Browsing Category

News

News

Pesan Presiden ke Menkeu: Jaga Setiap Rupiah di APBN

September 29, 2022

Jakarta – Saat ini dunia berada pada ketidakpastian yang tinggi karena berbagai masalah yang menimpanya, mulai dari pandemi yang belum usai hingga perang di Ukraina yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya Indonesia memiliki ketahanan yang panjang.

“Perang (Rusia-Ukraina) tidak akan berhenti besok, bulan depan, atau tahun depan. Artinya, enggak jelas, sehingga yang kita perlukan, negara kita memerlukan sebuah endurance yang panjang,” ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan pada acara United Overseas Bank (UOB) Economic Outlook 2023 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Kamis, 29 September 2022.

Terkait situasi tersebut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden meminta agar APBN digunakan untuk hal yang produktif dan memberikan imbal hasil yang jelas.

“Saya selalu sampaikan ke Bu Menteri Keuangan. ‘Bu, kalau punya uang kita, di APBN kita, dieman-eman, dijaga, hati-hati mengeluarkannya. Harus produktif, harus memunculkan return yang jelas,’ karena kita tahu sekali lagi, hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya,” jelasnya.

Selain itu, saat ini semua negara juga tengah menyelesaikan masalah inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kepala Negara memandang bahwa inflasi Indonesia sendiri masih cukup terkendali di angka 4,6 persen yang dinilainya masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Menurut Presiden, terkendalinya inflasi tersebut antara lain disebabkan oleh keharmonisan hubungan antara otoritas pemegang fiskal (Menteri Keuangan) dengan bank sentral (Bank Indonesia) yang berjalan beriringan, rukun, dan sinkron.

“Coba bandingkan dengan negara yang lain, otoritas moneter dan otoritas fiskal, bank sentralnya naikin bunga, menteri keuangannya naikkan defisit. Naikkan defisit itu artinya menggrojokkan uang lebih banyak ke pasar. Artinya ya menaikkan inflasi. Yang satu ngerem inflasi, yang satu menggrojokkan inflasi. Di sini yang beda di situ, karena BI dan Kementerian Keuangan berjalan beriringan, rukun, sinkron, konsolidatif. APBN-nya konsolidatif, APBN-nya menyehatkan, berani memutuskan,” tuturnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden kembali mengingatkan agar APBN betul-betul dikelola secara hati-hati. Dengan demikian, Presiden menjelaskan, fiskal yang dimiliki pemerintah diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk menghadapi situasi dunia tahun depan yang diprediksi “gelap”.

“Terakhir, saya selalu sampaikan kepada Bu Menteri, ‘Bu Menteri, kita ini memiliki amunisi. Saya minta betul-betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam menggunakan setiap Rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran, dan betul-betul harus dijaga.’ Tidak boleh kita hanya berpikir uang itu hanya untuk hari ini atau tahun ini. Tahun depan seperti apa? Karena semua pengamat internasional menyampaikan bahwa tahun depan itu akan lebih “gelap”, tapi kalau kita punya persiapan amunisi, ini akan berbeda, sehingga betul-betul APBN kita APBN yang berkelanjutan,” tandasnya.

News

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Pemerintah Konsisten Benahi Hal-Hal Fundamental

September 29, 2022

Jakarta – Pemerintah terus membenahi berbagai hal fundamental di tengah situasi sulit perekonomian global yang disebabkan oleh berbagai krisis. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa salah satu hal fundamental tersebut adalah pembangunan infrastruktur guna mendongkrak daya saing Indonesia di dunia internasional.

Hal tersebut diutarakan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan pada acara United Overseas Bank (UOB) Economic Outlook 2023 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Kamis, 29 September 2022.

“Kita tetap konsisten membenahi hal-hal yang fundamental. Infrastruktur terus, karena di situlah fondasi kita dalam jangka menengah dan panjang bisa kita perbaiki karena ini menyangkut nanti daya saing, competitiveness. Enggak akan bisa kita bersaing dengan negara lain kalau konektivitas, conectivity tidak kita miliki dengan baik,” ujarnya.

“Jalan, airport, pelabuhan, pembangkit listrik, itu kunci, kunci dasar kalau kita ingin bersaing dengan negara lain. Kalau itu kita tidak memiliki, kalau stok infrastruktur kita rendah, mana bisa kita bisa bersaing dengan negara-negara lain,” imbuhnya.

