Browsing Category

News

News

KNEKS: Bank Syariah Indonesia Bisa Jadi Prime Mover Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

January 7, 2021

Jakarta, 7 Januari 2021 – Kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk., bisa menjadi penggerak utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi ini besar kemungkinan terwujud karena Bank Syariah Indonesia akan meneruskan ekosistem halal yang sudah dirintis bank-bank pendahulunya.
Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo Soedigno menegaskan, dengan jaringan dan produk yang lengkap Bank Syariah Indonesia dapat memperkuat kapasitas industri keuangan syariah untuk melayani masyarakat. Kehadirannya pun dipercaya membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan industri keuangan syariah ke depannya.
“Bank Syariah Indonesia mempunyai customer base yang besar, produk lengkap dan jaringan yang luas. Saya berharap BSI dapat menjadi prime mover dalam pengembangan ekosistem ekonomi & keuangan syariah dengan meningkatkan pengembangan ekosistem halal yang sudah dirintis oleh bank-bank eksisting sebelum merger, memperkuat kapabilitas dan eksposur pembiayaan wholesale baik di dalam dan luar negeri, melayani segmen UMKM dengan skema value chain, serta meningkatkan kapabilitas IT dan SDM, tutur Ventje.
Rencananya, Bank Syariah Indonesia efektif beroperasi pada 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia lahir dari proses merger yang melibatkan PT Bank BRIsyariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Saat ini, proses penggabungan usaha ketiga bank syariah milik negara ini masih berlangsung.
Ventje mengungkapkan, Bank Syariah Indonesia harus memiliki manajemen yang kuat agar bank hasil penggabungan ini dapat segera berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Keberadaan manajemen kuat bisa memastikan terjaganya kualitas pelayanan terhadap nasabah eksisting pun baru.
“Untuk dapat segera take-off, BSI harus memiliki Project Management yang kuat, menjaga service level kepada nasabah eksisting, secara paralel melakukan konsolidasi sistem SDM maupun governance, serta membangun iklim inovasi untuk dapat terus kompetitif, efisien dan sustainable, ujarnya.
Pada acara Sharia Business & Academic Sinergy, Selasa (29/12), Wakil Presiden Indonesia Maruf Amin menyebut kehadiran Bank Syariah Indonesia adalah salah satu cara pemerintah memperkuat kelembagaan industri keuangan syariah. Bank hasil merger ini juga bisa meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global.
Maruf Amin berkata, industri keuangan syariah di Indonesia memiliki prospek menjanjikan untuk berkembang. Apalagi, sepanjang 2020 pertumbuhan aset industri perbankan syariah tercatat tumbuh lebih tinggi dibanding perbankan konvensional. Hal ini membuktikan tingginya tingkat resiliensi perbankan syariah.
Dengan adanya Bank Syariah Indonesia ini diharapkan Indonesia dapat menjadi pemain keuangan syariah yang diperhitungkan baik ditingkat lokal maupun global. Kita juga ingin memanfaatkan potensi dana sosial yang besar seperti zakat dan wakaf bila segala infrastruktur pendukungnya telah siap. Pengelolaan dana wakaf tunai ini memerlukan SDM yang ahli dalam bidang manajemen, investasi syariah, agar dana dapat dikembangkan secara tepat dan mengutip prinsip-prinsip syariah, ujar Maruf Amin.
Berdasarkan laporan The State of The Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2020/2021, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam Global Islamic Indicator. Posisi ini naik dari peringkat 5 pada 2019, dan peringkat ke-10 pada 2018.
Indonesia juga menduduki peringkat ke-2 dalam laporan Islamic Financial Development Indicator 2020, naik dari peringkat ke-4 pada 2019. Kita harus terus mendorong ekonomi dan keuangan syariah agar mencapai potensinya secara domestik dan dapat menjadi pemain global, ujar Maruf.

