Browsing Category

News

News

Pemerintah Siapkan Padat Karya Tunai untuk Jaga Daya Beli Masyarakat Pedesaan

April 7, 2020

Jakarta – Pemerintah pusat menyiapkan program padat karya tunai, yang utamanya ditujukan bagi masyarakat lapisan bawah di pedesaan yang terdampak pandemi Covid-19.

Program tersebut disiapkan pemerintah selain program jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kebijakan tanggap darurat Covid-19,

Dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/4/2020), Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan program tersebut dipercepat untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat pedesaan.

“Kita ingin mempercepat pelaksanaan program padat karya tunai yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita di pedesaan,” kata Presiden dalam siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Jajarannya di kementerian, lembaga, dan daerah diminta oleh Presiden untuk memperbanyak program-program tersebut. Menurutnya, di tengah keadaan pandemi Covid-19 saat ini, program tersebut akan dapat membantu masyarakat lapisan bawah di pedesaan.

“Ini adalah keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga, dan daerah,” ujarnya.

Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa pelaksanaan program padat karya tunai ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Yakni tetap menjaga jarak dan memakai masker bagi setiap pekerjanya.

“Menjaga jarak dan memakai masker sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Presiden sendiri melihat sejumlah kementerian memiliki program-program yang dalam implementasinya bisa dikaitkan dengan padat karya tunai. Seperti program-program yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta di Kementerian BUMN.

Selain itu, padat karya tunai juga dapat diterapkan secara masif menggunakan skema dana desa. Kepala Negara mengatakan bahwa dana desa dalam situasi saat ini setidaknya dapat dimanfaatkan untuk dua hal, yaitu sebagai bantuan sosial bagi warga yang terdampak serta sebagai program padat karya tunai di desa-desa.

“Laporan yang saya terima di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32 persen yaitu hanya pada posisi angka Rp9,3 triliun dari pagu tahap yang pertama sebesar Rp28 triliun. Artinya kalau dari total Rp72 triliun, itu baru 13 persen. Masih kecil sekali,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membuat pedoman dan memberikan panduan agar program padat karya tunai dengan memanfaatkan skema dana desa tersebut dapat terlaksana secara masif dan tepat sasaran.

“Ini harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pengangguran, atau yang setengah menganggur. Kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari. Tapi kalau tidak bisa ya satu minggu,” tuturnya.

News

Tanggap Darurat Covid-19, Pegadaian Bantu Ambulans dan Peralatan Medis

April 7, 2020

Jakarta – PT Pegadaian (Persero) terus aktif membantu upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dengan menyerahkan ambulans yang telah dimodifikasi dan peralatan medis ke PMI DKI Jakarta.

Bantuan ambulans dan peralatan medis tersebut telah diserahkan Pegadaian ke PMI DKI Jakarta di kantor pusat Pegadaian, Selasa (07/04/2020).  

Kepala Divisi KBL PT Pegadaian (Persero) Hertin Maulida mengatakan, modifikasi satu unit ambulans PMI DKI Jakarta merupakan tindak lanjut untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tim paramedis di lapangan. 

“Kami senantiasa terus mencari informasi terkait kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh tim paramedis yang bertugas di lapangan. Kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya PMI. Setelah mendengarkan keluhan yang dihadapi tim lapangan, kami memutuskan untuk memberikan bantuan berupa modifikasi satu unit ambulans PMI agar dapat digunakan secara efektif dan efisien terutama dalam menangani pasien yang dinyatakan positif Covid-19,” jelasnya saat menyerahkan bantuan.

Bantuan tersebut diterima oleh Irwan Dwiyana Makdoerah selaku Bendahara Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut Irwan menyampaikan kondisi mendesaknya kebutuhan akan unit ambulans khusus yang dapat digunakan oleh tim paramedis lapangan. Irwan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Pegadaian (Persero) yang telah mendengarkan aspirasi dan keluhan tim paramedis lapangan.