Hal fundamental kedua yang dilakukan oleh pemerintah yaitu hilirisasi. Presiden mengingatkan agar Indonesia tidak lagi mengekspor berbagai komoditas tambang dalam bentuk bahan mentah saja. Kepala Negara memberi contoh penghentian ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah telah berhasil mendongkrak nilai ekspornya menjadi berkali-kali lipat.

“Nikel setiap tahun pada saat ekspor kita mentah, kira-kira empat tahun yang lalu dan sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar AS. Artinya, ekspor kita setahun hanya Rp15 triliun. Begitu kita hentikan, coba cek tahun 2021, 20,9 miliar dolar AS, meloncat dari 1,1 ke 20,9, dari kira-kira Rp15 triliun melompak ke Rp360 triliun. Baru nikel, nanti kita stop lagi timah, kita stop lagi tembaga, kita stop lagi bahan-bahan mentah yang kita ekspor mentahan,” paparnya.

Selanjutnya, hal fundamental berikutnya yang menjadi fokus pemerintah adalah ketahanan pangan dan energi. Untuk ketahanan energi, Presiden mencontohkan penggunaan biosolar B30 yang diharapkan dapat meningkat menjadi B40 sehingga bisa membantu meningkatkan ketahanan energi di tengah krisis energi yang melanda dunia.

Terkait krisis pangan, Presiden menjelaskan bahwa saat ini 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut dan 19.700 orang meninggal setiap harinya karena kelaparan. Presiden mengajak semua pihak untuk bersyukur karena Indonesia masih memiliki ketahanan pangan yang baik, salah satunya dibuktikan dengan swasembada beras sejak 2019.

“Agustus yang lalu kita mendapatkan pengakuan dari International Rice Research Institute bahwa sejak 2019 kita telah swasembada beras dan sistem ketahanan pangan kita dinilai baik. Ini yang terus kita jaga, syukur-syukur kita bisa kelebihan produksi yang banyak. Kenapa kita sekarang ingin bangun food estate, supaya ada kelebihan produksi. Selain menjaga ketahanan pangan kita, kita juga bisa membantu negara lain dalam hal urusan pangan, kita ekspor,” tandasnya.

News

Jaga Devisa, Presiden Dorong Kepala Daerah Ajak Masyarakat Wisata di Dalam Negeri

September 29, 2022

Jakarta- Presiden Joko Widodo mendorong seluruh kepala daerah untuk mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga agar sektor pariwisata tidak mengalami defisit dan menjaga stabilitas devisa di tengah krisis global.

Demikian disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pengarahannya kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis (29/9).

“Ajak masyarakat kita—ini kita bisa defisit wisata kita, yang datang ke sini belum banyak, yang keluar malah banyak sekali. Hati-hati devisa kita bisa lari lagi kalau caranya kita tidak rem,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik. Presiden memerinci beberapa daerah: Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Danau Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogja, Bangka Belitung (Babel), hingga Jakarta.

“Hati-hati, sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,” imbuhnya.

Kepala Negara menyayangkan, di tengah situasi krisis global saat ini, justru banyak pihak yang memilih untuk berkunjung ke luar negeri. Presiden menilai bahwa hal tersebut seharusnya bisa dibatasi.

“Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri? Dipamer-pamerin di Instagram, apalagi pejabat,” kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk dapat membatasi kegiatan kunjungan ke luar negeri, dan mengajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri. Presiden sendiri mengaku sangat selektif dalam memilih kunjungan ke luar negeri dan hanya memilih kunjungan yang akan memberikan manfaat signifikan.

“Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling dua atau tiga karena betul-betul saya rem. Ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang kita itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem. Rakyat juga kita beri tahu, gunakan untuk wisata di dalam negeri saja,” ujar Presiden.

News

Presiden Ajak Semua Kementerian, Lembaga, hingga Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi

September 29, 2022

Jakarta- Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis (29/9).

Dalam arahannya, Presiden mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.

“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani Covid. Kalau Covid kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, jika di negara lain inflasi merupakan urusannya bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Presiden sendiri merasa senang karena otoritas fiskal dan moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, bisa berjalan beriringan dan rukun.

“Tapi yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,” imbuhnya.

