Browsing Category

News

News

Merger 3 Bank Syariah Untuk Perkuat Industri Keuangan & Kemaslahatan

October 16, 2020

Jakarta (16/10) – Komisi XI DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah mengonsolidasikan tiga bank umum syariah BUMN yakni PT Bank BRISyariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Kebijakan ini dianggap tepat untuk meningkatkan daya saing dan penetrasi industri keuangan syariah serta mendorong kemaslahatan di Indonesia.


Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan, saat ini merger lembaga keuangan menjadi hal wajar untuk dilakukan, demi menciptakan entitas baru yang lebih efisien dan kompetitif. Urgensi merger juga muncul mengingat masih rendahnya tingkat literasi, inklusi, dan market share keuangan syariah di Indonesia.


Kami mendukung langkah pemerintah untuk mendorong sektor perbankan lebih efisien dan kompetitif, melalui aksi merger. Kami juga mendorong hal sama dilakukan terhadap perbankan konvensional dengan kesukarelaan bank-bank kecil agar tingkat kompetisi mereka dengan bank lain bisa meningkat, ujar Fathan.


Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut kebijakan merger juga bisa menjadi solusi demi menjaga eksistensi bank-bank syariah. Apalagi, saat ini aturan agar semua unit usaha syariah (UUS) memisahkan diri dari induknya (spin off) masih berlaku.


Dalam menghadapi pasar bebas saat ini kita harus kreatif dan optimal memberikan servis prima. Betul kritik yang menyebut saat ini bank syariah variasi produknya belum banyak dan terbatas. Karena itu, Komisi XI mendukung langkah-langkah merger untuk menciptakan satu bank besar yang bisa lebih menggapai seluruh sektor, UMKM, dengan biaya yang lebih efisien, ujarnya.


Berdasarkan regulasi yang berlaku, seluruh UUS bank konvensional harus melakukan spin off paling lambat 2023, atau 15 tahun pasca UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terbit.


Akan tetapi, saat ini kewajiban untuk UUS melakukan spin off tengah dikaji Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyanto, ada wacana agar UUS bank tidak perlu dipaksa melakukan spin off, terutama bagi UUS yang modalnya minim.


Terpisah, Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Musthofa menyebut konsolidasi bank syariah BUMN membuat pengembangan industri syariah bisa lebih terfokus ke depannya.


Kebijakan ini bagus agar pengembangan industri perbankan syariah fokus, dan membantu masyarakat lebih memahami filosofi serta tujuan keuangan syariah ini seperti apa. Bukan hanya untuk menangkap pasar, ujar Musthofa.
Eks Bupati Kudus ini berkata, merger bank syariah bisa berujung pada semakin terciptanya diferensiasi produk keuangan Islam. Kebijakan ini juga bisa membuat bank syariah tidak asal membuat produk dan melayani masyarakat.


Kami juga ingin memfokuskan pengembangan ini, sehingga kalau masyarakat mau fokus dengan layanan syariah sudah tersedia pilihannya. Ini juga bisa menambah keyakinan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah, tuturnya.


Penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, dalam rangka merger bank syariah BUMN telah dilakukan pada Senin (12/10) malam. CMA merger ditandatangani perwakilan tiga bank Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; serta tiga bank syariah BUMN yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.


Setelah penandatanganan, para bank terkait menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (13/10) pagi. Jika proses merger berjalan lancar, Indonesia akan segera memiliki bank umum syariah yang masuk jajaran bank-bank terbesar di dalam negeri.


Pasca CMA ditandatangani, masih ada serangkaian proses dan tahapan sebelum merger berlaku efektif, termasuk di antaranya memperoleh persetujuan dari regulator. Oleh karena itu, selama proses tersebut berlangsung, ketiga bank syariah terkait akan tetap beroperasi seperti biasa. Dana para nasabah dipastikan tetap terjaga dengan baik dan dijamin sesuai regulasi.

(Lalu)

News

Merger Bank Syariah Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi

October 11, 2020

Jakarta, 11 Oktober 2020 – Dukungan agar wacana merger bank syariah segera dilakukan terus bermunculan. Terkini, rencana ini mendapat sambutan dari Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2015-2020 Fauzi Ichsan.

Menurut Fauzi, industri perbankan syariah memiliki prospek besar untuk tumbuh lantaran Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Fakta ini membuat potensi market keuangan dan ekonomi syariah yang besar untuk dikembangkan.

“Penduduk muslim Indonesia terbesar di dunia, sekitar 229 juta orang. Namun tingkat literasi dan inklusi keuangan, terutama keuangan syariah, rendah. Kurang dari 40 persen penduduk Indonesia memiliki akses layanan perbankan. Ini membuat potensi sektor keuangan, konvensional dan syariah, besar untuk tumbuh,” ujar Fauzi di Jakarta, Jumat (09/10).

