All Posts By

Aditya

News

Presiden Jokowi Ingin Indonesia Siap Bersaing di Expo 2020

August 13, 2019

Jakarta — Indonesia harus mampu bersaing dan memanfaatkan peluang besar pada Expo 2020 yang akan digelar di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada 20 Oktober tahun depan. Pameran terbesar di dunia yang paling ditunggu setelah ajang Piala Dunia dan Olimpiade tersebut bakal diikuti oleh kurang lebih 192 negara di mana Indonesia juga akan turut serta di dalamnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas persiapan Indonesia dalam mengikuti Expo 2020 tersebut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 13 Agustus 2019.

“Kita harus memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, baik dalam rangka urusan perdagangan, pariwisata, dan investasi internasional khususnya pasar di Timur Tengah,” ujarnya.

Gelaran Expo 2020 tersebut juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun citra positif dan kesadaran dunia mengenai Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar pihaknya mempersiapkan betul pembangunan paviliun yang mampu menampilkan keunggulan negara.

“Desain, venue, lokasi, dan paviliun betul-betul harus menampilkan wajah Indonesia sebagai sebuah negara besar. Ini sering saya sampaikan, jangan sampai kita salah pilih lokasi,” ucapnya.

Lebih jauh, partisipasi Indonesia dalam Expo tersebut juga harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempromosikan perdagangan, pariwisata, maupun investasi ke kancah internasional. Pameran tersebut diperkirakan akan menarik puluhan juta pengunjung dari seluruh dunia sehingga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian bila mampu mengambil peluang dari agenda tersebut.

Seiring dengan hal itu, Kepala Negara kembali mengingatkan soal pentingnya kolaborasi dan konsolidasi antara kementerian terkait dalam menyukseskan upaya tersebut. Pemerintah dan swasta, menurut Presiden, juga harus dapat berjalan beriringan.

“Saya minta agar semua pameran ekspo di luar negeri ini untuk marketing perdagangan, investasi, dan pariwisata betul-betul terintegrasi dan terkonsolidasi di mana antara pemerintah dan swasta bisa beriringan,” tuturnya.

Konsolidasi tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti alokasi anggaran untuk pameran yang hingga saat ini masih tersebar di kementerian-kementerian yang ada. Presiden menyebut bahwa dirinya menemukan pos anggaran tersebut di 18 kementerian yang belum termasuk pos anggaran di BUMN-BUMN.

“Anggarannya tersebar. Kalau dikumpulkan (bisa) besar, tapi kelihatan kecil-kecil karena di 18 kementerian,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan anggaran yang tersebar tersebut akan dapat lebih optimal bila dilakukan secara terpusat dan terintegrasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

“Kita ingin membangun sebuah persepsi. Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri sehingga kalau ini setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri jadinya ya kalau pameran hanya 1 atau 2 stan,” tandas Presiden.

Untuk diketahui, World Expo yang secara historis telah digelar sejak 1851 tersebut akan menampilkan penemuan dan inovasi baru yang membawa pembaruan dan perubahan bagi dunia. Pameran tersebut juga sering dijadikan sebagai ajang promosi hingga pertukaran budaya serta memperkenalkan keunggulan suatu negara.

News

Kemenpar Rilis 100 Calendar of Events (CoE) Wonderful 2019

August 12, 2019

Jakarta – Untuk mensukseskan target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 275 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di tahun 2019, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merilis 100 events pariwisata unggulan di seluruh Indonesia yang tertuang dalam 100 Calendar of Events Wonderful 2019. Ditetapkannya Calendar of Events Wonderful 2019 ini merupakan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo, kepada Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya untuk dapat mempromosikan destinasi Indonesia melalui atraksi eventnya yang begitu memesona. Menjawab arahan Presiden tersebut, Menpar lantas membentuk tim percepatan yang khusus menangani Calendar of Events 2019, mulai dari penunjukan tim kurator event, manajemen penyeleksian event pariwisata dari seluruh dinas Pariwisata di Indonesia, serta penetapan waktu promosi events yang benar-benar terukur.

“Dirilisnya 100 Calendar of Events Wonderful 2019 ini merupakan langkah nyata Kemenpar untuk merealisasikan arahan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki event pariwisata berkualitas dan berstandar internasional, sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah yang lebih besar. Tahun 2019 ini, kami siap menyuguhkan rangkuman eventpariwisata Indonesia terbaik yang telah dikurasi dalam 100 Wonderful Events,” terang Arief Yahya.