News

Presiden Jokowi Tegaskan Kesiapan Jadi Penerima Pertama Vaksin Covid-19

January 6, 2021

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap. Sambil menunggu izin penggunaan darurat yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah dosis vaksin mulai didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kesiapannya untuk menjadi orang pertama yang memperoleh vaksin Covid-19 tersebut.

“Yang pertama disuntik nanti saya untuk menunjukkan bahwa vaksinnya aman. Presiden dulu yang disuntik sehingga semua menjadi yakin bahwa vaksinnya ini aman dan halal,” ujarnya saat menyerahkan Bantuan Modal Kerja bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di halaman tengah Istana Merdeka, pada Rabu, 6 Januari 2021.

Kepala Negara sempat menanyakan kepada para penerima bantuan yang hadir soal kesediaan mereka untuk menerima dan mengikuti program vaksinasi gratis ini. Tak satupun dari mereka yang menyatakan menolak mendapatkannya.

“Itu yang benar, karena untuk seluruh Indonesia minimal 70 persen itu harus divaksin. Setelah kita hitung ketemunya 182 juta orang harus divaksin,” tutur Presiden.

Pelaksanaan program vaksinasi massal ini memang diakui Presiden bukan pekerjaan yang mudah. Namun, dengan upaya dan kerja keras, Kepala Negara yakin bahwa pihaknya mampu melakukan ini.

Hal itu berangkat dari keyakinan bahwa pemulihan ekonomi nasional amat bergantung dengan bagaimana upaya pengendalian pandemi Covid-19 ini dilakukan. Vaksinasi merupakan jalan utama bagi pengendalian tersebut yang juga akan dilakukan oleh negara-negara lain di seluruh dunia.

“Kita berdoa bersama-sama agar semuanya segera bisa normal kembali. Ekonomi normal dan usaha Bapak atau Ibu kembali normal seperti sebelumnya. Itu kehendak kita semua,” tandasnya.

News

Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertifikat Hak Atas Tanah

January 5, 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada Selasa, 5 Januari 2021, dalam acara “Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia” yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat untuk para penerima yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

“Penyerahan sertifikat hak atas tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan: komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah.

Presiden menuturkan, maraknya sengketa pertanahan sebagaimana yang sering didengar langsung oleh Presiden saat kunjungannya ke daerah, membuktikan bahwa percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh masyarakat memang sangat mendesak.

Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir Presiden memberikan target khusus bagi jajarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat menerbitkan sertifikat dalam jumlah yang sangat besar tiap tahunnya.

“Kita enggak bisa bekerja seperti yang lalu-lalu. Nyatanya BPN sekarang bisa melakukan dalam jumlah yang sangat banyak,” ujarnya.

Tahun 2017 lalu, saat program percepatan ini berjalan, BPN telah menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Jumlah yang jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya dengan hanya kurang lebih 500 ribu sertifikat per tahunnya.

Semakin beranjak tahun, target dan realisasi penerbitan sertifikat juga semakin meningkat. Misalnya di tahun 2018 dengan 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat di tahun 2019. Adapun pada tahun 2020, disebabkan oleh pandemi, realisasi masih tetap mampu membukukan angka 6,8 juta sertifikat.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kementerian ATR/BPN, kantor wilayah, dan kantor pertanahan yang ada di provinsi serta kabupaten/kota atas kerja kerasnya menyelesaikan target-target yang telah saya berikan,” kata Presiden.

Untuk diketahui, sebanyak 30 orang perwakilan penerima sertifikat hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan sertifikat berlangsung di Istana Negara, penyerahan juga dilakukan di tiap-tiap lokasi di 26 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur, bupati, atau wali kota setempat yang turut mengikuti jalannya acara secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara penyerahan tersebut ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

News

Presiden Jokowi Luncurkan Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia

January 4, 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.

“Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai,” ujar Presiden saat acara peluncuran.

Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Bantuan Sosial Tunai diberikan selama empat bulan, Januari sampai April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya,” ucapnya.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.

“Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST.

Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

News

Bantuan Tunai 2021, Presiden: Disalurkan Langsung Tanpa Potongan Apapun

January 4, 2021

Penyaluran Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia dilakukan melalui bank-bank milik negara dan kantor pos langsung kepada penerima

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nilai bantuan yang diserahkan kepada para penerima manfaat Bantuan Tunai Tahun 2021 tidak akan ada potongan atau pungutan dalam bentuk apapun. Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk mengawal dan mengawasi proses penyaluran ini.

“Bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberi tahu bahwa tidak ada potongan-potongan,” ujarnya dalam acara peluncuran Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Januari 2021.

Kepala Negara menuturkan bahwa para penerima manfaat akan langsung menerima nilai bantuan yang diberikan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain itu, proses penyaluran salah satu program bantuan juga akan melalui PT Pos Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden memerintahkan para menteri hingga gubernur untuk turut mengawal proses penyaluran ini agar dapat sampai dengan cepat, tepat sasaran, dan tidak terdapat pemotongan dalam bentuk apapun sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan dampak ekonomi dari bantuan yang diberikan.

“Kawal proses penyaluran ini agar cepat, tepat sasaran, dan diawasi tidak ada potongan-potongan apapun sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan pesan kepada para penerima manfaat baik yang hadir secara langsung di Istana Negara maupun yang hadir secara virtual agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Serangkaian Bantuan Tunai Tahun 2021 yang diserahkan kepada para penerima manfaat di 34 provinsi di Indonesia secara serentak tersebut hendaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahan pangan serta kebutuhan mendesak lainnya bagi keluarga terdampak pandemi.

“Untuk penerima saya pesan, manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang untuk beli sembako ya beli sembako, jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini,” tuturnya.

News

Percepatan Pemulihan UMKM 2021 Perlu Bangun Ekosistem Terintegrasi

January 4, 2021

Jakarta, 4 Januari 2021 – Upaya sistemik harus dilakukan untuk mendorong perbaikan kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun ini. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membangun ekosistem terintegrasi untuk mengurus dan memberdayakan UMKM.
Pembentukan ekosistem terpadu harus dilakukan, karena selama ini pemberdayaan UMKM terkesan masih dilakukan parsial oleh banyak lembaga. Melalui integrasi pemberdayaan, diharapkan tercipta pusat data terpadu mengenai UMKM yang bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini.
Suka atau tidak, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jika tulang punggung ini dibiarkan rapuh, fundamental perekonomian juga rentan. Karenanya harus ada upaya sistemik dengan membangun ekosistem terintegrasi dalam mengurus UMKM, ujar Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati.
Niat membangun sistem pemberdayaan UMKM yang terintegrasi sebenarnya telah dimiliki pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2019 pernah mengutarakan keinginannya agar tercipta suatu holding untuk pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya saing.
Pada 2020 lalu, wacana pembentukan holding untuk pemberdayaan UMKM kembali mencuat. Menteri BUMN Erick Thohir berkali-kali menyebut, dalam waktu dekat akan ada pembentukan holding pemberdayaan UMKM yang melibatkan sejumlah BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Menurut Enny, konsolidasi BUMN untuk pemberdayaan UMKM merupakan hal baik dan bisa efektif mendorong penyelamatan UMKM pasca krisis akibat pandemi Covid-19. Integrasi BRI, PNM, dan Pegadaian juga dinilai bisa meningkatkan efisiensi ketiga perusahaan pelat merah tersebut.
Selama ini BRI hanya mampu menjangkau usaha-usaha yang bankable, padahal mayoritas usaha mikro dan ultra mikro adalah unbankable. Segmen tersebut selama ini lebih banyak digarap Pegadaian dan PNM, tetapi sumber pendanaan kedua perusahaan ini terbatas dan menyebabkan pembiayaan nasabah mikro dan ultra mikro justru harus membayar bunga yang tinggi. Jika kelemahan dan kelebihan tiga BUMN tersebut dikonsolidasikan, maka berpeluang terjadinya sinergi dan integrasi untuk meningkatkan efisiensi, ujarnya.
Enny juga mengungkapkan, ke depannya pemerintah harus segera menyediakan pusat data untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Selama ini, banyak program pemerintah dinilai tidak bisa efektif berjalan karena terhambat persoalan data UMK dan Ultra Mikro yang masih terfragmentasi.
Data usaha mikro dan ultra mikro masih sangat fragmented. Hal ini menyulitkan Pemerintah untuk menyalurkan anggaran PEN. Jika ada pendataan satu pintu, tentu akan lebih memudahkan pemerintah membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi, ujarnya.
Pada pertengahan Desember 2020, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyebut bahwa langkah pemerintah mengonsolidasikan BRI, PNM, dan Pegadaian salah satunya untuk membuat pendataan terpadu UMKM dan Ultra Mikro. Pendataan terpadu bisa menjadi jalan masuk untuk meningkatkan kelas pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil di Indonesia.
Jadi kita kelihatan, yang tadinya enggak bankable, sekarang pinjamannya Rp2 juta sampai Rp10 juta, nanti kalau pinjamannya Rp20 juta sampai Rp30 juta itu dibantu Pegadaian. Kalau [pinjaman] di atas Rp50 juta BRI masuk, tutupnya.