Menurut Fauzi, aksi konsolidasi bisa berdampak pada turunnya biaya penggalangan dana bank syariah. Penurunan biaya pendanaan ini memungkinkan bank syariah hasil konsolidasi nanti memiliki ruang gerak lebih luas untuk menyalurkan pembiayaan terjangkau.

Selain itu, merger juga dianggap menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan capital expenditure yang kerap dialami perbankan syariah. “Dengan konsolidasi, biaya penggalangan DPK, biaya operasional dan biaya capex (yang tadinya beberapa bank investasi di hardware dan software yang sama) bisa ditekan. Ini membuat bank merger bisa lebih kompetitif,” ujarnya.

Prospek cerah juga dimiliki perbankan syariah karena industri ini terbukti mampu bertahan di tengah pengaruh buruk pandemi Covid-19. Bahkan, kinerja industri perbankan syariah tercatat lebih baik dibanding kondisi perbankan konvensional.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah per Juni 2020 mencapai 10,13 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan penyaluran kredit perbankan konvensional yakni 1,49 persen yoy pada periode tersebut.

Selain itu, perbankan syariah mencatat kenaikan nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibanding bank-bank konvensional. Pada periode yang sama, pertumbuhan DPK perbankan syariah di Indonesia mencapai 9 persen yoy, sementara industri perbankan konvensional 7,95 persen yoy.

Dari sisi permodalan, bantalan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan syariah juga terjaga di angka 21,20 persen per Juni 2020. Rasio ini jauh di atas ambang batas kecukupan modal yang diatur otoritas sekitar 12 persen-14 persen.

“Dengan keterpurukan sektor finansial global tapi perbankan syariah masih resilient. Bahkan karena perbankan syariah relatif muda usianya di Indonesia, beberapa bank sudah mengembangkan layanan digital lebih baik dan robust daripada bank konvensional,” tutur Fauzi.

Demi memperkuat pertumbuhan dan penetrasi layanan perbankan syariah, Fauzi menyarankan agar akuisisi atau merger bank-bank ini segera dilakukan. Aksi ini dibutuhkan untuk mengangkat daya saing perbankan syariah terhadap bank konvensional.

“Beberapa bank perlu merger untuk meningkatkan skala ekonomi dan kemampuan bersaingnya. Harus ada kepastian agar bank syariah memiliki induk perusahaan atau investor pengendali yang keuangannya kuat,” ujar ekonom ini.
Sebagai catatan, saat ini pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana untuk melakukan merger atas bank-bank syariah kepunyaan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ada 3 bank syariah milik negara yang kini berstatus Bank Umum Syariah (BUS) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.
*

News

Solusi Digital Bank Mandiri Dukung Produktivitas Pelaku Usaha Nasional di Tengah Pandemi

October 8, 2020

Perputaran ekonomi yang melambat dipicu oleh kondisi pandemic global menjadi tantangan bersama bagi para pelaku usaha nasional untuk selalu berinovasi meningkatkan efektivitas dan efisiensi di segala aspek dalam rangka mempertahankan output dan sustainability revenue.

Tata kelola keuangan yang efektif merupakan aspek terpenting perusahaan yang seringkali menjadi perhatian khusus meliputi simplifikasi bisnis proses penanganan likuiditas, arus keluar masuk dana serta strategi investasi yang optimal. Pengelolaan keuangan yang sehat mendorong perusahaan terus berkontribusi secara positif dalam mendukung laju roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi ini.

Bank Mandiri menghadirkan layanan transaction banking berbasis digital yang handal dalam mendukung tata kelola keuangan mulai dari kebutuhan cash management, aktifitas perdagangan serta solusi transaksional spesifik berbasis komunitas/ekosistem seperti sektor kesehatan, pendidikan dan pelabuhan.

Darmawan Junaidi selaku Direktur Treasury, International Banking & SAM mengungkapkan bahwa tantangan bagi para corporate treasurer saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan likuiditas melalui konsep tata kelola keuangan yang praktis, tepat dan prudent sehingga menunjang seluruh aspek kinerja bisnis atau perusahaan secara umum. Di sinilah peran layanan Bank Mandiri untuk mendukung rencana pencapaian pelaku industri melalui solusi transaction banking berbasis digital yang tepat guna, scalable dan reliable.

“Kontribusi transaksi digital melalui Mandiri Cash Management (MCM) pada Agustus 2020 sebesar 67 Juta transaksi senilai Rp. 5.800 Triliun atau tumbuh 20% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini membuktikan peran aktif Bank Mandiri saat ini semakin dibutuhkan untuk menumbuhkan aktfitas transaksi keuangan nasional di tengah pandemi” lanjut Darmawan.

