Browsing Tag

presiden

News

Tingkatkan Daya Saing UMKM Melalui Kemitraan dengan Usaha-Usaha Besar

January 18, 2021

Jakarta – Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan perusahaan-perusahaan besar merupakan suatu hal yang penting bagi peningkatan kelas UMKM. Oleh karena itu, kemitraan kedua pihak tersebut harus terus dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan hingga dapat berdaya saing di pasar global.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menegaskan bahwa bentuk kemitraan tersebut diperlukan UMKM untuk tumbuh kompetitif dan turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

“Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global, meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas, dan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif,” ujarnya secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 18 Januari 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk dapat menjamin agar kontrak kerja yang ditandatangani sejumlah pihak tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah dengan memastikan kerja sama tersebut berlangsung secara berkelanjutan.

“Pertama, kontrak kerja antara UMKM dan usaha besar ini harus berlangsung secara berkelanjutan. Tidak hanya sekali, tapi terus-menerus. Kemudian terus meningkat nilainya serta meningkat pula luas cakupannya sehingga secara signifikan meningkatkan kelas dan daya saing UMKM kita di pasar global,” kata Presiden.

Kedua, melalui kerja sama tersebut, Presiden mengharapkan agar UMKM dapat terus belajar dan meningkatkan manajemen dan kualitas produknya sesuai dengan keinginan pasar untuk naik kelas.

“Terus meningkatkan kualitas produk, memperbaiki manajemen, memperbarui desain produk sesuai keinginan pasar, dan bisa memanfaatkan kerja sama kolaborasi dengan usaha-usaha besar ini agar bisa menaikkan kelasnya,” ucapnya.

Selain itu, yang ketiga, kemitraan ini tentu harus diperluas lebih lanjut dan dilembagakan hingga terbentuk pola relasi yang saling menguntungkan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar.

“Usaha besar tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Tolong dilihat lingkungannya apabila ada UMKM, libatkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Pemerintah akan terus berupaya dan membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi usaha besar dengan UMKM ini menguntungkan dua belah pihak dan terus berkembang,” tuturnya.

Terwujudnya bentuk kemitraan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut tentu menjadi kabar baik bagi upaya peningkatan kelas UMKM di Tanah Air, utamanya di tengah situasi pandemi saat ini. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kerja keras yang ditunjukkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mampu menerjemahkan arahan Presiden beberapa waktu lalu.

“Saya menghargai upaya BKPM yang berupaya keras melakukan percepatan proses investasi, mulai dari mempermudah perizinan dan memfasilitasi investor sebaik mungkin agar investasi dari dalam dan luar negeri bisa tumbuh pesat, membuka lapangan kerja, hingga berkontribusi besar untuk meningkatkan kelas UMKM Indonesia,” tandasnya.

Untuk diketahui, program kemitraan ini merupakan tindak lanjut BKPM terhadap sejumlah arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya kolaborasi atau keterlibatan UMKM dengan usaha-usaha besar demi peningkatan kualitas UMKM dan pemerataan ekonomi. Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kantor BKPM, sebanyak 56 perusahaan besar, baik perusahaan luar maupun dalam negeri, menandatangani komitmen kemitraan dengan 196 UMKM lokal yang tersebar di seluruh Indonesia dengan potensi nilai kontrak sebesar Rp1,5 triliun.

by
0 Comments
News

Presiden: Tak Hanya Megah, Istiqlal Harus Jadi Sarana Umat Tingkatkan Iman dan Takwa

January 8, 2021

Presiden Jokowi meresmikan selesainya renovasi besar pertama Masjid Istiqlal setelah 42 tahun berdiri

Jakarta – Renovasi besar Masjid Istiqlal sejak Mei 2019 lalu telah selesai. Masjid kebanggaan umat tersebut kini bersolek lebih indah selepas 42 tahun berdirinya.

Presiden Joko Widodo meresmikan langsung selesainya renovasi masjid tersebut pada Kamis, 7 Januari 2021, di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta.

“Hari ini Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan kita semua, telah selesai direnovasi. Alhamdulillah,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Kepala Negara mengatakan bahwa Istiqlal tampak berubah total dan seperti baru di mana terdapat penataan lanskap yang semakin rapi, tata cahaya yang indah, dan sejumlah peningkatan lainnya untuk memberikan rasa nyaman umat dalam beribadah dan berkunjung ke masjid terbesar di Asia Tenggara ini.

