News

Jakarta, 7 Januari 2021 – Kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk., bisa menjadi penggerak utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi ini besar kemungkinan terwujud karena Bank Syariah Indonesia akan meneruskan ekosistem halal yang sudah dirintis bank-bank pendahulunya.
Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo Soedigno menegaskan, dengan jaringan dan produk yang lengkap Bank Syariah Indonesia dapat memperkuat kapasitas industri keuangan syariah untuk melayani masyarakat. Kehadirannya pun dipercaya membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan industri keuangan syariah ke depannya.
“Bank Syariah Indonesia mempunyai customer base yang besar, produk lengkap dan jaringan yang luas. Saya berharap BSI dapat menjadi prime mover dalam pengembangan ekosistem ekonomi & keuangan syariah dengan meningkatkan pengembangan ekosistem halal yang sudah dirintis oleh bank-bank eksisting sebelum merger, memperkuat kapabilitas dan eksposur pembiayaan wholesale baik di dalam dan luar negeri, melayani segmen UMKM dengan skema value chain, serta meningkatkan kapabilitas IT dan SDM, tutur Ventje.
Rencananya, Bank Syariah Indonesia efektif beroperasi pada 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia lahir dari proses merger yang melibatkan PT Bank BRIsyariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Saat ini, proses penggabungan usaha ketiga bank syariah milik negara ini masih berlangsung.
Ventje mengungkapkan, Bank Syariah Indonesia harus memiliki manajemen yang kuat agar bank hasil penggabungan ini dapat segera berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Keberadaan manajemen kuat bisa memastikan terjaganya kualitas pelayanan terhadap nasabah eksisting pun baru.
“Untuk dapat segera take-off, BSI harus memiliki Project Management yang kuat, menjaga service level kepada nasabah eksisting, secara paralel melakukan konsolidasi sistem SDM maupun governance, serta membangun iklim inovasi untuk dapat terus kompetitif, efisien dan sustainable, ujarnya.
Pada acara Sharia Business & Academic Sinergy, Selasa (29/12), Wakil Presiden Indonesia Maruf Amin menyebut kehadiran Bank Syariah Indonesia adalah salah satu cara pemerintah memperkuat kelembagaan industri keuangan syariah. Bank hasil merger ini juga bisa meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global.
Maruf Amin berkata, industri keuangan syariah di Indonesia memiliki prospek menjanjikan untuk berkembang. Apalagi, sepanjang 2020 pertumbuhan aset industri perbankan syariah tercatat tumbuh lebih tinggi dibanding perbankan konvensional. Hal ini membuktikan tingginya tingkat resiliensi perbankan syariah.
Dengan adanya Bank Syariah Indonesia ini diharapkan Indonesia dapat menjadi pemain keuangan syariah yang diperhitungkan baik ditingkat lokal maupun global. Kita juga ingin memanfaatkan potensi dana sosial yang besar seperti zakat dan wakaf bila segala infrastruktur pendukungnya telah siap. Pengelolaan dana wakaf tunai ini memerlukan SDM yang ahli dalam bidang manajemen, investasi syariah, agar dana dapat dikembangkan secara tepat dan mengutip prinsip-prinsip syariah, ujar Maruf Amin.
Berdasarkan laporan The State of The Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2020/2021, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam Global Islamic Indicator. Posisi ini naik dari peringkat 5 pada 2019, dan peringkat ke-10 pada 2018.
Indonesia juga menduduki peringkat ke-2 dalam laporan Islamic Financial Development Indicator 2020, naik dari peringkat ke-4 pada 2019. Kita harus terus mendorong ekonomi dan keuangan syariah agar mencapai potensinya secara domestik dan dapat menjadi pemain global, ujar Maruf.

