News

Jakarta – Direktur Wahid Institute Yenny Wahid, mengatakan bila perbankan syariah di Indonesia masih sangat kecil. Namun dirinya yakin bila perbankan syariah bisa tumbuh menjadi besar.

Yenny sendiri mengkritisi perbankan syariah di Indonesia yang saat ini pengelolaannya masih banyak diisi oleh orang dari sektor agama. Padahal, sebagai industri perbankan seharusnya lebih banyak diisi oleh orang-orang ekonomi.

“Orang yang mengelola perbankan syariah sekarang ini lebih banyak yang berbasis agama daripada ekonomi. Sehingga dalam perbankan syariah, non performing loan-nya tinggi, karena tidak di-manage dengan baik,” kata Yenny, Rabu (11/12/2019).

“Perbankan syariah ini harus dilihat secara ekonomi. Perlu orang yang mengerti ekonomi bukan hanya dari sisi agama saja,” pungkasnya.

Jakarta – Kelahiran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak lepas dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus 2019 lalu. Kehadiran BRIN membawa harapan baru pada riset dan inovasi di Indonesia, yang selama ini terkesan mandek dan bahkan hanya untuk publikasi tanpa ada implikasi pada industri dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Co-Founder & Advisor Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Irsan Pawennei, setelah UU Sisnas Iptek dan BRIN terbentuk ada beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain rencana pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; kelembagaan BRIN; mekanisme dana abadi penelitian; registrasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan enerapan (litbangjirap); wajib serah dan wajib simpan; komite etik dan kode etik; penerapan sanksi yang bertahap; serta sistem informasi Iptek nasional. Irsan mengatakan bahwa hal tersebut penting guna memastikan riset yang dilakukan menjadi acuan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

“UU Sisnas Iptek sudah mengamanahkan bahwa Iptek menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan data-data riset dalam mengambil kebijakan. Saat ini harus diakui bila update data di Indonesia masih sulit karena masih ketinggalan, masih banyak data sebelum tahun 2010 dijadikan acuan indikator global, seperti Global Competitiveness Index. Diharapkan Sistem Informasi Iptek Nasional yang menjadi salah satu turunan UU Sisnas Iptek bisa mendata seluruh  SDM Iptek, jumlah riset, serta luarannya,” katanya dalam acara media gathering di kawasan Bendungan Hilir, Senin (9/12/2019).

Karena itu, Irsan memberikan beberapa usulan pada pemerintah untuk memaksimalkan peran BRIN dalam memajukan dunia riset dan inovasi Indonesia. Pertama adalah menjadikan BRIN sebagai regulator dan fasilitator yang memastikan integrasi aktivitas litbang jirap, invensi dan inovasi. Fungsi ini dijalankan dengan memisahkan antara lembaga yang melakukan aktivitas riset dengan lembaga yang memberikan arah dan pendanaan riset.

Kedua, di sisi pendanaan, BRIN bisa berperan sebagai penyalur pendanaan riset satu pintu, sehingga tidak ada lagi penyaluran dana kegiatan litbang ke berbagai kementerian/lembaga. Dalam hal ini, BRIN sebagai pengambil keputusan pendanaan juga dapat menyalurkan dana abadi penelitian bekerjasama dengan lembaga pendanaan yang mempunyai manajer investasi dalam mengelola dana.

“Ketiga adalah dengan mendukung skema kompetisi nasional. Sehingga peneliti dari berbagai lembaga harus berkompetensi untuk mendapatkan dana riset. Dengan begitu, diharapkan akan menumbuhkan peneliti yang berdaya saing,” ucap Irsan.

Terkait penunjukan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Ristekdikti/Kepala BRIN, Irsan mengatakan bila dirinya memiliki keyakinan dan harapan besar pada sosok Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu. Sebab dengan latar belakangnya sebagai seorang ekonom, lanjut Irsan, Bambang pasti akan memastikan Iptek yang akan dihasilkan ke depan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi industri Indonesia.

