).

“Untuk industri padat karya, fasilitas diberikan berupa pengurangan neto sebesar 60 persen dari jumlah investasi (investment allowance),” ujar Menko Darmin.

Kelima, kebijakan perdagangan untuk mendorong ekspor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas di era industri 4.0 melalui: 1) peningkatan produk ekspor dengan terlibat sebagai bagian Global Value Chain (GVC), 2) simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu, 3) efisiensi logistik, serta 4) diplomasi ekonomi dan peningkatan pasar.

Keenam, dalam upaya menyiapkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri saat ini, pemerintah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang meliputi tiga lembaga vokasi yaitu SMK, BLK, dan Politeknik.

Ketujuh, pengoptimalan infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara yang akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian seperti pusat produksi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), industri kecil, dan pariwisata.

Pembangunan KEK untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang bernilai tinggi dengan didukung pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan berinvestasi.

Selain itu, guna menyederhanakan sistem perizinan Indonesia yang ada saat ini, Pemerintah tengah mempersiapkan rancangan regulasi berbasis konsep Omnibus Law.

Dengan adanya Omnibus Law, sejumlah peraturan terkait dengan perizinan yang ada di beberapa Kementerian dan Lembaga akan ditinjau ulang dan direvisi agar terbentuk harmonisasi sistem perizinan untuk membangun ekosistem investasi.

Sebagai penutup, Menko Darmin menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan serta dunia usaha yang terjalin selama ini harus menjadi kunci meningkatkan kinerja investasi dan daya saing yang lebih baik lagi.

News

Pengalaman Wisatawan Merupakan Daya Tarik Utama Pariwisata Indonesia

October 15, 2019

Pendiri NET Mediatama Wishnutama, mengatakan bila daya tarik utama pariwisata Indonesia adalah pengalaman dari para wisatawan yang datang. Menurutnya, banyak negara yang sudah melakukan hal ini untuk menaikan jumlah wisatawan yang datang.

Wishnutama menyebut bila makanan memiliki daya tarik yang besar dalam menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Sebab dirinya mengatakan, yang sebenarnya dijual adalah pengalaman yang berbeda dan tidak dimiliki di negaranya. Wishnutama juga menegaskan bila Indonesia bisa bersaing dengan negara maju dalam hal pariwisata asalkan bisa membuat kreatifitas dalam menarik wisatawan.

“Menurut saya daya tarik adalah experience (pengalaman), experience apa saja yang bisa jadi daya tarik. Orang ke Amerika Serikat karena banyak nonton film. Makanan kita sebenernya daya tarik yang sangat besar. Kedua adalah event. Kita liat Bhutan, itu posisinya geografisnya sulit, infrastruktur terbatas tapi yang dijual adalah experience (pengalaman) yang beda. Mereka berdayakan makan di rumah penduduk, menjual sesuatu yang tidak ada di negara lain, tidak melulu kita berkompetisi dengan negara maju harus create creativity. Saya memandang banyak cara lain untuk menarik wisatawan dengan experience (pengalaman),” kata Wishnutama dalam pidatonya dalam Rembuk Pariwisata Pariwisata Indonesia 2019 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Wishnutama mengambil contoh banyaknya restoran Thailand yang ada di seluruh dunia. Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena adanya dukungan dari pemerintah negara tersebut dalam mempromosikan makanan negaranya. Karena itu, dirinya berharap bila pemerintah Indonesia bisa meniru langkah yang diambil oleh pemerintah Thailand.

“Setelah saya pelajari, restoran Thailand di seluruh dunia itu dibantu oleh pemerintahnya. Jadi promosi yang lebih berbentuk experience. Jadi pemikiran saya, ada sesuatu yang lain yang bisa kita tawarkan. Kita bisa bentuk unique experience ditiap daerah. Mungkin kita bisa inisiasi dengan membentuk restoran Indonesia di seluruh dunia. Kualitas wisatawan bukan cuma angka tapi berapa yang mereka spending (keluarkan) di negara kita,” ucapnya.