News

Kehadiran Bank Syariah Indonesia Jadi Katalis Penetrasi Keuangan Syariah

December 30, 2020

Jakarta, 30 Desember 2020 – Kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk., diyakini bisa mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat di daerah agar lebih mengenal dan menggunakan layanan keuangan syariah. Dengan pemanfaatan teknologi warisan tiga bank syariah yang merger, Bank Syariah Indonesia akan menjadi katalis pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berkata, selama ini daya saing dan ragam produk keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Karena itu, akses serta pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah masih terbatas. Kehadiran Bank Syariah Indonesia dipercaya bisa mengikis masalah tersebut, dan berujung pada terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat.
Potensi untuk tumbuh itu ada di daerah, UMKM dan Mikro, dan ini semua umat muslim. Ini ruang untuk tumbuh besar, sehingga kita harus memiliki lembaga keuangan dan perbankan yang bisa mengakses ke daerah dengan teknologi. Kami menyambut baik rencana pemerintah lewat penggabungan Bank BUMN. Ini akan menjadi katalis perkembangan syariah di Indonesia, ujar Wimboh di acara Sharia Business & Academic Sinergy, Selasa (29/12).
Menurutnya, selama ini masyarakat kesulitan mendapat produk dan jasa keuangan syariah karena masalah jarak dan akses. Kehadiran Bank Syariah Indonesia yang bermodal besar bisa meniadakan masalah ini ke depannya.
Wimboh menegaskan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus menjawab kondisi rendahnya literasi syariah nasional. Saat ini, indeks literasi syariah nasional masih berada di angka 8,93 persen, jauh di bawah tingkat literasi masyarakat atas keuangan konvensional yakni 37,72 persen.
“Karena itu kita harapkan ke depan (Bank Syariah Indonesia) bisa akses ke segmen mikro dan UKM di daerah dengan cepat dibantu teknologi. Poin kedua, masyarakat kita adalah masyarakat illiterate. Literasi (syariah) hanya 8,93 persen, sangat rendah dibanding konvensional 37,72 persen. Ini tantangan kita. Kalau tidak, maka mereka tidak paham aksesnya, penggunaan teknologinya, mengenali risiko tidak bisa. Kami sambut baik literasi ini sangat penting terutama di daerah, paparnya.
Menurut Wimboh, saat ini momentum kebangkitan ekonomi Islam dan keuangan syariah tengah terjadi. Untuk memanfaatkan momentum tersebut, kolaborasi dan sinergi harus dilakukan berbagai pihak.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ketahanan perbankan syariah selama dan pasca-krisis terbukti lebih baik dibanding bank konvensional. Hal ini terbukti dari tingginya pertumbuhan aset, penghimpunan dana pihak ketiga, serta penyaluran pembiayaan perbankan syariah per September 2020 yang melampaui capaian industri perbankan konvensional.
Industri terutama perbankan syariah memang memiliki posisi yang cukup stabil dan memiliki loyalitas dari keseluruhan ekosistemnya. Kinerja ini perlu menjadi jembatan dan modal awal bagi kita untuk kembangkan ekosistem keuangan syariah berkualitas baik. Resiliensi keuangan syariah juga dapat dilihat dari angka CAR atau rasio kecukupan modal dan NPF yang cenderung stabil. Untuk CAR 23,5 persen dan NPF 3,31 persen, ujar Sri Mulyani.
Direktur Utama Bank Syariah Indonesia sekaligus Ketua Project Management Office (PMO) Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi menjelaskan, segmen UMKM akan menjadi prioritas kerja bank hasil merger pasca efektif berdiri nanti.
Dukungan Bank Syariah Indonesia bagi pelaku UMKM akan terwujud dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjangkau dan mudah untuk mereka. Selain itu, Bank Syariah Indonesia akan menghadirkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, agar mereka bisa lebih berkembang dan meningkat kesejahteraannya.
Bank Syariah Indonesia diproyeksikan menyalurkan pembiayaan untuk UMKM minimal 23 persen dari total portofolio pada Desember 2021. Setelah itu, porsi pembiayaan dan pelayanan bagi UMKM akan terus ditingkatkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
“Bank Syariah Indonesia akan menjadi bagian ekosistem dan sinergi pemberdayaan pelaku usaha UMKM, mulai dari fase pemberdayaan hingga penyaluran KUR Syariah. Dukungan bagi UMKM tidak akan berkurang, justru hendak ditambah dan diperkuat, ujar Hery.
Bank Syariah Indonesia akan efektif beroperasi pada 1 Februari 2021. Bank ini digadang memiliki aset total Rp214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun. Jumlah tersebut menempatkan bank hasil merger masuk daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan TOP 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar.

