Aditya

Jakarta — Indonesia harus mampu bersaing dan memanfaatkan peluang besar pada Expo 2020 yang akan digelar di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada 20 Oktober tahun depan. Pameran terbesar di dunia yang paling ditunggu setelah ajang Piala Dunia dan Olimpiade tersebut bakal diikuti oleh kurang lebih 192 negara di mana Indonesia juga akan turut serta di dalamnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas persiapan Indonesia dalam mengikuti Expo 2020 tersebut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 13 Agustus 2019.

“Kita harus memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, baik dalam rangka urusan perdagangan, pariwisata, dan investasi internasional khususnya pasar di Timur Tengah,” ujarnya.

Gelaran Expo 2020 tersebut juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun citra positif dan kesadaran dunia mengenai Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar pihaknya mempersiapkan betul pembangunan paviliun yang mampu menampilkan keunggulan negara.

“Desain, venue, lokasi, dan paviliun betul-betul harus menampilkan wajah Indonesia sebagai sebuah negara besar. Ini sering saya sampaikan, jangan sampai kita salah pilih lokasi,” ucapnya.

Lebih jauh, partisipasi Indonesia dalam Expo tersebut juga harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempromosikan perdagangan, pariwisata, maupun investasi ke kancah internasional. Pameran tersebut diperkirakan akan menarik puluhan juta pengunjung dari seluruh dunia sehingga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian bila mampu mengambil peluang dari agenda tersebut.

Seiring dengan hal itu, Kepala Negara kembali mengingatkan soal pentingnya kolaborasi dan konsolidasi antara kementerian terkait dalam menyukseskan upaya tersebut. Pemerintah dan swasta, menurut Presiden, juga harus dapat berjalan beriringan.

“Saya minta agar semua pameran ekspo di luar negeri ini untuk marketing perdagangan, investasi, dan pariwisata betul-betul terintegrasi dan terkonsolidasi di mana antara pemerintah dan swasta bisa beriringan,” tuturnya.

Konsolidasi tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti alokasi anggaran untuk pameran yang hingga saat ini masih tersebar di kementerian-kementerian yang ada. Presiden menyebut bahwa dirinya menemukan pos anggaran tersebut di 18 kementerian yang belum termasuk pos anggaran di BUMN-BUMN.

“Anggarannya tersebar. Kalau dikumpulkan (bisa) besar, tapi kelihatan kecil-kecil karena di 18 kementerian,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan anggaran yang tersebar tersebut akan dapat lebih optimal bila dilakukan secara terpusat dan terintegrasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

“Kita ingin membangun sebuah persepsi. Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri sehingga kalau ini setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri jadinya ya kalau pameran hanya 1 atau 2 stan,” tandas Presiden.

Untuk diketahui, World Expo yang secara historis telah digelar sejak 1851 tersebut akan menampilkan penemuan dan inovasi baru yang membawa pembaruan dan perubahan bagi dunia. Pameran tersebut juga sering dijadikan sebagai ajang promosi hingga pertukaran budaya serta memperkenalkan keunggulan suatu negara.

Jakarta – Untuk mensukseskan target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 275 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di tahun 2019, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merilis 100 events pariwisata unggulan di seluruh Indonesia yang tertuang dalam 100 Calendar of Events Wonderful 2019. Ditetapkannya Calendar of Events Wonderful 2019 ini merupakan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo, kepada Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya untuk dapat mempromosikan destinasi Indonesia melalui atraksi eventnya yang begitu memesona. Menjawab arahan Presiden tersebut, Menpar lantas membentuk tim percepatan yang khusus menangani Calendar of Events 2019, mulai dari penunjukan tim kurator event, manajemen penyeleksian event pariwisata dari seluruh dinas Pariwisata di Indonesia, serta penetapan waktu promosi events yang benar-benar terukur.

“Dirilisnya 100 Calendar of Events Wonderful 2019 ini merupakan langkah nyata Kemenpar untuk merealisasikan arahan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki event pariwisata berkualitas dan berstandar internasional, sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah yang lebih besar. Tahun 2019 ini, kami siap menyuguhkan rangkuman eventpariwisata Indonesia terbaik yang telah dikurasi dalam 100 Wonderful Events,” terang Arief Yahya.