Jakarta, 4 Januari 2021 – Upaya sistemik harus dilakukan untuk mendorong perbaikan kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun ini. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membangun ekosistem terintegrasi untuk mengurus dan memberdayakan UMKM.
Pembentukan ekosistem terpadu harus dilakukan, karena selama ini pemberdayaan UMKM terkesan masih dilakukan parsial oleh banyak lembaga. Melalui integrasi pemberdayaan, diharapkan tercipta pusat data terpadu mengenai UMKM yang bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini.
Suka atau tidak, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Jika tulang punggung ini dibiarkan rapuh, fundamental perekonomian juga rentan. Karenanya harus ada upaya sistemik dengan membangun ekosistem terintegrasi dalam mengurus UMKM, ujar Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati.
Niat membangun sistem pemberdayaan UMKM yang terintegrasi sebenarnya telah dimiliki pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2019 pernah mengutarakan keinginannya agar tercipta suatu holding untuk pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya saing.
Pada 2020 lalu, wacana pembentukan holding untuk pemberdayaan UMKM kembali mencuat. Menteri BUMN Erick Thohir berkali-kali menyebut, dalam waktu dekat akan ada pembentukan holding pemberdayaan UMKM yang melibatkan sejumlah BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Menurut Enny, konsolidasi BUMN untuk pemberdayaan UMKM merupakan hal baik dan bisa efektif mendorong penyelamatan UMKM pasca krisis akibat pandemi Covid-19. Integrasi BRI, PNM, dan Pegadaian juga dinilai bisa meningkatkan efisiensi ketiga perusahaan pelat merah tersebut.
Selama ini BRI hanya mampu menjangkau usaha-usaha yang bankable, padahal mayoritas usaha mikro dan ultra mikro adalah unbankable. Segmen tersebut selama ini lebih banyak digarap Pegadaian dan PNM, tetapi sumber pendanaan kedua perusahaan ini terbatas dan menyebabkan pembiayaan nasabah mikro dan ultra mikro justru harus membayar bunga yang tinggi. Jika kelemahan dan kelebihan tiga BUMN tersebut dikonsolidasikan, maka berpeluang terjadinya sinergi dan integrasi untuk meningkatkan efisiensi, ujarnya.
Enny juga mengungkapkan, ke depannya pemerintah harus segera menyediakan pusat data untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Selama ini, banyak program pemerintah dinilai tidak bisa efektif berjalan karena terhambat persoalan data UMK dan Ultra Mikro yang masih terfragmentasi.
Data usaha mikro dan ultra mikro masih sangat fragmented. Hal ini menyulitkan Pemerintah untuk menyalurkan anggaran PEN. Jika ada pendataan satu pintu, tentu akan lebih memudahkan pemerintah membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi, ujarnya.
Pada pertengahan Desember 2020, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyebut bahwa langkah pemerintah mengonsolidasikan BRI, PNM, dan Pegadaian salah satunya untuk membuat pendataan terpadu UMKM dan Ultra Mikro. Pendataan terpadu bisa menjadi jalan masuk untuk meningkatkan kelas pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil di Indonesia.
Jadi kita kelihatan, yang tadinya enggak bankable, sekarang pinjamannya Rp2 juta sampai Rp10 juta, nanti kalau pinjamannya Rp20 juta sampai Rp30 juta itu dibantu Pegadaian. Kalau [pinjaman] di atas Rp50 juta BRI masuk, tutupnya.

