News

Jakarta, 2 Desember 2020 – Kolaborasi usaha dalam bentuk holding dianggap menjadi solusi yang cocok untuk pengembangan bisnis Badan Usaha Milk Negara (BUMN) di Indonesia. Melalui pembentukan induk usaha, BUMN dapat semakin terpacu untuk menjalankan bisnisnya secara profesional.
Menurut Pakar Hukum Administrasi dan Keuangan Publik UI Dian Simatupang, pembentukan holding harus didukung dengan hadirnya rekonstruksi peran negara terhadap bisnis BUMN.
Status BUMN adalah korporasi yang dikendalikan negara sebagai pemegang saham, bukan pemegang kekuasaan publik, sehingga manajemennya adalah manajemen korporasi, bukan pemerintahan. Jika itu konsisten diterapkan, maksimalisasi holding mendorong perekonomian dapat tercapai karena key performance-nya adalah inovasi bisnis, kreativitas produksi, dan reformasi manajemen, ujar Dian di Jakarta.
Saat ini ada sejumlah holding BUMN yang sudah dibentuk pemerintah. Berbagai perusahaan induk dibuat berdasarkan fokus bisnis masing-masing BUMN yang terlibat.
Terkini, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap rencananya membentuk holding BUMN baru dalam bidang pemberdayaan dan pembiayaan Ultra Mikro serta UMKM. Holding untuk Ultra Mikro dan UMKM disebutnya akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
“Sangat tidak fair kalau kita misalnya membantu korporasi besar bunga 9 persen, tetapi PNM harus lebih mahal. Bukan salah PNM, tapi akses dananya mahal. Oleh karena itu kita mau sinergikan dengan platform yang ada di BRI, kata Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/11).
Menurut Dian, untuk memaksimalkan peran holding BUMN, pembenahan juga harus dilakukan dari sisi regulasi. Dia menyarankan adanya perubahan sejumlah produk hukum untuk membuat jajaran pengurus holding BUMN lebih leluasa dalam menjalankan usaha.
Pengendalian diperkuat, kriteria profesional bagi komisaris dinaikkan, jangan cuma karena dukungan dan background balas jasa politik. Jika konsepnya profesional, holding BUMN akan sangat menjadi daya dukung perekonomian, tuturnya.
Pendapat lain disampaikan Direktur Lembaga Manajemen UI Willem Makaliwe. Menurutnya, pembentukan induk usaha menjadi solusi terbaik demi mewujudkan efisiensi BUMN, agar gerak berbagai BUMN yang memiliki irisan fungsi dan tugas yang sama bisa lebih optimal.
Konsep holding merupakan jalan tengah ala Indonesia untuk melakukan efisiensi perusahaan negara. Efisiensi yang dimaksud contohnya, jika sebelum holding itu Kementerian BUMN harus bertemu ratusan BUMN untuk rapat, maka pasca holding nanti kementerian hanya perlu berkoordinasi dengan induk usaha. Dengan holding maka tercipta kondisi profesional memimpin profesional. Holding memimpin anak-anak usahanya dengan perspektif bisnis untuk tujuan yang diharapkan, termasuk menjalankan kewajiban sosial yang diemban, ujar Willem di Jakarta.
Pada kesempatan terpisah, Praktisi Hukum Bisnis dari University of Exeter Gede Aditya menjelaskan bahwa konsep holding tidak menghilangkan sama sekali peran negara untuk menguasai BUMN. Menurutnya, Negara Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas BUMN tetap memiliki kekuatan atas holding yang terbentuk, melalui kepemilikan saham di induk usaha.
Gede berkata, dalam konsep holding kepemilikan saham negara di perusahaan-perusahaan yang terlibat akan dialihkan ke induk usaha. Karena itu, negara tidak akan kehilangan kontrolnya kepada tiap anak usaha yang terlibat di suatu holding.
“Holding itu berarti ada suatu parent company atau perusahaan induk yang membawahi anak-anak usahanya. Jadi BUMN-BUMN ini kan awalnya masing-masing, kalau holding berarti salah satu pemegang saham adalah parent company. Nah NKRI jadi pemegang saham di holding company, ujar Gede.
Salah satu holding BUMN yang kini sudah berdiri adalah induk usaha sektor pertambangan, yang beranggotakan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Freeport Indonesia.
Kemudian, ada juga Holding BUMN Migas yang melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dan terbentuk 2018 lalu. Pembentukan induk usaha juga dilakukan dalam sektor farmasi, yang melibatkan PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk., dan PT Indofarma Tbk.
Terkini, pemerintah tengah memproses pembentukan holding BUMN bidang pariwisata yang melibatkan PT Survei Udara Penas (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Inna Hotels & Resorts, PT Sarinah (Persero), Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan Taman Wisata Candi (TWC).
Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN asuransi dan penjaminan yang terdiri dari Indonesia Financial Group, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tata Utama dan PT Bahana Kapital Investa.