“Renovasi Masjid Istiqlal menjadi semakin megah bukan untuk gagah-gagahan. Bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa kita Indonesia,” kata Presiden.

Menilik sejarahnya, masjid tersebut didirikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia. Ungkapan syukur tersebut kemudian diwujudkan ke dalam pendirian sebuah masjid sebagai simbol kemerdekaan yang kini kita kenal dengan nama Istiqlal. Kata istiqlal sendiri berarti merdeka dalam bahasa Arab.

Ke depannya, Presiden berharap agar Masjid Istiqlal tidak hanya megah secara fisik, tapi juga menjadi sarana umat untuk meningkatkan iman dan takwa serta menjadi pusat pemberdayaan umat.

“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Masjid Istiqlal juga harus menjadi contoh dari masjid-masjid negara lain di dunia dalam mengembangkan syiar Islam yang menyejukkan, membangun toleransi, dan membangun perdamaian,” imbuhnya.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dalam laporannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas renovasi yang telah dilakukan. Ia mengatakan, sepanjang 42 tahun berdiri, baru kali ini Masjid Istiqlal mendapatkan renovasi secara besar-besaran. Anggaran yang dialokasikan untuk proses renovasi ini juga mencapai Rp511 miliar dengan melibatkan hingga 1.000 pekerja.

“Izinkan kami atas nama warga masyarakat, khususnya umat Islam, menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden karena selama 42 tahun baru kali ini Masjid Istiqlal tersentuh renovasi besar-besaran. Renovasi ini dilaksanakan secara serius dan profesional oleh Kementerian PUPR dengan menunjuk Waskita Karya sebagai pelaksananya,” ucapnya.

Peresmian renovasi tersebut ditandai dengan pemukulan beduk sekaligus penandatanganan prasasti peresmian renovasi oleh Presiden Joko Widodo. Setelahnya, Kepala Negara juga menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah salat magrib berjemaah di masjid tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hadir dalam peresmian tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

by
0 Comments
News

Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertifikat Hak Atas Tanah

January 5, 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada Selasa, 5 Januari 2021, dalam acara “Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia” yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat untuk para penerima yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

“Penyerahan sertifikat hak atas tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan: komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah.

Presiden menuturkan, maraknya sengketa pertanahan sebagaimana yang sering didengar langsung oleh Presiden saat kunjungannya ke daerah, membuktikan bahwa percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh masyarakat memang sangat mendesak.

Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir Presiden memberikan target khusus bagi jajarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat menerbitkan sertifikat dalam jumlah yang sangat besar tiap tahunnya.

“Kita enggak bisa bekerja seperti yang lalu-lalu. Nyatanya BPN sekarang bisa melakukan dalam jumlah yang sangat banyak,” ujarnya.

Tahun 2017 lalu, saat program percepatan ini berjalan, BPN telah menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Jumlah yang jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya dengan hanya kurang lebih 500 ribu sertifikat per tahunnya.

Semakin beranjak tahun, target dan realisasi penerbitan sertifikat juga semakin meningkat. Misalnya di tahun 2018 dengan 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat di tahun 2019. Adapun pada tahun 2020, disebabkan oleh pandemi, realisasi masih tetap mampu membukukan angka 6,8 juta sertifikat.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kementerian ATR/BPN, kantor wilayah, dan kantor pertanahan yang ada di provinsi serta kabupaten/kota atas kerja kerasnya menyelesaikan target-target yang telah saya berikan,” kata Presiden.

Untuk diketahui, sebanyak 30 orang perwakilan penerima sertifikat hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan sertifikat berlangsung di Istana Negara, penyerahan juga dilakukan di tiap-tiap lokasi di 26 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur, bupati, atau wali kota setempat yang turut mengikuti jalannya acara secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara penyerahan tersebut ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

by
0 Comments
News

Presiden Jokowi Luncurkan Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia

January 4, 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.

“Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai,” ujar Presiden saat acara peluncuran.

Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Bantuan Sosial Tunai diberikan selama empat bulan, Januari sampai April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya,” ucapnya.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.

“Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST.

Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

by
0 Comments
News

Hari Pahlawan, Presiden Jokowi Pimpin Upacara Ziarah Nasional

November 10, 2020


Jakarta, 10 November 2020 – Presiden Joko Widodo memimpin upacara Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020. Upacara yang kali ini digelar dengan konsep minimalis dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat tersebut berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan.

Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Laut (P) Yudi Kuncoro. Kemudian, dalam suasana hening, dibunyikan sirene selama 60 detik untuk mengenang Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara.

Kepala Negara kemudian meletakkan karangan bunga dan diikuti dengan pembacaan doa bagi arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Selepas rangkaian upacara peringatan, Presiden bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan didampingi oleh sejumlah jajaran terkait meninggalkan tempat upacara untuk melaksanakan tabur bunga di pusara beberapa pahlawan, di antaranya ialah B.J. Habibie, Ainun Habibie, Ani Yudhoyono, Umar Wirahadikusuma, Soedarmono, Adam Malik, Taufiq Kiemas, para pahlawan revolusi, hingga sejumlah pahlawan tak dikenal.

Presiden Joko Widodo sendiri, dalam unggahannya di akun Instagram pribadi, mengatakan bahwa bangsa ini masih tegak berdiri dan maju berlayar mengarungi zaman oleh karena perjuangan para pahlawan yang selalu hadir di setiap masa dan menyambut tiap tantangan.

Para penerus bangsa yang hari ini mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur harus memancang tekad untuk meneruskan perjuangan mereka dalam perjuangan yang lainnya.

“Perjuangan kita kini adalah memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 yang sudah delapan bulan mendera negeri ini,” tulisnya.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.

by
0 Comments
News

Presiden: Percepat Realisasi Belanja Kuartal IV 2020

November 2, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali meminta jajarannya untuk mempercepat realisasi belanja anggaran pada kuartal IV tahun 2020 ini. Di kuartal terakhir ini, Kepala Negara meminta agar realisasi tersebut benar-benar berada pada titik yang paling maksimal.

“Kuartal IV ini sangat penting agar bisa memperbaiki lagi. Syukur bisa masuk ke positif di kuartal yang keempat sehingga belanja (anggaran), spending, harus menjadi kejar-kejaran kita semua,” ujar Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 2 November 2020.

Kuartal II lalu, sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka minus 5,32 persen. Sementara di kuartal III, kondisi serupa diperkirakan masih akan terjadi meski berada dalam tren yang semakin membaik.

“Ini memang kalau dibandingkan negara lain ya masih jauh lebih baik. Tapi ini patut kita berikan tekanan untuk yang kuartal IV,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan bahwa apabila belanja anggaran pada kuartal IV telah terselesaikan dan maksimal diserap, maka seluruh jajarannya sudah harus bersiap untuk melaju pada kuartal I pada tahun 2021 mendatang.

Kepala Negara mengingatkan bahwa setelah masing-masing kementerian dan lembaga menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), maka pada saat itu pula proses lelang dan belanja anggaran dapat segera dilakukan.

“Kuartal I 2021 juga harus mulai didesain dari sekarang agar kegiatan itu dimulai di bulan Januari, terutama yang paling cepat adalah bantuan sosial. Yang belanja-belanja modal, terutama infrastruktur, baik di Kementerian PU, Perhubungan, dan kementerian lain yang bisa digiring untuk segera dimulai, maka (segera) mulai,” ucapnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyinggung soal peluang untuk memulihkan sekaligus meningkatkan kondisi investasi di Indonesia. Baru-baru ini, di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi, Indonesia memperoleh perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat yang memungkinkan produk-produk Indonesia untuk lebih mudah memasuki pasar Amerika Serikat.

“Kita harapkan ekspor kita akan bisa naik melompat karena fasilitas GSP ini diberikan kepada kita,” ucap Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara juga melihat adanya kesempatan dari perpanjangan fasilitas tersebut untuk dapat menarik investasi ke Indonesia.

“Orang ingin mendirikan industri, pabrik, dan perusahaan di Indonesia akan menjadi lebih menarik karena untuk masuk ke Amerika kita diberikan fasilitas itu,” tandasnya.

by
0 Comments
News

Lagi, Presiden Tekankan Fokus Jaga Keseimbangan Kesehatan dan Ekonomi

November 2, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali menekankan kepada jajarannya untuk tetap fokus dalam mengatur dan menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 November 2020.