Jakarta, 30 Desember 2020 – Kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk., diyakini bisa mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat di daerah agar lebih mengenal dan menggunakan layanan keuangan syariah. Dengan pemanfaatan teknologi warisan tiga bank syariah yang merger, Bank Syariah Indonesia akan menjadi katalis pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berkata, selama ini daya saing dan ragam produk keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Karena itu, akses serta pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah masih terbatas. Kehadiran Bank Syariah Indonesia dipercaya bisa mengikis masalah tersebut, dan berujung pada terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat.
Potensi untuk tumbuh itu ada di daerah, UMKM dan Mikro, dan ini semua umat muslim. Ini ruang untuk tumbuh besar, sehingga kita harus memiliki lembaga keuangan dan perbankan yang bisa mengakses ke daerah dengan teknologi. Kami menyambut baik rencana pemerintah lewat penggabungan Bank BUMN. Ini akan menjadi katalis perkembangan syariah di Indonesia, ujar Wimboh di acara Sharia Business & Academic Sinergy, Selasa (29/12).
Menurutnya, selama ini masyarakat kesulitan mendapat produk dan jasa keuangan syariah karena masalah jarak dan akses. Kehadiran Bank Syariah Indonesia yang bermodal besar bisa meniadakan masalah ini ke depannya.
Wimboh menegaskan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus menjawab kondisi rendahnya literasi syariah nasional. Saat ini, indeks literasi syariah nasional masih berada di angka 8,93 persen, jauh di bawah tingkat literasi masyarakat atas keuangan konvensional yakni 37,72 persen.
“Karena itu kita harapkan ke depan (Bank Syariah Indonesia) bisa akses ke segmen mikro dan UKM di daerah dengan cepat dibantu teknologi. Poin kedua, masyarakat kita adalah masyarakat illiterate. Literasi (syariah) hanya 8,93 persen, sangat rendah dibanding konvensional 37,72 persen. Ini tantangan kita. Kalau tidak, maka mereka tidak paham aksesnya, penggunaan teknologinya, mengenali risiko tidak bisa. Kami sambut baik literasi ini sangat penting terutama di daerah, paparnya.
Menurut Wimboh, saat ini momentum kebangkitan ekonomi Islam dan keuangan syariah tengah terjadi. Untuk memanfaatkan momentum tersebut, kolaborasi dan sinergi harus dilakukan berbagai pihak.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ketahanan perbankan syariah selama dan pasca-krisis terbukti lebih baik dibanding bank konvensional. Hal ini terbukti dari tingginya pertumbuhan aset, penghimpunan dana pihak ketiga, serta penyaluran pembiayaan perbankan syariah per September 2020 yang melampaui capaian industri perbankan konvensional.
Industri terutama perbankan syariah memang memiliki posisi yang cukup stabil dan memiliki loyalitas dari keseluruhan ekosistemnya. Kinerja ini perlu menjadi jembatan dan modal awal bagi kita untuk kembangkan ekosistem keuangan syariah berkualitas baik. Resiliensi keuangan syariah juga dapat dilihat dari angka CAR atau rasio kecukupan modal dan NPF yang cenderung stabil. Untuk CAR 23,5 persen dan NPF 3,31 persen, ujar Sri Mulyani.
Direktur Utama Bank Syariah Indonesia sekaligus Ketua Project Management Office (PMO) Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi menjelaskan, segmen UMKM akan menjadi prioritas kerja bank hasil merger pasca efektif berdiri nanti.
Dukungan Bank Syariah Indonesia bagi pelaku UMKM akan terwujud dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjangkau dan mudah untuk mereka. Selain itu, Bank Syariah Indonesia akan menghadirkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, agar mereka bisa lebih berkembang dan meningkat kesejahteraannya.
Bank Syariah Indonesia diproyeksikan menyalurkan pembiayaan untuk UMKM minimal 23 persen dari total portofolio pada Desember 2021. Setelah itu, porsi pembiayaan dan pelayanan bagi UMKM akan terus ditingkatkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
“Bank Syariah Indonesia akan menjadi bagian ekosistem dan sinergi pemberdayaan pelaku usaha UMKM, mulai dari fase pemberdayaan hingga penyaluran KUR Syariah. Dukungan bagi UMKM tidak akan berkurang, justru hendak ditambah dan diperkuat, ujar Hery.
Bank Syariah Indonesia akan efektif beroperasi pada 1 Februari 2021. Bank ini digadang memiliki aset total Rp214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun. Jumlah tersebut menempatkan bank hasil merger masuk daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan TOP 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar.

