Aditya

Jakarta — Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja (Raker) Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2020. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh 131 Kepala Perwakilan dan Eselon I Kementerian Luar Negeri.

Pada awal sambutannya, Presiden kembali menggaungkan optimisme di tengah situasi ekonomi dan politik dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ditambah lagi dengan meningkatnya konflik yang terjadi di beberapa negara maupun antarnegara.

“Tetapi kita harus yakin bahwa di tengah situasi yang penuh tantangan tersebut, negara kita Indonesia mampu berlayar tetap berdiri tegak dalam rangka terus memperjuangkan kepentingan nasional kita,” kata Presiden.

Konstitusi mengamanatkan para duta besar Indonesia sebagai duta perdamaian. Meski demikian, Kepala Negara menghendaki agar para perwakilan RI di luar negeri tersebut juga mengupayakan diplomasi ekonomi.

“Saya ingin 70-80 persen apa yang kita miliki itu fokusnya di situ, di diplomasi ekonomi karena itulah yang sekarang ini sedang diperlukan oleh negara kita. Oleh sebab itu, penting sekali para duta besar ini sebagai duta investasi,” jelasnya.

Sebagai duta investasi, Presiden menyebut, para duta besar harus mampu mengidentifikasi jenis investasi di bidang apa yang diperlukan dan diprioritaskan oleh Indonesia. Menurut Presiden, bidang yang menjadi prioritas tersebut antara lain, produk substitusi impor.

“Kita tahu yang namanya petrochemical itu masih impor, 85 persen masih impor. Sehingga kalau kita ingin mendatangkan investasi, cari produk-produk yang berkaitan dengan barang-barang substitusi impor kita. Petrokimia berkaitan dengan methanol misalnya,” ungkapnya.

Bidang kedua yang harus diprioritaskan adalah energi. Hal ini mengingat Indonesia masih mengimpor energi, baik minyak maupun gas, dalam jumlah yang cukup besar. Secara spesifik, Kepala Negara meminta para duta besar mencari investor yang memiliki kemampuan dalam mengelola material yang banyak dimiliki Indonesia, seperti batu bara.

“Jangan senang kita impor gas atau minyak terus. Investornya siapa? Ya investornya bisa saja misalnya yang berkaitan dengan batu bara, datangkan investor yang memiliki teknologi yang berkaitan dengan batu bara. Karena batu bara itu bisa diubah menjadi DME, LPG. Kita ini LPG kita ini impor semuanya. Sehingga investasi yang berkaitan dengan DME, LPG, ini penting sekali supaya kita tidak impor gas LPG lagi. Material kita ini batu bara banyak sekali. Negara-negara yang jago yang berkaitan dengan ini siapa? Ini yang kita cari,” paparnya.

Selain batu bara, Presiden juga meminta agar para duta besar aktif mencari investor yang mampu mengubah kelapa kopra menjadi avtur. Demikian juga dengan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai campuran diesel melalui B20, B30, B50, maupun B100 nantinya. Dengan demikian, Indonesia tidak akan lagi mengekspor komoditas-komoditas tersebut dalam bentuk bahan mentah atau raw material.

“Sudah enggak zamannya lagi kita ekspor yang namanya batu bara, bahan mentah kopra, CPO. Kita ingin ekspor kita dalam bentuk barang-barang minimal setengah jadi, atau kalau bisa barang jadi. Sehingga bapak ibu sekalian menjadi duta investasi itu yang diincar mana, yang ditembak mana itu mengerti,” imbuhnya.

Jika Indonesia bisa memproduksi B50, Kepala Negara meyakini, posisi tawar Indonesia terhadap semua negara akan meningkat, misalnya terhadap Uni Eropa yang acapkali melakukan boikot terhadap sawit Indonesia.

“Kita pakai sendiri saja (sawitnya), ngapain sih harus diekspor ke sana? Strategi ini yang sedang kita bangun. Strategi besar bisnis negara ini baru kita proses rancang implementasinya agar betul-betul kita tidak ada ketergantungan dengan negara lain,” tambahnya.

Dengan meningkatkan investasi di bidang-bidang tersebut, Presiden berharap neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia akan semakin baik. Untuk itu, dukungan para duta besar terhadap investasi sangat diperlukan.

“Goal-nya ke sana. Kalau neraca transaksi berjalan kita sudah positif baik, saat itulah kita betul-betul baru merdeka. Dengan siapapun kita berani karena tidak ada ketergantungan apapun mengenai sisi keuangan, sisi ekonomi. Itulah target kita dalam 3-4 tahun ke depan. Arahnya ke sana, sehingga bantuan dari para duta besar mengenai investasi, sebagai duta investasi, sangat penting sekali,” tandasnya.

