All Posts By

Siti Munawaroh

News

Tingkatkan Daya Saing UMKM Melalui Kemitraan dengan Usaha-Usaha Besar

January 18, 2021

Jakarta – Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan perusahaan-perusahaan besar merupakan suatu hal yang penting bagi peningkatan kelas UMKM. Oleh karena itu, kemitraan kedua pihak tersebut harus terus dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan hingga dapat berdaya saing di pasar global.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menegaskan bahwa bentuk kemitraan tersebut diperlukan UMKM untuk tumbuh kompetitif dan turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

“Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global, meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas, dan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif,” ujarnya secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 18 Januari 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk dapat menjamin agar kontrak kerja yang ditandatangani sejumlah pihak tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah dengan memastikan kerja sama tersebut berlangsung secara berkelanjutan.

“Pertama, kontrak kerja antara UMKM dan usaha besar ini harus berlangsung secara berkelanjutan. Tidak hanya sekali, tapi terus-menerus. Kemudian terus meningkat nilainya serta meningkat pula luas cakupannya sehingga secara signifikan meningkatkan kelas dan daya saing UMKM kita di pasar global,” kata Presiden.

Kedua, melalui kerja sama tersebut, Presiden mengharapkan agar UMKM dapat terus belajar dan meningkatkan manajemen dan kualitas produknya sesuai dengan keinginan pasar untuk naik kelas.

“Terus meningkatkan kualitas produk, memperbaiki manajemen, memperbarui desain produk sesuai keinginan pasar, dan bisa memanfaatkan kerja sama kolaborasi dengan usaha-usaha besar ini agar bisa menaikkan kelasnya,” ucapnya.

Selain itu, yang ketiga, kemitraan ini tentu harus diperluas lebih lanjut dan dilembagakan hingga terbentuk pola relasi yang saling menguntungkan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar.

“Usaha besar tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Tolong dilihat lingkungannya apabila ada UMKM, libatkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Pemerintah akan terus berupaya dan membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi usaha besar dengan UMKM ini menguntungkan dua belah pihak dan terus berkembang,” tuturnya.

Terwujudnya bentuk kemitraan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut tentu menjadi kabar baik bagi upaya peningkatan kelas UMKM di Tanah Air, utamanya di tengah situasi pandemi saat ini. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kerja keras yang ditunjukkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mampu menerjemahkan arahan Presiden beberapa waktu lalu.

“Saya menghargai upaya BKPM yang berupaya keras melakukan percepatan proses investasi, mulai dari mempermudah perizinan dan memfasilitasi investor sebaik mungkin agar investasi dari dalam dan luar negeri bisa tumbuh pesat, membuka lapangan kerja, hingga berkontribusi besar untuk meningkatkan kelas UMKM Indonesia,” tandasnya.

Untuk diketahui, program kemitraan ini merupakan tindak lanjut BKPM terhadap sejumlah arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya kolaborasi atau keterlibatan UMKM dengan usaha-usaha besar demi peningkatan kualitas UMKM dan pemerataan ekonomi. Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kantor BKPM, sebanyak 56 perusahaan besar, baik perusahaan luar maupun dalam negeri, menandatangani komitmen kemitraan dengan 196 UMKM lokal yang tersebar di seluruh Indonesia dengan potensi nilai kontrak sebesar Rp1,5 triliun.

News

Presiden: Tak Hanya Megah, Istiqlal Harus Jadi Sarana Umat Tingkatkan Iman dan Takwa

January 8, 2021

Presiden Jokowi meresmikan selesainya renovasi besar pertama Masjid Istiqlal setelah 42 tahun berdiri

Jakarta – Renovasi besar Masjid Istiqlal sejak Mei 2019 lalu telah selesai. Masjid kebanggaan umat tersebut kini bersolek lebih indah selepas 42 tahun berdirinya.

Presiden Joko Widodo meresmikan langsung selesainya renovasi masjid tersebut pada Kamis, 7 Januari 2021, di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta.

