All Posts By

Aditya

News

Lewat ‘KolaborArtsy’ dengan Jakarta City Philharmonic, OVO Bantu Pekerja Seni Terdampak Covid-19

May 21, 2020

~Bersama Jakarta City Philharmonic, OVO menggarisbawahi pentingnya peran seniman tradisional dalam ekosistem seni budaya Indonesia

~Konser daring ini akan menjadi ajang ngabuburit sebelum menyambut hari kemenangan sekaligus mengajak masyarakat untuk berdonasi secara digital bagi seniman tradisi 

~100% donasi akan disalurkan lewat BenihBaik untuk membantu para seniman tradisional Indonesia

Jakarta, 21 Mei 2020 – Memperkuat semangat berbagi di penghujung bulan Ramadan, OVO, platform pembayaran digital dan layanan finansial terdepan di Indonesia, mendukung konser daring Jakarta City Philharmonic Orchestra bertemakan “Berbagi dalam Keterbatasan”. Konser daring ini digelar untuk membantu industri seni budaya, khususnya seniman tradisional yang terdampak pandemi COVID-19. 

Dalam program yang diinisiasi oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Jakarta City Philharmonic ini, penonton akan disuguhkan pertunjukan orkestra virtual yang menghadirkan musisi ternama nasional seperti Melly Goeslaw, Maruli Tampubolon dan Tohpati, sebagai pelengkap momen kebersamaan saat menanti waktu berbuka puasa. Melalui kampanye ‘KolaborArtsy’, OVO mewujudkan dukungannya dengan memungkinkan para penonton untuk berdonasi secara nyaman dari rumah. Donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada para penerima manfaat di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat kolaborasi dengan BenihBaik.com yang akan memastikan penyaluran donasi dalam bentuk uang tunai langsung ke penerima manfaat. 

Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjelaskan, Ditjen Kebudayaan mendukung penuh kolaborasi yang dilakukan oleh Jakarta City Philharmonic dan OVO, karena donasi yang terkumpul akan disalurkan sepenuhnya kepada seniman. 

“Saat ini peran teknologi dalam mengangkat luasnya khasanah seni budaya Indonesia semakin nyata, terlebih di tengah situasi yang menuntut para seniman untuk di rumah saja. Kami apresiasi dan dukung penuh upaya yang dilakukan Jakarta City Philharmonic, yang mengajak masyarakat untuk berbagi dalam keterbatasan, serta dukungan dari OVO dan Benih Baik sebagai platform teknologi sebagai fasilitator upaya dari para seniman Indonesia,” jelas Hilmar.

Selain itu, Hilmar juga menegaskan, saat ini yang diperlukan adalah bersama-sama menghidupkan semangat para pekerja seni budaya di Indonesia agar mereka tetap bisa berkarya tanpa beban karena harus berpikir bagaimana dengan kelangsungan hidup mereka sehari-hari. 

“Bersama kita bisa membantu dan menguatkan mereka, Dengan semangat yang sama, kolaborasi ini menjadi gerakan yang diharapkan dapat memotivasi gerakan lain nantinya yang bertujuan menggalang dana bagi jejaring dan komunitas seni, ” tegas Hilmar.

Sementara Anto Hoed, selaku Dewan Komisaris Jakarta City Philharmonic, menuturkan bahwa platform teknologi telah membuat mereka dapat terus bekerja, berkarya, dan menyebarkan keindahan musik ke seluruh Indonesia serta dapat membagikan harapan baru kepada para seniman.

“Kami berharap proyek ini dapat membagikan harapan baru, terutama bagi seniman tradisional yang terkena dampak COVID-19. Kami dibantu oleh musisi-musisi seperti Maruli Tampubolon, Melly Goeslaw, dan Tohpati untuk membangun semangat berbagi dan menggalang dukungan nasional demi keberlangsungan pekerja seni tradisional di industri seni budaya Indonesia,” tuturnya.

Kampanye ini dilakukan OVO untuk mendukung industri seni budaya di Indonesia, khususnya seniman tradisional, yang menjadi salah satu segmen pekerja informal paling terdampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi COVID-19.

Melalui ‘OVO KolaborArtsy’, OVO membangun inisiatif Bersama dengan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkolaborasi membantu menghidupkan kembali kegiatan industri seni Indonesia di tengah pandemi melalui sistem pembayaran terintegrasi yang disediakan oleh OVO, di mana penonton dapat mendukung para seniman pilihan mereka.

“OVO sebagai platform pembayaran digital terdepan di Indonesia, terus berinovasi untuk membangun semangat berbagi, membantu pemerintah dan mereka yang sangat terdampak pandemi COVID-19,” jelas Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra.

Karaniya menambahkan, OVO bermitra dengan Jakarta City Philharmonic untuk mengadakan pertunjukan orkestra virtual yang dimulai pada 22 Mei 2020. Nantinya, total donasi yang terkumpul akan didistribusikan oleh BenihBaik untuk disalurkan kepada para seniman tradisional di Indonesia yang terkena dampak COVID-19.

Pada acara yang sama, Anggit Hernowo, Co-Founder BenihBaik menyampaikan apresiasi, “BenihBaik merasa terhormat dapat menjadi bagian dari gerakan mempertahankan eksistensi industri seni Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tanpa adanya pandemi ini saja, industri seni sering luput dari perhatian. Penting bagi publik dan swasta untuk bermitra selama masa-masa sulit ini.”