Untuk layanan perdagangan, solusi Mandiri Global Trade (MGT) akan menjadi pilihan utama dalam upaya simplifikasi dan percepatan proses inisiasi aktfitas transaksi perdagangan dan bank garansi secara online sehingga lebih menguntungkan bagi para pelaku bisnis.

Beberapa solusi digital juga disediakan Bank Mandiri secara spesifik bagi nasabah yang bergerak di industri sektoral seperti jasa kesehatan, pendidikan, serta pelabuhan, dengan tujuan mempermudah, mempercepat dan transparansi transaksi antar entitas dalam suatu ekosistem.

Di sisi pengelolaan likuiditas, Mandiri Smart Account dihadirkan sejalan dengan trend sentralisasi dan simplifikasi rekening berbasis virtual account, serta memberikan pengalaman pengelolaan rekening virtual secara online digital layaknya cabang bank.

Tri Nugroho, selaku Senior Vice President Transaction Banking Wholesale menjelaskan bahwa inovasi digital layanan transaction banking merupakan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung percepatan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemic melalui peningkatan kemudahan dan keluasan akses transaksi keuangan bagi seluruh pelaku bisnis nasional.

“Selain kemudahan solusi digital, stimulus program yang kami dorong adalah Dana Talangan Pebisnis. Melalui layanan ini, nasabah bisa mendapat pinjaman dalam rangka kebutuhan likuiditas jangka pendek berupa dana talangan dari Bank Mandiri hingga Rp 500 juta. Fitur ini bisa dinikmati nasabah pemilik tabungan bisnis atau giro yang telah aktif bertransaksi di Bank Mandiri minimal 1 tahun dengan proses cepat dan tanpa agunan,” tutup Tri.

Melalui berbagai solusi tersebut, Bank Mandiri terus bertekad menjadi bank penyedia layanan digital terbaik bagi seluruh Nasabah dan bagi para pelaku industri nasional pada khususnya.

News

Meski Pandemi, Industri Keuangan dan Pasar Modal Syariah Tetap Tumbuh Signifikan

October 6, 2020

MJakarta (05/10)- Pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia tetap positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari dominasi pasar saham syariah pada sisi volume, frekuensi, dan nilai transaksi. Hingga awal Oktober 2020, nilai transaksi saham-saham syariah di pasar modal Indonesia mencapai Rp3.953 miliar, setara 64,31% dari nilai total transaksi yakni Rp6.146 miliar.

Torehan tersebut menunjukkan besarnya daya tahan dan potensi perkembangan industri keuangan dan pasar modal syariah di Tanah Air. Kinerja terjaga industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia juga ditunjukkan PT Bank BRIsyariah Tbk. 

Buktinya, hingga Agustus lalu BRIsyariah berhasil mencatat kenaikan perolehan laba bersih sebesar 158,46% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp168 miliar. Pertumbuhan ini ditopang naiknya pendapatan dari penyaluran dana BRIsyariah sebesar 19,75% yoy menjadi Rp1,94 triliun.

Menurut Direktur Operasional BRIsyariah Fahmi Subandi, pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal syariah di Indonesia ke depannya bisa lebih masif lagi. Keyakinan ini muncul karena Indonesia memiliki modal besar yakni jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Potensi pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah terlihat dari masih kecilnya market share perbankan syariah dibanding bank-bank konvensional yakni sebesar 6,18% per semester I/2020. Angka ini menunjukkan bahwa pasar industri perbankan syariah baru melayani 6% dari seluruh nasabah pengguna layanan perbankan di Indonesia.

“Kita memiliki ruang tumbuh besar untuk menggarap sektor-sektor yang sekarang masih dipegang bank konvensional. Apalagi saat ini pemerintah juga semakin menunjukkan dukungannya terhadap industri keuangan syariah dengan menerbitkan beberapa regulasi baru, dan menguatkan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” ujar Fahmi dalam Workshop Perbankan Syariah bertema Memacu Literasi Keuangan Syariah Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (5/10/2020).

Salah satu cara yang bisa ditempuh perbankan syariah untuk mewujudkan potensi tersebut adalah memberanikan diri untuk melantai di pasar modal syariah. Keberadaan perbankan syariah di lantai bursa dapat menjadi solusi untuk memperbesar struktur permodalan dan pendanaan, yang berujung pada meningkatnya kinerja perusahaan ke depannya.

Contoh kesuksesan bank syariah yang melantai di bursa bisa dilihat dari pengalaman BRIsyariah. Sejak melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Pasar Modal Syariah 2018, BRIsyariah selalu menorehkan kinerja positif dan pertumbuhan di atas rata-rata.