Menpar juga menyatakan jika tahun lalu, tim kurator telah bekerja keras untuk memastikan eventpariwisata 2019 memenuhi standar 4C, yakni: memiliki nilai kreatifitas (Creative Value), nilai komersil (Commercial Value), nilai komunikasi (Communication Value), serta didukung oleh komitmen/keseriusan kepala daerah (CEO Commitment) dalam mengembangkan pariwisata daerahnya. Untuk memastikan penerapan kriteria 4C tersebut, tidak tanggung-tanggung, Menpar memilih enam personil terbaik yang berkompeten di masing-masing bidang sebagai tim kurator CoE 2019, seperti: Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Media dan Komunikasi, Don Kardono (Communication-Media Value), Taufik Rahzen, koreografer Denny Malik, Presiden Jember Fashion Carnaval, Dynand Fariz, dan juga penari kenamaan, Eko Supriyanto (Creative- Cultural Value), serta Jacky Mussry (Commercial Value).

Senada dengan Menpar Arief Yahya, Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural sekaligus Ketua Pelaksana Calendar of Events Kemenpar RI, Esthy Reko Astuti, menambahkan jika syarat event pariwisata daerah dapat masuk dalam 100 Calendar of Events antara lain event yang diusulkan Pemda harus sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah diselenggarakan secara berkelanjutan setidaknya selama 3-4 tahun berturut-turut.

“100 Wonderful Events yang masuk dalam Calendar of Events 2019 sudah dipastikan memiliki dampak positif ke masyarakat. Artinya, diselenggarakannya event-event ini ke depannya akan memberikan dampak perputaran ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, serta mampu meningkatkan nilai media (media value) bagi citra destinasi wisata daerah”, jelas Esthy Reko Astuti.   

Sebelumnya, 100 Calendar of Events 2019 ini telah diluncurkan akhir bulan lalu oleh Menpar Arief Yahya, dalam rangkaian acara Winner : Wonderful Indonesia Energy 2018 sekaligus Jumpa Pers Akhir Tahun 2018yang digelar pada Kamis, (20/12) di Balairung Soesilo Soedarman. Peluncuran 100 Calendar of Events ini turut dihadiri oleh kurang lebih ratusan jurnalis pariwisata dan juga pemangku kepentingan pariwisata, perwakilan Kementerian/Lembaga/BUMN, dan Dinas Pariwisata Provinsi/Kota/Kabupaten se-Indonesia.

Menpar berharap jika Calendar of Events ini dapat menjadi atraksi yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke seluruh wilayah di Indonesia sehingga target 20 juta kunjungan wisman dapat direalisasikan sekaligus menyejahterakan masyarakat.

“Khusus untuk penyelenggaraan event yang dijadwalkan, namun berlokasi di destinasi yang saat ini masih terdampak bencana, khususnya di Kawasan Selat Sunda: Banten dan Lampung, saya berjanji akan memantau perkembangan situasi dan kondisinya ke depan. Saat ini, Kemenpar tengah fokus dalam penanganan wisatawan, pemulihan destinasi, serta penguatan industri dan SDM kepariwisataan di destinasi terdampak. Sebagai wujud empati, Kemenpar sedang menunda promosi destinasi Banten dan Lampung hingga 3 bulan ke depan, setelahnya strategi pemasaran baru akan diimplementasikan untuk menguatkan pariwisata di kawasan Selat Sunda”, pungkas Menpar.

Berikut merupakan daftar 100 Calendar of Events 2019 yang telah dirilis oleh Kemenpar RI.

News

AirAsia luncurkan livery ‘Sustainable Asean’ sambut HUT ASEAN

August 10, 2019

Bangkok – AirAsia hari ini memperkenalkan corak livery baru bertema  ‘Sustainable ASEAN’ pada salah satu armada Airbus A320 nya di Bangkok, Thailand, dalam rangka perayaan hari jadi pembentukan ASEAN. 

Pada livery ini juga diperkenalkan logo tanda kepemimpinan Thailand sebagai ketua ASEAN tahun ini dan juga ikon pariwisata negara-negara ASEAN yang saat ini sedang menjalankan program kerja sama pariwisata berkelanjutan dengan AirAsia, yang mempunyai misi untuk terus dikenal masyarakat dunia sebagai maskapai ASEAN. 