Duta Besar, Duta Ekspor

Persoalan defisit neraca perdagangan telah dialami oleh Indonesia selama bertahun-tahun. Salah satu cara untuk menyelesaikannya, selain dengan menggenjot investasi, adalah dengan meningkatkan ekspor.

Untuk itu, saat membuka Rapat Kerja Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri, Presiden Joko Widodo mendorong para duta besar agar turut berperan sebagai duta ekspor bagi negara.

Menurut Presiden, salah satu penyebab defisit neraca perdagangan yang tak kunjung selesai adalah karena selama bertahun-tahun Indonesia selalu fokus pada pasar-pasar tradisional dan negara-negara besar saja seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Tiongkok. Padahal, potensi pasar-pasar lain di dunia masih sangat besar untuk digarap.

“Padahal sekarang justru negara-negara yang sedang berkembang, yang pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen itu banyak sekali. Memang tidak besar, kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan juga akan menjadi sebuah jumlah yang sangat besar,” ujar Presiden.

Potensi pasar nontradisional tersebut misalnya di negara-negara Afrika, di mana banyak negara yang ekonominya tumbuh di atas 5 persen. Terkait hal tersebut, Presiden meminta para duta besar jeli melihat dan menginformasikan peluang yang ada di negara tersebut.

“Ini tolong betul-betul dilihat dan diinformasikan ada peluang apa di situ? Sehingga di sini mengerti dan bisa mengolah. Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi, diolah dalam rapat terbatas, kemudian kita putuskan siapa yang harus menyelesaikan itu, barangnya yang dibutuhkan apa. Intelligent marketing seperti ini yang diperlukan sekarang ini. Sehingga kita bisa masuk ke pasar-pasar Afrika, produk-produk apa yang diperlukan di sana, bisa masuk,” jelasnya.

Secara khusus, Presiden menyebut bahwa pasar-pasar di Afrika itu potensial untuk produk-produk usaha kecil dan menengah Indonesia. Hal tersebut mengingat negara-negara tersebut belum menerapkan standar kualitas yang terlalu ketat.

“Yang saya senang sebetulnya kalau kita bisa masuk ke pasar-pasar di Afrika itu, yang banyak itu produknya usaha kecil dan menengah itu bisa masuk ke sana. Karena apa? Untuk urusan kualitas masih belum memiliki standar yang sangat ketat,” imbuhnya.

Selain Afrika, Presiden melihat negara-negara di Asia Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur juga memiliki potensi yang besar. Untuk itu, ia meminta para dubes yang bertugas di negara tersebut bisa mengidentifikasi peluang yang ada.

“Perintahkan staf-staf yang berkaitan dengan ini untuk melihat, untuk mencari tahu, mencari data, siapa yang memerlukan, jumlahnya berapa, namanya siapa. Semuanya harus teridentifikasi dan kita tahu betul,” sambungnya.

Menurut Presiden, saat ini, kualitas produk-produk Indonesia sudah lebih kompetitif dibandingkan dengan produk-produk dari Tiongkok. Sehingga, Presiden mengatakan, Indonesia tidak perlu takut jika harus berkompetisi dengan produk-produk mereka di pasar global.

Tujuan besar dari diplomasi ekonomi dengan menjadikan duta besar sebagai duta ekspor adalah untuk membangun kepercayaan dari negara-negara lain. Untuk itu, Presiden ingin agar para duta besar mencurahkan 70-80 persen dari aktivitasnya pada diplomasi ekonomi.

“Tadi saya sampaikan bahwa diplomasi ekonomi ini menempati 70-80 persen apa yang harus kita pikirkan dan kita curahkan. Sisanya, silakan isi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang berkaitan mungkin dengan pariwisata, diplomasi perdamaian, diplomasi kedaulatan. Karena ke depan, yang ingin kita bangun itu kepercayaan, itu yang ingin kita bangun,” jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu stabil berada di atas 5 persen dalam lima tahun terakhir bisa menjadi modal bagi para duta besar untuk mempromosikan Indonesia. Tak hanya itu, inflasi yang terkontrol dan bahkan bisa turun dari 9 persen hingga sekarang di posisi 3 persen, juga menjadi modal yang besar.