News

Rindu Wisata? Sambut 2021, OVO Hadirkan Kesempatan Tour & Travel Virtual

December 28, 2020

Sudah lebih dari sepuluh bulan warga dunia dihadapkan  pada pandemi global. Suka tidak suka, pandemi ini tentu banyak menghambat aktivitas masyarakat, seperti bekerja, berbelanja, bersekolah, dan bahkan berlibur. Memahami kondisi tersebut, dalam rangka menyambut akhir tahun,  OVO sebagai platform pembayaran digital, rewards, dan layanan finansial terkemuka di Indonesia berupaya untuk tetap menjawab kebutuhan dan wishlists para pengguna yang merindukan berlibur  ke berbagai destinasi di dalam negeri maupun ke luar negeri. 

OVO menghadirkan kampanye Agan Harap2 Wisata Tour & Travel bareng OVO, liburan tahun baru dengan wisata virtual berkolaborasi dengan Agan Harahap, seorang ilustrator foto ternama dan pelaku seni rupa. 

Berdasarkan mini-survei yang dilakukan OVO, wisata yang paling diimpikan untuk dikunjungi di ranah domestik yaitu  Yogyakarta, Jakarta, Ubud dan Bandung, serta Tokyo, Kuala Lumpur, Singapura dan Bangkok di ranah internasional. “Melihat antusiasme masyarakat yang sudah sangat rindu liburan, mulai dari 28 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021, pengguna OVO mendapatkan kesempatan untuk ikut wisata virtual  ke destinasi yang mereka inginkan bersama Agan Harahap dan memenangkan sejumlah hadiah senilai jutaan rupiah,” ujar Harumi Supit, Head of Corporate Communications OVO.