Menpar juga menyatakan jika tahun lalu, tim kurator telah bekerja keras untuk memastikan eventpariwisata 2019 memenuhi standar 4C, yakni: memiliki nilai kreatifitas (Creative Value), nilai komersil (Commercial Value), nilai komunikasi (Communication Value), serta didukung oleh komitmen/keseriusan kepala daerah (CEO Commitment) dalam mengembangkan pariwisata daerahnya. Untuk memastikan penerapan kriteria 4C tersebut, tidak tanggung-tanggung, Menpar memilih enam personil terbaik yang berkompeten di masing-masing bidang sebagai tim kurator CoE 2019, seperti: Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Media dan Komunikasi, Don Kardono (Communication-Media Value), Taufik Rahzen, koreografer Denny Malik, Presiden Jember Fashion Carnaval, Dynand Fariz, dan juga penari kenamaan, Eko Supriyanto (Creative- Cultural Value), serta Jacky Mussry (Commercial Value).

Senada dengan Menpar Arief Yahya, Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural sekaligus Ketua Pelaksana Calendar of Events Kemenpar RI, Esthy Reko Astuti, menambahkan jika syarat event pariwisata daerah dapat masuk dalam 100 Calendar of Events antara lain event yang diusulkan Pemda harus sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah diselenggarakan secara berkelanjutan setidaknya selama 3-4 tahun berturut-turut.

“100 Wonderful Events yang masuk dalam Calendar of Events 2019 sudah dipastikan memiliki dampak positif ke masyarakat. Artinya, diselenggarakannya event-event ini ke depannya akan memberikan dampak perputaran ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, serta mampu meningkatkan nilai media (media value) bagi citra destinasi wisata daerah”, jelas Esthy Reko Astuti.   

Sebelumnya, 100 Calendar of Events 2019 ini telah diluncurkan akhir bulan lalu oleh Menpar Arief Yahya, dalam rangkaian acara Winner : Wonderful Indonesia Energy 2018 sekaligus Jumpa Pers Akhir Tahun 2018yang digelar pada Kamis, (20/12) di Balairung Soesilo Soedarman. Peluncuran 100 Calendar of Events ini turut dihadiri oleh kurang lebih ratusan jurnalis pariwisata dan juga pemangku kepentingan pariwisata, perwakilan Kementerian/Lembaga/BUMN, dan Dinas Pariwisata Provinsi/Kota/Kabupaten se-Indonesia.

Menpar berharap jika Calendar of Events ini dapat menjadi atraksi yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke seluruh wilayah di Indonesia sehingga target 20 juta kunjungan wisman dapat direalisasikan sekaligus menyejahterakan masyarakat.

“Khusus untuk penyelenggaraan event yang dijadwalkan, namun berlokasi di destinasi yang saat ini masih terdampak bencana, khususnya di Kawasan Selat Sunda: Banten dan Lampung, saya berjanji akan memantau perkembangan situasi dan kondisinya ke depan. Saat ini, Kemenpar tengah fokus dalam penanganan wisatawan, pemulihan destinasi, serta penguatan industri dan SDM kepariwisataan di destinasi terdampak. Sebagai wujud empati, Kemenpar sedang menunda promosi destinasi Banten dan Lampung hingga 3 bulan ke depan, setelahnya strategi pemasaran baru akan diimplementasikan untuk menguatkan pariwisata di kawasan Selat Sunda”, pungkas Menpar.

Berikut merupakan daftar 100 Calendar of Events 2019 yang telah dirilis oleh Kemenpar RI.

Jakarta — Presiden Joko Widodo mengatakan di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada.

Presiden juga mengharapkan agar RAPBN 2020 memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan sumberdaya manusia (SDM) secara besar-besaran.

“Yang kita harapkan nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama untuk akselerasi daya saing ekonomi negara kita, terutama daya saing di bidang ekspor, daya saing di bidang investasi,” tegas Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RUU beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019) siang.

Presiden juga meminta agar dipastikan bahwaRAPBN 2020 ini dikelola secara fokus, dikelola terarah dan bisa tepat sasaran, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat.

Tidak bisa Ditunda

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan investasi SDM tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. “Oleh sebab itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul diperhatikan, jangan sampai ada angka kenaikan  stunting,” ujarnya.

Kemudian juga kualitas sistem pendidikan dan pelatihan, menurut Presiden, harus betul-betul dirancang dengan cara-cara yang baru. Oleh sebab itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci, baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi.