Jakarta, 1 Desember 2020 – Kehadiran bank syariah BUMN hasil merger mulai tahun depan diharap bisa berkontribusi positif terhadap pengumpulan dan penyaluran dana keuangan sosial Islam. Selama ini, pengumpulan dan penyaluran dana sosial Islam masih belum optimal dilakukan.

Menurut pengamat ekonomi syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Azis Setiawan, kontribusi sosial bank syariah hasil merger bisa berperan penting dalam upaya meningkatkan penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Alasannya, bank syariah hasil merger nantinya akan memiliki kapasitas teknologi dan jaringan yang besar untuk melayani masyarakat.

“Dengan skala ekonomi bank hasil merger yang semakin besar, diharapkan fokus kontribusi sosial bank syariah ini diharapkan juga meningkat. Dengan demikian penghimpunan dan penyaluran dana Ziswaf yang dilakukan bank syariah hasil merger juga akan langsung naik. Selama ini masing-masing bank syariah secara umum sudah menjalankan fungsi sosial tersebut, meski belum optimal. Ke depan fungsi sosial bank syariah melalui Ziswaf akan dapat dioptimalkan, ujar Azis di Jakarta.

Selain berkontribusi langsung terhadap pengumpulan dan penyaluran Ziswaf, kehadiran bank syariah hasil merger juga bisa berdampak terhadap keberadaan lembaga-lembaga sosial Islam seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta Nadzir-Nazhir Wakaf.

Dengan kemunculan bank syariah hasil merger, lembaga-lembaga di atas akan memiliki mitra besar untuk menjalankan kegiatannya. Hal ini membuat proses pengumpulan dan penyaluran Ziswaf bisa semakin mudah dilakukan.

“Dengan demikian outlet layanan teknologi dan jaringan kantor untuk layanan bagi Muzakki dan Wuwakif juga akan lebih luas dan mudah dijangkau. Ini akan menguatkan kemudahan akses berzakat dan berwakaf, ujarnya.

Menurut Azis, Ziswaf berpotensi besar disalurkan oleh nasabah-nasabah perbankan yang memiliki dana simpanan besar. Apabila bank syariah hasil merger bisa membuat nasabah-nasabah besar beralih menggunakan layanan keuangan syariah, maka potensi tersebut bisa direalisasikan.

“Dengan potensi migrasi nasabah kaya ini tentunya menjadi ceruk market bagi dana-dana sosial untuk menawarkan program-program unggulannya. Akses layanan dana sosial syariah yang memudahkan nasabah perbankan kaya ini tentunya berpotensi mendongkrak penghimpunan dan penyaluran Ziswaf. Jadi potensinya sangat besar untuk bisa meningkat jika kolaborasinya tepat dan efektif, tuturnya.

Statistik Zakat Nasional 2019 mencatat, hingga akhir tahun lalu pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) di Indonesia tumbuh 26 persen secara tahunan. Total nilai ZIS yang dikumpulkan sepanjang 2019 mencapai Rp10,22 triliun.