Agan Harahap, ilustrator foto ternama mengungkapkan, “Ini bukan prank ya. Saya terinspirasi dari fakta yang ada selama pandemi ini, dimana semua orang tidak dapat liburan karena terhalang oleh kondisi yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, saya tergerak untuk membantu mewujudkan mimpi liburan yang tertunda lewat kemampuan yang saya miliki. Saya sangat menyambut baik kolaborasi dengan OVO untuk menghadirkan kampanye  Agan Harap2 Wisata Tour & Travel bareng OVO ini. Saya berharap lewat kampanye ini dapat membantu memberikan penghiburan bagi publik, khususnya para pengguna OVO.”

Logo Agan Harap2 Wisata Tour & Travel (sumber: instagram.com/aganharahap)

“Dari foto yang masuk, saya bersama dengan OVO akan memilih 40 foto dan caption terbaik yang akan menjadi pemenang. Tentunya pemenang yang terpilih dinilai berdasarkan caption yang paling membutuhkan liburan ke destinasi pilihannya.  Kemudian, saya akan mengedit foto mereka dan membawanya ke tujuan yang mereka pilih dengan cara saya,” tambah Agan Harahap.

Peserta dapat memilih destinasi wisata yang mereka impikan, termasuk Australia, Antartika, Jepang, Maroko, Spanyol dan bahkan kunjungan antariksa ke Bulan, bagi mereka yang mungkin sudah semakin jenuh tinggal di Bumi.

Harumi menambahkan, “OVO senantiasa berupaya menjawab kebutuhan masyarakat khususnya para pengguna OVO, dan lomba ini sebagai salah satu bentuk kepedulian OVO di saat masyarakat ingin mencari kesempatan rekreasi akhir tahun. Lewat kegiatan virtual ini diharapkan dapat memberikan sedikit hiburan di penghujung tahun 2020 yang penuh tantangan ini, dengan cara yang tetap aman untuk menjaga kesehatan bersama.”

Kampanye Agan Harap2 Wisata Tour & Travel bareng OVO berjalan mulai 28 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021. Cara ikutannya sangatlah mudah. Cukup unggah foto paling menjenuhkan selama di rumah saja disertai caption satu destinasi yang ingin dituju beserta alasannya. Jangan lupa gunakan hashtag #OVOHarap2Wisata dan mention @ovo.id dan @aganharahap. 40 orang yang terpilih akan diajak berwisata lewat digital imaging yang dipandu langsung oleh Agan Harahap. Untuk syarat dan ketentuan yang lengkap dapat diakses melalui akun media sosial resmi OVO yaitu @ovo_id. 