(Bisma)

News

Sektor Pariwisata Indonesia Terus Meningkat Setiap Tahunnya

October 15, 2019

Jakarta – Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan bahwa perkembangan pariwisata Indonesia di tahun ke tahun terus menunjukkan kemajuan yang pesat. Hal ini dikarenakan, lima tahun kebelakang pemerintah berfokus pada perkembangan pariwisata.”Dulu pariwisata belum menjadi lini sektor di Indonesia, tapi sejak tahun 2015 pariwisata jadi lini sektor,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/10).Arief menjelaskan di tahun 2018, sektor pariwisata naik menjadi 68%,jumlah tersebut mengalahkan negara tetangga yaitu Malaysia dan Thailand.Sedangkan di dunia Indonesia menempati peringkat ke 9 di sektor pariwisata, ke 3 di Asia, dan ke 1 di Asia Tenggara”Untuk pemasaran pariwisata akan berfokus ke digital, karna hampir 70 % masyarakat Indonesia menggunakan sistem digital.”

News

Mahfud MD: Kebersatuan Dalam Keberagaman Akan Maju

October 14, 2019

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD berbicara mengenai Indonesia Emas di tahun 2045, yakni hanya dengan modal Kebersatuan dalam Keberagaman di sebuah acara dengan tajuk Bincang Seru Mahfud, Inspirasi, Kreasi dan Pancasila, yang berlangsung di Graha Widya Wisuda IPB, Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (14/10/2019).

“Indonesia emas yang akan kita bangun, akan dicapai pada 2045, yaitu Indonesia menurut alinea 2 UUD 1945. Dan Keberagaman merupakan modal kita untuk maju, dan kebersatuan dalam keberagaman itu akan maju”, ujarnya .

Selain itu, Mahfud menambahkan bahwa nilai-nilai Pancasila memang harus diterapkan sejak dini, agar Rakyat Indonesia memiliki jiwa toleransi yang tinggi terhadap sesama, sehingga dapat menjauhi ujaran kebencian yang sedang marak.

“Kalau ingin melewati Indonesia emas ini, kembalilah dengan persatuan. Untuk menjaga persatuan kita harus toleran dalam perbedaan. Maka hindarilah ujaran-ujaran kebencian, baik ucapan maupun tulisan. Mari kita hayati berdasarkan Pancasilan dan menjauhi ujaran kebencian”, tambahnya.

Acara yang dihadiri ribuan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan dari berbagai elemen Kota Bogor berlangsung secara antusias oleh para mahasiswa. Selain Mahfud, dihadiri juga oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria, Addie MS, Ayu Kartika Dewi, yang juga diramaikan oleh Komedian Cak Lontong, Arie Kriting, Akbar dan Keluarga Besar IPB lainnya.

Diskusi yang lahir berkat kerjasama IPB dan MMD Initiative juga mendeklarasikan Komitmen Kebangsaan untuk membangun komunikasi lintas budaya yang dapat merekatkan bangsa.

News

Dirut Pegadaian Kuswiyoto Beri Kuliah Umum di Universitas Negeri Makassar

October 10, 2019

Makassar – PT Pegadaian (Persero) terus mengintensifkan program literasi keuangan dan bisnis bagi kalangan generasi muda dalam menghadapi era digital di Indonesia melalui kuliah umum di Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan.

Direktur Utama Pegadaian Kuswoyoto hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan materi dengan tema “Transformasi di Era Digital”. Melalui kegiatan tersebut, Kuswiyoto menyampaikan bahwa Perseroan terus melakukan transformasi, sehingga produk dan pelayanan yang diberikan semakin muda(h) diakses oleh masyarakat khususnya generasi muda.

“Kegiatan ini bukan semata-mata memberikan informasi seputar pengalaman Pegadaian dalam melakukan transformasi di era digital industri 4.0 tapi juga berdiskusi bagaimana cara mengembangkannya. Terutama mengenai bagaimana Pegadaian terus melakukan transformasi, khususnya di sektor digital,” Ujarnya di UNM, Makassar, Kamis (10/10).

Pegadaian melaksanakan transformasi digital dari mulai proses bisnis, budaya kerja, dan produk layanan berupa aplikasi yang dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore. “Untuk generasi milenial yang ingin mengakses layanan Pegadaian dapat mendownload aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), tapi aplikasi ini juga dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat di Indonesia.”

Dijelaskan bahwa di dalam PDS pengguna bisa menemukn informasi terkait produk dan layanan Pegadaian. Tidak hanya itu, melalui PDS semua nasabah dapat melakukan transaksi secara online, bahkan dapat mengembangkan bisnis dengan menjadi agen Pegadaian.