Jakarta – Ada setidaknya 10 hal yang harus dilakukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. pasca efektif beroperasi pada 1 Februari 2021 nanti. Kesepuluh saran ini diberikan agar entitas hasil merger tiga bank syariah milik Himbara ini bisa segera bergerak secara tepat demi mewujudkan visi, misi, dan membawa kemaslahatan bagi umat.
Peneliti Ekonomi Syariah dari INDEF Fauziah Rizki Yuniarti berkata, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih pemimpin atau Chief Executive Officer (CEO) yang tepat. Hal ini dibutuhkan untuk mengawal proses pasca-merger yang krusial.
“Kedua, melakukan transformasi dan investasi yang masif di IT infrastructure untuk bisa transformasi (digitalisasi) model bisnis dan layanan sehingga bisa dengan serius masuk ke digital banking, tidak tertinggal dengan bank-bank lain,” ujar Fauziah.
Ketiga, Bank Syariah Indonesia diminta fokus pada tujuan awal pendirian untuk meningkatkan daya saing dan market share keuangan syariah. Selanjutnya, bank ini harus bisa mengembangkan produk syariah—termasuk manajemen risiko—atas produk berakad mudharabah/musharakah sehingga porsi pembiayaan lebih merata dan tidak didominasi pembiayaan murabahah.
Kelima, Fauziah menyarankan entitas baru ini mengembangkan produk pembiayaan ke UMKM yang lebih tepat, sehingga mampu meningkatkan porsi pembiayaan untuk segmen ini. Pengembangan diharapkan membuat Bank Syariah Indonesia tidak sekedar berupaya memenuhi persyaratan minimal alokasi pembiayaan 20 persen untuk UMKM seperti telah diatur Bank Indonesia.
“Bank ini juga harus bisa menyusun materi pemasaran yang baru yakni tidak fokus menjual agama, tapi lebih menonjolkan nilai-nilai universal sehingga bisa diterima oleh masyakarat yang lebih luas, seperti nilai ESG (environment/lingkungan, social, and governance/tata kelola), nilai keadilan, nilai etika, nilai moral, dan nilai berkelanjutan (sustainability),” tuturnya.
Ketujuh, Bank Syariah Indonesia diminta bisa mengembangkan bisnis model baru yang mampu memaksimalkan pemanfaatan dana sosial Islam (ZISWAF) yang memiliki potensi besar. Kedelapan, bank ini disarankan mampu bersinergi dalam menggabungkan berbagai competitive advantage yang dimiliki bank-bank anggota merger yakni PT Bank Syariah Mandiri di sektor korporasi, PT Bank BNI Syariah pada sektor ritel, dan PT Bank BRISyariah Tbk. di sektor UMKM.
Kesembilan, penambahan modal harus segera dilakukan agar Bank Syariah Indonesia bisa lekas menjadi bagian Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV dan memperluas kesempatan mendapat dana murah. Terakhir, bank ini disarankan menyusun strategi yang tepat dalam penyaluran pembiayaan ke sektor riil, khususnya selama dan pasca pandemi.
“Pengaturan portfolio pembiayaan yang tepat penting agar tingkat NPF bisa terjaga di batas aman regulator (5 persen) dan profitabilitas meningkat,” ujarnya.
Menurut Fauziah, saat ini komposisi direksi Bank Syariah Indonesia yang sudah ditetapkan dalam RUPSLB BRI Syariah masuk taraf wajar. Jumlah direksi yang mencapai 10 posisi disebutnya sesuai kebutuhan perusahaan.
Bank Syariah Indonesia diperkirakan memiliki total aset hingga Rp227,91 triliun saat efektif beroperasi nanti. Jumlah modal bank ini juga terhitung besar, mencapai Rp21 triliun dengan portofolio pembiayaan Rp151,8 triliun dan penghimpunan dana Rp199,57 triliun berdasarkan data tiga bank anggota merger per September 2020.
“Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat dilihat bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki kondisi kesehatan keuangan sangat bagus untuk memulai perjalanan besar, memulai sejarah perbankan syariah baru yang bisa tumbuh dengan pesat. BSI memiliki amunisi yang kuat (secara keuangan) untuk menghadapi segala tantangannya nanti pasca merger yang pastinya tidak mudah,” ujarnya.
Rektor Institut Tazkia Murniati Mukhlisin sempat berkata, kehadiran bank syariah hasil merger akan memperkaya pilihan produk dan jasa keuangan syariah bagi masyarakat. Pelayanan dan produk yang seusai syariat Islam disebutnya bisa semakin menarik perhatian masyarakat agar menggunakan jasa perbankan syariah.
“Hal ini akan terwujud jika segenap manajemen dan pekerja mempunyai komitmen untuk mewujudkan semuanya itu,” ujar Murniati.
Pengamat perbankan syariah ini berkata, kolaborasi antarpihak dibutuhkan untuk menggenjot literasi dan inklusi keuangan syariah. Nantinya, bank syariah hasil merger bisa menjalankan perannya sebagai penyedia jasa layanan keuangan yang sesuai syariat Islam. Peran besar bank syariah hasil merger juga harus ditopang pihak-pihak lain.
Menurut Murniati, model literasi ekonomi dan keuangan syariah bisa dilakukan salah satunya dengan mulai mengedepankan penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat sejak dini. Melalui pendekatan tersebut, literasi keuangan syariah diharap bisa berjalan dengan pendekatan berbeda berdasarkan dua tingkat ekonomi dan delapan jenjang kelompok usia.
“Model itu dirancang oleh Sakinah Finance yang saya ketuai bekerjasama dengan KNEKS sejak akhir 2019. Literasi syariah di sini bukan hanya bertumpu kepada keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah, tapi lebih dari itu,” ujarnya.