News

Begini Saran Pengamat Untuk Bank Syariah Indonesia agar Capai Kemaslahatan Umat

December 28, 2020

Jakarta – Ada setidaknya 10 hal yang harus dilakukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. pasca efektif beroperasi pada 1 Februari 2021 nanti. Kesepuluh saran ini diberikan agar entitas hasil merger tiga bank syariah milik Himbara ini bisa segera bergerak secara tepat demi mewujudkan visi, misi, dan membawa kemaslahatan bagi umat.
Peneliti Ekonomi Syariah dari INDEF Fauziah Rizki Yuniarti berkata, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih pemimpin atau Chief Executive Officer (CEO) yang tepat. Hal ini dibutuhkan untuk mengawal proses pasca-merger yang krusial.
“Kedua, melakukan transformasi dan investasi yang masif di IT infrastructure untuk bisa transformasi (digitalisasi) model bisnis dan layanan sehingga bisa dengan serius masuk ke digital banking, tidak tertinggal dengan bank-bank lain,” ujar Fauziah.
Ketiga, Bank Syariah Indonesia diminta fokus pada tujuan awal pendirian untuk meningkatkan daya saing dan market share keuangan syariah. Selanjutnya, bank ini harus bisa mengembangkan produk syariah—termasuk manajemen risiko—atas produk berakad mudharabah/musharakah sehingga porsi pembiayaan lebih merata dan tidak didominasi pembiayaan murabahah.
Kelima, Fauziah menyarankan entitas baru ini mengembangkan produk pembiayaan ke UMKM yang lebih tepat, sehingga mampu meningkatkan porsi pembiayaan untuk segmen ini. Pengembangan diharapkan membuat Bank Syariah Indonesia tidak sekedar berupaya memenuhi persyaratan minimal alokasi pembiayaan 20 persen untuk UMKM seperti telah diatur Bank Indonesia.
“Bank ini juga harus bisa menyusun materi pemasaran yang baru yakni tidak fokus menjual agama, tapi lebih menonjolkan nilai-nilai universal sehingga bisa diterima oleh masyakarat yang lebih luas, seperti nilai ESG (environment/lingkungan, social, and governance/tata kelola), nilai keadilan, nilai etika, nilai moral, dan nilai berkelanjutan (sustainability),” tuturnya.
Ketujuh, Bank Syariah Indonesia diminta bisa mengembangkan bisnis model baru yang mampu memaksimalkan pemanfaatan dana sosial Islam (ZISWAF) yang memiliki potensi besar. Kedelapan, bank ini disarankan mampu bersinergi dalam menggabungkan berbagai competitive advantage yang dimiliki bank-bank anggota merger yakni PT Bank Syariah Mandiri di sektor korporasi, PT Bank BNI Syariah pada sektor ritel, dan PT Bank BRISyariah Tbk. di sektor UMKM.
Kesembilan, penambahan modal harus segera dilakukan agar Bank Syariah Indonesia bisa lekas menjadi bagian Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV dan memperluas kesempatan mendapat dana murah. Terakhir, bank ini disarankan menyusun strategi yang tepat dalam penyaluran pembiayaan ke sektor riil, khususnya selama dan pasca pandemi.
“Pengaturan portfolio pembiayaan yang tepat penting agar tingkat NPF bisa terjaga di batas aman regulator (5 persen) dan profitabilitas meningkat,” ujarnya.
Menurut Fauziah, saat ini komposisi direksi Bank Syariah Indonesia yang sudah ditetapkan dalam RUPSLB BRI Syariah masuk taraf wajar. Jumlah direksi yang mencapai 10 posisi disebutnya sesuai kebutuhan perusahaan.
Bank Syariah Indonesia diperkirakan memiliki total aset hingga Rp227,91 triliun saat efektif beroperasi nanti. Jumlah modal bank ini juga terhitung besar, mencapai Rp21 triliun dengan portofolio pembiayaan Rp151,8 triliun dan penghimpunan dana Rp199,57 triliun berdasarkan data tiga bank anggota merger per September 2020.
“Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat dilihat bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki kondisi kesehatan keuangan sangat bagus untuk memulai perjalanan besar, memulai sejarah perbankan syariah baru yang bisa tumbuh dengan pesat. BSI memiliki amunisi yang kuat (secara keuangan) untuk menghadapi segala tantangannya nanti pasca merger yang pastinya tidak mudah,” ujarnya.
Rektor Institut Tazkia Murniati Mukhlisin sempat berkata, kehadiran bank syariah hasil merger akan memperkaya pilihan produk dan jasa keuangan syariah bagi masyarakat. Pelayanan dan produk yang seusai syariat Islam disebutnya bisa semakin menarik perhatian masyarakat agar menggunakan jasa perbankan syariah.
“Hal ini akan terwujud jika segenap manajemen dan pekerja mempunyai komitmen untuk mewujudkan semuanya itu,” ujar Murniati.
Pengamat perbankan syariah ini berkata, kolaborasi antarpihak dibutuhkan untuk menggenjot literasi dan inklusi keuangan syariah. Nantinya, bank syariah hasil merger bisa menjalankan perannya sebagai penyedia jasa layanan keuangan yang sesuai syariat Islam. Peran besar bank syariah hasil merger juga harus ditopang pihak-pihak lain.
Menurut Murniati, model literasi ekonomi dan keuangan syariah bisa dilakukan salah satunya dengan mulai mengedepankan penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat sejak dini. Melalui pendekatan tersebut, literasi keuangan syariah diharap bisa berjalan dengan pendekatan berbeda berdasarkan dua tingkat ekonomi dan delapan jenjang kelompok usia.
“Model itu dirancang oleh Sakinah Finance yang saya ketuai bekerjasama dengan KNEKS sejak akhir 2019. Literasi syariah di sini bukan hanya bertumpu kepada keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah, tapi lebih dari itu,” ujarnya.