“Di era digital ini, mahasiwa UNM juga dapat merintis bisnis dengan menjadi mitra Pegadaian sebagai agen. Sebagai bukti bahwa Pegadaian memberikan solusi keuangaan bagi generasi muda, Pegadaian meluncurkan produk Gadai Prima di outlet konvensional dan Rahn Hasan di outlet syariah,” jelasnya.

Sementara itu, nasabah yang produktif menggunakan layanan Pegadaian secara proses konvensional dengan umur di bawah 36 tahun (milenial) mencapai sekitar 33 persen, dengan porsi perempuan 63 persen dan laki-laki 37 persen. Sedangkan proses digital yang umur di bawah 36 tahun mencapai 72 persen dengan jumlah sebanding yakni perempuan 50,5 persen dan laki-laki 49,4 persen.

Pada kesempatan yang sama, Pegadaian juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa/wi berprestasi sebesar Rp163 Juta dan 10 Unit Laptop. “Adanya beasiswa ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk lebih giat belajar.”

Kegiatan Kuliah Umum ini merupakan bagian dari program BUMN Hadir untuk Negeri dalam memberikan edukasi kepada siswa maupun mahasiswa. Direksi sejumlah BUMN secara kontinyu memberikan materi kepemimpinan dan pengalaman terkait peran BUMN dalam pembangunan ekonomi bangsa. Di sisi lain juga memperkenalkan produk dan layanan BUMN yang bermanfaat bagi masyarakat.

News

Pancasilanomic Disebut Sebagai Sistem Ekonomi yang Akan Hadirkan Kemakmuran bagi Indonesia

October 8, 2019

Jakarta – Sistem ekonomi dengan konsep Pancasilanomic dianggap sebagai konsep yang paling pas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Sebab ekonomi Pancasila merupakan sistem yang menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini dikatakan oleh mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif. Menurutnya, moral yang dimiliki dalam ekonomi Pancasila adalah keseimbangan.

“Moral ekonomi Pancasila adalah keseimbangan antar kebutuhan jasmani dan rohani, negara dan sosial, individu, pasar dan sosial. Ini ekonomi yang berkeadilan,” kata Yudi.

Hal ini dikatakan oleh Yudi dalam peluncuran buku Pancasilanomic karya politisi PDI-Perjuangan Arif Budimanta di Gedung Bursa Efek Indonesia. Bagi Yudi, Pancasilanomic merupakan penyempurnaan dari sistem koperasi yang berlandaskan azas tolong menolong dan kebersamaan.

“Pada pasal 33 Undang-undang Dasar, ini kan dasar ekonomi kita. Soal tolong menolong itu kata Hatta (Mohammad Hatta, mantan wakil presiden pertama RI) artinya koperasi. Kalau hari ini, koperasi bukan hanya badan sajas tapi semangatnya. Peran negara, swasta dan badan usaha koperasi. Sekarang negara sudah mulai membagi itu dengan sangat baik. Engine perekonomian adalah di private sector. Jadi jangan dilihat swasta sebagai pesaing,” tutur Yudi.

Sementara Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, mengatakan bila dalam implementasi Pancasilanomic pihaknya akan mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Sebab baginya, ekonomi kreatif inklusif bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan ras dan golongannya.

“Dengan bekal buku ini akan memberikan dasar yang kuat untuk ke depan kita buat roadmap sinergi daerah dan pusat. Kita bisa berkembang dengan potensi kita sendiri. Ekonomi kreatif adalah inklusif bagi semua ras di indonesia dan itu ada di pancasila. Ekonomi kreatif adalah gerakan agar kita tidak tergantung pada sumber daya alam khususnya energi fosil dan agar kita tidak terpisah-pisah oleh Sara,” ucap Triawan.

Hal ini juga diamini oleh Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristianto. Menurutnya, Pancasila dalam ekonomi adalah sintesa dari berbagai paham ekonomi yang ada di seluruh dunia dan akhirnya bersatu dalam gotong royong. Baginya, Pancasilanomic bisa menjadi landasan dalam kebijakan fiskal Indonesia ke depan dalam menghadapi persaingan global.