Kepala Negara melanjutkan, saat ini yang paling penting untuk diantisipasi adalah kenaikan harga bahan pangan dan bahan makanan karena merupakan kontributor terbesar inflasi hingga Agustus ini. Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dikarenakan suplainya yang kurang. Untuk itu, Presiden mendorong semua kepala daerah untuk mengajak petani menanam komoditas tersebut.

“Tugas Saudara-Saudara, bagaimana mengajak para petani untuk menanam ini, kalau di daerah Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian harganya tinggi pasokan cabai,” ungkapnya.

Cara lainnya adalah dengan menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar. Presiden memberikan contoh, jika telur banyak di Bogor, Blitar, dan Purwodadi, maka pedagang di Palembang yang harga telurnya naik didorong untuk membelinya dari tiga daerah tadi.

“Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD provinsi, kabupaten, maupun kota. Misalnya, ini misalnya, berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang? Saya cek kurang lebih Rp10 juta. Mungkin ini setelah penyesuaian BBM jadi Rp12 juta, Rp10 sampai Rp12 juta,” paparnya.

Presiden meyakini jika semua pihak bekerja secara detail, produksi komoditasnya didorong, dan transportasinya ditutup dari APBD, maka inflasi akan lebih mudah untuk dikendalikan. Presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak ragu dalam menggunakan biaya tak terduga dan dana transfer umum karena regulasinya sudah ada.

“Jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi mengenai penggunaan biaya tak terduga, belanja tak terduga, dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, sudah ada SE (surat edaran) Mendagrinya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK, untuk hal-hal ini karena sekarang kita sangat membutuhkan,” jelasnya.

Hal lain yang juga perlu ditangani secara kompak dan bersama-sama adalah soal kemiskinan ekstrem. Menurut Presiden, saat ini data mengenai hal tersebut sudah jelas sehingga akan lebih mudah untuk menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.

“Sasarannya ada kok jelas, nama dan alamat. Bansos ke sana arahkan, perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana. Kalau nama dan alamatnya enggak jelas itu kita kesulitan, (ini) ada semuanya. Inilah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng untuk menuju pada sasaran yang kita inginkan. Saya rasa jelas semuanya, saya ingin kita semuanya kerja konkret bersama-sama,” tandasnya.

News

Harga Kopra Turun, Presiden Jokowi: Harga Komoditas Ditentukan Pasar Internasional

September 29, 2022

Jakarta- Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa harga sejumlah komoditas banyak yang ditentukan oleh pasar internasional, termasuk harga komoditas kopra yang sedang mengalami penurunan. Seperti halnya produk lain di pasar internasional, harga kopra juga ditentukan oleh mekanisme pasar yang sulit untuk diintervensi.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media di Pasar Rakyat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (28/9).

“Kopra ini kan komoditas yang harganya banyak ditentukan oleh internasional. Naik turunnya sebuah komoditas itu sulit diintervensi oleh pemerintah. Sama dengan CPO (crude palm oil)/kelapa sawit, sama seperti dulu waktu (harga) sawit jatuh, ya kita, karena itu komoditas internasional, kopra juga sama, karena masuknya sudah masuk ke pasar bebas,” ujarnya.

Lebih jauh, Presiden menyebut bahwa ia telah mendengar aspirasi para petani yang mengeluhkan jatuhnya harga komoditas kopra. Untuk itu, Kepala Negara akan mengecek secara detail permasalahannya seperti apa.

“Saya mau cek detail seperti apa problemnya. Kalau pemerintah bisa mengintervensi, tapi pasar tidak bisa, mekanisme pasar tidak bisa diintervensi,” imbuhnya.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa harga sebuah komoditas selalu berubah baik mengalami kenaikan maupun penurunan. Menurutnya, harga kopra yang sedang turun juga dipengaruhi oleh situasi dunia yang tidak menentu.

“Komoditas itu ada yang naik, ada yang turun. Sekarang yang banyak naik (harga) batu bara, CPO, nikel. Nah, ini pas (harga) kopranya turun tapi belum tentu nanti akan naik lagi karena memang situasi dunia tidak pasti,” tandasnya.

News

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara di Atas Nasional, Ini Pesan Presiden Jokowi

September 29, 2022

Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, ia meminta agar seluruh pihak dapat menjaga situasi agar tetap kondusif di setiap kabupaten, kota, maupun provinsi.

