BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menyatakan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2026 diproyeksikan kembali meningkat hingga mencapai Rp200 triliun, tanpa adanya Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan Rp200 triliun, tanpa ada PMN,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan, Jumat (14/8/2026).
Menurut Presiden, angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp53 triliun. Dengan demikian, dividen BUMN pada 2026 diproyeksikan hampir empat kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Prabowo mengatakan peningkatan keuntungan BUMN akan dimanfaatkan untuk mempercepat program hilirisasi nasional melalui Danantara.
Pemerintah melalui Danantara, lanjutnya, telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan kembali memulai 13 proyek hilirisasi lainnya pada 29 April 2026.
Proyek-proyek itu mencakup pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, serta pembangunan smelter alumina menjadi aluminium.
“Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, dan smelter alumina menjadi aluminum ini menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja baru,” ujar Prabowo.
Selain proyek hilirisasi, pemerintah juga mulai mengembangkan proyek waste to energy sebagai bagian dari upaya mengolah limbah menjadi sumber energi.
Keuntungan BUMN juga dimanfaatkan untuk mempercepat strategi pembangunan industri dari hulu hingga hilir.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak hanya membangun kapasitas industri dalam negeri, tetapi juga membeli perusahaan-perusahaan terbaik dunia untuk memperoleh teknologi, manajemen, serta akses pasar yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
“Kita beli perusahaan-perusahaan terbaik dunia, untuk mendapatkan teknologinya, manajemennya, pasarnya, yang bisa membantu jadikan Indonesia bagian dari rantai pasok dunia,” tegasnya.
Strategi itu merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok dunia. (nov)