Kemudian yang berkaitan dengan riset dan inovasi, Presiden menyampaikan, Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan, sehingga kita tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini.

Pada akhir arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB (Product Domestic Brutto) negara kita. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta ini bisa tumbuh dan berkembang.

“Sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” pungkas Presiden.

Jakarta —  Presiden Joko Widodo dalam Visi Indonesia yang disampaikan pada Juli 2019 lalu menegaskan bahwa dalam 5 tahun ke depan pemerintah akan fokus pada pengembangan talenta Indonesia yang hebat sehingga dapat membawa negara ini bersaing secara global di era revolusi industri 4.0.

Terkait itu, pada sisi pemerintahan sendiri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyiapkan sejumlah strategi guna mewujudkan world class government atau pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2024.

Demikian disampaikan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Evaluasi Reformasi Birokrasi”, yang berlangsung di Ruang Auditorium Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

“Pada 2024, ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah harus memiliki ciri-ciri Smart ASN, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Semua soal penerimaan CPNS kami turunkan dari sini visi misinya. Kita cari anak-anak dengan kualitas seperti ini,” jelas Setiawan.

Menurutnya, strategi ini harus dan sudah wajib dijalankan mengingat Indonesia berada pada peringkat ke-77 dari 119 pada Global Talent Competitiveness Index 2018.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk mendukung terwujudnya Smart ASN dan world class government pada 2024, pihaknya menerapkan strategi 6 P.

“Yaitu perencanaan; perekrutan dan seleksi; pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; promosi, rotasi, dan karir; serta peningkatan kesejahteraan. Ini semua harus sejalan. Kalau ada yang pincang satu saja di sini, saya rasa Smart ASN tidak akan sempurna,” kata dia. 

Sementara dalam mencari anak-anak bangsa yang bertalenta, Setiawan menyebut Kementerian PANRB juga melakukan talent scouting, selain tentunya melalui jalur regular seperti penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Dalam talent scouting, kami bekerja sama dengan universitas-universitas, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya. Misalnya saja juara Olimpiade kita lihat, para wisudawan terbaik dari lima universitas juga kita lihat, karena kita dalam penerimaan CPNS juga ada formasi khusus untuk mereka,” terangnya. 

Pada akhirnya, melalui world class government, Pemerintah ingin menciptakan reformasi birokrasi 4.0 dengan indikator percepatan pelayanan, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, fleksibilitas kerja, berdampak sosial.

Hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. 

Jakarta —  Mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri kini tak perlu repot untuk menyetarakan ijazah mereka. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) berhasil meningkatkan layanan, dalam hal kecepatan pelayanan, dan juga keamanan data ijazah luar negeri yang menerapkan tanda tangan elektronik (e-signature) pada SK penyetaraan.

Inovasi itu dinamakan Layanan Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai IPK Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang diciptakan tahun 2018. “Dengan menerapkan sistem ini, dapat mengurangi waktu penerbitan SK dan mempermudah pengusul untuk mendapatkan SK. Yang sebelumnya datang untuk mengambil hanya perlu mengunduh berkas SK yang telah ditandatangani dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,” jelas Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ismunandar saat presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beberapa waktu lalu.

Lahirnya inovasi ini dilatarbelakangi permasalahan dimana masih dilakukan penyetaraaan ijazah luar negeri secara manual. Mahasiswa harus datang membawa berkas, risiko kehilangan file karena penyimpanan data secara fisik, dan memakan banyak biaya hanya untuk proses memverifikasi berkas asli, serta pengambilan Surat Keputusan hasil penyetaraan ijazah luar negeri. Untuk itu, Kementerian Ristekdikti menerapkan e-signature.

Dikatakan, adanya jumlah penerbitan SK Hasil Penyetaraan Ijazah meningkat. Tercatat pada tahun 2018 meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 sebanyak 4.961 SK diterbitkan dan pada tahun 2018 meningkat ke angka 5.382 SK Penyetaraan Ijazah. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari 72,3 persen menjadi 75,5 persen.

Komitmen untuk menerapkan penyetaraan ijazah dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Ristekdikti No. 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri. Regulasi ini mengganti praktik yang telah berjalan selama 52 tahun sejak 1954 dimana proses penyetaraan ijazah secara manual menjadi digital.

