News

JAKARTA – Ipsos Indonesia, perusahaan riset pemasaran independen, meluncurkan riset seputar kebiasaan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan alat pembayaran digital. 

Dalam survei yang dilakukan kepada 1.000 responden terungkap beberapa fakta menarik. Beberapa fakta itu yakni sebanyak 25% responden menggunakan digital payment karena memberikan pengalaman yang menyenangkan dan sebanyak 26% karena merasa lebih aman, nyaman dan yakin.

Hasil survey ini diungkapkan dalam ajang Ipsos Marketing Summit 2020: Indonesia The Next Cashless Society, di Jakarta, Rabu (15/1/2020). 

“Latar belakang adanya survei ini terkait adanya fenomena cashless society di Indonesia. Menurut data dari Bank Indonesia selama tahun 2019 saja telah terjadi 4,7 juta jumlah transaksi cashless dan 128 triliun volume transaksi cashless di Indonesia, sehingga evolusi pembayaran sudah terjadi dengan pesatnya,” ungkap Soeprapto Tan, Managing Director Ipsos Indonesia, dalam pernyataan resminya.

Studi The Next Cashless Society memfokuskan diri pada penelitian kebiasaan masyarakat baik milenial dan non milenial dalam menggunakan pembayaran non tunai. Studi ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online kepada responden online panel dari Ipsos pada Desember 2019 di seluruh Indonesia. 

Alasan menggunakan online panel adalah karena online panel ini memiliki akses ke internet sehingga bisa dikatakan online panel adalah masyarakat online (netizen). Survei dilakukan kepada responden yang bermukim di pulau Jawa (66%), Sumatra (21%), Kalimantan (6%), Sulawesi (4%), Bali (4%) dan Nusa Tenggara (1%).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya menggunakan satu jenis dompet digital karena hanya sebanyak 21%, sementara 28% menggunakan dua jenis dan 47% menggunakan tiga jenis atau lebih, dan dompet digital yang paling digunakan adalah OVO dan Gopay.

Penelitian juga mengungkapkan pola kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kartu non tunai, terungkap e-money dan Flazz merupakan kartu yang paling sering digunakan dalam bertransaksi, yakni sebanyak 47% hanya memiliki satu kartu, 30% memiliki dua kartu dan 23% memiliki tiga atau lebih kartu non tunai.

Penggunaan non tunai ini dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti berbelanja online, membayar tagihan listrik, membayar makanan di restoran, membayar penggunaan alat transportasi, menonton bioskop dan berbagai layanan perbankan digital.

Motivasi penggunaan alat pembayaran non tunai

Di dalam studi ini terungkap beberapa segmen karakter konsumen dalam menggunakan alat pembayaran non tunai yakni konsumen yang tidak takut akan pembayaran non tunai (reassure), dan konsumen yang menikmati pembayaran non tunai. Selain itu, memperkaya hidup (encourage) serta konsumen yang beranggapan bahwa pembayaran non tunai adalah hal baru yang mengikuti perkembangan zaman (inspire).

Di segmen reassure, sebanyak 26% responden merasa yakin, aman dan nyaman dalam menggunakan pembayaran non tunai dan sebanyak 19% menggunakan pembayaran non tunai karena efisiensi dan dapat mengontrol pengeluaran mereka.

Di segmen encourage, sebanyak 25% responden menggunakan pembayaran non tunai karena mereka menikmatinya dan hal tersebut dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan serta sebanyak 9% responden menggunakan pembayaran non tunai untuk membangun hubungan dengan orang lain.

Di segmen inspire, sebanyak 11% respondennya adalah para pengguna baru yang menggunakan non tunai untuk mendapatkan berbagai keuntungan, serta 10% respondennya adalah konsumen yang menginginkan produk non tunai yang lebih mumpuni serta memudahkan.

“Dari hasil studi tersebut terlihat bahwa masyarakat kita saat ini sudah mulai terbiasa dengan pembayaran non tunai dalam kehidupan mereka sehari-harinya dengan berbagai motivasi di balik penggunaan non tunai tersebut. Ini menunjukkan bahwa di kedepannya jumlah pengguna layanan ini akan semakin melesat, dan hal ini harus disiapkan ekosistem yang semakin mumpuni baik dari sisi pemerintah, infrastruktur dan juga swasta,” tutup Soeprapto Tan.

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota yang hingga saat ini terus dimatangkan bukan semata memindahkan lokasi maupun gedung-gedung pemerintahan. Di balik rencana tersebut, terdapat perubahan pola pikir, pola kerja, dan perubahan sistem secara menyeluruh yang hendak dicapai.

Demikian disampaikan Kepala Negara dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di The Ritz-Carlton Jakarta pada Kamis, 16 Januari 2020.

“Yang ingin kita pindahkan nanti adalah sebuah perubahan pola pikir, perubahan pola kerja, perubahan sistem yang semuanya akan baru. Jangan berpikir bahwa kita ingin memindahkan lokasi atau gedungnya. Tidak seperti itu,” ujarnya.