Meski tumbuh pesat, pengumpulan ZIS selama 2019 masih jauh dari potensi zakat yang bisa dihimpun berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dirilis Baznas. Berdasarkan perhitungan lembaga ini, jumlah potensi penghimpunan zakat di Indonesia mencapai Rp462 triliun apabila seluruh wajib zakat individu dan korporasi menyalurkan sesuai ketentuan.

Wakil Presiden RI Maruf Amin sebelumnya mengungkapkan, selama ini keuangan sosial Islam belum berhasil menjadi kekuatan finansial alternatif di Indonesia. Apalagi, menurutnya, selama ini pengumpulan dan pemanfaatan wakaf di Indonesia masih didominasi untuk tujuan-tujuan sosial seperti penyediaan fasilitas pemakaman, masjid, musala, atau madrasah.

“Dalam bidang social fund, yakni zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, sampai saat ini Indonesia belum bisa mengonversi potensinya yang besar menjadi kekuatan finansial alternatif, ujar Maruf Amin akhir Oktober lalu. Saya meyakini, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf apabila ditangani serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan umat Islam, tutup Ma’ruf Amin.

Jakarta, 30 November 2020 – Pengembangan usaha ultra mikro (UMi), mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan dan berdaya saing di era digital kini tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholder) harus dibangun, salah satunya bisa melalui pembentukan induk usaha (holding).

Menurut Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih, potensi pengembangan UMi dan UMKM melalui sinergi antar lembaga sangat besar. Ide pembentukan kolaborasi pengembangan UMi dan UMKM disebutnya bisa berasal dari manapun, baik pemerintah, lembaga swasta, atau asosiasi dan BUMN/BUMDes.

Sinergi antar stakeholder akan mendukung pengembangan UMKM di era digital, agar UMKM bisa maju dengan memanfaatkan digital dan networking yang bisa dikembangkan. Ada besar sekali potensi sinerginya, bisa resmi dengan membentuk holding seperti untuk BUMDes, atau kerjasama yang difasilitasi pemerintah atau asosiasi seperti Kadin dan Apindo, atau diinisiasi oleh komunitas, ujar Sri.

Salah satu bentuk sinergi pemberdayaan UMi dan UMKM yang bisa terwujud adalah membentuk holding. Pendiri Institute of Social Economic Digital (ISED) ini berpendapat, keberadaan induk usaha bisa membuat semakin banyak UMKM yang ternaungi program-program dari lembaga anggota holding.

Jumlah UMKM lebih dari 60 juta dan banyak yang informal. Kalau ada holding yang menaunginya, sepanjang bisa mendukung dan memfasilitasi pengembangan UMKM dan tidak memaksa, mestinya baik. Mesti holdingnya mungkin akan ada banyak, bisa dibentuk per daerah, sektoral, atau BUMDes dan lain-lain, tuturnya.

Pandangan lain disampaikan Ketua Bidang Organisasi International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Samsul Hadi. Menurutnya, secara umum konsep pemberdayaan UMKM melalui pembentukan holding cukup menarik.

Akan ada efisiensi, peningkatan daya saing dan peningkatan produktivitas, serta mengurangi rivalitas yang tidak perlu antar-BUMN, ujar Samsul.
CEO platform Layanan UMKM Naik Kelas (Lunas) ini menjelaskan, pembentukan holding pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara hati-hati. Alasannya, UMKM di Indonesia memiliki kebiasaan cenderung bergerak sendiri-sendiri (soliter) dan mandiri.

Untuk holding terkait UMKM perlu dilakukan hati-hati mengingat habit UMKM cenderung soliter dan mandiri. Benefit holding terhadap UMKM harus dijelaskan dengan clear. Termasuk masalah standarisasi, pembiayaan, dan pemasaran, ujarnya.
Sebagai catatan, selama ini Pemerintah telah memberikan sinyal hendak membentuk holding UMKM untuk mengoptimalkan pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil. Rencana ini pertama kali diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2019 lalu.