“Kami menerima bantuan berupa satu unit ambulans dari PT Pegadaian (Persero). Akibat penyebaran virus Covid-19, kami kemudian mengusulkan agar ambulans tersebut dimodifikasi sesuai kebutuhan tim paramedis lapangan,” ungkap Irwan Dwiyana Makdoerah.

Selain modifikasi satu unit ambulans khusus, PT Pegadaian (Persero) juga memberikan bantuan dalam bentuk peralatan medis berupa 200 baju hazmat, 200 sepatu boots, 100 kacamata Gogel, 100 sarung tangan, 10 Thermal Gun, 50 baju seragam PMI. Bantuan ini selanjutnya akan didistribusikan oleh PMI DKI Jakarta kepada tim paramedis lapangan yang membutuhkan.

Penyerahan bantuan ini merupakan bukti tanggung jawab sosial perusahaan atas kondisi pandemi Covid-19, yang menunjukkan bahwa BUMN selalu Hadir untuk Negeri. Selain melalui produk dan layanan, Pegadaian sebagai salah satu BUMN terus memberikan solusi bagi masyarakat.

News

Jokowi: Segera Salurkan Bantuan Sosial dengan Tepat Sasaran

April 7, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sejumlah program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah tanggap darurat Covid-19 harus benar-benar tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/4/2020).

“Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan bahwa pelaksanaannya harus betul-betul tepat sasaran,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Data-data kelompok penerima manfaat program tersebut harus dapat merinci penerima manfaat sehingga dapat dijamin keakuratannya. Keterlibatan pemerintah daerah dan desa juga diminta Presiden untuk diperhatikan.

Kemudian, Kepala Negara meminta agar penyaluran jaring pengaman atau bantuan sosial tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin dengan mekanisme penyaluran yang dibuat juga seefisien mungkin.

“Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. Rancang mekanisme yang melibatkan sektor usaha mikro dan kecil, pedagang sembako di pasar, dan jasa transportasi ojek sehingga bisa mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah,” tuturnya.

Untuk diketahui, sejumlah kebijakan bantuan bagi masyarakat lapisan bawah telah ditetapkan pemerintah dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp110 triliun.

Di antaranya ialah memperluas jumlah penerima dan nilai manfaat untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Dari sebelumnya terdaftar sebanyak 9,2 juta penerima, kini ditingkatkan menjadi 10 juta penerima manfaat. Sementara nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25 persen serta mempercepat penyaluran dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.

“Kartu Sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan diberikan selama sembilan bulan,” imbuh Presiden.

Khusus untuk masyarakat, utamanya lapisan bawah, yang ada di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial untuk kurang lebih 3,7 juta penerima.

“Untuk 1,1 juta (penerima) nanti disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2,6 juta (penerima) disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19,” ucapnya.

Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan Kartu Prakerja yang akan segera diimplementasikan mulai tanggal 9 April 2020.

Anggaran untuk program Kartu Prakerja sendiri telah ditingkatkan dari sebelumnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Penerima manfaat dari program tersebut juga direncanakan untuk menyasar 5,6 juta penerima manfaat.

“Terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19,” tuturnya.

News

IndonesiaBisa, Aplikasi yang Bisa Lacak Sebaran Risiko Virus Covid-19

April 3, 2020

Sebuah aplikasi bernama IndonesiaBisa memiliki fitur yang bisa memberikan informasi mengenai sebaran risiko COVID-19 pada area tertentu. Cara kerja aplikasi ini sama seperti aplikasi Waze dan Google Maps yang dapat memberikan informasi mengenai kepadatan lalu lintas. Seperti kedua aplikasi tersebut, semakin banyak pengguna aplikasi IndonesiaBisa maka semakin akurat informasi sebaran risiko COVID-19 yang dihasilkan.