“Di Provinsi Maluku Utara, dengan adanya industri tambang di sini yang sudah masuk dari mentah ke smelter, pertumbuhan ekonomi pasti akan di atas rata-rata nasional, saya pastikan itu,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Pasar Rakyat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (28/9).

“Ini yang harus dijaga terus, kondusivitas setiap kabupaten, kota, maupun provinsi karena di sini mungkin—saya belum membandingkan dengan provinsi lain—menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku Utara,” imbuhnya.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia Agustus 2022, perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 27,74 persen (yoy). Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode triwulan II 2022, bersama dengan Papua sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua, serta Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga.

Presiden pun meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut bisa dilihat dari geliat ekonomi masyarakat di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Rakyat Jailolo yang ia kunjungi.

“Halmahera Barat saya belum cek ke BI pertumbuhan ekonominya seperti apa, tetapi kalau melihat daerah di pasar seperti ini, ya saya kira hampir mirip-mirip sama, rata-rata ya tapi pasti di atas (persentase) nasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengatakan bahwa salah satu tujuan ia melakukan kunjungan kerja ke daerah adalah untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di daerah tersebut, termasuk belum adanya jalan nasional di Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, masih banyak daerah terpencil yang membutuhkan infrastruktur serupa.

“Ya, negara ini dari Sabang sampai Merauke ini banyak sekali, 514 kabupaten/kota yang semuanya ada pulau terpencil, di sebelah barat misalnya Nias, Simeulue, Pulau Mentawai, dan juga yang ada di Bangka Belitung. Di sebelah timur juga kemarin kita baru ke Maluku Barat Daya, itu semuanya butuh. Kenapa saya turun ke bawah? Untuk memastikan hal-hal yang tadi Saudara-saudara tanyakan, seperti apa lapangannya, seperti apa kondisi ekonominya,” tandasnya.

News

Kinerja Perusahaan Pembiayaan Menjanjikan di Tengah Tantangan Ekonomi

September 28, 2022

Jakarta – Perekonomian Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan pada semester II/2022, kendati demikian kinerja perusahaan pembiayaan diproyeksikan masih berada pada tren positif dan menjanjikan karena dinilai mampu menekan risiko dari tantangan tersebut.

Tantangan-tantangan itu adalah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terdorong konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina atau China-Taiwan, sehingga bisa mengarah pada krisis energi dan pangan. Selain itu perihal kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat yaitu The Fed yang akan berimbas secara global. Di dalam negeri sendiri, kenaikan harga bahan bakar minyak akan mempengaruhi daya beli.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keungan Non Bank (IKNB) 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W. Budiawan mengatakan, potensi pasar industri pembiayaan Indonesia yang positif kendati menghadapi tantangan ekonomi terlihat dari perusahaan multifinance yang diminati investor asing.

Selain itu, kata Bambang, prospek kinerja yang cerah dari perusahaan pembiayaan di tengah tantangan ekonomi terlihat dari menurunnya perusahaan bermasalah. Saat ini hanya 15 perusahaan pembiayaan yang bermasalah dari 155 perusahaan setelah beberapa di antaranya mendapat sanksi atau memulihkan diri.

“Kalau mau tahu, terakhir itu ada beberapa multifinance yang diambil (investor) asing, itu sebenarnya indikator, bahwa perusahaan-perusahaan industri pembiayaan ini banyak yang diajak kerja sama,” ujarnya belum lama ini dalam sebuah seminar daring.

Industri pembiayaan dalam negeri pun tercatat tahan banting dalam menghadapi krisis, seperti akibat pandemi Covid-19 sejak awal 2020 lalu. Pihaknya mencatat pada semester I/2022 piutang pembiayaan industry multifinance tumbuh 7,12% secara tahunan. Pun demikian dengan total asset yang naik 4,5% secara tahunan.

Dari laba pertumbuhannya terbilang tajam hingga 33,72% secara tahunan. Finance to Asset Ratio (FAR) pun tergolong tinggi yakni mencapai 85,10%. Sedangkan NPF gross sekitar 2,72%. Adapun ROA sekitar 5,19% dan ROE 13,02%.

“Indikator angka-angka ini menunjukkan bahwa minat dari pada investor asing kepada perusahaan multifinance cukup tinggi. Bahwa bisnis ini masih datangin cuan yang cukup banyak, sehingga ke depan menjadi kelengkapan ekosistem yang dibangun. Dan angka ini menunjukkan optimisme meskipun ada faktor-faktor eksternal,” katanya.