“Dua ini menjadi modal besar kita. Kenapa investasi negara lain menengok kita? Karena dua hal ini. Dan mungkin angka-angka yang lainnya, angka kemiskinan, gini ratio. Tapi dua hal itu jangan kita enggak bisa bercerita mengenai turunnya inflasi, stabilitas growth yang kita miliki. Sering kita tidak tahu modal besar yang kita pakai dalam membangun trust negara kita,” ungkapnya.

Terakhir, Kepala Negara meminta agar para duta besar juga mampu melihat dan menginformasikan inovasi yang ada di negara tempatnya bertugas. Dengan demikian, Indonesia bisa mempelajari inovasi tersebut, tidak memulai dari nol, untuk kemudian dikembangkan dan diterapkan.

“Kalau kita memulai dari basic-nya ya enggak akan ketemu sampai kapan pun. Karena kita ingin amati, pelajari, kembangkan, dan langsung terapkan. Inilah yang kita perlukan. Jadi kalau ada inovasi di sebuah negara, misalnya di Amerika ada sesuatu yang baru mengenai AI (artificial intelligence). AI kita belajar belum rampung sudah keluar yang baru lagi. Barang baru ini apa? Informasikan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, para duta besar harus terus mencari peluang-peluang, membuka jejaring seluas mungkin, mengenali karakter-karakter pasar, memetakan peluang-peluang itu, dan menginformasikan ke kementerian. Di samping itu, Presiden juga meminta Menteri Luar Negeri untuk membuat key performance indicator (KPI) yang jelas dan terukur.

“Biar jelas yang berprestasi sama yang tidak, yang harus diganti sama yang tidak itu harus jelas. Nanti kalau enggak, kita business as usual saja, enggak akan negara ini maju kalau kita seperti itu. Ada evaluasinya, mana yang kita koreksi, mana yang harus kita perbaiki, baik di sisi dalam negeri, kementerian-kementerian, maupun duta besarnya. Saya kira kalau kita bekerja dengan cara-cara KPI yang jelas, semuanya akan termotivasi dan terdorong untuk bekerja secara sungguh-sungguh,” tandasnya. (***)

Jakarta – OVO, platform pembayaran dan layanan keuangan digital terdepan menjalin kolaborasi dengan PT Pegadaian Persero untuk memperluas layanan sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan inklusi keuangan di Indonesia. Sinergi antara institusi keuangan non-bank tertua di nusantara dan unicorn teknologi finansial pertama Indonesia ini berpotensi membawa lebih dari 13.4 juta nasabah Pegadaian Persero ke dalam ekosistem keuangan digital yang terintegrasi, aman dan mudah digunakan. Berdasarkan data terakhir, OVO memproses 1 miliar transaksi dalam satu tahun secara real time, dengan peningkatan jumlah transaksi lebih dari 70% di tahun 2019.

Sinergi strategis ini juga secara signifikan mendorong pertumbuhan tingkat inklusi keuangan dan memperkecil jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan. Berdasarkan survei nasional literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan pada November 2019, indeks inklusi keuangan kini telah mencapai 76%. Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pegadaian (Persero) dan OVO (PT Visionet Internasional) berlangsung di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.

“Kesepakatan antara OVO dan Pegadaian akan semakin meniadakan kesenjangan layanan keuangan berbasis teknologi bagi pengguna, bahkan yang tinggal di wilayah pelosok. Nasabah Pegadaian dan pengguna OVO, kini dapat memperoleh pengalaman bertransaksi secara non tunai dengan lebih aman, nyaman dan mudah. Hal ini sejalan dengan visi OVO untuk menghadirkan akses keuangan digital yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menuturkan.

Karaniya pun menegaskan komitmen OVO mendukung target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hadir sebagai salah satu motor utama perubahan lanskap pembayaran digital sejak 2017, OVO terus berupaya menjadi solusi layanan finansial terpadu dan secara aktif mendukung Gerakan Nasional Non Tunai serta inovasi QRIS dari Bank Indonesia.

Sebagai upaya demokratisasi layanan keuangan digital, OVO secara khusus merangkul masyarakat yang belum tersentuh kemudahan layanan keuangan modern ke dalam ekosistem ekonomi digital, saat ini 28% pengguna OVO termasuk kategori underbanked. “Strategi ekosistem terbuka yang dilakukan oleh OVO, secara signifikan mampu memperluas adopsi serta pertumbuhan jumlah merchant, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan modern. Hal ini selaras dengan layanan keuangan Pegadaian dengan fokus pada segmen nasabah yang sama.”