Pertumbuhan nilai aset, pembiayaan, kecukupan modal (Capital Adequacy Rasio/CAR) hingga pendanaan murah (CASA) BRIsyariah sejak 2018 selalu di atas raihan sebelum bank ini melantai di bursa. Kenaikan berkesinambungan ini juga tetap terjadi selama pandemi Covid-19.

“Nilai aset kami sebelum IPO tumbuh rata-rata 14% dalam kurun 3 tahun ke belakang. Pasca IPO nilai pertumbuhannya 16% lebih. Pembiayaan yang sebelumnya tumbuh rata-rata satu digit sekarang bisa dua digit secara tahunan. Komposisi dana murah kami juga tumbuh dari sebelumnya 30% sekarang menjadi 50% lebih. Ini bermanfaat karena peningkatan CASA menandakan efisiensi yang tumbuh dari penurunan biaya dana,” ujar Fahmi.

Fahmi lantas mengajak seluruh pelaku industri keuangan syariah—khususnya perbankan—untuk segera mengikuti jejak BRIsyariah melantai di bursa. Diferensiasi sumber pendanaan dengan memanfaatkan keberadaan pasar modal syariah menjadi hal penting yang harus dilakukan, agar perbaikan tata kelola bisa lebih baik lagi dilakukan perbankan syariah.

“Dengan masuk bursa memberi pengalaman kami untuk memperbaiki struktur permodalan. Ada juga tantangan lain yang akhirnya harus kami ikuti dan kembangkan, seperti misal tuntutan governance perusahaan meningkat, dan kami harus bisa sajikan value kami dengan baik ke publik,” ujarnya.

Potensi Besar Pasar Modal Syariah 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi menyebut korporasi dan investor tak perlu ragu bertransaksi di pasar modal syariah karena pengaturan dan fatwa terkait pelaku, produk, dan ekosistem sesuai prinsip syariat Islam sudah banyak tersedia saat ini.

Hasan menyebut, BEI adalah satu-satunya bursa efek di dunia yang sudah memastikan proses end-to-end pasar modal memenuhi prinsip-prinsip syariah. Buktinya, BEI sudah memisahkan proses pembukaan rekening nasabah pasar modal syariah dengan menyediakan Shariah Online Trading System (SOTS). Fatwa-fatwa untuk transaksi hingga penyimpanan efek juga sudah tersedia. Kemudian, rekening dana investor syariah bisa dibuka terpisah melalui perbankan syariah. 

Pengembangan pasar modal syariah menjadi salah satu fokus BEI dalam bergerak hingga 5 tahun ke depan. Untuk itu, BEI giat melakukan iterasi dan inklusi pasar modal syariah; pengembangan efek dan instrumen syariah; pengembangan Infrastruktur pasar modal syariah; penguatan sinergi dengan para stakeholder; serta pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan investasi syariah.

Literasi demi meningkatkan inklusivitas pasar modal syariah tetap dilakukan BEI meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Caranya, edukasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan digital melalui berbagai media sosial.

“Kami juga aktif bersinergi dan kerjasama dengan sejumlah komunitas. Kemudian sampai kini BEI sudah melampaui capaian tahun lalu untuk edukasi online pasar modal syariah. Kami sudah selenggarakan 261 kegiatan yang diikuti 73.252 peserta hingga September 2020,” ujar Hasan.

Sejauh ini edukasi yang dilakukan BEI telah menunjukkan hasil. Salah satu buktinya yakni adanya dominasi jumlah saham syariah yang dicatat perdana di lantai bursa dibanding total listing sepanjang 2020. Hingga September, sebanyak 76% saham yang baru dicatat di lantai bursa merupakan saham syariah. Jumlahnya mencapai 35 dari 46 saham.

Jumlah produk saham syariah saat ini pun mendominasi pasar modal. Dari 709 saham yang terdaftar di BEI per 2 Oktober lalu, 63,6% atau 451 saham merupakan produk syariah. Kapitalisasi ratusan saham syariah ini telah mencapai Rp2.962 triliun, atau setara 51,69% dari total kapitalisasi seluruh saham yang mencapai Rp5.730 triliun. Sementara itu, sudah ada 7.316 juta saham syariah yang ditransaksikan, setara 77,2% dibanding seluruh transaksi di lantai bursa. Frekuensinya mencapai 446.527 kali, atau 71,88% dibanding seluruh transaksi IHSG.