News

Bank Syariah Indonesia Miliki Kesamaan Pandangan dengan Muhammadiyah untuk Majukan UMKM di Indonesia

December 24, 2020

JAKARTA, 24 Desember 2020 — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. memastikan berada pada posisi yang sama dengan salah satu organisasi Islam besar Muhammadiyah, untuk memajukan dan meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Penegasan sikap ini disampaikan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia sekaligus Ketua Project Management Office (PMO) Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi. Dia memastikan, sikap dan arah kerja Bank Syariah Indonesia pasca efektif beroperasi pada tahun depan akan mengutamakan nasabah dan pelaku UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia.

“Bank Syariah Indonesia dan Muhammadiyah punya kesepahaman sama mengenai pentingnya peran UMKM untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik dan adil di Indonesia. Kami akan mengembangkan dan melakukan pemberdayaan UMKM bersama-sama ke depannya,” ujar Hery.

Dukungan Bank Syariah Indonesia bagi pelaku UMKM akan terwujud dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjangkau dan mudah untuk mereka. Selain itu, Bank Syariah Indonesia akan menghadirkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, agar mereka bisa lebih berkembang dan meningkat kesejahteraannya.

Hery menegaskan, Bank Syariah Indonesia diproyeksi dan ditargetkan akan menyalurkan pembiayaan untuk UMKM minimal 23 persen dari total portofolio pada Desember 2021. Setelah itu, porsi pembiayaan dan pelayanan bagi UMKM akan terus ditingkatkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah.

“Bank Syariah Indonesia akan menjadi bagian ekosistem dan sinergi pemberdayaan pelaku usaha UMKM, mulai dari fase pemberdayaan hingga penyaluran KUR Syariah. Dukungan bagi UMKM tidak akan berkurang, justru hendak ditambah dan diperkuat,” ujarnya.

Sesuai program pemerintah melalui Kementerian BUMN, bahwa Bank Syariah Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM melalui produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai, juga melalui sinergi dengan bank-bank Himbara.

Hingga September 2020, nilai total pembiayaan UMKM yang disalurkan ketiga bank syariah Himbara anggota merger mencapai Rp36,36 triliun. Jumlah itu terdiri dari pembiayaan UMKM dari PT Bank BRISyariah Tbk. sebesar Rp18,7 triliun, PT Bank Syariah Mandiri Rp11,67 triliun, dan PT Bank BNI Syariah Rp5,99 triliun.

Pengurus Pusat Muhammadiyah pada Selasa (22/12) telah mengumumkan dukungan dan harapannya agar Bank Syariah Indonesia dapat tumbuh menjadi bank syariah yang dikelola secara good governance, profesional, dan terpercaya untuk sebesar-besarnya hajat hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat. PP Muhammadiyah juga mendorong Bank Syariah Indonesia agar memiliki kebijakan khusus untuk mengakselerasi pemberdayaan, penguatan, serta pemihakan terhadap UMKM dan masyarakat kecil.

“Kinerja dan keberhasilan BSI hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kebijakan tersebut dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi sekaligus terwujudnya pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. BSI sesuai wataknya sebagai bank syariah sangat tepat apabila mendeklarasikan diri sebagai bank yang fokus kepada UMKM untuk percepatan perwujudan keadilan sosial ekonomi secara lebih progresif di negeri ini,” ujar Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto dalam konferensi pers daring, Selasa (22/12).