Sebagai informasi, pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 16.00 WIB, pemirsa dapat menikmati live streaming konser daring di Youtube.com/budayasaya, sambil menunggu waktu berbuka puasa dan berpartisipasi secara digital untuk berdonasi dengan mengklik tautan DOKU yang tertanam di bagian deskripsi video Youtube. Pengguna dapat dengan mudah mengikuti langkah-langkah yang tersedia untuk donasi di platform dan menyelesaikan pembayaran dengan OVO. Beberapa karya yang akan dimainkan:

Supratman, Wage Rudolf; Indonesia Raya

Embut, Mochtar; Varia Ibukota

Goeslaw, Melky; Sio Mama, akan dibawakan oleh Melly Goeslaw

Marzuki, Ismail; Wanita, akan dibawakan oleh Maruli Tampubolon

Offenbach, Jacques; Can-can dari Opera “Orpheus in Underworld”

Tohpati; Jatuh Cinta

 ****

News

Kartu Prakerja Diluncurkan Pemerintah, OVO Jadi Mitra Resmi Uang Elektronik

April 11, 2020

Hari ini, program Kartu Prakerja secara resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, dan daya saing serta mengembangkan jaring pengaman sosial selama pandemi COVID-19. OVO, platform pembayaran digital terkemuka di Indonesia, menjadi mitra resmi uang elektronik, bersama dengan bank milik negara, BNI. Pemerintah juga menggandeng 8 mitra resmi lainnya untuk platform digital seperti, Tokopedia dan RuangGuru.

Kartu Prakerja diprioritaskan bagi para pencari kerja dan pekerja serta pelaku usaha mikro dan kecil, dengan tujuan menekan angka pengangguran di Indonesia, terlebih di situasi sulit saat ini akibat pandemi COVID-19.

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menuturkan, “OVO terus berupaya sekuat tenaga untuk membantu pemerintah mengatasi dampak pandemi COVID-19, dalam hal ini mendistribusikan dana bantuan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja muda IndonesiaAda 5 orang engineer OVOdan 2 orang desainer UI/UX Bareksa yang kami kerahkan untuk ikut membangun sistem Kartu Prakerja di bawah arahan Ibu Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Mereka bekerja bahu-membahu bersama engineer lain untuk memungkinkan peserta program mengakses, melakukan registrasi dan menerima dana bantuan secara online–hal yang sangat penting di masa masyarakat saat ini beraktivitas di rumah masing-masing.”

Karaniya optimis Kartu Prakerja dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran muda, yang jumlahnya sekitar 3,7 juta jiwa, dan membantu mereka meningkatkan kemampuan, pengetahuan serta kompetensi agar sesuai dengan kebutuhan  pasar saat ini, terkhusus setelah pandemi COVID-19 bisa diatasi.

Sebagai mitra resmi pembayaran digital program Kartu Prakerja, OVO mendapat amanat untuk menyalurkan dana insentif senilai Rp 600.000 setiap bulan, yang akan ditransfer dalam beberapa tahap selama 4 bulan, ke akun uang elektronik para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dalam program ini. Peserta akan memperoleh bantuan pelatihan senilai Rp 1 Juta untuk digunakan di Platform Digital Mitra.

Melalui program Kartu Prakerja, peserta dapat mengikuti berbagai pelatihan yang dipersyaratkan industri yang ada dalam layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Dengan program Kartu Prakerja, peserta dapat memperoleh kemampuan baru untuk masuk di dunia kerja namun tetap menerapkan physical distancing lewat belajar online.

Adapun syarat untuk menjadi peserta Kartu Prakerja adalah: Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, merupakan pekerja, pencari kerja maupun pegiat usaha mikro dan kecil. Calon peserta perlu menginput data dan mengikuti seleksi online. Pendaftaran peserta Kartu Prakerja bisa dilakukan secara online di laman http://prakerja.go.id/.

Karaniya mengapresiasi langkah progresif pemerintah yang telah melibatkan industri keuangan elektronik sebagai pilar penting dalam program Kartu Prakerja. Memanfaatkan kapasitas dan jangkauan teknologi digital menjadi kunci penting bagi terciptanya kesetaraan akses bagi seluruh calon peserta di pelosok Indonesia, termasuk mereka yang belum memiliki rekening bank.

Sebelumnya, OVO telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari pada 20 Maret 2020 lalu. Hadir pada acara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Kepala Staf Presiden, Moeldoko. Nota kesepahaman ditandatangani bersamaan dengan peluncuran situs resmi Kartu Prakerja (prakerja.go.id).

News

AMSI: Media Harus Dorong Publik Rasional & Tidak Picu Kepanikan

March 3, 2020

JAKARTA — Sebagaimana sudah diumumkan Presiden Joko Widodo, Senin 2 Maret 2020, dua warga Indonesia dipastikan terkena virus Corona. Keduanya kini sudah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Sulianti Saroso Jakarta, dan kondisi mereka membaik, perlahan mulai pulih.