Acara peluncuran dihadiri oleh Penasehat Kementerian Luar Negeri Thailand Vijavat Isarabhakdi, dan Direktur Jenderal Departemen bidang ASEAN Kementerian Luar Negeri Thailand Dr Suriya Chindawongse, bersama CEO AirAsia Group Tony Fernandes. 

CEO AirAsia Group Tony Fernandes mengatakan, “Sebagai maskapai berbasis di ASEAN kami ingin menampilkan hal-hal yang spesial dari rumah kami ini, dan menegaskan kembali komitmen kami terhadap konsep keberlanjutan. Kami harap corak pada pesawat ini dapat menjadi pembicaraan di masyarakat dan mendorong ketertarikan khususnya tentang dampak serta manfaat wawasan pariwisata berkelanjutan bagi wilayah ASEAN yang merupakan rumah dari sekitar 650 juta penduduk. 

AirAsia telah lama menjadi pendukung utama pengintegrasian ASEAN dengan selalu mendukung kebijakan open sky di wilayah ASEAN. Visi dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan konektivitas domestik dan internasional serta memperlancar perdagangan dengan liberalisasi perjalanan udara di dalam satu kesatuan wilayah transportasi udara. 

Tony menambahkan, “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat atas kesuksesan Thailand sebagai Ketua ASEAN tahun 2019 dan kami harap dapat terus mendukung upaya kami untuk membangun kerja sama serta integrasi yang lebih baik untuk berbagai inisiatif, salah satunya pariwisata berkelanjutan.”

Beberapa inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh AirAsia antara lain berupa program edukasi, pengurangan jejak karbon, manajemen limbah, pemilahan sampah daur ulang saat di pesawat, program pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas “JourneyD”, serta pembinaan berbagai wirausaha sosial di wilayah ASEAN melalui yayasan filantropi milik AirAsia, AirAsia Foundation. 

Pesawat Airbus A320 dengan registrasi 9M-AJW ini berbasis operasi di Malaysia dan akan melayani lebih dari 50 destinasi di 10 negara ASEAN dari Kuala Lumpur. AirAsia juga akan meluncurkan pesawat kedua dengan livery yang sama untuk dioperasikan di Bangkok akhir tahun ini. 

Untuk merayakan momen spesial ini, AirAsia juga menawarkan promo khusus anggota AirAsia BIG untuk penerbangan dari Jakarta ke Surabaya, Sorong, Singapura, Labuan Bajo, dan Bangkok mulai dari Rp299.000*, serta penerbangan dari Kuala Lumpur ke Manila, Brunei, Phnom Penh, Vientiane, Krabi, Yangon dan Can Tho dengan harga spesial. Promo ini tersedia hingga 11 Agustus 2019 untuk penerbangan hari ini hingga 29 Februari 2020. 

News

Fokus Pembangunan SDM, Presiden: RAPBN 2020 Harus Gambarkan Daya Tahan Ekonomi

August 9, 2019

Jakarta — Presiden Joko Widodo mengatakan di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada.

Presiden juga mengharapkan agar RAPBN 2020 memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan sumberdaya manusia (SDM) secara besar-besaran.

“Yang kita harapkan nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama untuk akselerasi daya saing ekonomi negara kita, terutama daya saing di bidang ekspor, daya saing di bidang investasi,” tegas Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RUU beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019) siang.

Presiden juga meminta agar dipastikan bahwaRAPBN 2020 ini dikelola secara fokus, dikelola terarah dan bisa tepat sasaran, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat.

Tidak bisa Ditunda

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan investasi SDM tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. “Oleh sebab itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul diperhatikan, jangan sampai ada angka kenaikan  stunting,” ujarnya.

Kemudian juga kualitas sistem pendidikan dan pelatihan, menurut Presiden, harus betul-betul dirancang dengan cara-cara yang baru. Oleh sebab itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci, baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi.

Kemudian yang berkaitan dengan riset dan inovasi, Presiden menyampaikan, Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan, sehingga kita tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini.

Pada akhir arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB (Product Domestic Brutto) negara kita. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta ini bisa tumbuh dan berkembang.

“Sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” pungkas Presiden.