“Hari ini Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan kita semua, telah selesai direnovasi. Alhamdulillah,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Kepala Negara mengatakan bahwa Istiqlal tampak berubah total dan seperti baru di mana terdapat penataan lanskap yang semakin rapi, tata cahaya yang indah, dan sejumlah peningkatan lainnya untuk memberikan rasa nyaman umat dalam beribadah dan berkunjung ke masjid terbesar di Asia Tenggara ini.

“Renovasi Masjid Istiqlal menjadi semakin megah bukan untuk gagah-gagahan. Bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa kita Indonesia,” kata Presiden.

Menilik sejarahnya, masjid tersebut didirikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia. Ungkapan syukur tersebut kemudian diwujudkan ke dalam pendirian sebuah masjid sebagai simbol kemerdekaan yang kini kita kenal dengan nama Istiqlal. Kata istiqlal sendiri berarti merdeka dalam bahasa Arab.

Ke depannya, Presiden berharap agar Masjid Istiqlal tidak hanya megah secara fisik, tapi juga menjadi sarana umat untuk meningkatkan iman dan takwa serta menjadi pusat pemberdayaan umat.

“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Masjid Istiqlal juga harus menjadi contoh dari masjid-masjid negara lain di dunia dalam mengembangkan syiar Islam yang menyejukkan, membangun toleransi, dan membangun perdamaian,” imbuhnya.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dalam laporannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas renovasi yang telah dilakukan. Ia mengatakan, sepanjang 42 tahun berdiri, baru kali ini Masjid Istiqlal mendapatkan renovasi secara besar-besaran. Anggaran yang dialokasikan untuk proses renovasi ini juga mencapai Rp511 miliar dengan melibatkan hingga 1.000 pekerja.

“Izinkan kami atas nama warga masyarakat, khususnya umat Islam, menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden karena selama 42 tahun baru kali ini Masjid Istiqlal tersentuh renovasi besar-besaran. Renovasi ini dilaksanakan secara serius dan profesional oleh Kementerian PUPR dengan menunjuk Waskita Karya sebagai pelaksananya,” ucapnya.

Peresmian renovasi tersebut ditandai dengan pemukulan beduk sekaligus penandatanganan prasasti peresmian renovasi oleh Presiden Joko Widodo. Setelahnya, Kepala Negara juga menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah salat magrib berjemaah di masjid tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hadir dalam peresmian tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

News

Presiden Jokowi Serahkan 584.407 Sertifikat Hak Atas Tanah

January 5, 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada Selasa, 5 Januari 2021, dalam acara “Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia” yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat untuk para penerima yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

“Penyerahan sertifikat hak atas tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan: komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah.

Presiden menuturkan, maraknya sengketa pertanahan sebagaimana yang sering didengar langsung oleh Presiden saat kunjungannya ke daerah, membuktikan bahwa percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh masyarakat memang sangat mendesak.

Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir Presiden memberikan target khusus bagi jajarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat menerbitkan sertifikat dalam jumlah yang sangat besar tiap tahunnya.

“Kita enggak bisa bekerja seperti yang lalu-lalu. Nyatanya BPN sekarang bisa melakukan dalam jumlah yang sangat banyak,” ujarnya.

Tahun 2017 lalu, saat program percepatan ini berjalan, BPN telah menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Jumlah yang jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya dengan hanya kurang lebih 500 ribu sertifikat per tahunnya.

Semakin beranjak tahun, target dan realisasi penerbitan sertifikat juga semakin meningkat. Misalnya di tahun 2018 dengan 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat di tahun 2019. Adapun pada tahun 2020, disebabkan oleh pandemi, realisasi masih tetap mampu membukukan angka 6,8 juta sertifikat.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kementerian ATR/BPN, kantor wilayah, dan kantor pertanahan yang ada di provinsi serta kabupaten/kota atas kerja kerasnya menyelesaikan target-target yang telah saya berikan,” kata Presiden.