Di tengah merebaknya berita tentang virus ini, para penderita, dan upaya pemerintah menangani serta menghadang penyebaran, AMSI menghimbau pimpinan dan pemilik media anggota AMSI di seluruh Indonesia untuk mengedepankan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan dan mengikuti langkah-langkah berikut:

Pertama, identitas penderita virus Corona harus dirahasiakan. Nama, alamat dan data pribadi pasien tidak boleh disebarluaskan. Media wajib memastikan pemerintah sudah menangani para penderita secara maksimal dan melakukan segala yang diharuskan demi mencegah penyebaran virus ini.

Kedua, hindari konten berita yang memicu publik menjadi panik. Konten seperti itu tidak akan membantu siapapun, tidak akan membantu negara, atau masyarakat dalam menangkal penyebaran virus ini dan menangani mereka yang tertular.

Ketiga, perbanyak konten-konten berita yang sifatnya edukatif, tentang bagaimana cara penularan, cara mengantisipasi, cara bersin dan cara batuk agar virus apapun tidak menular ke keluarga, sahabat di kantor, atau orang lain di area publik yang mereka kunjungi.

Keempat, edukasi publik bahwa peluang sembuh dari virus ini sangatlah besar. Tumbuhkan optimisme lewat data. Data kesembuhan tersedia di banyak negara. Vietnam bahkan mengumumkan semua yang terkena virus ini sembuh total. Kehati-hatian sangat penting, tapi ketakutan dan paranoid tidak membantu apa-apa, malah justru memparah suasana.

Kelima, edukasi publik untuk hidup sehat. Konsumsi makanan sehat, olahraga, cara mencuci tangan, dan begitu banyak cara-cara sederhana agar terhindari dari virus ini.

Keenam, dorong para pebisnis, pemilik, dan pengelola fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, restoran, hotel, perkantoran, transportasi umum untuk mengikuti ketentuan standar World Health Organization (WHO) dan pemerintah, dalam mengoperasikan fasilitas publik demi mencegah terjadinya penyebaran virus ini.

Ketujuh, dorong dan bantu pemerintah agar terus melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang standardisasi penanganan yang dilakukan dan hindari ruang media kita dipakai untuk debat kusir, bertengkar, berpolemik yang tak perlu, yang justru menimbulkan kebingungan dan kepanikan di tengah masyarakat.

Kedelapan, kepada seluruh media anggota AMSI agar dalam penugasan setiap wartawan dan kru ke lapangan harus memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan sesuai prosedur standar masing-masing.

Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk diikuti semua anggota AMSI di seluruh Indonesia.

Kepada masyarakat umum dan pengguna media sosial, kami berharap agar bersama para pengelola media, mari mencegah penyebaran berita bohong, dengan membaca berita dari sumber terpercaya, serta terus tumbuhkan semangat optimisme. Sudah puluhan ribu orang sembuh total dari virus ini.

Jakarta, 3 Maret 2020

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

ttd
Wenseslaus Manggut

News

BOPLBF Perkuat Sinergitas dengan Stakeholder, Wujudkan Labuan Bajo Destinasi Super Premium

February 7, 2020

LABUAN BAJO  –  Sebagai satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus berbenah, salah satunya dengan memperkuat sinergitas antar para pemangku kepentingan terkait.

Langkah sinergitas tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi antara Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) dengan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Manggarai Barat. BOPLBF, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, menginisiasi rakor tersebut sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo.

Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina mengungkapkan pihaknya berharap rakor bersama seluruh jajaran Pemda Manggarai Barat dapat menjadi stimulisator bagi terlaksananya percepatan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo.

Sinergi keseluruhan perangkat daerah tersebut, kata Shana, diyakini akan memberi kekuatan dan dorongan yang sangat besar untuk mewujudkan semua arahan Presiden Joko Widodo, demi tercapainya cita-cita dan harapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Premium.

“Tahun 2020 ini menjadi momentum berharga untuk pembangunan pariwisata Labuan Bajo yang tidak boleh kita lewatkan. Apalagi dengan perhatian dan dukungan pemerintah pusat yang begitu besar saat ini bagi Labuan Bajo harus kita respon dengan semangat membangun pariwisata berkelanjutan”, ungkap Shana, seusai Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (6/2/2020).

Shana memastikan 7 arahan Presiden Joko Widodo terimplementasi dengan baik di lapangan. Karena itu, peran koordinasi yang diemban BOPLBF akan semakin dimaksimalkan dan diintensifkan, melalui sinergi bersama segenap perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat seperti yang dilakukan dalam rakor kali ini.

Dalam kunjungan kerja pada 21 Januari lalu, BOPLBF mencatat ada 7 arahan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Ke-7 arahan tersebut a.l: pertama, penataan kawasan secara terintegrasi, baik yang berkaitan dengan kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan bagi para wisatawan. Kedua, pembangunan Infrastruktur, yaitu dengan segera membangun runway dan terminal bandara Komodo pada awal 2020.

Ketiga, menyiapkan SDM dengan meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM masyarakat lokal. Keempat, pengelolaan sampah. Kelima, pengadaan air baku. Keenam, promosi pariwisata melalui kegiatan promosi besar-besaran. Terakhir, ketujuh yakni keamanan wisatawan melalui penguatan Organisasi Perangkat Derah (OPD) yang berkaitan dengan keamanan para wisatawan.