Untuk dapat melihat informasi sebaran risiko pada area tertentu, pengguna diminta untuk terlebih dulu berbagi informasi mengenai kondisi kesehatannya melalui self-assessment, dan menghidupkan GPS. Berdasarkan pada informasi pada self-assessment aplikasi akan menghitung “tingkat risiko” dan menentukan warna yang bersesuaian (Hijau, Kuning, Merah). Selanjutnya pengguna akan dapat melihat sebaran risiko pengguna lain disekitarnya maupun pada area tertentu dalam bentuk titik-titik berwarna Hijau, Kuning, Merah di atas peta. Dengan adanya informasi ini diharapkan pengguna dapat berhati-hati atau bahkan menghindari area dimana terdapat banyak titik berwarna Merah. Khusus untuk perangkat yang dilengkapi dengan BLE (Bluetooth Low Energy) aplikasi ini juga menyediakan fitur tambahan untuk mendeteksi pengguna lain yang berada pada jarak tertentu disekitarnya.

Aplikasi akan menyimpan data pergerakan/lokasi dari setiap pengguna selama 14 hari terakhir dan daftar pengguna lain yang pernah berdekatan dalam periode tersebut. Berdasar data histori tersebut aplikasi akan memberikan peringatan apabila ternyata pengguna pernah berdekatan dengan pengguna lain yang memiliki tingkat risiko tinggi atau mengalami peningkatan risiko. Khusus bagi pihak berwenang disediakan akses khusus untuk melihat sebaran risiko COVID-19 dengan menggunakan Browser dan melakukan monitoring dengan cakupan area yang luas.

Di samping fitur utama, tersedia juga fitur Chatbot yang dapat menjawab berbagai pertanyaan seputar COVID-19 dalam Bahasa Indonesia. Selain itu aplikasi ini juga menyediakan fitur yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat baik dalam bentuk Live Streaming, Video, maupun berbagai bentuk media lain. Pihak berwenang juga dapat membuat Forum Diskusi sehingga pengguna dapat melakukan interaksi dengan pihak berwenang melalui Chat, VoIP, maupun Video Call. Penyampaian informasi yang valid dari pihak berwenang dan interaksi dua arah antara masyarakat dengan pihak berwenang merupakan faktor penting agar Bangsa Indonesia dapat menghadapi pandemi ini secara optimal.

Pengguna tidak perlu khawatir soal data pribadi, karena aplikasi ini tidak meminta dan tidak menyimpan nomor telpon, email, dan data pribadi apapun. Selain itu kerahasiaan komunikasi data juga terjamin karena aplikasi IndonesiaBisa menggunakan mekanisme end-to-end encryption seperti yang digunakan aplikasi WhatsApp.

News

UN 2020 Ditiadakan, Jokowi: Momentum Evaluasi Standar Pendidikan Nasional

April 3, 2020

Jakarta – Ditiadakannya Ujian Nasional (UN) 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan melindungi keselamatan serta kesehatan siswa dan orang tua menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional.

Saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi yang digelar pada Jumat (3/4/2020), dari Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengacu pada survei PISA (Programme for International Student Assessment) yang dapat digunakan untuk mulai melakukan evaluasi tersebut.

“Indonesia telah ikut dalam survei PISA selama tujuh putaran sejak tahun 2000 hingga 2018. Survei PISA menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah berubah menjadi lebih inklusif, terbuka, dan meluas aksesnya selama 18 tahun terakhir,” ujar Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, dalam survei yang digelar pada 2018 dan menjadi salah satu rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia tersebut, Indonesia setidaknya memiliki tiga persoalan di dunia pendidikan yang mesti diatasi. Pertama, ialah mengenai besarnya persentase murid berprestasi rendah.

Presiden mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan akses bagi anak berusia 15 tahun terhadap sistem pendidikan sejak beberapa waktu terakhir. Namun, Kepala Negara menilai bahwa upaya yang dilakukan harus dapat dipacu lebih jauh.

“Jadi masih diperlukan upaya lebih besar agar target siswa berprestasi rendah ditekan hingga berada di kisaran 15 sampai 20 persen di 2030,” kata Presiden.