Untuk diketahui, sebanyak 30 orang perwakilan penerima sertifikat hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan sertifikat berlangsung di Istana Negara, penyerahan juga dilakukan di tiap-tiap lokasi di 26 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur, bupati, atau wali kota setempat yang turut mengikuti jalannya acara secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara penyerahan tersebut ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

News

Presiden Jokowi Luncurkan Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia

January 4, 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.

“Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai,” ujar Presiden saat acara peluncuran.

Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Bantuan Sosial Tunai diberikan selama empat bulan, Januari sampai April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya,” ucapnya.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.

“Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST.

Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

News

BRIsyariah Siap Salurkan Pembiayaan Lewat Salam Digital

November 25, 2020

Jakarta (25/11) –  BRIsyariah terus mengembangkan inovasi untuk mendorong pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Berbarengan dengan miladnya ke 12 yang jatuh pada 17 November 2020, BRIsyariah memperkenalkan Salam Digital. 

Aplikasi Salam Digital adalah aplikasi untuk nasabah dalam mengajukan pembiayaan dari rumah atau dari tempat usaha. Aplikasi ini mempermudah akses permohonan nasabah secara cepat sesuai prinsip syariah. 

“Salam Digital ini seperti solusi di tengah pandemi. Nasabah yang khawatir ke luar rumah karena pandemi atau merasa terbatas untuk mengunjungi kantor kami, bisa tetap mengajukan permohonan pembiayaan melalui aplikasi ini,” ujar Direktur Bisnis Ritel BRIsyariah, Fidri Arnaldy.

Salam Digital merupakan kelanjutan pengembangan inovasi digital untuk pembiayaan yang dilakukan BRIsyariah. Setelah i-Kurma yang kami perkenalkan pada tahun 2019, fasilitas pembiayaan BRIsyariah makin mudah diakses masyarakat lewat Salam Digital. 

Salam Digital menawarkan pembiayaan konsumer dan mikro. Selain melalui website, Salam Digital juga bisa diakses melalui aplikasi BRIS Online. Menu Salam Digital ada di bagian awal BRIS Online, sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Calon nasabah hanya perlu memasukkan data diri sesuai kartu identitas yang berlaku.

“Lewat aplikasi yang sederhana dan mudah dimengerti nasabah, kami yakin Salam Digital bisa menjadi pendorong pertumbuhan pembiayaan,” jelas Fidri.

Untuk mempercepat waktu pencairan pembiayaan, BRIsyariah juga menghubungkan Salam Digital dengan i-Kurma. “Jadi setelah nasabah mengisi data, nanti ada petugas pemasaran pembiayaan yang akan melakukan survey. Setelah survey, tenaga pemasar langsung memproses lewat i-Kurma,” tukas Fidri.

“Alhamdulillah dengan pengembangan-pengembangan yang kami lakukan, saat ini BRIsyariah telah menjadi Bank BUKU III dan mendapat penghargaan dari banyak pihak. BRIsyariah berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat, termasuk di tengah pandemi seperti saat ini,” tutup Fidri.

News

BRIsyariah Resmi Naik Kelas ke BUKU III

November 24, 2020

BRIsyariah Resmi Naik Kelas ke BUKU IIIJakarta (24/11) – PT Bank BRIsyariah Tbk resmi naik kelas menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha III pada 23 November 2020.

Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk, Ngatari, menyatakan PT Bank BRIsyariah Tbk resmi menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha III setelah ada penegasan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-192/PB.34/2020 tentang Peningkatan Modal Inti PT Bank BRIsyariah Tbk. BRIsyariah memperoleh penegasan peningkatan kelas tersebut setelah mencatatkan modal ini pada 30 September 2020 sebesar Rp5,057 triliun.

Ngatari menambahkan, peningkatan kelas BRIsyariah Insya Allah akan berkontribusi positif terhadap perkonomian syariah nasional. Apalagi Indonesia baru saja mendapatkan peningkatan peringkat dalam Global Islamic Economy Indicator.

Indonesia menurut State of Global Islamic Economy Report 2020/2021 berhasil menduduki peringkat keempat, naik kelas dari peringkat kelima tahun 2019 dan dari peringkat 10 tahun sebelumnya.