Menindaklanjuti ke-7 arahan Presiden Jokowi di atas dan arahan presiden saat melakukan kunjungan kerja Juli 2019, rakor kali ini juga sekaligus untuk menginformasikan dan melaporkan apa-apa saja yang sudah dilakukan BOPLBF, sebagai impelementasi saat kunjungan pertama Presiden Joko Widodo.

“Rakor kali ini sekaligus untuk mengkonsolidasikan apa-apa saja yang harus disiapkan bersama oleh BOPLBF, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo tahun ini,” ujar Shana.

Sejak Juli 2019, Labuan Bajo menyandang status sebagai Destinasi Wisata Premium, yang kemudian dinaikkan lagi statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Super Premium. Menyandang status sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas dan Destinasi Super Premium, menurut Shana, bukanlah hal mudah bagi Manggarai Barat yang baru akan memasuki usia 17 tahun pada 25 Februari 2020. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

“Kami telah menyusun program kerja yang semuanya disesuaikan arahan Presiden Jokowi, antara lain terkait penataan kawasan dan penguatan kapasitas SDM. Penataan kawasan menjadi salah satu perhatian utama BOPLBF, seperti kawasan Kampung Air.”

Mulai Maret-November 2020, BOPLBF bersinergi bersama Kemenparekraf dan Kementerian Koperasi dan UKM, akan fokus mempersiapkan SDM kepariwisataan. Bentuk programnya melalui pelatihan dan pendampingan kepada sekitar 230 UKM yang ada di Labuan Bajo.

Selain itu, BOPLBF juga mencari peluang pasar bagi hasil produksi melalui sinergi dengan para stakeholder yang ada di Labuan Bajo. BOPLBF juga menjalin koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 22 Januari 2020.

“Semua bersepakat ke depannya akan membangun kantor bersama guna memperkuat mitigasi bencana Labuan Bajo, guna menjamin keamanan para wisatawan. Penguatan mitigasi bencana ini juga memberi manfaat bagi masyarakat Labuan Bajo sendiri,” jelas Shana.

BOPLBF, sesuai dengan landasan yuridis pembentukannya yaitu Perpres No. 32 Tahun 2018 dan secara struktur dibentuk pada tahun 2019, mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores.

News

RUPSLB, Garuda Indonesia kini punya Direksi dan Komisaris baru

January 22, 2020

Jakarta — Garuda Indonesia baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan mengumumkan pergantian jajaran komisaris dan direksi perseroan, setelah beberapa bulan terakhir mengalami gonjang ganjing karena diterpa banyak masalah, mulai dari laporan keuangan, penyelundupan motor gede hingga pramugari.

Di jajaran komisaris, RUPSLB hari ini mengangkat nama-nama baru seperti Triawan Munaf (mantan Kepala Bekraf) dan Yenny Wahid (putri dari Presiden RI ke-4). Sementara itu, posisi Direktur Utama kini diisi oleh Irfan Setiaputra yang sebelumnya lebih dikenal sebagai pemain di industri tambang dan sempat menjadi Direktur Utama di PT INTI (Persero).

RUPSLB Garuda Indonesia digelar pada Rabu, 22/01/2020.

Berikut susunan komisaris dan direksi Garuda Indonesia yang baru:

Komisaris
1. Komisaris Utama: Triawan Munaf
2. Wakil Komisaris Utama: Chairal Tanjung
3. Komisaris Independen: Yenny Wahid
4. Komisaris Independen: Elisa Lumbantoruan
5. Komisaris: Peter F Gontha

Direksi
1. Direktur Utama: Irfan Setiaputra
2. Wakil Direktur Utama: Dony Oskaria
3. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Fuad Rizal
4. Direktur Operasi: Tumpal Manumpak Hutapea
5. Direktur Human Capital: Aryaperwira Adileksana
6. Direktur Teknik: Rahmat Hanafi
7. Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan IT: Ade R. Susardi
8. Direktur Niaga dan Kargo: M. Rizal Pahlevi

Perlu diketahui, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan lima direktur karena terlibat dalam penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat baru Garuda Airbus A330-900 NEO yang dikirim langsung dari Prancis.

***

News

Mengembangkan Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Dunia

January 21, 2020

Labuan Bajo — Pariwisata merupakan potret yang dapat menggambarkan wajah Indonesia kepada dunia internasional. Indonesia, yang mempunyai banyak wilayah dengan keindahan alam dan keanekaragaman budaya, memiliki peluang besar untuk menarik perhatian wisatawan mancanegara sekaligus menunjukkan keramahan budaya Indonesia apabila mampu mengelola kekuatan potensi pariwisatanya dengan baik.

Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan satu dari sekian banyak potensi wisata Indonesia yang menjadi prioritas penataan dan pengembangan wisatawan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo yang kembali berkunjung dan meninjau perkembangan proses penataan kawasan wisata di Labuan Bajo berkomitmen untuk memajukan daerah tersebut.

“Saya dengan para menteri ke NTT ini untuk apa? Kita ingin membangun Labuan Bajo. Airportnya, mulai tahun ini, landasannya akan diperpanjang, terminal tunggu juga akan diperbesar dan diperbaiki,” ujarnya kepada masyarakat NTT yang hadir dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat pada Selasa, 21 Januari 2020, di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

“Untuk apa? Agar turis-turis dari mancanegara yang datang ke sini bisa menikmati suasana budaya di Labuan Bajo,” imbuh Presiden.

Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara mengatakan agar pariwisata Indonesia mampu bertransformasi menjadi sektor utama penggerak perekonomian nasional. Saat pariwisata menggeliat dapat dipastikan lapangan kerja akan semakin meningkat sehingga perekonomian masyarakat juga akan bergerak.

“Kita harapkan nanti memiliki dampak ekonomi kepada masyarakat. Kalau turis semakin banyak ke sini, belanja banyak di sini, seperti tadi disampaikan Pak Bupati, pendapatan asli daerah meningkat sampai 1.000 persen, sepuluh kali lipat (dari sebelumnya),” tuturnya.

Maka itu, infrastruktur pendukung pariwisata juga harus dibangun. Baik infrastruktur dasar maupun pendukung pariwisata di daerah tersebut dibangun dan diperbaiki sesegera mungkin.

“Bukan hanya airportnya saja, sebentar lagi jalan-jalan dan trotoar di sini juga akan diperbaiki. Air baku juga akan ada bendungan yang kita harapkan segera selesai. Pengolahan sampah juga akan kita bangun di sini. Nanti dilihat akhir tahun ini perubahan di Labuan Bajo ada atau tidak,” kata Presiden.

Pembangunan dan pembenahan infrastruktur tersebut tentunya harus disertai dengan kesiapan sumber daya manusia yang nantinya akan berhubungan langsung dengan wisatawan mancanegara yang hadir. Terkait hal tersebut, Presiden mengharapkan bentuk keramahan masyarakat Indonesia yang mencitrakan wajah dan kearifan budaya Indonesia di mata dunia.

“Tetapi saya minta, terutama yang berada di sekitar Labuan Bajo, semuanya harus siap. Ramah kepada wisatawan dan tidak buang sampah sembarangan. Kesiapan ini yang harus mulai kita hadirkan di Labuan Bajo ini,” tandasnya. (***)

News

Buka Raker Perwakilan RI, Presiden Ingin Dubes Fokus Diplomasi Ekonomi

January 9, 2020

Jakarta — Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja (Raker) Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2020. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh 131 Kepala Perwakilan dan Eselon I Kementerian Luar Negeri.

Pada awal sambutannya, Presiden kembali menggaungkan optimisme di tengah situasi ekonomi dan politik dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ditambah lagi dengan meningkatnya konflik yang terjadi di beberapa negara maupun antarnegara.

“Tetapi kita harus yakin bahwa di tengah situasi yang penuh tantangan tersebut, negara kita Indonesia mampu berlayar tetap berdiri tegak dalam rangka terus memperjuangkan kepentingan nasional kita,” kata Presiden.

Konstitusi mengamanatkan para duta besar Indonesia sebagai duta perdamaian. Meski demikian, Kepala Negara menghendaki agar para perwakilan RI di luar negeri tersebut juga mengupayakan diplomasi ekonomi.

“Saya ingin 70-80 persen apa yang kita miliki itu fokusnya di situ, di diplomasi ekonomi karena itulah yang sekarang ini sedang diperlukan oleh negara kita. Oleh sebab itu, penting sekali para duta besar ini sebagai duta investasi,” jelasnya.

Sebagai duta investasi, Presiden menyebut, para duta besar harus mampu mengidentifikasi jenis investasi di bidang apa yang diperlukan dan diprioritaskan oleh Indonesia. Menurut Presiden, bidang yang menjadi prioritas tersebut antara lain, produk substitusi impor.

“Kita tahu yang namanya petrochemical itu masih impor, 85 persen masih impor. Sehingga kalau kita ingin mendatangkan investasi, cari produk-produk yang berkaitan dengan barang-barang substitusi impor kita. Petrokimia berkaitan dengan methanol misalnya,” ungkapnya.

Bidang kedua yang harus diprioritaskan adalah energi. Hal ini mengingat Indonesia masih mengimpor energi, baik minyak maupun gas, dalam jumlah yang cukup besar. Secara spesifik, Kepala Negara meminta para duta besar mencari investor yang memiliki kemampuan dalam mengelola material yang banyak dimiliki Indonesia, seperti batu bara.

“Jangan senang kita impor gas atau minyak terus. Investornya siapa? Ya investornya bisa saja misalnya yang berkaitan dengan batu bara, datangkan investor yang memiliki teknologi yang berkaitan dengan batu bara. Karena batu bara itu bisa diubah menjadi DME, LPG. Kita ini LPG kita ini impor semuanya. Sehingga investasi yang berkaitan dengan DME, LPG, ini penting sekali supaya kita tidak impor gas LPG lagi. Material kita ini batu bara banyak sekali. Negara-negara yang jago yang berkaitan dengan ini siapa? Ini yang kita cari,” paparnya.

Selain batu bara, Presiden juga meminta agar para duta besar aktif mencari investor yang mampu mengubah kelapa kopra menjadi avtur. Demikian juga dengan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai campuran diesel melalui B20, B30, B50, maupun B100 nantinya. Dengan demikian, Indonesia tidak akan lagi mengekspor komoditas-komoditas tersebut dalam bentuk bahan mentah atau raw material.

“Sudah enggak zamannya lagi kita ekspor yang namanya batu bara, bahan mentah kopra, CPO. Kita ingin ekspor kita dalam bentuk barang-barang minimal setengah jadi, atau kalau bisa barang jadi. Sehingga bapak ibu sekalian menjadi duta investasi itu yang diincar mana, yang ditembak mana itu mengerti,” imbuhnya.