Di tahun 2019, OVO juga mencatat pertumbuhan jumlah nilai transaksi sejumlah 55% dan peningkatan jumlah pengguna aktif bulanan sebesar lebih dari 40%. Hal ini menggarisbawahi terus bertumbuhnya adopsi layanan keuangan digital, serta kepercayaan pengguna terhadap ekosistem OVO.

“Kerjasama dengan OVO akan meningkatkan akses nasabah Pegadaian ke dalam ekosistem keuangan digital nasional yang terus berkembang. Pegadaian perlu memastikan pemerataan akses terhadap sistem pembayaran modern yang terintegrasi, aman dan nyaman serta akuntabel. Kerjasama ini mengedukasi lebih banyak masyarakat untuk bertransaksi non-tunai. Kolaborasi ini kunci bagi pelaku industri keuangan seperti kami untuk terus bertumbuh bersama,” menurut Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto.

Kuswiyoto menegaskan, komitmen Pegadaian untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sebagai badan usaha milik negara dengan dividen terbesar ke-tujuh (2018) di angka Rp1.3 triliun dan laba bersih di tahun yang sama senilai Rp2.7 triliun, kerjasama ini adalah wujud komitmen Pegadaian untuk terus berinovasi. Tanggap akan pentingnya inovasi dan peningkatan layanan, Pegadaian secara aktif menggerakkan 1.804 tenaga pemasar serta 9.623 agen yang membawa layanan lebih dekat pada nasabah.

Dengan kerjasama ini, maka nasabah Pegadaian melakukan transaksi keuangan melalui OVO seperti pembayaran, top-up, serta pencairan (disbursement). Kerjasama ini juga akan meliputi program pendaftaran, registrasi, dan upgrade OVO sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip KYC (know-your-customer) OVO. Disamping itu kedua belah pihak terbuka untuk menggali potensi kerjasama dan sinergi lainnya untuk semakin meningkatkan layanan bagi nasabah keduanya.

Nota kesepahaman antara OVO dan PT Pegadaian Persero menggarisbawahi kesamaan visi kedua institusi dalam mendorong inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan terus meningkatnya adopsi penggunaan pembayaran digital di Indonesia, sinergi ini akan mempercepat tercapainya target inklusi keuangan pemerintah. (***)

Jakarta — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya untuk membahas ketersediaan gas untuk industri. Rapat terbatas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 6 Januari 2020.

“Saya sudah berapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal dan perlu saya sampaikan gas bukan semata-mata sebagai komoditas tetapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita,” kata Presiden dalam pengantarnya.

Menurut Presiden, sejumlah sektor industri menggunakan 80 persen volume gas Indonesia. Industri-industri tersebut mulai dari industri pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, hingga industri gelas.

“Artinya, ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus, produk-produk kita, gara-gara harga gas kita yang mahal,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar harga gas betul-betul dihitung agar lebih kompetitif. Ia juga meminta agar jajarannya melihat penyebab tingginya harga gas tersebut, mulai dari hulu hingga hilir.

“Mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir di tingkat distributor,” imbuhnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Presiden hendak mencari tahu apakah terdapat kendala di lapangan dalam implementasinya.

“Apakah ada kendala-kendala di lapangan, terutama di tujuh bidang industri yang telah ditetapkan sebagai pengguna penurunan harga gas yang kita inginkan?”

Presiden menyebut setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan terkait persoalan mahalnya harga gas untuk industri. Pertama, dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah pemerintah.

“Saya melihat yang pertama, ada jatah pemerintah 2,2 USD per MMBTU (Million British Thermal Unit). Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah. Ini satu, tapi nanti tanya ke Menteri Keuangan juga,” ungkapnya.

Kedua, dengan memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) agar gas bisa diberikan kepada industri. Untuk diketahui, DMO adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur di dalam kontrak kerja sama.

“Ketiga, bebas impor untuk industri. Ini sudah sejak 2016 kan gak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan, ya akan begini terus,” ucapnya.

“Pilihannya kan sebenarnya hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas. Itu saja sudah,” tandasnya.

Jakarta — Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah. Secara khusus, Kepala Negara menggarisbawahi soal pentingnya pemberian pelayanan kesehatan serta bantuan bagi warga terdampak banjir.

“Seluruh kementerian yang berkaitan dengan banjir benar-benar terus terjun ke bawah,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, pada Senin, 6 Januari 2020.

Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk menangani persoalan kesehatan yang dialami warga terdampak. Selain itu, Presiden juga meminta Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN untuk bergerak memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.