News

Pemerintah Targetkan World Class Government Terwujud 2024

August 9, 2019

Jakarta —  Presiden Joko Widodo dalam Visi Indonesia yang disampaikan pada Juli 2019 lalu menegaskan bahwa dalam 5 tahun ke depan pemerintah akan fokus pada pengembangan talenta Indonesia yang hebat sehingga dapat membawa negara ini bersaing secara global di era revolusi industri 4.0.

Terkait itu, pada sisi pemerintahan sendiri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyiapkan sejumlah strategi guna mewujudkan world class government atau pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2024.

Demikian disampaikan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Evaluasi Reformasi Birokrasi”, yang berlangsung di Ruang Auditorium Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

“Pada 2024, ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah harus memiliki ciri-ciri Smart ASN, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Semua soal penerimaan CPNS kami turunkan dari sini visi misinya. Kita cari anak-anak dengan kualitas seperti ini,” jelas Setiawan.

Menurutnya, strategi ini harus dan sudah wajib dijalankan mengingat Indonesia berada pada peringkat ke-77 dari 119 pada Global Talent Competitiveness Index 2018.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk mendukung terwujudnya Smart ASN dan world class government pada 2024, pihaknya menerapkan strategi 6 P.

“Yaitu perencanaan; perekrutan dan seleksi; pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; promosi, rotasi, dan karir; serta peningkatan kesejahteraan. Ini semua harus sejalan. Kalau ada yang pincang satu saja di sini, saya rasa Smart ASN tidak akan sempurna,” kata dia. 

Sementara dalam mencari anak-anak bangsa yang bertalenta, Setiawan menyebut Kementerian PANRB juga melakukan talent scouting, selain tentunya melalui jalur regular seperti penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Dalam talent scouting, kami bekerja sama dengan universitas-universitas, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya. Misalnya saja juara Olimpiade kita lihat, para wisudawan terbaik dari lima universitas juga kita lihat, karena kita dalam penerimaan CPNS juga ada formasi khusus untuk mereka,” terangnya. 

Pada akhirnya, melalui world class government, Pemerintah ingin menciptakan reformasi birokrasi 4.0 dengan indikator percepatan pelayanan, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, fleksibilitas kerja, berdampak sosial.

Hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. 

News

Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Lebih Mudah dengan e-Signature

August 9, 2019

Jakarta —  Mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri kini tak perlu repot untuk menyetarakan ijazah mereka. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) berhasil meningkatkan layanan, dalam hal kecepatan pelayanan, dan juga keamanan data ijazah luar negeri yang menerapkan tanda tangan elektronik (e-signature) pada SK penyetaraan.

Inovasi itu dinamakan Layanan Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai IPK Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang diciptakan tahun 2018. “Dengan menerapkan sistem ini, dapat mengurangi waktu penerbitan SK dan mempermudah pengusul untuk mendapatkan SK. Yang sebelumnya datang untuk mengambil hanya perlu mengunduh berkas SK yang telah ditandatangani dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,” jelas Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ismunandar saat presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beberapa waktu lalu.

Lahirnya inovasi ini dilatarbelakangi permasalahan dimana masih dilakukan penyetaraaan ijazah luar negeri secara manual. Mahasiswa harus datang membawa berkas, risiko kehilangan file karena penyimpanan data secara fisik, dan memakan banyak biaya hanya untuk proses memverifikasi berkas asli, serta pengambilan Surat Keputusan hasil penyetaraan ijazah luar negeri. Untuk itu, Kementerian Ristekdikti menerapkan e-signature.

Dikatakan, adanya jumlah penerbitan SK Hasil Penyetaraan Ijazah meningkat. Tercatat pada tahun 2018 meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 sebanyak 4.961 SK diterbitkan dan pada tahun 2018 meningkat ke angka 5.382 SK Penyetaraan Ijazah. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari 72,3 persen menjadi 75,5 persen.

Komitmen untuk menerapkan penyetaraan ijazah dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Ristekdikti No. 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri. Regulasi ini mengganti praktik yang telah berjalan selama 52 tahun sejak 1954 dimana proses penyetaraan ijazah secara manual menjadi digital.

Diharapkan dengan diterapkannya e-signature dapat mengurangi waktu penerbitan SK dan mempermudah pengusul untuk mendapatkan SK. “Inovasi ini untuk mempermudah pengusul, yang sebelumnya datang untuk mengambil menjadi hanya perlu mengunduh berkas SK yang telah ditandatangani dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,” pungkas Ismunandar.