Jika Indonesia bisa memproduksi B50, Kepala Negara meyakini, posisi tawar Indonesia terhadap semua negara akan meningkat, misalnya terhadap Uni Eropa yang acapkali melakukan boikot terhadap sawit Indonesia.

“Kita pakai sendiri saja (sawitnya), ngapain sih harus diekspor ke sana? Strategi ini yang sedang kita bangun. Strategi besar bisnis negara ini baru kita proses rancang implementasinya agar betul-betul kita tidak ada ketergantungan dengan negara lain,” tambahnya.

Dengan meningkatkan investasi di bidang-bidang tersebut, Presiden berharap neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia akan semakin baik. Untuk itu, dukungan para duta besar terhadap investasi sangat diperlukan.

“Goal-nya ke sana. Kalau neraca transaksi berjalan kita sudah positif baik, saat itulah kita betul-betul baru merdeka. Dengan siapapun kita berani karena tidak ada ketergantungan apapun mengenai sisi keuangan, sisi ekonomi. Itulah target kita dalam 3-4 tahun ke depan. Arahnya ke sana, sehingga bantuan dari para duta besar mengenai investasi, sebagai duta investasi, sangat penting sekali,” tandasnya.

Duta Besar, Duta Ekspor

Persoalan defisit neraca perdagangan telah dialami oleh Indonesia selama bertahun-tahun. Salah satu cara untuk menyelesaikannya, selain dengan menggenjot investasi, adalah dengan meningkatkan ekspor.

Untuk itu, saat membuka Rapat Kerja Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri, Presiden Joko Widodo mendorong para duta besar agar turut berperan sebagai duta ekspor bagi negara.

Menurut Presiden, salah satu penyebab defisit neraca perdagangan yang tak kunjung selesai adalah karena selama bertahun-tahun Indonesia selalu fokus pada pasar-pasar tradisional dan negara-negara besar saja seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Tiongkok. Padahal, potensi pasar-pasar lain di dunia masih sangat besar untuk digarap.

“Padahal sekarang justru negara-negara yang sedang berkembang, yang pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen itu banyak sekali. Memang tidak besar, kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan juga akan menjadi sebuah jumlah yang sangat besar,” ujar Presiden.

Potensi pasar nontradisional tersebut misalnya di negara-negara Afrika, di mana banyak negara yang ekonominya tumbuh di atas 5 persen. Terkait hal tersebut, Presiden meminta para duta besar jeli melihat dan menginformasikan peluang yang ada di negara tersebut.

“Ini tolong betul-betul dilihat dan diinformasikan ada peluang apa di situ? Sehingga di sini mengerti dan bisa mengolah. Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi, diolah dalam rapat terbatas, kemudian kita putuskan siapa yang harus menyelesaikan itu, barangnya yang dibutuhkan apa. Intelligent marketing seperti ini yang diperlukan sekarang ini. Sehingga kita bisa masuk ke pasar-pasar Afrika, produk-produk apa yang diperlukan di sana, bisa masuk,” jelasnya.

Secara khusus, Presiden menyebut bahwa pasar-pasar di Afrika itu potensial untuk produk-produk usaha kecil dan menengah Indonesia. Hal tersebut mengingat negara-negara tersebut belum menerapkan standar kualitas yang terlalu ketat.

“Yang saya senang sebetulnya kalau kita bisa masuk ke pasar-pasar di Afrika itu, yang banyak itu produknya usaha kecil dan menengah itu bisa masuk ke sana. Karena apa? Untuk urusan kualitas masih belum memiliki standar yang sangat ketat,” imbuhnya.

Selain Afrika, Presiden melihat negara-negara di Asia Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur juga memiliki potensi yang besar. Untuk itu, ia meminta para dubes yang bertugas di negara tersebut bisa mengidentifikasi peluang yang ada.

“Perintahkan staf-staf yang berkaitan dengan ini untuk melihat, untuk mencari tahu, mencari data, siapa yang memerlukan, jumlahnya berapa, namanya siapa. Semuanya harus teridentifikasi dan kita tahu betul,” sambungnya.

Menurut Presiden, saat ini, kualitas produk-produk Indonesia sudah lebih kompetitif dibandingkan dengan produk-produk dari Tiongkok. Sehingga, Presiden mengatakan, Indonesia tidak perlu takut jika harus berkompetisi dengan produk-produk mereka di pasar global.

Tujuan besar dari diplomasi ekonomi dengan menjadikan duta besar sebagai duta ekspor adalah untuk membangun kepercayaan dari negara-negara lain. Untuk itu, Presiden ingin agar para duta besar mencurahkan 70-80 persen dari aktivitasnya pada diplomasi ekonomi.

“Tadi saya sampaikan bahwa diplomasi ekonomi ini menempati 70-80 persen apa yang harus kita pikirkan dan kita curahkan. Sisanya, silakan isi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang berkaitan mungkin dengan pariwisata, diplomasi perdamaian, diplomasi kedaulatan. Karena ke depan, yang ingin kita bangun itu kepercayaan, itu yang ingin kita bangun,” jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu stabil berada di atas 5 persen dalam lima tahun terakhir bisa menjadi modal bagi para duta besar untuk mempromosikan Indonesia. Tak hanya itu, inflasi yang terkontrol dan bahkan bisa turun dari 9 persen hingga sekarang di posisi 3 persen, juga menjadi modal yang besar.