“Yang berkaitan dengan kesehatan, berarti Menteri Kesehatan, yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, berarti Menteri Sosial. Mungkin juga di Kementerian BUMN bisa menggerakkan BUMN agar bergerak,” tuturnya.

Adapun Kementerian Dalam Negeri ditugaskan oleh Presiden untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan dengan kondisi yang cukup ekstrem seperti sekarang ini. Kewaspadaan tersebut dapat berwujud perencanaan maupun persiapan untuk melakukan evakuasi bagi warganya yang terdampak banjir.

Sementara itu, TNI beserta Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta untuk terjun langsung dan memberikan bantuan tenaga ke lokasi terdampak banjir.

“TNI dan Polri setiap kejadian agar secepatnya bisa membantu ke lapangan, juga Basarnas dan BNPB. Saya kira perintah tidak usah saya ulang-ulang lagi,” tandasnya.

Jakarta — Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju menggelar sidang kabinet paripurna untuk membahas penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pembahasan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 6 Januari 2020.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Suharso Monoarfa, dalam keterangannya seusai pembahasan tersebut menyampaikan bahwa RPJMN 2020-2024 akan diterbitkan segera dalam bentuk Peraturan Presiden.

“Tadi dalam rapat paripurna telah diputuskan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang segera akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2020,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tema yang diangkat dalam RPJMN mendatang ialah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, RPJMN 2020-2024 akan bertumpu pada empat pilar utama, yakni kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempatnya kemudian diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan.

“Tujuh agenda pembangunan itu adalah ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar,” kata Suharso.

“Yang keenam soal lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang ketujuh stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik,” imbuhnya.

Suharso menjelaskan, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,6 hingga 6,2 persen selama lima tahun ke depan. Ia berharap agar pertumbuhan pada tahun 2020 ini dapat berada di kisaran 5,3 persen hingga secara bertahap dapat meningkat di atas 6 persen pada tahun 2024 mendatang.

“Kita memang memahami keadaan dunia internasional hari ini, tetapi kita tentu harus tetap optimis dan kita mengambil angka kira-kira di antara 5,6 sampai 6,2 persen. Rata-rata ini ya, rata-rata selama lima tahun ke depan,” tuturnya.

Di saat yang sama, pemerintah juga mengupayakan agar tingkat kemiskinan untuk bisa diturunkan menjadi 7 persen pada tahun 2024 dari yang saat ini berada pada angka 9,41 persen. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka yang juga diharapkan dapat diturunkan sampai dengan 4,3 persen dari saat ini 5,28 persen.

“Kemudian gini ratio dari 0,382 ke 0,374. Kemudian indeks pembangunan manusia itu diharapkan naik dari 71,39 menjadi 75,54,” sambungnya.

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk terus memaksimalkan dan memonitoring bantuan di kawasan Jabodetabek yang terkena bencana banjir dalam tiga hari terakhir. Jajaran manajemen Bank BRI turun langsung ke posko-posko penanganan bencana banjir di wilayah Jabodetabek pada Jumat (3/1).

Komisaris Utama Bank BRI Andrinof A. Chaniago meninjau langsung aktivitas posko darurat di Bintaro Tangerang Selatan. Sementara, Wakil Direktur Utama Bank BRI Catur Budi Harto meninjau posko darurat di daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat yang langsung menyerahkan bantuan kepada lebih dari 500 kepala keluarga yang menjadi korban banjir. Bantuan tersebut di antaranya pengobatan gratis kepada warga masyarakat yang menderita berbagai penyakit bawaan pasca bencana banjir.

“Di hari ketiga ini BRI akan tetap fokus pada pemberian bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Pengobatan Gratis adalah fokus utamanya, tak kurang dari 500 kepala keluarga mendapatkan bantuan pengobatan gratis melalui BRI Peduli, pengobatan diutamakan kepada anak-anak, wanita dan lansia yang paling rentan terdampak dari bencana ini,” ungkap Corporate Secretary Bank BRI Hari Purnomo.

Pengobatan gratis dilakukan di 6 titik posko darurat, yakni wilayah Bendungan Hilir, Universitas Borobudur Cipinang Melayu, Jatirahayu Pondok Gede, Tambun Bekasi, Pondok Kacang Bintaro, dan Posko Daan Mogot Kalideres. Dalam penyelenggaraan pengobatan gratis ini Bank BRI menggandeng BRI Medika untuk menyediakan tenaga medis beserta obat-obatan.