News

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Padu Mendukung Transformasi Ekonomi

August 9, 2019

Jakarta — Untuk menyukseskan transformasi ekonomi di Indonesia, diperlukan sinergi yang padu antara kebijakan di sisi fiskal dan moneter. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, saling terkait dan tidak boleh ada saling pertentangan kebijakan dengan dengan sisi lainnya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, sepuluh tahun ke depan bangsa Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi sebaik mungkin. Untuk itulah kebijakan transformasi ekonomi digulirkan, gunanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi narasumber dalam Sesi Panel 1 – Seminar Nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju pun berujar, semua sumber daya sektor perekonomian harus dapat dimanfaatkan secara lebih produktif, inovatif dan efisien agar upaya dan sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk mencapai momentum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Sebagai institusi pengendali kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan pun dalam menyusun bauran kebijakan (policy mix) selalu mempertimbangkan stabilitas sekaligus momentum pertumbuhan ekonomi. “Yang tak kalah penting, juga instrumen kebijakan struktural (yang berhubungan juga) dari sisi investasi dan dunia usaha,” ungkapnya dalam seminar yang diadakan di Jakarta (9/8).

Menyoal Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Menkeu mengatakan bahwa saat ini memang nilai ICOR Indonesia masih di atas 6, masih lebih tinggi daripada beberapa negara lain. Menurutnya, salah satu faktor fundamental yang mempengaruhi tingginya ICOR adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Walaupun jumlah angkatan kerja di Indonesia besar, tapi sebagian besar masih mempunyai skill yang rendah. Untuk itu instrumen kebijakan fiskal berupa belanja sektor pendidikan dimanfaatkan, dengan tetap menjaga kualitas belanjanya.

Kemudian, dalam hal pembangunan infrastruktur yang lebih merata, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa hanya bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Kini telah dikembangkan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), disamping juga skema Public Private Partnership (PPP).

“Instrumen fiskal sudah sangat banyak untuk menarik perhatian badan usaha swasta, termasuk Viability Gap Fund, Project Development Facility (PDF), dan availability payment. Ini supaya badan usaha swasta tertarik dan membiayai infrastruktur sesuai appetite risikonya masing-masing, sebab pendanaan infrastruktur butuh jangka panjang dan kepastian dari sisi kontrak,” papar Menkeu.

Ke depannya, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus mendesain bauran kebijakan makroekonomi Indonesia yang kondusif terhadap pertumbuhan, namun tetap menjaga stabilitas. “Karena kita beroperasi di lingkungan global yang sangat dinamis,” ujar Menkeu.

Jadi, imbuh Menkeu, koordinasi antara K/L sebaikanya tidak hanya di hilirnya saja, tapi juga di hulu. Pembahasan akar masalah sebagai dasar kebijakan bersama itu penting sebagai bentuk sinergi kebijakan. “Kita melakukannya bersama-sama untuk meningkatkan sektor-sektor lain yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, ada tiga kata kunci bagi suksesnya transformasi ekonomi, yakni optimisme, bauran kebijakan (policy mix), dan sinergi. BI pun optimistis bahwa ekonomi Indonesia akan terus membaik, meskipun sekarang pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5,2%, tahun depan diproyeksikan sebesar 5,3%, tapi selanjutnya ia yakin tingkat pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6%.

Gubernur BI lantas menjelaskan dalam bauran kebijakan makroprudensial BI, ada 5 kebijakan yang bersifat pro-growth yaitu mengendorkan rasio loan to value (LTV), menaikkan rasio financing-funding untuk mendorong pembiayaan, elektronifikasi dan digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi keuangan syariah.

“Kami sudah arahkan untuk keseimbangan stabilitas dan pro-growth. Setelah di bulan lalu kami menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM), kami juga sudah menurunkan suku bunga 25 bps. Ke depannya, kami masih ada ruang untuk membuat kebijakan moneter akomodatif, baik penambahkan likuiditas maupun penurunan suku bunga. Lalu, yang harus diperhatikan juga bagaimana sinergi antara BI dengan pemerintah, dunia usaha serta perbankan,” tuturnya.

Selanjutnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyoroti tentang keterbukaan terhadap investasi. Menurutnya, setiap negara yang maju ekonominya selalu diawali dengan kebijakan yang ramah terhadap masuknya modal asing. Ia menganalogikan keterbukaan investasi dengan kondisi di dunia penerbangan, yang dulunya hanya diisi oleh 3 maskapai, yaitu Garuda, Merpati dan Sempati. Setelah membuka diri, penerbangan kita sempat diisi hingga 70 maskapai. Namun seiring waktu, maskapai Garuda Indonesia membuktikan bahwa kompetisi akan membuat perusahaan menjadi efisien dan dewasa.

Selain itu, dengan membuka diri terhadap investasi asing, akan tercipta lebih banyak wirausaha dan lapangan kerja. “Deregulasi yang kita lakukan selama ini, memang didesain agar lebih dirasakan manfaatnya oleh segmen usaha kecil dan menengah,” ungkapnya.

Dari kalangan dunia usaha, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roslani menyampaikan bahwa transformasi ekonomi akan lebih efisien jika pemerintah dan dunia usaha berkolaborasi lebih erat. “Apabila kebijakan moneter dan fiskal adalah kedua tangan kita, maka kebijakan struktural dan sektor riil adalah kedua kakinya. Jadi, semuanya harus punya playing field yang sama. Misalkan ada kebijakan pengenaan pajak di satu sektor, maka di sektor lainnya yang terkait harus dikenakan pajak yang sama,” pungkasnya. (rep/iqb)

News

Pertajam Kebijakan Perekonomian, Pemerintah Perkuat Kerja Sama dengan Akademisi Bidang Studi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen

August 9, 2019

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan akademisi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar diskusi bersama Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan/atau Manajemen dari 50 Universitas di seluruh Indonesia.

“Dalam rangkaian acara HUT ke-53 Kemenko Perekonomian ini, kami mengundang seluruh teman-teman di akademisi untuk berdiskusi mengenai kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Jumat (9/8), di Jakarta.

Pertemuan ini digelar untuk membentuk ForEkon, Forum Kebijakan Ekonomi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Akademisi. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menerangkan bahwa ForEkon diharapkan menjadi wadah diskusi dan transfer knowledge tentang permasalahan ekonomi nasional maupun regional.

“Di samping itu, ForEkon dirancang sebagai tempat untuk menjaring masukan dan umpan balik dari Akademisi atas suatu kebijakan ekonomi. Kemudian dalam proses perumusan kebijakan, ForEkon diharapkan menjadi forum untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan Akademisi,” terang Susiwijono.

Dalam tahap implementasi kebijakan, lanjunya, Pemerintah mengharapkan dukungan dari akademisi dalam mengomunikasikan dan mendiseminasikan kebijakan ekonomi kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Hal yang tidak kalah penting adalah forum ini menjadi wadah untuk menjaring Ekonom Muda yang Inovatif yang memahami proses perumusan kebijakan Ekonomi,” tutur Sesmenko Perekonomian.

Menegaskan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun turut berujar tentang pentingnya pemerintah pusat menggandeng pihak akademisi. “Kita perlu mengarah kepada kerja sama yang bisa memperbaiki alur informasi kita terutama ke publik. Dari situ kita juga bisa membuat perkiraan dan proyeksi ke depan yang lebih baik, khususnya terkait kebijakan ekonomi daerah,” tegasnya.

Adapun beberapa topik yang dibahas kali ini meliputi arah kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan arah kebijakan logistik dalam rangka meningkatkan daya saing.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan reforma agraria untuk pemerataan ekonomi juga turut diangkat menjadi topik bahasan.

Ada pula ulasan tentang isu dan permasalahan strategis komoditas kelapa sawit sebagai andalan ekspor, pengembangan e-commerce untuk mendorong transformasi ekonomi, serta diplomasi perdagangan untuk mendorong ekspor.

Forum serupa akan digelar secara rutin, di samping juga pertemuan-pertemuan rutin lainnya seperti penyampaian kajian atau masukan atas suatu isu ekonomi dan perumusan kebijakan. Tak hanya itu, diseminasi outlook dan kebijakan perekonomian juga akan dilaksanakan secara rutin tiap Mei dan November setiap tahunnya.