“Dua ini menjadi modal besar kita. Kenapa investasi negara lain menengok kita? Karena dua hal ini. Dan mungkin angka-angka yang lainnya, angka kemiskinan, gini ratio. Tapi dua hal itu jangan kita enggak bisa bercerita mengenai turunnya inflasi, stabilitas growth yang kita miliki. Sering kita tidak tahu modal besar yang kita pakai dalam membangun trust negara kita,” ungkapnya.

Terakhir, Kepala Negara meminta agar para duta besar juga mampu melihat dan menginformasikan inovasi yang ada di negara tempatnya bertugas. Dengan demikian, Indonesia bisa mempelajari inovasi tersebut, tidak memulai dari nol, untuk kemudian dikembangkan dan diterapkan.

“Kalau kita memulai dari basic-nya ya enggak akan ketemu sampai kapan pun. Karena kita ingin amati, pelajari, kembangkan, dan langsung terapkan. Inilah yang kita perlukan. Jadi kalau ada inovasi di sebuah negara, misalnya di Amerika ada sesuatu yang baru mengenai AI (artificial intelligence). AI kita belajar belum rampung sudah keluar yang baru lagi. Barang baru ini apa? Informasikan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, para duta besar harus terus mencari peluang-peluang, membuka jejaring seluas mungkin, mengenali karakter-karakter pasar, memetakan peluang-peluang itu, dan menginformasikan ke kementerian. Di samping itu, Presiden juga meminta Menteri Luar Negeri untuk membuat key performance indicator (KPI) yang jelas dan terukur.

“Biar jelas yang berprestasi sama yang tidak, yang harus diganti sama yang tidak itu harus jelas. Nanti kalau enggak, kita business as usual saja, enggak akan negara ini maju kalau kita seperti itu. Ada evaluasinya, mana yang kita koreksi, mana yang harus kita perbaiki, baik di sisi dalam negeri, kementerian-kementerian, maupun duta besarnya. Saya kira kalau kita bekerja dengan cara-cara KPI yang jelas, semuanya akan termotivasi dan terdorong untuk bekerja secara sungguh-sungguh,” tandasnya. (***)

News

Kolaborasi OVO dan Pegadaian, Dorong Inklusi Keuangan Digital Hingga Pedesaan

January 8, 2020

Jakarta – OVO, platform pembayaran dan layanan keuangan digital terdepan menjalin kolaborasi dengan PT Pegadaian Persero untuk memperluas layanan sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan inklusi keuangan di Indonesia. Sinergi antara institusi keuangan non-bank tertua di nusantara dan unicorn teknologi finansial pertama Indonesia ini berpotensi membawa lebih dari 13.4 juta nasabah Pegadaian Persero ke dalam ekosistem keuangan digital yang terintegrasi, aman dan mudah digunakan. Berdasarkan data terakhir, OVO memproses 1 miliar transaksi dalam satu tahun secara real time, dengan peningkatan jumlah transaksi lebih dari 70% di tahun 2019.

Sinergi strategis ini juga secara signifikan mendorong pertumbuhan tingkat inklusi keuangan dan memperkecil jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan. Berdasarkan survei nasional literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan pada November 2019, indeks inklusi keuangan kini telah mencapai 76%. Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pegadaian (Persero) dan OVO (PT Visionet Internasional) berlangsung di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.

“Kesepakatan antara OVO dan Pegadaian akan semakin meniadakan kesenjangan layanan keuangan berbasis teknologi bagi pengguna, bahkan yang tinggal di wilayah pelosok. Nasabah Pegadaian dan pengguna OVO, kini dapat memperoleh pengalaman bertransaksi secara non tunai dengan lebih aman, nyaman dan mudah. Hal ini sejalan dengan visi OVO untuk menghadirkan akses keuangan digital yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menuturkan.

Karaniya pun menegaskan komitmen OVO mendukung target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hadir sebagai salah satu motor utama perubahan lanskap pembayaran digital sejak 2017, OVO terus berupaya menjadi solusi layanan finansial terpadu dan secara aktif mendukung Gerakan Nasional Non Tunai serta inovasi QRIS dari Bank Indonesia.

Sebagai upaya demokratisasi layanan keuangan digital, OVO secara khusus merangkul masyarakat yang belum tersentuh kemudahan layanan keuangan modern ke dalam ekosistem ekonomi digital, saat ini 28% pengguna OVO termasuk kategori underbanked. “Strategi ekosistem terbuka yang dilakukan oleh OVO, secara signifikan mampu memperluas adopsi serta pertumbuhan jumlah merchant, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan modern. Hal ini selaras dengan layanan keuangan Pegadaian dengan fokus pada segmen nasabah yang sama.”

Di tahun 2019, OVO juga mencatat pertumbuhan jumlah nilai transaksi sejumlah 55% dan peningkatan jumlah pengguna aktif bulanan sebesar lebih dari 40%. Hal ini menggarisbawahi terus bertumbuhnya adopsi layanan keuangan digital, serta kepercayaan pengguna terhadap ekosistem OVO.