“Kita harus tetap fokus untuk mengatur, menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ini yang saya kira sudah berpuluh kali saya sampaikan tapi perlu saya tekankan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kemudian menjelaskan sejumlah indikator penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Presiden, per 1 November 2020 kasus aktif Covid-19 di Indonesia lebih baik dan lebih rendah dari perkembangan rata-rata dunia.

“Kita memiliki kasus aktif sebesar 13,78 persen, rata-rata dunia kasus aktifnya 25,22 persen. Ini yang terus harus ditekan sehingga angka yang 13,78 persen ini bisa kita perkecil lagi,” jelasnya.

Demikian juga dengan tingkat kesembuhan yang semakin hari semakin baik. Saat ini, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia berada di angka 82,84 persen, di atas rata-rata angka kesembuhan dunia yang berada di angka 72 persen.

“Jadi angka kesembuhan kita juga lebih baik. Ini agar juga diperbaiki lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, angka kematian atau kasus meninggal di Indonesia masih lebih tinggi dari pada angka rata-rata kematian di dunia. Presiden pun meminta jajarannya betul-betul memperhatikan hal tersebut.

“Itu kita masih di angka 3,38 persen. Rata-rata dunia berada di angka 2,5 persen. Ini yang patut untuk menjadi perhatian kita semuanya,” tegasnya.

Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk berhati-hati dan tetap waspada dengan munculnya gelombang kedua Covid-19. Menurutnya, saat ini di negara-negara Eropa telah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis.

“Jangan sampai kita teledor dan kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Saya juga lihat angka-angka beberapa negara seperti Prancis, Italia, Inggris, Jerman, dan Spanyol ada kenaikan yang sangat drastis. Ini agar menjadi perhatian kita semua dan kehati-hatian kita semuanya,” tandasnya.

by
0 Comments
News

Wujudkan Raksasa Keuangan Syariah, 3 Bank Syariah Himbara Sambut Positif Dukungan Presiden

November 2, 2020

Jakarta, 2 November 2020 – Integration Management Office (IMO) proyek merger tiga bank syariah milik Himbara menyambut positif perhatian besar Presiden Joko Widodo untuk membangkitkan raksasa keuangan syariah di Indonesia, dalam upaya  mendorong akselerasi dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

“Alhamdulillah, dukungan Presiden begitu besar untuk membangkitkan raksasa keuangan syariah di Indonesia. Hal ini membuat kami di IMO bersemangat dan optimis  menyelesaikan rencana merger tiga bank Syariah milik Himbara ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan Februari 2021,” ungkap Ketua IMO Hery Gurnardi dalam keterangan tertulis, Senin (2/11), di Jakarta. 

Jokowi dalam acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 Tahun 2020, pada Rabu (28/10) melalui sambutannya menyebutkan bahwa Indonesia harus cepat menangkap adanya peluang dan potensi tersebut. “Aksi korporasi merger tiga bank Syariah milik BUMN tersebut bakal membuat Indonesia memiliki bank syariah raksasa. Nantinya semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa.”

Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan lebih jauh. Ekonomi dan keuangan syariah itu nyatanya tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat mengingat potensi yang dimilikinya.

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini dengan mendorong akselerasi, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global. 

“Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa ini,” ujarnya dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020.

Dukungan penuh dari pemerintah ini, jelas Hery, menjadi modal utama IMO yang sedang mempersiapkan semua proses integrasi bank-bank syariah milik BUMN, Bank BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah, sesuai dengan rencana merger yang disampaikan dalam keterbukaan informasi pada 21 Oktober 2020. Total aset  ketiga bank syariah ini sebesar Rp214 triliun.

Hery yang juga Direktur Utama Bank Syariah Mandiri dan diamanahkan menjadi Ketua Project Management Office (PMO) mendapat tugas dari Kementerian BUMN untuk menyelesaikan merger tiga bank syariah milik Himbara. 

“Saya sejak Maret mendapat tugas dari Kementerian BUMN untuk mengawal proses merger tiga bank syariah milik Himbara yang ditargetkan terwujud Februari 2021. Tugas merger ini cukup kompleks dan berat, sehingga membutuhkan fokus yang maksimal agar seluruh rencana dapat berjalan lancer untuk menjadi bank Syariah terbesar di Indonesia,” ujar Hery. 