Optimisme tersebut diamini pula oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno. Kendati menghadapi tantangan ekonomi menurutnya semua lini usaha khususnya di sektor riil masih bergerak. Di sisi lain, kata dia, perusahaan pembiayaan harus waspada ketika suku bunga naik dan manakala semua harga-harga bahan baku pangan terkatrol akibat pengurangan subsidi BBM.

“Ini (tantangan ekonomi) bisa mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan pada 2023 mendatang. Tapi pada 2022 mestinya kita cukup baik, pertumbuhannya mungkin bisa sekitar 6% – 8%,” ujar Suwandi.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi XI-DPR RI Fathan Subchi mengatakan industri keuangan Indonesia masih sangat cerah dan prospektif. Berbicara tentang multifinance menurutnya masih optimistis karena beberapa investor masih mencoba masuk menanamkan modalnya di lembaga pembiayaan di Indonesia. “Jadi memang saya kira, saya sepakat kita masih optimistis,” ujarnya lugas.

Di sisi lain, dia menyarankan ada beberapa strategi yang bisa ditempuh agar industri pembiayaan semakin kuat. Pertama, memperkuat digitalisasi pelayanan debitur. Kedua, penerbitan obligasi untuk penguatan permodalan. Ketiga, ada prioritas pembiayaan yang berbasis digital.

Optimisme Pelaku Usaha

Sementara itu, Corporate Secretary PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) Taufiq Kurniadihardja mengatakan pihaknya optimistis pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik untuk meminimalisasi trickle down effect yang ditimbulkan oleh tantangan ekonomi yang dihadapi.

“Dengan demikian momentum pertumbuhan pembiayaan di tengah pemulihan ekonomi bisa terus terjaga guna mendukung pembiayaan yang berkelanjutan atau sustainable finance,” ujarnya menekankan.

Di sisi lain Taufiq pun berharap penguatan kepastian hukum bagi dunia usaha juga sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan para pelaku usaha bahwa bisnis dan kepentingan bisnis semakin terlindungi.   

Selain itu BRI Finance pun berharap pemerintah memperkuat sektor-sektor potensial untuk menjaga pertumbuhan industri pembiayaan. Seperti upaya kongkret percepatan pembentukan ekosistem kendaran listrik di Indonesia. “Ini agar bisa menaikkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik, dan meningkatkan produk pembiayaan kendaraan berbasis listrik,” pungkasnya.

News

BRIEFER & Universitas Udayana Sinergi Tingkatkan Kualitas SDM Bidang Komunikasi

September 26, 2022

Denpasar, 23 September 2022 – BRIEFER dan Universitas Udayana menjalin kerja sama untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam industri layanan jasa konsultansi bidang komunikasi. Kemitraan ini dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) oleh Chief Executive Officer BRIEFER, Aditya Sani, dan Dekan FISIP Universitas Udayana, I Nengah Punia, Jum’at (23/09).

Kolaborasi ini mencakup perekrutan akademisi Universitas Udayana sebagai Spesialis BRIEFER dalam penyediaan layanan konsultasi komunikasi, penyaluran mahasiswa dan mahasiswi bertalenta dalam proyek komunikasi, serta penyediaan wadah magang, ruang penelitian dan diskusi.

Seperti yang diketahui, BRIEFER adalah platform komunikasi digital yang merupakan rumah bagi para ahli, profesional, dan spesialis dalam menyediakan layanan konsultasi untuk Brand, Korporasi, Bisnis, Institusi, Perorangan hingga Pemerintah.

Aditya Sani menyampaikan bahwa kontribusi akademisi melalui perpaduan ilmu dan praktik dapat menghasilkan output jasa konsultasi komunikasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, BRIEFER menyediakan platform komunikasi sebagai ruang untuk berkembang, berkolaborasi, dan berkarya dengan pihak-pihak terkait guna menumbuhkan inovasi bisnis di Bali. 

Diketahui bahwa laporan Survei Kegiatan Usaha pada Masa Pandemi COVID-19 Provinsi Bali 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Bali mulai menanjak kembali pada akhir 2021, sejak kemundurannya saat pandemi. Adapun pada kuartal I 2022, ekonomi Bali mulai tumbuh positif sebesar 1,46 persen dan pada kuartal II tumbuh 3,04 persen. Untuk itu, layanan jasa konsultansi dibutuhkan untuk membantu memajukan pertumbuhan ekonomi.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan solusi-solusi komunikasi yang konkret sembari memperkuat industri layanan jasa konsultansi di Indonesia.” tukas Aditya.

Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Komunikasi Universitas Udayana, I Nengah Punia, menyambut baik kerja sama dan kolaborasi ini diharapkan menjadi upaya untuk meningkatkan pengembangan penelitian dan pengabdian dalam bidang ilmu komunikasi. Kolaborasi akademisi dan praktisi melalui platform BRIEFER juga mampu membantu pemenuhan kebutuhan komunikasi masyarakat.

“Kolaborasi ini menjadi langkah yang tepat, sejalan dengan misi Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana sebagai pusat studi komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mampu memberikan solusi bermanfaat bagi bisnis.” tutup I Nengah Punia.***

News

Sambut Positif Inpres 7/2022, BRI Finance Pacu Pembiayaan Kendaraan Listrik

September 23, 2022

Jakarta – PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menyambut positif Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 terkait Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Instansi Pemerintah Pusat Maupun Daerah. Perseroan pun mendukung secara langsung program pemerintah dalam peningkatan moda transportasi ramah lingkungan tersebut dengan semakin memacu pembiayaan kendaraan listrik.

Direktur Operasional BRI Finance Willy Halim Sugiardi mengatakan dengan aturan anyar yang baru dirilis pada Selasa (13/9) tersebut pihaknya optimistis akan semakin memacu pasar kendaraan listrik baik roda dua maupun roda empat di Tanah Air. 

Menurutnya Inpres tersebut merupakan cerminan visi pemerintah dalam mengembangkan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan di sektor transportasi. Hal itu seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

“Oleh karena itu kami melihat bahwa penjualan kendaraan listrik akan signifikan meningkat. Kami pun di BRI Finance sudah ada produk-produk untuk kendaraan listrik baik produk untuk pembiayaan langsung kepada nasabah melalui pembiayaan multiguna maupun ada satu lagi yang cukup menarik yaitu sewa operasi. Jadi perusahaan atau korporasi bisa melakukan sewa dari kami,” ujarnya.

Untuk memanfaatkan momentum tersebut, BRI Finance menempuh beberapa langkah strategis untuk meningkatkan pembiayaan kendaraan listrik. Seperti uang muka ringan minimal 10% maupun bunga 0% bagi nasabah perorangan yang mengajukan pembiayaan dengan tenor hingga 2 tahun. Sedangkan untuk nasabah instansi atau korporasi, ketentuan bisa dinegosiasikan.

Anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. itu pun memperkuat kerja sama dengan agen pemegang merek yang memasarkan kendaraan listrik. “Selain itu, di satu sisi kami merupakan bagian dari BRI Group. Sehingga kami bisa memanfaatkan jaringan portofolionya nasabah BRI Group untuk memacu pertumbuhan pembiayaan kendaraan listrik,” ujar Willy menekankan.

Adapun pembiayaan kendaraan listrik yang ada di BRI Finance saat ini menurutnya masih sangat kecil yaitu kurang dari 1% terhadap total portofolio pembiayaan. Kendati demikian Willy menyebut jika dilihat dari sisi penaikan, pembiayaan kendaraan listrik oleh perseroan cukup agresif karena sampai Agustus 2022 bertumbuh hingga 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dia pun mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di mana  penjualan mobil listrik pada periode Januari- Juli sudah mencapai lebih dari 4.800 unit. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan total penjualan mobil listrik pada 2021 sebesar 3.200 unit.

Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa kendaraan listrik memang memiliki prospek permintaan yang akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang. Hal ini juga merupakan peluang bagi BRI Finance untuk terus meningkatkan dan mendukung pembiayaan kendaraan listrik ke depannya. Oleh karena itu pihaknya pada 2023 menargetkan pembiayaan kendaraan listrik mencapai 2% dari total portofolio pembiayaan BRI Finance.

Harapan Kepada Pemerintah

Di sisi lain Willy pun memiliki harapan bagi pemerintah agar pasar kendaraan listrik di masa datang lebih baik lagi. Pemerintah kata dia, perlu memacu investasi komponen kendaraan listrik di Indonesia sehingga bisa menekan harga jual kepada konsumen dan meningkatkan produksi di dalam negeri.