Kinerja positif pasar saham syariah juga terlihat dari pertumbuhan signifikan dana kelolaan pada reksa dana syariah selama pandemi COVID-19. Menurut data OJK, hingga Agustus lalu Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah tumbuh 29,7 persen yoy menjadi Rp69,7 triliun. Pada saat yang sama, NAB reksa dana konvensional turun 7,6 persen yoy menjadi Rp451,1 triliun.

“Investor syariah dari tahun ke tahun konsisten terus meningkat, pertumbuhannya mencapai 537% sejak lima tahun lalu. Saat ini ada 78.199 investor saham syariah di Indonesia. Rata-rata investor saham syariah tumbuh 78% per tahun. Pangsanya juga terus meningkat, per Agustus lalu rasio investor syariah terhadap total investor mencapai 5,9%,” ujarnya.

Menurut Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat, penetrasi industri keuangan dan pasar modal syariah ke depannya sangat berpotensi tumbuh lebih besar. Industri ini dianggap bisa menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen-Z, sebagai sarana penempatan dana investasi.

Budi mengingatkan agar generasi muda harus sejak dini mulai menyisihkan pendapatannya agar diinvestasikan di instrumen yang tepat dan aman. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada kesulitan yang dihadapi para milenial di masa tua kelak.

“Kita harus menata diri, mulai dari memetakan apakah sektor kita bekerja sekarang termasuk tangguh atau rapuh? Setelah itu baru coba memanfaatkan pasar modal untuk membiayai masa depan, atau istilahnya ‘pay yourself first’, yakni dengan membuat alokasi investasi lebih dulu daripada konsumsi,” ujar Budi.

Budi berkata, masa pandemi saat ini harus bisa dimanfaatkan oleh calon investor agar semakin mahir mengelola keuangannya. Untuk pengembangan industri keuangan syariah, ia menyarankan agar ke depannya seluruh pemangku kepentingan mulai serius melakukan edukasi ke masyarakat melalui rumah-rumah ibadah atau melibatkan para pemuka agama.

“Edukasi harus lebih efektif mengena, contohnya bagaimana BEI, OJK dan BRIsyariah setiap Jumat menyampaikan bahwa uang sumbangan masjid bisa diinvestasikan di sukuk misalnya. Jadi orang akan tahu dan melihat manfaat industri keuangan syariah. Soalnya sampai saat ini masih banyak ustaz belum paham soal keuangan syariah, padahal ustaz itu banyak ditanya oleh umat,” kata Budi.

News

Pemerintah Optimistis Target Realisasi PEN Capai 100% Pada Desember 2020

September 30, 2020

JAKARTA – Pemerintah optimistis realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tercapai 100% pada akhir tahun ini. Per akhir September 2020 ini atau akhir Kuartal III/2020, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi KPCPEN (Satgas PEN) telah merealisasikan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional melebihi target Rp100 triliun, serta terus mendorong akselerasi penyerapan mencapai 100% pada Desember 2020, untuk menjaga pergerakan dan ketahanan ekonomi di masyarakat dan mendukung pergerakan angka pertumbuhan ekonomi nasional semakin membaik.

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menyebut akhir kuartal III realisasi program PEN secara kumulatif, mencakup pemulihan ekonomi dan kesehatan sudah berhasil terealisasi Rp304,6 triliun atau 43,8% dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun. “Sejak KPCPEN dibentuk 20 Juli 2020, secara kumulatif sudah direalisasikan Rp255,22 triliun untuk 4 sektor. Secara mingguan, bisa kita lihat realisasinya makin lama makin cepat,” jelas Budi dalam jumpa pers Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/9/2020).

4 sektor yang dimaksud adalah sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D), serta pembiayaan korporasi. Dalam 4 sektor itu Satgas PEN sudah menyalurkan pertambahan mingguan per klaster PEN sebesar Rp 137,89 triliun. Sedangkan sektor pembiayaan korporasi akan mulai direalisasikan pada awal Oktober 2020 atau kuartal IV. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal tersebut. “Sampai akhir tahun kami optimis seluruh anggaran bisa terserap, sehingga bisa memberikan daya ungkit yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat,” jelas Budi Gunadi Sadikin.

Secara spesifik ia menjelaskan pada kelompok pertama atau sektor perlindungan sosial ada Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasikan Rp36,3 triliun atau realisasinya 97,1% dari Pagu Rp37,4 triliun dengan 10 juta keluarga penerima manfaat atau 40 juta rakyat kategori miskin. Lainnya, Program Kartu Sembako dengan pagu Rp 43,6 triliun sudah terealisasikan Rp31,9 triliun atau realisasinya 73,2% kepada 19,4 juta penerima manfaat.