“Kami berharap melalui langkah-langkah sosial BRI tersebut kondisi masyarakat dapat berangsur pulih,” kata Hari Purnomo, Corporate Secretary Bank BRI.

Bank BRI telah mendirikan 17 Posko yang dibuka untuk 24 jam selama beberapa hari kedepan. Selain itu, Bank BRI juga telah menyerahkan bantuan tanggap darurat di beberapa titik-titik lokasi seperti di daerah Sudirman, Gatot Subroto, Warung Buncit, Kalideres, Bintaro, Ciledug, Rangkas Bitung, Tambun, dan Depok.  Tak hanya itu Bank BRI juga melibatkan internal pekerjanya untuk melakukan aksi sosial. Melalui BRI Community yang beranggotakan para millenials, mereka membagi-bagikan makanan siap saji kepada para korban terdampak banjir. (***)

Jakarta — OVO, platform pembayaran dan layanan keuangan digital terdepan di Indonesia kembali memfasilitasi pengguna untuk berdonasi bagi musibah banjir di wilayah Jabodetabek. Sejak hari Rabu, 1 Januari 2020, puluhan ribu warga Jabodetabek terpaksa mengungsi akibat banjir, hal ini mendorong OVO untuk kembali menghadirkan donasi digital bagi para pengguna yang ingin meringankan dampak yang dialami, serta meningkatkan ketanggapan terhadap bencana. Kali ini, OVO, didukung oleh Grab, menggandeng Palang Merah Indonesia, Baznas, Aksi Cepat Tanggap dan Rumah Zakat untuk penyaluran bantuan. Menegaskan pentingnya kolaborasi antar ekosistem digital, Bareksa, marketplace reksadana online pun menyatakan dukungan untuk gerakan ini, sebagai bentuk nyata kepedulian sosial perusahaan.

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra mengatakan, “Sebagai platform keuangan digital yang melayani Indonesia, kami memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pengguna ekosistem yang ingin berbagi kebaikan, dan meringankan dampak yang dialami oleh korban musibah banjir. OVO meyakini bahwa layanan keuangan digital merupakan salah satu bentuk nyata pemanfaatan teknologi yang memiliki potensi besar untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun ketanggapan terhadap musibah.”

Untuk memperluas jangkauan penyaluran bantuan, OVO menggandeng Palang Merah Indonesia, sebagai organisasi sosial kemanusiaan terbesar di Indonesia. Ginandjar Kartasasmita, Pelaksana Harian Ketua Umum Palang Merah Indonesia menambahkan, “Kami menyambut baik upaya OVO dalam mendorong penggalangan donasi secara digital, hal ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya kebiasaan berdonasi yang mengakar di masyarakat untuk meningkatkan ketanggapan terhadap penanggulangan serta pencegahan terjadinya musibah. Terkait dengan banjir yang terjadi di Jabodetabek, PMI telah menerjunkan sejumlah tim yang melakukan evakuasi, pendampingan serta posko di berbagai wilayah di Jabodetabek.”

Sejak mulai melayani Indonesia di tahun 2017, OVO telah beberapa kali terlibat dalam penggalangan donasi untuk menanggulangi bencana di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Palu, Sulawesi Tengah dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tak hanya mendukung proses evakuasi dan rehabilitasi di wilayah yang terdampak, OVO pun turut mendukung terbentuknya ketanggapan dalam menghadapi musibah.

“Sejak Maret 2019, OVO dan Rumah Zakat telah bekerjasama untuk penanggulangan bencana dengan memberikan bantuan alat kebencanaan berupa perahu karet untuk 6 kota, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Pontianak, Makassar dan Kediri. Saat ini, bantuan dari pengguna OVO berperan besar dalam proses evakuasi yang masuk terus dilakukan oleh tim Rumah Zakat di berbagai wilayah. Hingga saat ini, tim Rumah Zakat telah mengevakuasi ratusan warga masyarakat, khususnya lansia yang membutuhkan perhatian medis, wanita hamil dan anak-anak,” ujar CEO Rumah Zakat, Nur Efendi.

Pengguna OVO dapat berdonasi dengan mengakses home banner di aplikasi OVO. Bersama dengan Grab, OVO akan memberikan dana pendamping dengan skema ‘matching fund’ sampai dengan Rp1 miliar. Donasi akan dimanfaatkan sebagai pendukung tim survei dan evakuasi, sembako, makanan bayi, obat-obatan, serta kebutuhan vital lainnya. (***)