Saat ini, salah satu kendala dalam pembiayaan kendaraan listrik adalah minimnya stok saat permintaan pasar meninggi. Bahkan pemesanan kendaraan listrik bisa inden hingga satu tahun.

“Yang harus dibenahi harus sektor utamanya yaitu produksi. Sekarang ketersediaan unit juga kurang bagaimana mau bisa meningkatkan dari sisi pembiayaan. Sebenarnya kami sudah siap untuk meningkatkan pembiayaan. Tapi di sisi lain saat ini inden pun kami punya banyak, sudah kami setujui untuk pembiayaan tapi unitnya belum ada,” tuturnya.

Selain itu dari sisi infrastruktur Willy pun berharap pemerintah memperkuat komitmen untuk menambah sarana charging station secara masif yang memudahkan pengendara kendaran listrik mengisi daya baterai. Dengan demikian, lanjut Willy, regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah dalam mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik tersebut dapat terealisasi lebih optimal.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah berupaya memacu penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, khususnya bertenaga listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan.

Regulasi itu pun diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap Electric Vehicle (EV) dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, pemerintah telah mengubah aturan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor di mana mobil listrik mendapatkan keistimewaan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 0%.

Kendaraan Listrik Lebih Ekonomis

Sementara itu, Direktur Utama BRI Finance Azizatun Azhimah menekankan pihaknya memacu pembiayaan kendaraan listrik selain memperkuat fundamental bisnis perseroan, juga sebagai misi untuk berperan aktif mendukung program pemerintah dalam peningkatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

“Kami lihat tidak hanya go green tapi kendaraan listrik juga ekonomis. Jadi ini journey BRI Finance untuk mendukung program pemerintah untuk go green. Dan jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan kendaraan konvensional,” kata Azizatun.

Saat ini, salah satu upaya tersebut direalisasikan melalui kerja sama dengan PT Smoot Motor Indonesia. Produsen sepeda motor listrik asli Indonesia tersebut salah satunya memasarkan varian Smoot Tempur yang merupakan motor listrik pintar karena terkoneksi dengan smartphone. Smoot Tempur dilengkapi baterai lithium berkapasitas 64V 22,5Ah, yang jika terisi penuh mampu menempuj jarak hingga 70 km. Sedangkan mesin motor listriknya berkapasitas 1.500W, dan mampu melaju dengan kecepatan hingga 60 km/jam.

Untuk pengisian baterai, Smoot mengusung konsep swap baterai. Di mana baterai ditukar di stasiun penukaran baterai atau swap poin. Saat ini terdapat lebih dari 400 swap poin di wilayah Jabodetabek. Penukaran baterainya pun gratis, pengguna Smoot hanya perlu membayar tarif swap baterai menggunakan sistem kuota. Harga kuotanya terbagi tiga opsi. Yaitu 100 km Rp 20.000, 250 km Rp 45.000, dan 500 km Rp 80.000.

News

Dies Natalis ke-72, FEB UI Canangkan Zona Integritas untuk Terus Hidupkan Legacy melalui Inovasi & Perubahan

September 19, 2022

Depok, 19 September 2022—Memperingati Dies Natalis yang ke-72, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mencanangkan Zona Integritas sebagai bentuk komitmen mewujudkan birokrasi bersih dan semangat institusi untuk terus menghidupkan legacy melalui inovasi dan perubahan yang lebih baik.

Seperti diketahui, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dekan FEB UI Teguh Dartanto mengatakan di usia FEB UI yang menginjak tujuh dekade lebih, pihaknya perlu mencanangkan ZI sebagai komitmen menjaga nilai moral sehingga terjauh dari perilaku koruptif. Pasalnya, FEB UI memiliki peran cukup penting dalam perekonomian bangsa.

FEB UI selama ini telah menghasilkan pemimpin yang memberi banyak sumbangsih baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Hal ini dibuktikan dengan lulusan yang menduduki prominent position pada bidang masing-masing.

“Di masa yang akan datang, tugas FEB UI adalah meneruskan legacy tersebut dengan mencetak pemimpin masa depan yang agile dan dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Juga menjunjung nilai moral dengan menjauhi perilaku koruptif,” ujarnya pada perayaan Dies Natalis ke-72 Tahun FEB UI, Senin (19/09).