Diharapkan dengan diterapkannya e-signature dapat mengurangi waktu penerbitan SK dan mempermudah pengusul untuk mendapatkan SK. “Inovasi ini untuk mempermudah pengusul, yang sebelumnya datang untuk mengambil menjadi hanya perlu mengunduh berkas SK yang telah ditandatangani dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,” pungkas Ismunandar.

Denpasar — Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci untuk menjadi sebuah negara maju. Presiden Joko Widodo mencontohkan, negara Persatuan Emirat Arab (PEA) adalah salah satu buktinya.

Saat memberikan sambutan di peresmian Pembukaan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kamis, 8 Agustus 2019, Presiden Jokowi bercerita mengenai pengalamannya saat berkunjung ke PEA, empat tahun yang lalu. Saat itu Presiden Jokowi ingin mengetahui bagaimana Persatuan Emirat Arab dalam kurun kurang dari 40 tahun bisa menjadi sebuah negara maju dan kaya.

Putra Mahkota Abu Dhabi, Syekh Mohamed Bin Zayed (MBZ), saat itu menjemput langsung Presiden Jokowi di bandara. Tak hanya itu, Syekh MBZ juga mengajak Presiden Jokowi duduk satu mobil dan menyetirnya dalam perjalanan dari bandara. Ketika keduanya berada dalam mobil, Presiden Jokowi bertanya mengenai resep PEA bisa melompat menjadi negara maju.

“Beliau bercerita. Tahun 60 kami dari Dubai ke Abu Dhabi masih naik unta. Kita tahun 60 itu, sudah naik Holden dan Impala. Benar? Tahun 70, dia cerita lagi, kami dari Dubai ke Abu Dhabi itu naik truk dan naik mobil pick up. Kita tahun 70 sudah naik yang namanya Kijang, Kijang kotak. Tetapi begitu menginjak tahun 80-85 ke atas, mereka sudah naik mobil-mobil yang luks,” kenang Presiden Jokowi.

Dalam obrolan itu, terungkap bahwa kunci PEA bisa melompat menjadi negara maju adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, berikut dengan sistem manajemen yang dibangun sejak awal.

“Jadi saat itu hampir perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan BUMN kayak kita, sistem manajemen di kantor-kantor pemerintahan, semuanya mereka hire dari luar. CEO Dubai Port, Dubai Aluminium, semuanya bule-bule. Terus orang lokalnya jadi pendamping, wakil-wakil, sambil yang lain disekolahkan ke luar. Tapi begitu 10 tahun dan 15 tahun, itu ditarik sudah bisa mengganti yang tadi menjadi direktur utama, menjadi CEO. Itulah, sekali lagi, pentingnya sumber daya manusia bagi sebuah pembangunan,” paparnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan, jika pada lima tahun pertama pemerintahannya ia fokus pada pembangunan infrastruktur, maka dalam lima tahun ke depan, pembangunan sumber daya manusia lah yang akan menjadi fokus pemerintahannya. Ia meyakini bahwa SDM yang berkualitas akan menjadi fondasi bangsa Indonesia di masa depan.

“Kejayaan minyak dan kayu sudah selesai. Kejayaan komoditas-komoditas sumber daya alam (SDA) juga sudah hampir selesai. Fondasi kita ke depan, percayalah, sumber daya manusia (SDM) kita yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kualitas SDM itu harus dibangun, mulai dibangun sejak di dalam kandungan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada lagi yang namanya stunting, kekerdilan. Kesehatan ibu dan anak menjadi sebuah kunci, terutama sampai umur 7-8 tahun. Ini adalah umur emas,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Presiden juga ingin meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Tujuannya, bukan hanya membuat generasi muda Indonesia menjadi pintar dan mampu berkarya, tetapi juga untuk mencetak generasi yang pancasilais, toleran, dan kokoh bergotong royong.

Untuk itu, di tengah perkembangan global yang berubah cepat, Presiden memandang perlu untuk menerjemahkan nilai-nilai dasar dan ideologi bangsa Indonesia ke dalam konteks yang kekinian. Demikian juga dengan nasionalisme dan semangat kerakyatan.

“Perlu lebih jeli, perlu disesuaikan dengan semangat perubahan zaman ini. Harus sesuai dengan fakta dan data, sehingga kita tidak keliru dalam merumuskan kebijakan,” tandasnya.