Saat itu, Jokowi menyebut holding usaha mikro diperlukan demi membantu UMKM mengakses marketplace dan pemasaran baik di lingkup nasional maupun global. Niatan ini kembali disampaikan Jokowi saat ia berpidato di acara Google for Indonesia 2020, pertengahan November lalu.

Jokowi berkata, pemberdayaan UMKM harus dimaksimalkan karena saat ini baru 8 juta usaha mikro, kecil dan menengah yang memanfaatkan teknologi dalam bisnisnya. Ada 64 juta UMKM, baru 8 juta atau 13% saja yang terintegrasi dengan teknologi digital,” kata Jokowi

Jakarta, 25 November 2020 – Pembenahan data usaha mikro, kecil, dan menengah harus segera dilakukan agar tidak ada lagi UMKM abal-abal yang menerima program pemberdayaan serta penyaluran stimulus dari berbagai lembaga. Pendataan akurat disertai kolaborasi antarpihak juga dibutuhkan untuk menjangkau UMKM yang belum terlayani layanan perbankan (unbankable) hingga kini.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, idealnya Indonesia kini sudah memiliki pendataan UMKM yang akurat dan terpadu. Selama pendataan UMKM belum bagus, maka efektifitas berbagai program untuk pelaku usaha mikro dan kecil tidak akan maksimal.

“Dengan data yang lebih akurat, UMKM yang serius dan dikelola baik dapat dipisahkan dari UMKM oportunistik, abal-abal atau jejadian, yang dibuat hanya untuk menyalurkan anggaran atau dana bantuan meski hasilnya tidak jelas. Bahkan, disinyalir, banyak UMKM ‘plat merah’ yang dibuat oleh aparat/petugas penyalur bantuan,” kata Hendrawan, Rabu (25/11).

Saat ini, proses pembuatan pusat data terpadu UMKM telah dimulai Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, basis data tunggal UMKM harus sudah terbentuk maksimal 2 tahun mendatang.

Hendrawan menjelaskan pembentukan pusat data terpadu akan meningkatkan kualitas dan efektifitas kebijakan untuk UMKM serta Koperasi. “Pintu masuknya adalah ketersediaan data yang akurat. Tanpa data akurat tak ada kebijakan publik yang efektif. Tak ada koordinasi dan sinergi yang bisa dilakukan, yang terjadi hanya duplikasi, penghamburan anggaran, dan kebijakan basa-basi,” ujarnya.

Pandangan lain disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati. Dia menilai penyaluran bantuan dan program-program pemberdayaan UMKM selama ini belum berjalan maksimal karena masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak terjangkau layanan perbankan.

Karena tidak tersentuh layanan perbankan, maka stimulus bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19 tidak dapat diberikan merata. Padahal, dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM yang disediakan pemerintah di tengah pandemi mencapai Rp123,46 triliun. Hingga kini, penyerapan stimulus UMKM sudah mencapai 75 persen atau Rp92,6 triliun.

“Sebagian besar UMKM masih kesulitan mengakses layanan kredit formal, dari perbankan maupun lembaga keuangan lain. Hal ini menyebabkan program restrukturisasi kredit UMKM tidak akan membantu sebagian besar UMKM di Indonesia. Perlu dipikirkan kebijakan tambahan untuk membantu UMKM tersebut,” jelas Anis.

Anis mengusulkan agar pemerintah memastikan ketersediaan akses yang setara bagi 1.545 BPR dan BPR Syariah, serta koperasi, untuk menjalankan program restrukturisasi pembiayaan UMKM. Hal ini diperlukan agar stimulus PEN busa menjangkau 64 juta lebih pelaku UMKM di Indonesia.

“Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan serapannya (PEN) dalam satu bulan ini, pemerintah perlu membuat diversifikasi skema penyaluran bantuan kepada UMKM,” ujar Anis.