Pencanangan ZI tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Hadirnya ZI dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Pencanangan ZI di kampus FEB UI, menurut Teguh, selaras dengan 9 Nilai Identitas Universitas Indonesia yakni Kejujuran, Keadilan, Keterpercayaan, Kemartabatan, Tanggung Jawab, Kebersamaan, Keterbukaan, Kebebasan Akademik, dan Kepatuhan pada Aturan.

“Dalam proses mewujudkan Zona Integritas kami pun sebelumnya telah melakukan berbagai inovasi, sehingga FEB UI semakin bergerak ke arah perubahan yang lebih baik menuju tercapainya Zona Integritas,” ujarnya.

Untuk itu, FEB UI melakukan inovasi pada struktur organisasi. Melalui kehadiran 5 Unit Kerja Baru yang dibentuk, yaitu CELEB, DOSPEM – IR, IASEB dan Faculty Academy. Unit kerja Center for Education and Learning in Economics and Business (CELEB) melakukan pengembangan massive online open courses (MOOCs) di lingkungan FEB UI sejak 2020. Pada tahun ini FEB UI akan menghasilkan 28 MOOCs. Sementara Unit Dean Office for Strategic Planning, Evaluation and Monitoring-International Ranking (DOSPEM-IR) melakukan terobosan baru dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja utama tiap triwulan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Fakultas.

Adapun IASEB atau Institute of Advanced Studies in Economics and Business mengkoordinir dan bersinergi dengan berbagai lembaga penelitian dan klaster penelitian di FEB UI, yang pada tahun 2022 ini berhasil merekrut lima orang postdoctoral fellows dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat riset dan pengajaran di FEB UI. Sementara itu, Faculty Academy adalah unit kerja baru yang difokuskan untuk akselerasi jabatan fungsional dosen. Dengan adanya unit ini, pada 2022 capaian untuk jabatan fungsional lektor kepala melampaui target universitas.

Selain itu, FEB UI pun telah mengembangkan dan mengaplikasikan Official Visit Support System (OVIS) yang merupakan aplikasi berbasis web untuk menunjang kegiatan visitasi akreditasi di FEB UI. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk memudahkan asesor melihat dokumen-dokumen secara digital (paperless) yang diperlukan pada saat visitasi.

Inovasi berupa aplikasi SIKTP atau Sistem Informasi Karya Akhir Terpadu juga telah dibuat dan diimplementasikan oleh Program Studi S1 Manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap proposal karya akhir mahasiswa. Setiap proposal mahasiswa akan di-review oleh tiga dosen secara blind review, dan untuk kemudian mendapatkan pembimbing yang sesuai dengan topik karya akhir yang dipilih.

Ada pula SISP atau Sistem Informasi Staf Pengajar yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan beban mengajar dosen agar dapat ditugaskan sesuai dengan kepakaran dan aturan beban kerja yang berlaku. Sistem ini diterapkan di semua program studi di lingkungan Departemen Akuntansi. Sistem ini juga secara otomatis akan  membuat surat penugasan per dosen dan mata kuliah yang akan diampu berikut dengan jadwalnya.

Menjadi Lebih Baik

Teguh pun menjelaskan bahwa tema besar yang diusung pada Dies Natalis ke-72 tahun ini adalah Living A Legacy: Nurturing Inclusive, Relevant and Reputable Leaders.Tema ini menurutnya terwujud dari mimpi dan komitmen FEB UI untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Perubahan ke arah yang lebih baik tersebut pertama, FEB UI menjadi lebih Inklusif. FEB UI adalah institusi yang memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk seluruh lapisan masyarakat agar dapat mengenyam pendidikan berkualitas dan bekerja di FEB UI.

Menjadi semakin Relevan, karena FEB UI adalah institusi yang terus bergerak, agile, beradaptasi dan berinovasi untuk selalu mengikuti perubahan lingkungan baik di sektor teknologi, ekonomi, bisnis, demografi, hingga sosial budaya. Kian Bereputasi karena FEB UI adalah institusi yang memiliki kredibilitas baik secara akademis maupun non-akademis di tataran nasional hingga internasional.

“Berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut sudah dilakukan. Di antaranya upaya perolehan akreditasi unggul dan triple crown accreditation; menciptakan metode belajar mengajar yang excellent dan inovatif, menghasilkan riset yang berkualitas dan berdampak terhadap masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia serta mencari sumber pendanaan yang kreatif untuk mendukung semua program kerja yang ada,” pungkasnya.