Selain itu, dua persoalan lainnya yang dapat ditemui dalam survei tersebut ialah mengenai tingginya persentase siswa untuk mengulang kelas, yakni sebesar 16 persen yang 5 persen lebih tinggi dibanding rata-rata di negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), dan tingginya tingkat ketidakhadiran siswa di kelas.

“Karena itu, mengacu pada hasil survei PISA, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh baik aspek peraturan, regulasi, masalah anggaran, masalah infrastruktur, masalah manajemen sekolah, maupun masalah kualitas dan beban administratif guru,” tuturnya.

Presiden juga menyinggung soal besarnya beban administratif yang mesti diemban oleh guru-guru. Padahal, semestinya kerja para guru lebih terfokus pada kegiatan belajar-mengajar untuk mengetahui potensi dan mengembangkan kemampuan para siswa peserta didiknya.

“Jadi guru tidak fokus pada kegiatan belajar-mengajar tetapi lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Ini tolong digarisbawahi,” ucapnya.

Sementara aspek lain yang juga mesti dijadikan perhatian ialah perbaikan dalam proses belajar-mengajar, terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta perbaikan lingkungan belajar siswa, termasuk motivasi belajar dan menekan tindakan perundungan di sekolah.

“Hasil survei PISA dan evaluasi UN juga menyebut, terdapat dukungan yang kuat antara kondisi sosial-ekonomi siswa dengan capaian hasil UN atau skor nilai PISA,” ujarnya mengakhiri arahan rapat terbatas.

News

Presiden Xi: Indonesia Pasti Dapat Atasi Wabah Covid-19

April 3, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping melalui sambungan telepon di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis sore (2/4/2020).

Dalam perbincangan tersebut, kedua kepala negara membahas soal penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

“Penyebaran virus (korona) ini tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja sama menangani penyebaran virus ini dan saya juga sangat tidak setuju terhadap munculnya stigmatisasi. Upaya stigmatisasi ini sangat tidak bermanfaat di tengah situasi yang sulit ini,” kata Presiden Joko Widodo dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (3/4/2020).

Sementara itu, Presiden Xi Jinping menyampaikan rasa prihatin atas wabah Covid-19 yang juga melanda Indonesia. Ia pun berbagi pengalaman negaranya dalam perang melawan Covid-19 dan menyebut siap menjadi pihak yang mendukung upaya Indonesia untuk melawan wabah Covid-19.

“Kami percaya dan yakin dengan kegigihan Anda, Indonesia pasti akan mengalahkan wabah Covid-19,” tutur Presiden Xi Jinping.

Sebagai negara yang pertama kali terimbas wabah Covid-19, Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Presiden Xi menyampaikan bahwa Tiongkok siap lakukan kerjasama dengan berbagai negara.

“Indonesia akan menjadi salah satu prioritas kerjasama,” ujar Presiden Xi.

“Secara umum, kami siap bekerja sama dengan rakyat Indonesia, bersatu padu untuk mengatasi Covid-19,” imbuhnya.

“Terima kasih telah berbagi pengalaman,” jawab Presiden Jokowi.

News

Bahas Persiapan Ramadan, Presiden: Distribusi Logistik Jangan Sampai Terganggu

April 2, 2020

Ramadan tahun ini tampaknya mesti dilalui di tengah tantangan yang harus dilalui bersama-sama untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. Maka itu, persiapan menghadapi bulan suci bagi umat Islam tersebut juga harus dipersiapkan sejak dini.

Dalam pembahasan bersama jajaran terkait melalui telekonferensi pada Kamis, 2 April 2020, Presiden menggarisbawahi soal ketersediaan bahan-bahan pokok dan stok pangan yang harus tetap terjaga di tengah masyarakat.

“Ketersediaan bahan-bahan pokok, ini betul-betul harus dicek di lapangan. Saya sudah cek juga ke Bulog, saya cek ke daerah-daerah mengenai panen raya seperti apa, saya melihat beras, daging, telur, gula, terigu, dan lain-lainnya masih berada pada kondisi baik,” ujarnya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Selain ketersediaan, terjangkaunya harga bahan-bahan pokok tersebut juga harus dipastikan. Menteri Pertanian dan Perdagangan telah menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pertanian di pasaran akan berangsur menuju harga normal.