“Kerjasama dengan OVO akan meningkatkan akses nasabah Pegadaian ke dalam ekosistem keuangan digital nasional yang terus berkembang. Pegadaian perlu memastikan pemerataan akses terhadap sistem pembayaran modern yang terintegrasi, aman dan nyaman serta akuntabel. Kerjasama ini mengedukasi lebih banyak masyarakat untuk bertransaksi non-tunai. Kolaborasi ini kunci bagi pelaku industri keuangan seperti kami untuk terus bertumbuh bersama,” menurut Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto.

Kuswiyoto menegaskan, komitmen Pegadaian untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sebagai badan usaha milik negara dengan dividen terbesar ke-tujuh (2018) di angka Rp1.3 triliun dan laba bersih di tahun yang sama senilai Rp2.7 triliun, kerjasama ini adalah wujud komitmen Pegadaian untuk terus berinovasi. Tanggap akan pentingnya inovasi dan peningkatan layanan, Pegadaian secara aktif menggerakkan 1.804 tenaga pemasar serta 9.623 agen yang membawa layanan lebih dekat pada nasabah.

Dengan kerjasama ini, maka nasabah Pegadaian melakukan transaksi keuangan melalui OVO seperti pembayaran, top-up, serta pencairan (disbursement). Kerjasama ini juga akan meliputi program pendaftaran, registrasi, dan upgrade OVO sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip KYC (know-your-customer) OVO. Disamping itu kedua belah pihak terbuka untuk menggali potensi kerjasama dan sinergi lainnya untuk semakin meningkatkan layanan bagi nasabah keduanya.

Nota kesepahaman antara OVO dan PT Pegadaian Persero menggarisbawahi kesamaan visi kedua institusi dalam mendorong inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan terus meningkatnya adopsi penggunaan pembayaran digital di Indonesia, sinergi ini akan mempercepat tercapainya target inklusi keuangan pemerintah. (***)

News

Presiden Pimpin Ratas Bahas Ketersediaan Gas untuk Industri

January 6, 2020

Jakarta — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya untuk membahas ketersediaan gas untuk industri. Rapat terbatas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 6 Januari 2020.

“Saya sudah berapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal dan perlu saya sampaikan gas bukan semata-mata sebagai komoditas tetapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita,” kata Presiden dalam pengantarnya.

Menurut Presiden, sejumlah sektor industri menggunakan 80 persen volume gas Indonesia. Industri-industri tersebut mulai dari industri pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, hingga industri gelas.

“Artinya, ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus, produk-produk kita, gara-gara harga gas kita yang mahal,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar harga gas betul-betul dihitung agar lebih kompetitif. Ia juga meminta agar jajarannya melihat penyebab tingginya harga gas tersebut, mulai dari hulu hingga hilir.

“Mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir di tingkat distributor,” imbuhnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Presiden hendak mencari tahu apakah terdapat kendala di lapangan dalam implementasinya.

“Apakah ada kendala-kendala di lapangan, terutama di tujuh bidang industri yang telah ditetapkan sebagai pengguna penurunan harga gas yang kita inginkan?”

Presiden menyebut setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan terkait persoalan mahalnya harga gas untuk industri. Pertama, dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah pemerintah.

“Saya melihat yang pertama, ada jatah pemerintah 2,2 USD per MMBTU (Million British Thermal Unit). Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah. Ini satu, tapi nanti tanya ke Menteri Keuangan juga,” ungkapnya.

Kedua, dengan memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) agar gas bisa diberikan kepada industri. Untuk diketahui, DMO adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur di dalam kontrak kerja sama.

“Ketiga, bebas impor untuk industri. Ini sudah sejak 2016 kan gak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan, ya akan begini terus,” ucapnya.

“Pilihannya kan sebenarnya hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas. Itu saja sudah,” tandasnya.

News

Presiden Jokowi Instruksikan Jajaran Terkait Bantu Penanganan Banjir

January 6, 2020

Jakarta — Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah. Secara khusus, Kepala Negara menggarisbawahi soal pentingnya pemberian pelayanan kesehatan serta bantuan bagi warga terdampak banjir.

“Seluruh kementerian yang berkaitan dengan banjir benar-benar terus terjun ke bawah,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, pada Senin, 6 Januari 2020.

Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk menangani persoalan kesehatan yang dialami warga terdampak. Selain itu, Presiden juga meminta Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN untuk bergerak memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.

“Yang berkaitan dengan kesehatan, berarti Menteri Kesehatan, yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, berarti Menteri Sosial. Mungkin juga di Kementerian BUMN bisa menggerakkan BUMN agar bergerak,” tuturnya.

Adapun Kementerian Dalam Negeri ditugaskan oleh Presiden untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan dengan kondisi yang cukup ekstrem seperti sekarang ini. Kewaspadaan tersebut dapat berwujud perencanaan maupun persiapan untuk melakukan evakuasi bagi warganya yang terdampak banjir.

Sementara itu, TNI beserta Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta untuk terjun langsung dan memberikan bantuan tenaga ke lokasi terdampak banjir.

“TNI dan Polri setiap kejadian agar secepatnya bisa membantu ke lapangan, juga Basarnas dan BNPB. Saya kira perintah tidak usah saya ulang-ulang lagi,” tandasnya.