“Jika 1 keluarga terdiri dari 4 orang, ada sekitar 80 juta rakyat yang hidup di taraf ekonomi paling bawah sudah tersentuh oleh program pemerintah ini,” masih kata Budi. Program bantuan sosial (bansos) tunai Non-Jabodetabek telah direalisasikan sebesar Rp24,8 triliun dan diterima 9,2 juta penerima. Ditambah Jabodetabek pagu keseluruhannya menjadi Rp39,2 triliun dengan realisasi keseluruhan 74,6% dan penerima manfaat menjadi 10,9 juta.

Pada program Kartu Pra-kerja sudah direalisasikan Rp19,46 triliun untuk menjangkau 5,48 juta penerima manfaat. Sedangkan Program Subsidi Upah/Gaji sebesar Rp 14 triliun telah direalisasikan dan akan terus berjalan hingga akhir tahun yang diberikan pada 11,65 juta pekerja yang berpenghasilan dibawah Rp5 juta. Program lainnya seperti BLT Dana Desa dan diskon listrik terus berjalan.

Pada sektor UMKM yang berperan besar pada pengembangan ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sudah direalisasikan program penempatan dana sebesar Rp 59 triliun untuk sumber dana penyaluran kredit UMKM di Indonesia. Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif, berhasil direalisasikan Rp16 triliun kepada 6,6 juta penerima manfaat dalam bentuk hibah, menjadi modal awal bagi pengusaha mikro untuk bisa menggulirkan usahanya. Satgas PEN juga telah menyalurkan program subsidi bunga kredit mikro kepada 7,67 juta debitur UMKM.

Pada sektor Kementerian/Lembaga yang mengkhususkan pada program padat karya, sudah direalisasikan Rp12,76 triliun kepada sekitar 1,97 juta tenaga kerja.

“Terimakasih dukungannya selama ini, saya berharap Rp130 triliun lebih yang kita realisasikan dalam kuartal ketiga ini bisa bermanfaat maksimal untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga. Mudah-mudahan lebih baik dibandingkan negatif lima persen di kuartal kedua,” ia mengapresiasi semua pihak.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, “Terjadi percepatan penyerapan anggaran yang sangat signifikan untuk program pemulihan ekonomi nasional, tren realisasi positif terlihat, jika Juni ke Juli PEN terealisasi Rp2-3,05 triliun, Juli ke Agustus Rp63,93 triliun maka Agustus ke September realisasi mencapai Rp93,02 triliun”.

Realisasi sektor kesehatan sudah mencapai 24,9% atau Rp21,79 triliun dari Pagu Rp87,55 triliun. “Kita tetap memastikan pagu ini akan terserap dan cukup tersedia bahkan untuk penanganan dan pengadaan vaksin, kita menyiapkan anggaran untuk itu,” jelasnya. Pengadaan vaksin, tidak sekedar membeli tetapi juga melakukan vaksinasi ke seluruh Indonesia. Sehingga ini akan menjadi tanggung jawab lintas sektoral. Sedangkan sektor insentif usaha, realisasinya mencapai 22,9% atau Rp27,61 triliun dari Pagu Rp120,61 triliun.

Pemerintah terus memastikan pemulihan ekonomi. Pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi berkontraksi minus 5,3%. Namun sudah ada proses pemulihan ekonomi dan terus menguat pada Agustus dan diharapkan terus menguat pada September ini agar kontraksinya lebih kecil. Kontraksi ekonomi Indonesia secara grafiknya lebih baik dari negara-negara lain di dunia.

Indeks Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia meningkat ke level 50,8, sebelumnya di bulan Juli itu 46,9, menunjukkan dunia usaha sudah mulai melakukan ekspansi. Indeks lainnya seperti indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan retail, penjualan mobil, konsumsi listrik sudah terlihat membaik. “Ini semua sangat tergantung pada pemulihan kesehatan dan penanganan Covid-19. Kita tetap melakukan pemantauan perekonomian dan melewati fase ini dengan baik meskipun tantangan ketidakpastian tetap ada. Kita terus memperbaiki penanganan Covid-19 dan dukungan anggaran pemerintah kepada perekonomian,” Kata Suahasil.

News

Bank Mandiri Segera Salurkan Dana PEN Tahap Kedua

September 28, 2020

JAKARTA: Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menerima penempatan dana tahap kedua dengan nilai total sebesar Rp17,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Bank Mandiri menerima Rp5 triliun.

“Penempatan uang negara untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional di Himbara ini diperpanjang dan Mandiri mendapat tambahan Rp5 triliun, sehingga total dana program PEN yang ditempatkan di Bank Mandiri total menjadi Rp15 triliun. Untuk itu, kami segera menyalurkannya dalam upaya untuk mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN),” kata Plt. Direktur Utama Bank Mandiri Tbk, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/9), di Jakarta.