“Pancasila dalam ekonomi adalah sistem ekonomi kita yang merupakan sintesa dari berbagai sistem ekonomi sesuai dengan gotong royong. Pancasilanomic ini harus dibayangkan dalam kebijakan fiskal agar bisa dijabarkan. Pancasilanomic tidak lepas dari persoalan global. Kami yakin Pancasilanomic dapat dijabarkan dengan baik olek Pak Jokowi. Sekarang sudah dimulai dalam mencapai kesejahteraan yang sebaik-baiknya,” sebut Hasto.

Dirinya pun memberikan contoh Pancasilanomic yang saat ini sudah mulai dijalankan. Hasto menyebut bila keberadaan ojek daring merupakan perwujudan dari Pancasilanomic itu sendiri.

“Bagaimana Gojek dan Grab itu menjalankan Pancasilanomic. Mereka yang memiliki motor atau mobil untuk kepentingannya pribadi saat ini mulai memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Pemilik mendapatkan untung dari mengantarkan orang, penumpang bisa sampai dengan selamat. Sementara perusahaan juga mendapatkan untung dari adanya perputaran uang,” pungkasnya.

(Bisma)

News

Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Belanda

October 8, 2019

Jakarta – Pemerintah Indonesia akan lebih fokus pada pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Alam (SDM) di lima tahun ke-depan. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan untuk mengembangkan hal tersebut maka peningkatan pendidikan akan lebih didorong, sehingga memegang peranan sentral bagi upaya tersebut.

Maka itu, Presiden Jokowi mengajak pemerintah Belanda untuk dapat meningkatkan kerja sama dalam hal pendidikan.

“Dalam pertemuan, kita juga membahas upaya peningkatan kerja sama di bidang vokasi, termasuk di bidang kemaritiman dan keperawatan,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama.

Jokowi menjelaskan, Belanda merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa, baik di bidang perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Di antara negara-negara Eropa, Belanda merupakan mitra perdagangan nomor dua terbesar, mitra investasi nomor satu, dan mendatangkan wisatawan nomor empat terbesar dari Eropa.

“Kerja sama ini akan terus kita perkuat dengan menggunakan kerangka kemitraan komprehensif yang sudah dimiliki oleh kedua negara, Indonesia dan Belanda,” lanjutnya.

Di tengah situasi perekonomian dunia yang mengalami tren pelemahan, Jokowi memandang perlu upaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan banyak mitra, termasuk dengan Belanda.

Di bidang perdagangan, Indonesia dan Belanda sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan adil. Dalam konteks ini, Jokowi kembali menyampaikan kekhawatiran Indonesia untuk kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit.

“Saya juga menghargai kerja sama yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di New York tanggal 26 September 2019 yang lalu, mengenai pengembangan kapasitas petani kecil sawit untuk menghasilkan kelapa sawit yang lestari,” paparnya.

Sementara itu, di bidang investasi Jokowi mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air. “Sebagai penutup saya berikan apresiasi kepada pemerintah Belanda yang secara konsisten tegas menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, PM Rutte mengaku senang bisa mengunjungi Indonesia kembali. Untuk diketahui, ini merupakan kunjungan ke-3 PM Rutte ke Indonesia setelah sebelumnya juga berkunjung pada tahun 2013 dan 2016.

“Banyak hubungan sejarah antara kedua negara dan kita juga mendorong kerja sama baru di masa depan melalui pariwisata, juga pertukaran mahasiswa, dan tentu saja hubungan perdagangan,” kata PM Rutte.

Terkait kelapa sawit, PM Rutte menyebut, pihaknya berupaya untuk mengubah situasi kompleks menjadi peluang.

“Kami berupaya untuk mengubah situasi kompleks ini menjadi peluang. Seperti yang tadi disampaikan, MoU baru saja ditandatangani dan MoU tersebut akan fokus pada pengembangan kapasitas petani skala kecil,” ujarnya.

Menurut PM Rutte, banyak sekali area kerja sama lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh Indonesia dan Belanda. Termasuk di antaranya tentang pengelolaan air, kesehatan, perubahan iklim, dan pengelolaan sampah.

“Saya harap bersama-sama kita akan memanfaatkan peluang tersebut,” imbuhnya.