Di tempat terpisah, Direktur Utama BRIsyariah, Ngatari, menambahkan bahwa salah satu wujud nyata langkah pemerintah dengan menggabungkan bank-bank syariah milik BUMN ini juga memiliki potensi menjadi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. 

“Rencana merger bank syariah nasional menjadi bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional. Bank syariah hasil merger diharapkan mampu memiliki mesin, skala ekonomi, dan jangkauan pasar yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” ucap Ngatari. 

Hal senada disampaikan Direktur Utama Bank BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, yang sangat bersyukur atas apresiasi mengenai fokus pemerintah pada 4 hal yaitu pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. 

“Pemerintah sudah sangat jeli melihat potensi pengembangan industri produk halal dan dana sosial syariah. Kita harus bekerja sama membantu mewujudkannya dan menjadikan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dapat menjadi pemain utama ekosistem halal dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Firman. 

Saat membuka ISEF, Presiden mengatakan Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu di antaranya ialah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islam, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital. 

“Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia saya harapkan dapat mewujudkan diri sebagai center of excellence hub perekonomian syariah di tingkat global,” tutupnya.

by
0 Comments
News

Presiden: Indonesia Harus Jadi Pusat Keunggulan Ekonomi Syariah di Tingkat Global

October 28, 2020

Jakarta – Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan lebih jauh. Ekonomi dan keuangan syariah itu nyatanya tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat mengingat potensi yang dimilikinya.

Untuk itu, melalui sambutannya dalam pembukaan acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia harus cepat menangkap adanya peluang dan potensi tersebut.

“Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global,” ujarnya dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020.

Di dalam negeri, Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menyambut peluang itu dengan mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu di antaranya ialah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islamn, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital.

Presiden mengatakan, penyelenggaraan ISEF ini dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah lebih jauh dengan membuat peta jalan yang jelas dan detail serta menentukan langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan.

“Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa ini,” tuturnya.

Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri telah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat bawah, yakni dengan mengembangkan bank mikro di berbagai tempat di wilayah Indonesia yang bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren maupun organisasi keagamaan yang ada. Dengan cara itu, Kepala Negara berharap agar industri keuangan syariah dapat menjadi instrumen keuangan alternatif untuk memajukan ekonomi rakyat.

Selain itu, pengembangan ekonomi syariah yang berbasis sektor riil, padat karya, dan industri halal juga sangat potensial untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru. Terlebih, negara kita memiliki banyak sekali produk halal unggulan dengan beberapa di antaranya yang telah mendunia.

“Negara kita punya banyak produk halal unggulan. Produk makanan, kosmetika, juga fesyen. Untuk fesyen kita bahkan punya cita-cita menjadi pusat fesyen muslim dunia,” kata Presiden.

Namun, saat ini, potensi besar dalam industri halal tersebut tampak belum tergarap dengan baik. Untuk itu upaya pengembangan yang integratif dan komprehensif harus terus dilakukan dengan membenahi ekosistem industri syariah, menyederhanakan regulasi agar lebih efektif dan efisien, serta mempersiapkan sumber daya manusia pendukungnya dengan baik.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia saya harapkan dapat mewujudkan diri sebagai center of excellence hub perekonomian syariah di tingkat global,” tandasnya.

by
0 Comments
News

Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Anggota Dewan Komisioner LPS

September 23, 2020

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rabu, 23 September 2020 di Istana Negara, Jakarta.

Para calon anggota Dewan Komisioner LPS yang mengucapkan sumpah di hadapan Presiden tersebut ialah:

  1. Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai anggota Dewan Komisioner merangkap Ketua Dewan Komisioner LPS;
  2. Didik Madiyono, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS;
  3. Luky Alfirman, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS; dan
  4. Destry Damayanti, sebagai anggota Dewan Komisioner LPS.

Keempatnya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama dalam acara tersebut.

Untuk diketahui, acara pengucapan sumpah tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di mana para calon anggota Dewan Komisioner LPS dan para tamu undangan terbatas yang hadir terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai protokol yang berlaku.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

by
0 Comments
Older Posts