“Tadi Menteri Pertanian sudah menyampaikan bahwa minggu-minggu depan, mungkin harga (gula) akan turun pada posisi normal lagi di Rp12.500. Menteri Perdagangan juga menyampaikan kepada saya bawang juga beberapa sudah masuk dan kita harapkan bawang putih pada minggu-minggu depan atau syukur minggu ini sudah kembali ke normal (dengan) harga di Rp20.000 sampai Rp30.000,” tuturnya.

Kemudian, Kepala Negara meminta Menteri Dalam Negeri agar distribusi logistik tersebut ke daerah-daerah tidak terhambat oleh karena penutupan akses di sejumlah wilayah. Presiden juga menginstruksikan Menteri untuk memberi teguran kepada daerah.

“Saya kemarin mendapatkan laporan dari dua daerah. Urusan beras ini agak terganggu karena (terdapat) jalan-jalan yang ditutup. Jadi tolong kepala daerah diberitahu mengenai ini,” kata Presiden.

Selanjutnya, sejumlah jaring pengaman sosial atau bantuan bagi masyarakat utamanya yang berada di lapisan bawah, sebagaimana yang sudah disampaikan, agar segera diimplementasikan sesegera mungkin di lapangan. Sejumlah bantuan tersebut diharapkan dapat turut menjaga daya beli masyarakat di saat menjalani ibadah Ramadan dan di tengah kebijakan tanggap darurat Covid-19.

Tak kalah penting, Presiden mengajak keterlibatan tokoh-tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk turut menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat soal disiplin menjaga jarak aman sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Pentingnya cuci tangan yang benar serta berdiam di rumah dalam rangka karantina mandiri juga harus dapat dipahami oleh masyarakat.

“Ini perlu terus disampaikan dalam rangka menjalankan protokol kesehatan secara ketat baik di rumah maupun di luar rumah secara disiplin,” tandasnya.

News

Komunikasi dengan Investor Global, BI : Ini Langkah Pulihkan Ekonomi Indonesia

April 2, 2020

Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia telah melakukan komunikasi dengan para investor global terkait perkembangan kondisi ekonomi di Tanah Air.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan komukasi tersebut dilakukan sebagai langkah awal pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan untuk sebagai tindak lanjut pemerintah dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai melambat, disebabkan oleh penyebaran virus corona atau Covid – 19.

“Berbagai komitmen dilakukan dan lihat prospek ekonomi indonesia masih cukup baik itu yang ingin kami sampaikan untuk meluruskan dan penjelasan atas berbagai pemberitaan kemarin yang bergulir di global dan nasional seolah – olah nilai tukar rupiah akan 17.500 atau 20.000 itu what if skenario kalau tidak lakukan langkah bersama,” kata Perry, Jakarta, Kamis (02/04/2020).

Perry menjelaskan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan sebuah bentuk nyata bahwa investor global masih kuat untuk melakukan investasi di Indonesia. “Komunikasi kami ke investor global cerminkan confidence investor global ke indonesia cukup kuat. “

Perry menambahkan langkah pemerintah ini juga dinilai dapat mengembalikan nilai tukar rupiah. “Insya allah nilai tukar akan stabil dan menguat. Termasuk langkah pak presiden untuk perluas pembatasan social dalam skala besar dan diterapkan secara lebih luas.”

Sementara itu, ia meminta kepada masyarakat Indonesia dari seluruh golongan agar tetap mengikuti peraturan pemerintah dalam menghadapi Covid 19. “Karena itu dalam kesempatan ini tegaskan kembali dukungan masyarakat untuk patuhi arahan dari pemda maupun pempus. Agar covid 19 ini bisa diatasi dan karenanya dampak ke ekonomi dan rupiah bisa dijaga secara baik.”