Pemerintah juga telah memiliki sebuah gagasan besar dan konsep mengenai ibu kota baru tersebut. Seperti tergambar dalam konsep gagasan Nagara Rimba Nusa yang menggambarkan ibu kota baru nantinya sebagai kota yang ramah lingkungan.

“Sangat hijau, green city, smart city, compact city, autonomous city. Karena yang kita gunakan nanti autonomous vehicle dan electric vehicle di kota, selain itu enggak boleh,” tuturnya.

Selain itu, menurut Presiden, membangun ibu kota baru juga berarti membangun reputasi dan kepercayaan. Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara juga pernah mengatakan bahwa ibu kota baru ini nantinya akan bertaraf internasional dan akan menjadi sebuah lompatan bangsa.

Maka itu, pemerintah tak segan untuk menimba pengalaman dari sejumlah figur internasional yang memang memiliki pengalaman dan kapasitas baik di bidang pengembangan kota itu sendiri maupun sarana dan sistem pendukungnya.

“Misalnya Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan memiliki pengalaman dalam merombak total Abu Dhabi, membangun kota baru yang namanya Masdar City dan memiliki reputasi yang sangat baik di dunia. Kemudian Masayoshi Son (CEO SoftBank) juga memiliki reputasi yang baik di bidang teknologi dan keuangan,” ucap Presiden.

“Bapak Tony Blair juga sama, memiliki reputasi yang baik di bidang pemerintahan. Saya kira yang ingin kita bangun ini adalah trust internasional terhadap apa yang ingin kita kerjakan,” tandasnya.

Jakarta – Presiden Joko Widodo mendorong reformasi bagi lembaga keuangan nonbank, baik itu asuransi maupun dana pensiun. Hal tersebut menjadi salah satu pokok bahasan saat Presiden menyampaikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 yang digelar di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, pada Kamis, 16 Januari 2020.

“Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua OJK, bahwa perlu reformasi di bidang lembaga keuangan nonbank kita baik itu yang namanya asuransi maupun dana pensiun dan lain-lainnya. Ini penting dan inilah saatnya kita melakukan reform,” kata Presiden.

Reformasi tersebut akan mencakup berbagai sisi, mulai dari pengaturan, pengawasan, maupun permodalan. Menurut Presiden, inilah saatnya dilakukan pembenahan dari segi prudensial, transparansi laporan, hingga manajemen risiko.

“Jangan sampai ada distrust di situ sehingga mengganggu ekonomi kita secara umum. Saya sangat mendukung sekali, Bapak Ketua, agar ini dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” jelasnya.

Reformasi untuk perbankan sendiri pernah dilakukan Indonesia pada rentang tahun 2000 hingga 2005. Presiden menilai, reformasi perbankan tersebut membawa imbas positif bagi perekonomian Indonesia.

“Dulu kan tahun 2000-2005 perbankan kita pernah kita reform dan hasilnya sekarang stabilitas keuangan kita menjadi baik. Orang percaya terhadap perbankan kita. Jadi ada apa-apa semuanya tenang tidak tergoda untuk rush dan yang lain-lain,” jelasnya.

Presiden menilai situasi sektor keuangan Indonesia saat ini tergolong stabil, terutama meningat perekonomian global tengah mengalami perlambatan.

“Tadi sudah disampaikan baik oleh Bank Dunia atau IMF, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia ini akan turun di tahun 2020 ini. Tetapi sektor keuangan kita secara umum stabil,” imbuhnya.

Dalam laporannya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyampaikan, Indonesia patut bersyukur karena ekonominya masih bisa tumbuh di atas 5 persen di tengah perubahan situasi ekonomi global yang signifikan.

“Kita bersyukur ekonomi domestik tumbuh 5,02 pada kuartal ketiga tahun lalu dan kita harapkan pada angka final Desember nanti bisa di atas 5 persen. Ini merupakan kedua tertinggi di G20 setelah Tiongkok. Kami sangat yakin ini modal yang bagus bagi kita untuk tumbuh ke depan,” ungkap Wimboh.

Terkait reformasi lembaga keuangan nonbank, Wimboh mengatakan, OJK sebetulnya telah memulainya sejak tahun 2018 lalu. Ia pun meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan reformasi tersebut.

“Reformasi berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, enforcement, termasuk permodalan. Inilah waktunya OJK, sebenarnya sudah kita mulai sejak 2018 dalam policy kita, akan kita lakukan, kita percepat untuk melakukan reformasi itu,” kata Wimboh.

Presiden Joko Widodo menyebut masalah terbesar yang dialami Indonesia selama bertahun-tahun dan tidak pernah selesai adalah masalah defisit transaksi berjalan. Untuk itu, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Presiden memaparkan mengenai pentingnya Indonesia melakukan transformasi ekonomi.

“Kenapa ini (defisit transaksi berjalan) terjadi? Problemnya adalah impor kita yang masih besar dan ekspor kita yang harus terus kita tingkatkan. Artinya, impornya masih lebih besar daripada ekspornya,” kata Presiden di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Januari 2020.