“Sebagai orang ekonomi, Pak Bambang Brodjonegoro sering menyebut peningkatan ekonomi, serta pentingnya iptek dan inovasi untuk kemajuan bangsadalam pidatonya. Karenanya saya merasa cukup ada harapan untuk produk riset ke depan yang lebih bisa digunakan untuk industri dan masyarakat Indonesia ke depan,” pungkasnya. (**)

Jakarta, 6 Desember 2019 – Generasi muda saat ini mengalami perubahan dalam yang sangat cepat dalam kehidupan mereka. Kemajuan teknologi yang makin tak terbendung, membuat mereka harus cepat beradaptasi dengan segala perubahan zaman. Untuk itu, diperlukan sebuah roadmap untuk mereka menghadapi masa depan yang berkembang dan berkelanjutan.

Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh Global Shaper Survey dari World Economic Forum, menyebut setidaknya ada 10 masalah paling serius bagi generasi muda, antara lain perubahan iklim, konflik skala besar, ketidaksetaraan, kemiskinan, konflik agama, korupsi, ketersediaan pangan dan air, kurangnya pendidikan, keselamatan dan kurangnya lapangan kerja. Penelitian ini dilakukan pada lebih dari 31 ribu anak berusia 18-35 tahun di 186 negara dunia.

Dari kegalauan dan ketidakpastian tersebut, diperlukan adanya forum yang bisa menghubungkan generasi muda yang ada di kawsan Timur Tengah, Afrika Utara dan ASEAN dengan ahli dunia. Hal ini untuk memberikan gambaran dan solusi dalam menghadapi gangguan global.

“Topik-topik utama yang akan didiskusikan meliputi bidang Sains Teknologi dan Inovasi (STI), yang menyediakan solusi tujuan pengembangan berkelanjutan lewat keuangan dan perbankan Islam, mendorong pemasukan dan keberlanjutan lewat solusi wakaf, bisnis, modal usaha, dan untuk pemberdayaan gender dan kaum muda, peran sains dalam biologi baru dan bioteknologi, Kecerdasan Buatan (AI) dan revolusi teknologi informasi komunikasi, dan kebijakan berkelanjutan untuk hutan, agrikultur, dan ketahanan pangan. Ini semua merupakan inti untuk mendapatkan tujuan pembangunan berkelanjutan di masa depan,’ kata Ketua Forum Meeting of Minds dan sekaligus CEO Grup Syailendra Asia Salina Nordin.

Acara Forum Meeting of Minds merupakan acara pertemuan multilateral yang akan membicarakan permasalahan dunia dengan mengambil tema “Facing Global Disruption”. Pembicara yang hadir pun berasal dari beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Denmark dan beberapa negara lain.

Selain Ismail Serageldine, beberapa pembicara yang akan mengisi acara Forum Meeting of Minds antara lain Penerima Nobel Sir Tim Hunt, CEO Dubai Islamic Bank Adnan Chilwan, Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset Ilmiah dan Teknologi Mesir Sekretaris Jenderal Asosiasi Arab Universitas Amr Ezzat Salama, Penasihat Ilmu Senior, Hukum OFW dan mantan Presiden American Association for the Advancement of Science (AAAS) Nina Fedoroff, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi/Kepala BRIN Bambang Brojonegoro, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Presiden Direktur BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo, serta banyak pembicara lainnya.

Forum Meeting of Minds akan dilangsungkan selama 2 hari yaitu pada 11 dan 12 Desember 2019 di The Tribrata, Jalan Darmawangsa III No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Presiden RI Joko Widodo direncanakan akan membuka acara di hari pertama dan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin akan membuka acara hari kedua.

Pemilihan Indonesia menjadi tuan rumah forum ini tidak lepas dari bonus demografis yang akan dihadapi. Karena 60 persen penduduk Indonesia berumur di bawah 35 tahun. Indonesia juga disebut memiliki demokrasi yang hidup dan salah satu yang paling cepat berkembang. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang kaya dan punya masa depan yang pada modal sumber daya manusia serta kemampuan negara untuk menginspirasi pemberdayaan anak muda. Oleh karena itu, Indonesia merupakan ujian dan teladan bagi masa depan.