News

Pentingnya Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Covid-19

April 1, 2020

Menghadapi dampak pandemi global Covid-19, Presiden Joko Widodo mengajak kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19 hingga ke daerah-daerah.

“Yang paling penting menurut saya bagaimana kerja sama antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah. Dari yang paling atas, presiden, sampai nanti di kepala desa. Ini penting sekali,” ujarnya selepas meninjau kesiapan rumah sakit darurat penanganan Covid-19 di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, 1 April 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebut Presiden dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah agar berada dalam satu garis visi yang sama.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi aturan pelaksanaan dan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

“Kita ini bekerja berdasarkan aturan undang-undang yang ada. Kita bekerja juga karena amanat konstitusi. Jadi pegangannya itu saja. Kalau ada Undang-Undang mengenai Kekarantinaan Kesehatan ya itu yang dipakai,” ucapnya.

Presiden memastikan bahwa langkah-langkah yang kini ditempuh oleh pemerintah merupakan langkah yang sebelumnya telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, baik kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, maupun kemampuan fiskal. Pemerintah bahkan juga telah mempelajari langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh sejumlah negara dalam menangani kasus Covid-19.

“Kita tidak mengambil jalan yang itu (lockdown). Kita aktivitas ekonomi tetap ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting. Kita sampaikan sejak awal, social distancing atau physical distancing itu yang paling penting,” tuturnya.

News

Atasi Penyebaran Covid-19, Ini 3 Fokus Pemerintah

March 31, 2020

Jakarta – Kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 ditetapkan berada pada tiga fokus utama, yakni berfokus pada kesehatan masyarakat, mempersiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah, dan menjaga berlangsungnya dunia usaha khususnya UMKM.

Fokus kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah parameter di negara kita yang jelas berbeda dengan negara-negara lainnya.

“Kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain, tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab, semua negara memiliki ciri khas masing-masing baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain,” kata Presiden dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (31/3/2020).

Terkait hal tersebut, Kepala Negara memberi perhatian khusus dan menyampaikan sejumlah hal yang lebih mendetail mengenai kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli di tengah upaya pemerintah menangani penyebaran Covid-19.

Pertama, Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa jumlah penerima manfaat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan dari semula 9,2 juta keluarga penerima manfaat menjadi 10 juta keluarga. Besaran komponen manfaat yang diterima pun juga akan ditingkatkan untuk masing-masing komponennya sebesar 25 persen.

“Misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, dan komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Kebijakan ini efektif mulai April 2020,” kata Presiden.

Kenaikan serupa juga diberlakukan untuk kebijakan Kartu Sembako. Jumlah penerima manfaat kebijakan tersebut akan ditingkatkan dari semula 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai manfaat kebijakan tersebut juga naik sebesar 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Pemerintah juga memutuskan untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi program Kartu Prakerja. Sebelumnya anggaran untuk program tersebut dialokasikan sebesar Rp10 triliun, kini pemerintah meningkatkannya menjadi Rp20 triliun.

“Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama empat bulan ke depan,” imbuh Presiden.

Kebutuhan listrik masyarakat lapisan bawah juga diberi perhatian khusus dengan menggratiskan biaya pemakaian untuk pelanggan listrik daya 450 VA selama tiga bulan ke depan. Sementara bagi pelanggan listrik daya 900 VA diberikan pemotongan tarif sebesar 50 persen juga untuk tiga bulan ke depan.

Adapun bagi kebijakan keringanan pembayaran kredit, Presiden mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan turunan mengenai kebijakan tersebut yang akan berlaku mulai bulan April. Para pekerja informal seperti pengemudi ojol, sopir taksi, nelayan dengan penghasilan harian, dan pelaku UMKM nantinya tidak arus datang ke bank atau perusahaan leasing untuk mengurus keringanan pembayaran kredit tersebut.

“OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku bulan April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA (Whatsapp),” ujarnya.

Selain itu, untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan bahan pokok selama masa penanganan Covid-19, pemerintah telah mencadangkan alokasi anggaran sebesar Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.