Untuk mengakomodasi sektor mikro ini, tambah Anis, selain bank pemerintah, pemerintah juga bisa menggandeng koperasi. “Untuk menghindari dana UMKM ini tidak tersalurkan tepat sasaran, pengawasan harus lebih ditingkatkan khususnya penugasan di daerah,” tutup Anis.

Jakarta, 24 November 2020 – Kenaikan peringkat Indonesia dalam The State of Global Islamic Indicator Report (SGIER) 2020/2021 harus segera direspon pelaku industri keuangan syariah di dalam negeri. Gerak cepat dibutuhkan agar Indonesia tak kehilangan momentum untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah.
Berdasarkan SGIER 2020/2021, ekonomi syariah Indonesia ada di posisi 4 atau naik satu peringkat dari raihan 2019. Peningkatan ini dipicu pertumbuhan signifikan industri syariah Indonesia, yang ditunjukkan dengan masuknya seluruh sektor usaha seperti makanan, media, pariwisata, serta obat-obatan dan kosmetik halal ke deretan 10 besar dunia.
Peneliti Ekonomi Syariah dari Centre of Islamic Banking, Economics, and Finance (CIBEF) Fauziah Rizki Yuniarti mengungkapkan peningkatan ini harus direspon cepat oleh pelaku industri keuangan syariah di Tanah Air. Alasannya, di saat yang sama peringkat industri keuangan syariah Indonesia turun dari posisi 5 ke 6.
“Penurunan sektor keuangan syariah ini kombinasi dari 2 kemungkinan: karena keuangan syariah Indonesia memburuk, atau Jordan yang membaik. Bank syariah harus cepat merespon. KNEKS sudah berupaya maksimal dalam pengembangan sektor riil halal dan berhasil, ujar Fauziah di Jakarta, Selasa (24/11).
Menurut Fauziah, selama ini pertumbuhan dan posisi industri riil halal Indonesia sudah sangat kuat. Keunggulan ini harus disokong dengan kehadiran produk keuangan syariah yang bagus dan relevan dengan kebutuhan.
Kebutuhan terkait layanan keuangan syariah ini bisa terjawab dengan hadirnya bank syariah hasil merger BUMN tahun depan. Fauziah berkata, pasca resmi bergabung nanti, bank syariah BUMN memiliki modal kuat untuk memperbesar kemampuannya demi menjawab kebutuhan sektor riil halal.
“Pasca merger, Bank Syariah BUMN akan memiliki modal yang kuat untuk investasi IT infrastruktur dan pengembangan produk yang lebih murah, kompetitif dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasar, khususnya sektor riil, seperti industri makanan, wisata, obat-obatan halal, ujarnya.
Secara spesifik Fauziah menyarankan agar bank syariah hasil penggabungan nanti harus memiliki fokus memenuhi kebutuhan sektor riil industri halal di Indonesia. Ada momentum sektor riil halal yang sudah kuat. Ada momentum sektor keuangan syariah yang akan kuat pasca merger. Harus dimanfaatkan dengan maksimal kedua hal ini. Fokus untuk addressing kebutuhan sektor halal riil harus masuk ke Rencana Bisnis Merger Bank Syariah BUMN,” terang Fauziah.
Pandangan lain disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Dia berharap kekuatan besar bank syariah hasil penggabungan usaha bisa meningkatkan daya hidup (survival value) bank syariah sebagai model bisnis keuangan di Indonesia.

“Indonesia seyogyanya dapat mempertontonkan vitalitas model bisnis bank syariah. Harus ada indikator kinerja jelas, yang menunjukkan bahwa sebagai model bisnis, bank syariah mampu melayani masyarakat lebih baik, efisien, dan fungsional, tutur Hendrawan.
Dia menegaskan, dalam konteks Indonesia, seharusnya hal ini memberi lahan subur bagi pertumbuhan model bisnis syariah. “Kultur masyarakat kita yang akomodatif dan adaptif membuka ruang eksperimen model-model bisnis yang bervariasi, tutupnya.