Hery menambahkan bahwa hingga 25 September 2020, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit program PEN sebesar Rp 39,04 triliun. “Yang terpenting dari penempatan dana pemerintah ini adalah bahwa dana program PEN merupakan salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian. Kita semua harus mendukung program pemulihan ini agar ekonomi bergerak kembali,” ujar Hery.

Pertumbuhan kredit, jelasnya, memang masih terbatas, karena permintaan domestik belum cukup kuat. Permintaan konsumsi belum membaik ke posisi sebelum pandemi. Akibatnya, kinerja korporasi dan segmen usaha lainnya masih dalam tekanan. Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional, misalnya, hingga Agustus 2020 tercatat naik 11,64% secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan ini merupakan lonjakan yang cukup besar.

Sebaliknya data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2020 tumbuh 1,4% (yoy). Angka pertumbuhannya melambat dibandingkan penyaluran kredit pada Juli yang tumbuh 1,53% (yoy).

Hingga 25 September 2020, Bank Mandiri telah menyalurkan dana PEN ke pelaku UMKM hingga mencapai 124.958 debitur senilai Rp 18,79 triliun.

Penyaluran program PEN Bank Mandiri, lanjut Hery, dilakukan ke berbagai sektor antara lain sektor pendukung industri Pertanian, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), Jasa, Perdagangan dan sektor lainnya yang terdampak Covid-19 termasuk sektor padat karya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hery mengungkapkan penyerapan permodalan untuk UMKM diperlukan guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional seperti saat ini.

Tahap Kedua
Sebelumnya pemerintah merencanakan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada akhir bulan bulan ini. Ini merupakan tahap kedua setelah pada 25 Juni lalu, dana sebesar Rp30 triliun telah diberikan kepada HIMBARA.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso mengatakan, pada akhir September ini besaran bunga penempatan dana pemerintah di Himbara sebesar 2,8%, lebih rendah dari gelombang pertama yang mencapai 3,42%.

Hal tersebut tercantum dalam ketentuan PMK 104/2020 mengatur penempatan dana pemerintah di perbankan akan dilaksanakan selama tiga bulan. Sementara, anggarannya hanya boleh disalurkan di tahun ini sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2020 yang merupakan payung hukum program PEN. Dengan demikian, jika estimasti tanggal 25 September 2020 dilaksakan gelombang kedua, maka pada 25 Desember 2020 nanti, perbankan yang mendapatkan penempatan dana dari pemerintah, musti mengembalikan pinjaman beserta dengan bunganya.

Adapun anggaran yang tersisa dari pagu program PEN sebesar Rp 37,28 triliun, dari total pagu anggaran program penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp 78,78 triliun. Sebagian sudah disalurkan pada tahap pertama yakni Himbara Rp 30 triliun dan BPD Rp 11,5 triliun.

News

Perketat Protokol Kesehatan, Pegadaian Peroleh Label SIBV Safe Guard

September 24, 2020

Jakarta, 23 September 2020 — PT Pegadaian (Persero) memperolah label SIBV Safe Guard, sebuah label yang mengacu pada praktik global yang telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan disesuaikan dengan Kementerian Kesehatan. Pelabelan tersebut juga disesuaikan dengan standar pada industri serta peraturan yang berlaku. Perolehan label ini menandakan bahwa Pegadaian merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang siap bekerja dalam era tatanan baru dengan kondisi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang layak bagi karyawan dan nasabah.


Label SIBV Safe Guard diterima langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pegadaian Edi Isdwiarto dan diserahkan oleh Direktur Komersial 1 PT Surveyor Indonesia (Persero) Tri Widodo dan Direktur PT Bureau Veritas Indonesia Didie Tedjosumirat.


“Selamat kepada PT Pegadaian (Persero) atas diperolehnya Attestation Label berupa Safeguard Label SIBV sebagai pengakuan terhadap penerapan Protokol Covid-19 di lingkungan PT Pegadaian (Persero) yang telah diimplementasikan secara konsisten. Audit ini sejalan dengan upaya pemerintah membantu mencegah penyebaran rantai covid 19 di Indonesia dan utamanya untuk lingkungan PT Pegadaian (Persero) sehingga dapat memberikan rasa aman terhadap semua stakeholders,” ujar Tri Widodo.


Hal serupa disampaikan oleh Edi Isdwiarto yang menyampaikan bahwa Label SIBV Safe Guard ini merupakan komitmen Pegadaian untuk terus berupaya menjadikan Pegadaian sebagai institusi keuangan yang aman dan nyaman bukan hanya bagi karyawan, tetapi juga nasabah. “ Kami berharap dapat terus menggerakan perekonomian nasional dengan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan,” ujar Edi, Jakarta, Rabu (23/09/2020).