JAKARTA, 24 Desember 2020 — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. memastikan berada pada posisi yang sama dengan salah satu organisasi Islam besar Muhammadiyah, untuk memajukan dan meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Penegasan sikap ini disampaikan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia sekaligus Ketua Project Management Office (PMO) Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi. Dia memastikan, sikap dan arah kerja Bank Syariah Indonesia pasca efektif beroperasi pada tahun depan akan mengutamakan nasabah dan pelaku UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia.

“Bank Syariah Indonesia dan Muhammadiyah punya kesepahaman sama mengenai pentingnya peran UMKM untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik dan adil di Indonesia. Kami akan mengembangkan dan melakukan pemberdayaan UMKM bersama-sama ke depannya,” ujar Hery.

Dukungan Bank Syariah Indonesia bagi pelaku UMKM akan terwujud dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjangkau dan mudah untuk mereka. Selain itu, Bank Syariah Indonesia akan menghadirkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, agar mereka bisa lebih berkembang dan meningkat kesejahteraannya.

Hery menegaskan, Bank Syariah Indonesia diproyeksi dan ditargetkan akan menyalurkan pembiayaan untuk UMKM minimal 23 persen dari total portofolio pada Desember 2021. Setelah itu, porsi pembiayaan dan pelayanan bagi UMKM akan terus ditingkatkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah.

“Bank Syariah Indonesia akan menjadi bagian ekosistem dan sinergi pemberdayaan pelaku usaha UMKM, mulai dari fase pemberdayaan hingga penyaluran KUR Syariah. Dukungan bagi UMKM tidak akan berkurang, justru hendak ditambah dan diperkuat,” ujarnya.

Sesuai program pemerintah melalui Kementerian BUMN, bahwa Bank Syariah Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM melalui produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai, juga melalui sinergi dengan bank-bank Himbara.

Hingga September 2020, nilai total pembiayaan UMKM yang disalurkan ketiga bank syariah Himbara anggota merger mencapai Rp36,36 triliun. Jumlah itu terdiri dari pembiayaan UMKM dari PT Bank BRISyariah Tbk. sebesar Rp18,7 triliun, PT Bank Syariah Mandiri Rp11,67 triliun, dan PT Bank BNI Syariah Rp5,99 triliun.

Pengurus Pusat Muhammadiyah pada Selasa (22/12) telah mengumumkan dukungan dan harapannya agar Bank Syariah Indonesia dapat tumbuh menjadi bank syariah yang dikelola secara good governance, profesional, dan terpercaya untuk sebesar-besarnya hajat hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat. PP Muhammadiyah juga mendorong Bank Syariah Indonesia agar memiliki kebijakan khusus untuk mengakselerasi pemberdayaan, penguatan, serta pemihakan terhadap UMKM dan masyarakat kecil.

“Kinerja dan keberhasilan BSI hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana membantu menciptakan lapangan kerja dan tujuan sosial meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kebijakan tersebut dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi sekaligus terwujudnya pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. BSI sesuai wataknya sebagai bank syariah sangat tepat apabila mendeklarasikan diri sebagai bank yang fokus kepada UMKM untuk percepatan perwujudan keadilan sosial ekonomi secara lebih progresif di negeri ini,” ujar Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto dalam konferensi pers daring, Selasa (22/12).