Presiden menjelaskan, selama bertahun-tahun ekonomi Indonesia berbasis pada komoditas dan selalu mengekspornya dalam bentuk bahan mentah atau _raw material_. Oleh karena itu, ke depannya ia ingin agar Indonesia bisa mengekspor komoditas tersebut dalam bentuk setengah jadi atau bahan jadi melalui hilirisasi industri dan industrialisasi.

Presiden memberikan contoh minyak kelapa sawit atau _crude palm oil_ (CPO). Indonesia saat ini memiliki 13 juta hektare kebun kelapa sawit dengan produksi kurang lebih 46 juta ton per tahun. Jika produksi per hektare bisa dilipatgandakan, lanjutnya, produksi minyak kelapa sawit Indonesia bisa mencapai hampir 100 juta ton.

“Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita mengekspor CPO itu terus-terusan. Harus mulai kita ubah pada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, jika Indonesia hanya mengekspor minyak kelapa sawit dalam bentuk mentah, Indonesia akan selalu dipermainkan oleh pasar. Misalnya, Uni Eropa yang memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan.

“Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antarnegara, perang ekonomi antarnegara, tapi dipakai alasan terus,” lanjutnya.

Itulah mengapa kini Indonesia mulai memanfaatkan minyak kelapa sawit tersebut sebagai bahan campuran untuk produk biodiesel melalui program B20 tahun lalu, yang kini sudah beranjak menjadi B30. Dengan demikian, kata Presiden, Indonesia tidak perlu khawatir jika minyak kelapa sawit Indonesia tidak diminati oleh pasar karena Indonesia akan memakainya untuk kebutuhan domestik.

“Bayangkan, dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih Rp110 triliun per tahun. Dan nanti kalau sampai ke B50, saya tidak bisa menghitungnya, tapi yang jelas lebih dari Rp200 triliun,” ucapnya.

“Kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Semua yang kita pakai adalah _green fuel_, yang kita pakai adalah biodiesel, semuanya. Artinya ramah lingkungan,” imbuhnya.

Tidak hanya minyak kelapa sawit, hilirisasi industri juga bisa diterapkan pada komoditas lain, misalnya nikel, bauksit, timah, batu bara, hingga kopra. Presiden menjelaskan, ke depannya komoditas-komoditas tersebut tidak akan diekspor dalam bentuk mentah.

“Karena strategi besar kita ke depan kita ingin jadikan nikel ini lithium baterai yang dipakai untuk mobil listrik, _electric vehicle_. Karena Indonesia adalah produsen terbesar nikel,” katanya.

Meski penerapannya tidak akan mudah, namun Presiden meyakini bahwa jika Indonesia tidak memiliki strategi ekonomi dan bisnis besar dalam rangka merancang sebuah pembangunan jangka panjang, maka Indonesia akan menjadi eksportir bahan mentah terus-menerus.

“Enggak akan terjadi yang namanya nikel untuk lithium baterai. Inilah riset yang terus kita lakukan agar nanti yang namanya lithium baterai kita harapkan dalam 2-3 tahun akan ketemu. Yang harganya memiliki tingkat keekonomian yang bisa diterima oleh pasar,” paparnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden menyampaikan pesan Bung Karno dalam Trisaktinya, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan.

“Intinya, seperti yang dikatakan Bung Karno dalam Trisaktinya, kita harus berdikari di bidang ekonomi. Sehingga kita tidak mudah lagi ditekan-tekan lagi oleh siapa pun, oleh negara mana pun, dan kita juga akan mandiri secara politik, berdaulat dalam politik karena kita memiliki semuanya di sini yang kita olah dan kita kerjakan sendiri,” tandasnya.

Mari Pangestu ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana, Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan untuk Bank Dunia oleh Presiden Bank Dunia David Malpass. Penunjukkan tersebut didasari atas dedikasi Mari yang berperan aktif dalam mencermati perkembangan pembangunan di Tanah Air.

” Kami sangat senang menyambut Mari di sini. Pengalamannya sangat diakui, sehingga kedepannya Mari akan sangat dibutuhkan dalam mendukung luas pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan.” Kata Malpass.

Maru Pangestu sangat dianggap sebagai pakar internasional tentang berbagai masalah global. Dia saat ini adalah Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penelitian Kebijakan Makanan Internasional (IFPRI) di Washington D.C dan juga aktif sebagai penasihat Komisi Global Geopolitik Transformasi Energi Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) di Abu Dhabi. Catatannya tentang layanan dewan dan tugas meliputi Dewan Kepemimpinan Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDSN), ketua bersama kelompok ahli untuk Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan, panel dari inisiatif kesehatan WHO, dan Equal Access Initiative, komisioner untuk Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia dan anggota dewan eksekutif dari Kamar Dagang Internasional (ICC).

Dalam peran barunya, Pangestu akan memberikan kepemimpinan dan mengawasi program kerja Kelompok Praktik Global Bank Dunia. Selain itu, ia juga akan mengawasi kelompok riset dan data Bank Dunia (DEC) dan fungsi Hubungan Eksternal dan Korporat.