News

Prof Romli Sebut Keberadaan Dewan Pengawas dan SP3 Sangat Penting Agar KPK Lebih Hati-hati

October 4, 2019

Jakarta – Salah satu penggagas UU 30/2002 tentang KPK yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof Dr Romli Atmasasmita, mengatakan bila RUU KPK merupakan iktikad baik dari pemerintah dan legislatif dalam memperbaiki lembaga anti korupsi tersebut. Bagi Romli, KPK saat ini sudah jauh melenceng dari cita-cita awal pendiriannya.

Salah satu yang disinggung oleh Romli adalah minimnya pencegahan dan lebih banyak penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Padahal seharusnya penindakan dan pencegahan harus dijalankan secara bersama-sama oleh KPK. Romli juga menyinggung soal uang yang dikembalikan pada negara oleh KPK lebih kecil dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan.

“Revisi ini iktikad baik DPR dan pemerintah untuk memperbaiki KPK. Saya setuju soal revisi ini. Kita tidak tahu apakah revisi ini akan menghasilkan apa yang kita harapankan seperti dulu yang saya harapkan pada KPK. UU Tipikor dulu itu bukan luar biasa setelah orba itu luar biasa soal korupsi sampai perlu ada reformasi. Reformasi itu arahnya ke birokrasi itu adalah sumber masalah,” kata Romli, Jumat (4/10/2019).

“KPK tidak paham filosofi, pemberantasan korupsi bukan semata-mata menghukum tapi juga uang negara dikembalikan. Ada ketimpangan selama ini dibanding lembaga lain. KPK sudah keluar dari jalurnya, yang diharapkan adalah pencegahan bukan penindakan saja,” tuturnya.

Selain itu, Romli juga mengatakan bila saat ini KPK sudah tidak lagi melakukan fungsi koordinasi dan supervisi yang seharusnya mereka lakukan, sebagaimana tertuang dalam tugas KPK. Karenanya, bagi Romli seharusnya KPK beruntung hanya dilakukan revisi saja pada UU KPK bukan pembubaran pada institusi tersebut.

“Saya sampai pada kesimpulan bahwa KPK itu amburadul. Barang rampasan banyak yang hilang. Koordinasi dan supervisi itu adalah langkah dari saya untuk pengawasan ke KPK. Supervisi ini yang mereka tidak mau melakukan. Masih bagus tidak dibubarin, revisi itu upaya yang maksimal,” tegasnya.

Romli juga membahas beberapa substansi yang menjadi polemik dalam RUU KPK seperti keberadaan dewan pengawas dan penerbitan SP3. Dirinya menyebut bila sudah benar ada dewan pengawas di dalam tubuh KPK agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan penyadapan. Apalagi, sebut Romli, dalam penyadapan ada banyak hak-hak asasi yang dilanggar oleh KPK selama ini.

“Kalau dewan pengawas di luar nanti dianggap intervensi. Kalau di dalam sistem itu akan independen walaupun ditunjuk presiden. Independennya dewan pengawas KPK itu bisa dilihat dari rule of the game-nya. Pimpinan KPK saja diangkat oleh presiden. Dewan pengawas itu kan hanya soal penyadapan yang diatur, karena itu kan soal HAM. Makanya harus diawasi itu soal penyadapan,” papar Romli.

“Penyadapan boleh tapi harus ada SP3, itu yang saya bilang agar mereka hati-hati dalam bertindak dan menentukan tersangka. Malah saya bilang harusnya 4 alat bukti bukan 2. Sejak awal sudah melanggar HAM, ceroboh dan tidak hati-hati. Makin kesini mulai jihad, jangan anggap koruptor itu manusia, miskinkan, jadikan tersangka walaupun cuma 1 alat bukti,” pungkasnya.

(Bisma)

News

Indonesia Urutan ke Empat yang Sering Dikunjungi Bule?

October 4, 2019

Jakarta – Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Oktober 2019, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia terus menunjukkan peningkatan.

Tercatat hingga Januari – Juli 2019, kunjungan wisatawan mancanegara hingga 10,87 juta naik 2,67% dari Januari – Juli 2018. Jumlah tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat ke empat sebagai negara dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang tinggi.

Nomor satu yang mencatatkan jumlah wisatawan mancanegara naik adalah Malaysia dengan jumlah 16,93 juta, China dengan jumlah 12,43 juta, dan Singapura dengan jumlah 11,19 juta.