Sebagai informasi, sebelum ini Kemenko Perekonomian juga telah bekerjasama dengan Akademisi dari berbagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis berbagai universitas dalam menyelenggarakan Seminar Diseminasi Outlook Dan Kebijakan Perekonomian 2019. Kegiatan tersebut juga dilakukan melalui sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan asosiasi di beberapa daerah. (idc/iqb)

News

Penguatan Kapasitas SDM Hingga Peningkatan Ekspor Jadi Modal Pemerintah Gulirkan Transformasi Ekonomi

August 9, 2019

Jakarta — Transformasi ekonomi diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas. Bentuk transformasi ekonomi yang digagas pemerintah saat ini bertumpu pada pembangunan infrastruktur, penggunaan teknologi, dan pengelolaan usaha masyarakat.

“Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah mengurangi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek. Untuk itu, penting mengefektifkan inklusi keuangan dan investasi untuk meningkatkan ekspor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam Seminar Nasional bertajuk Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju. Jumat (9/8), di Jakarta.

Seminar nasional yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini menghadirkan sejumlah menteri di bidang ekonomi sebagai narasumber. Di sesi panel pertama, acara ini fokus membahas kebijakan fiskal dan moneter beserta peran dunia usaha dalam mendorong transformasi ekonomi. Selain itu, juga membicarakan soal strategi investasi untuk meningkatkan pertumbuhan.

Acara berlanjut ke sesi panel kedua yang menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil; Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita; dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.

Dari sisi sektor tenaga kerja, Menaker Hanif menjelaskan ada 4 (empat) pilar dalam transformasi sistem ketenagakerjaan. Pilar tersebut yaitu: (i) pelatihan dan produktivitas, (ii) penempatan dan perluasan kesempatan kerja, (iii) hubungan industrial, (iv) dan pengawasan.

Hanif menegaskan, pihaknya tidak hanya berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan vokasi, melainkan juga terus memperbaiki keseluruhan ekosistem ketenagakerjaan tanah air.

“Jadi kita upayakan bukan hanya punya skill yang baik, tapi juga pasti dapat kerja. Jaminan sosial pun harus diperkuat,” terang Hanif Dhakiri. Ia pun menerangkan bahwa saat ini pihaknya berusaha meningkatkan iklim ketenagakerjaan, agar tak lagi kaku. Dengan konsep flexibility labour market, sulit untuk meminta perusahaan memberi jaminan kepastian kerja. Paradigmanya yang mesti diubah, dari semula dahulu harus kerja tetap, kini yang penting tetap kerja, ujar Menteri Hanif.

Selain pembangunan soft infrastructure berupa sumber daya manusia, kebijakan lahan pun menjadi perhatian pemerintah. Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil menjelaskan mengenai kebijakan reforma agraria untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadlian. Hal tersebut dilakukan melalui penataan aset yang disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ia pun menyampaikan gagasan “Bank Tanah” sebagai salah satu fasilitator untuk meningkatkan investasi. Dengan konsep ini, akan memudahkan bagi masyarakat pemilik tanah untuk mendapatkan pinjaman modal. Detail yang mengatur lebih lanjut aturan mainnya pun kini sedang disiapkan oleh pihak BPN.

Sementara itu, Mendag Enggar memaparkan mengenai strategi mendorong ekspor menuju Indonesia Maju. Di tengah tantangan eksternal maupun internal yang ada, satu hal yang diperlukan adalah refocus produk ekspor dari produk primer ke produk industri atau olahan, dan diversifikasi produk ekspor.

Enggar pun mencatat, strategi lainnya adalah dengan mengelola impor dengan baik, menggiatkan ekspor jasa, dan memperluas ekspor ke pasar-pasar non tradisional.

Tak hanya itu, peningkatan promosi melalui trade expo, business forum, dan business Matching Indonesia juga menjadi strategi ekspor yang tak kalah penting. “Kita juga tentunya perlu terus membangun iklim perdagangan yang kondusif,” terang Mendag Enggar.

Dunia usaha pun ikut memberikan pemikirannya dalam forum ini, khususnya dalam upaya peningkatan daya saing ekspor. Ketua Apindo menerangkan, fokus dunia usaha saat ini adalah pada persoalan SDM, infrastruktur, investasi dan reformasi birokrasi-regulasi, serta efektivitas kebijakan fiskal.

“Keempat persoalan tersebut adalah persoalan serius bagi kami. Kemudian, salah satu harapan kami dari dunia usaha adalah kita bisa duduk kembali untuk membahas implementasi Paket Kebijakan Ekonomi, khususnya untuk kebijakan yang belum terealisasi,” pungkas Hariyadi.