Edi menjelaskan Pegadaian juga tetap konsisten dalam menjaga keberlanjutan implementasi protokoler kesehatan, bagi karyawan dan nasabah yang datang ke outlet-outlet perseroan.


Untuk menunjang hal tesebut, perseroan menerapkan tiga fase yaitu fase transisi, dimana terus membiasakan diri dengan mendisiplinkan perilaku kesehatan dan kelengkapan tatanan baru sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan bisnis sehari-hari. Kemudian fase reform yang memberlakukan perilaku hidup sehat yang sudah menjadi kebiasaan baru karyawan dan siap produktif dengan cara baru. Sedangkan pada tahap fase stabilisasi, Pegadaian telah mempersiapkan take-off menuju ‘agile organization’.


“Fase-fase ini kami jalankan sejak Juni hingga Desember 2020 nanti. Dengan adanya label SIBV Safe Guard ini, maka bisnis Pegadaian telah terbukti sertifikasi keamanannya untuk karyawan maupun nasabah sendiri,” ujar Edi.


Berbagai langkah antisipasi juga telah dilakukan perseroan demi memutus rantai penyebaran Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan secara rutin, penyediaan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh sebelum masuk kantor, pengaturan jaga jarak, penerapan mekanisme bekerja dari rumah atau work from home (WFH), serta rapid dan swab test secara berkala bagi seluruh karyawan Pegadaian.

News

Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Anggota Dewan Komisioner LPS

September 23, 2020

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rabu, 23 September 2020 di Istana Negara, Jakarta.

Para calon anggota Dewan Komisioner LPS yang mengucapkan sumpah di hadapan Presiden tersebut ialah:

  1. Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai anggota Dewan Komisioner merangkap Ketua Dewan Komisioner LPS;
  2. Didik Madiyono, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS;
  3. Luky Alfirman, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS; dan
  4. Destry Damayanti, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS.

Keempatnya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama dalam acara tersebut.

Untuk diketahui, acara pengucapan sumpah tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di mana para calon anggota Dewan Komisioner LPS dan para tamu undangan terbatas yang hadir terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai protokol yang berlaku.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

News

3 Pemikiran Presiden Jokowi di Pidato Sidang Umum PBB

September 23, 2020

Presiden Joko Widodo menyerukan tiga pemikiran dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pidato tersebut disampaikan secara virtual seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 23 September 2020.

Pertama, Presiden Joko Widodo menyerukan agar PBB senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. Menurutnya, PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralisme itu menghasilkan, termasuk pada saat terjadinya krisis.

“PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif, sejalan dengan tantangan zaman,” kata Presiden

“PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan,” imbuhnya.

Kedua, Presiden Joko Widodo mendorong agar kepemimpinan global kolektif harus diperkuat. Dalam hubungan antarnegara dan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Namun, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia.

“Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh collective global leadership. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik,” ujarnya.

Ketiga, Presiden Joko Widodo mendorong agar kerja sama dalam penanganan Covid-19 diperkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Menurutnya, vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi.

“Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Untuk jangka yang lebih panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia,” paparnya.

Dari sisi ekonomi, Presiden Joko Widodo memandang bahwa reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan global supply chain yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia.

“Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika kita semua bekerja sama, bekerja sama, dan bekerja sama. Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama,” tandasnya.

News

Pidato di Sidang Umum PBB, Jokowi: No One Is Safe Until Everyone Is

September 23, 2020

Pada 75 tahun yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk agar perang dunia II tidak terulang kembali dan agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. Perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran, dan tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan peran PBB saat ini. Pidato tersebut disampaikan secara virtual seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 23 September 2020.

“Di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita akan sama. Belum,” kata Presiden, Rabu (23/9).

Menurut Presiden Jokowi, saat ini konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

“Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi Covid-19. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam,” paparnya.

Presiden Jokowi memandang bahwa seharusnya semua negara bersatu padu dan selalu menggunakan pendekatan win-win pola hubungan antarnegara yang saling menguntungkan. Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi.

“Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is,” ungkapnya.

“Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera semakin sulit diwujudkan,” imbuhnya.

Dukungan Bagi Palestina

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia bertekad untuk terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Menurutnya, Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi.

“Secara konsisten, komitmen ini terus dijalani Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia spirit yang menguntungkan semua pihak, tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind,” tegasnya.

Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, saat Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung. Hingga kini, prinsip Dasa Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

“Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina, untuk mendapatkan hak-haknya,” ungkapnya.

Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama negara ASEAN akan terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

“Spirit kerja sama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik, melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” tandasnya.