Acara yang diinisiasi untuk memperingati HUT Ke-53 Kemenko Perekonomian dan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI ini menyasar para Menteri dan Kepala Lembaga, Pemerintah Daerah, Duta Besar, Pimpinan Asosiasi dan Dunia Usaha, serta para Dekan dan pimpinan redaksi media. (idc/iqb)

News

Presiden Jokowi: Kunci Jadi Negara Maju Ada di Pembangunan SDM

August 8, 2019

Denpasar — Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci untuk menjadi sebuah negara maju. Presiden Joko Widodo mencontohkan, negara Persatuan Emirat Arab (PEA) adalah salah satu buktinya.

Saat memberikan sambutan di peresmian Pembukaan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kamis, 8 Agustus 2019, Presiden Jokowi bercerita mengenai pengalamannya saat berkunjung ke PEA, empat tahun yang lalu. Saat itu Presiden Jokowi ingin mengetahui bagaimana Persatuan Emirat Arab dalam kurun kurang dari 40 tahun bisa menjadi sebuah negara maju dan kaya.

Putra Mahkota Abu Dhabi, Syekh Mohamed Bin Zayed (MBZ), saat itu menjemput langsung Presiden Jokowi di bandara. Tak hanya itu, Syekh MBZ juga mengajak Presiden Jokowi duduk satu mobil dan menyetirnya dalam perjalanan dari bandara. Ketika keduanya berada dalam mobil, Presiden Jokowi bertanya mengenai resep PEA bisa melompat menjadi negara maju.

“Beliau bercerita. Tahun 60 kami dari Dubai ke Abu Dhabi masih naik unta. Kita tahun 60 itu, sudah naik Holden dan Impala. Benar? Tahun 70, dia cerita lagi, kami dari Dubai ke Abu Dhabi itu naik truk dan naik mobil pick up. Kita tahun 70 sudah naik yang namanya Kijang, Kijang kotak. Tetapi begitu menginjak tahun 80-85 ke atas, mereka sudah naik mobil-mobil yang luks,” kenang Presiden Jokowi.

Dalam obrolan itu, terungkap bahwa kunci PEA bisa melompat menjadi negara maju adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, berikut dengan sistem manajemen yang dibangun sejak awal.

“Jadi saat itu hampir perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan BUMN kayak kita, sistem manajemen di kantor-kantor pemerintahan, semuanya mereka hire dari luar. CEO Dubai Port, Dubai Aluminium, semuanya bule-bule. Terus orang lokalnya jadi pendamping, wakil-wakil, sambil yang lain disekolahkan ke luar. Tapi begitu 10 tahun dan 15 tahun, itu ditarik sudah bisa mengganti yang tadi menjadi direktur utama, menjadi CEO. Itulah, sekali lagi, pentingnya sumber daya manusia bagi sebuah pembangunan,” paparnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan, jika pada lima tahun pertama pemerintahannya ia fokus pada pembangunan infrastruktur, maka dalam lima tahun ke depan, pembangunan sumber daya manusia lah yang akan menjadi fokus pemerintahannya. Ia meyakini bahwa SDM yang berkualitas akan menjadi fondasi bangsa Indonesia di masa depan.

“Kejayaan minyak dan kayu sudah selesai. Kejayaan komoditas-komoditas sumber daya alam (SDA) juga sudah hampir selesai. Fondasi kita ke depan, percayalah, sumber daya manusia (SDM) kita yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kualitas SDM itu harus dibangun, mulai dibangun sejak di dalam kandungan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada lagi yang namanya stunting, kekerdilan. Kesehatan ibu dan anak menjadi sebuah kunci, terutama sampai umur 7-8 tahun. Ini adalah umur emas,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Presiden juga ingin meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Tujuannya, bukan hanya membuat generasi muda Indonesia menjadi pintar dan mampu berkarya, tetapi juga untuk mencetak generasi yang pancasilais, toleran, dan kokoh bergotong royong.

Untuk itu, di tengah perkembangan global yang berubah cepat, Presiden memandang perlu untuk menerjemahkan nilai-nilai dasar dan ideologi bangsa Indonesia ke dalam konteks yang kekinian. Demikian juga dengan nasionalisme dan semangat kerakyatan.

“Perlu lebih jeli, perlu disesuaikan dengan semangat perubahan zaman ini. Harus sesuai dengan fakta dan data, sehingga kita tidak keliru dalam merumuskan kebijakan,” tandasnya.