“Dengan peningkatan status menjadi bank BUKU III peluang bagi BRIsyariah makin terbuka luas, baik di sisi penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, kegiatan treasury, dan pembukaan representative office di luar negeri. Insya Allah kesempatan ini akan berdampak positif terhadap ekonomi syariah nasional” ungkap Ngatari.

Sepanjang tahun 2020 BRIsyariah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif. Di triwulan III 2020 BRIsyariah mencatat pertumbuhan laba sebesar 238% year on year menjadi Rp190,5 milyar, dibandingkan triwulan III 2019. 

BRIsyariah tetap optimis untuk melampaui target telah ditetapkan hingga akhir tahun 2020. “Alhamdulillah di bulan Oktober ini BRIsyariah terus tumbuh positif. Kami telah melampaui target laba sebesar 182% dari target yang telah ditetapkan. Sehingga kami optimistis pencapaian laba di akhir tahun 2020 akan lebih tinggi lagi. Di sisi pembiayaan, BRIsyariah telah membukukan pertumbuhan pembiayaan sebesar 57% (yoy) atau telah mencapai target 111% dari target Oktober 2020. Sedangkan untuk DPK, BRIsyariah telah membukukan pertumbuhan DPK sebesar 78% (yoy) atau telah mencapai target 134% dari target bulan Oktober 2020,” pungkas Ngatari.

News

Hari Pahlawan, Presiden Jokowi Pimpin Upacara Ziarah Nasional

November 10, 2020


Jakarta, 10 November 2020 – Presiden Joko Widodo memimpin upacara Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020. Upacara yang kali ini digelar dengan konsep minimalis dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat tersebut berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan.

Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Laut (P) Yudi Kuncoro. Kemudian, dalam suasana hening, dibunyikan sirene selama 60 detik untuk mengenang Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara.

Kepala Negara kemudian meletakkan karangan bunga dan diikuti dengan pembacaan doa bagi arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Selepas rangkaian upacara peringatan, Presiden bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan didampingi oleh sejumlah jajaran terkait meninggalkan tempat upacara untuk melaksanakan tabur bunga di pusara beberapa pahlawan, di antaranya ialah B.J. Habibie, Ainun Habibie, Ani Yudhoyono, Umar Wirahadikusuma, Soedarmono, Adam Malik, Taufiq Kiemas, para pahlawan revolusi, hingga sejumlah pahlawan tak dikenal.

Presiden Joko Widodo sendiri, dalam unggahannya di akun Instagram pribadi, mengatakan bahwa bangsa ini masih tegak berdiri dan maju berlayar mengarungi zaman oleh karena perjuangan para pahlawan yang selalu hadir di setiap masa dan menyambut tiap tantangan.

Para penerus bangsa yang hari ini mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur harus memancang tekad untuk meneruskan perjuangan mereka dalam perjuangan yang lainnya.

“Perjuangan kita kini adalah memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 yang sudah delapan bulan mendera negeri ini,” tulisnya.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.

News

KNEKS : Mega Merger Bank Syariah Jadi Katalis Pengembangan Industri Syariah

November 10, 2020

Jakarta, 10 November 2020 – Sejumlah peluang dimiliki bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hasil merger untuk mendulang sukses dan menjadi katalis perkembangan industri syariah di Indonesia. Kehadiran bank merger syariah tidak hanya bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia, tapi juga berkontribusi pada banyak pada pembangunan kemajuan dan pemerataan ekonomi di dalam negeri.

Direktur Jasa Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat mengatakan bank syariah hasil merger bisa memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri halal global. Hingga 2018 lalu, nilai potensi industri halal global mencapai US$2,2 triliun.

“Ada 10 besar produk makanan halal dengan total nilai potensi ekspor senilai US$229 Juta. Dari 10 besar produk makanan halal tersebut, market share Indonesia masih sekitar 39 persen. Artinya masih terbuka peluang 61 persen atau US$139 Juta,” ujar Taufik dalam diskusi daring.

Selain mendorong penguatan industri produk halal, bank hasil merger juga bisa berperan dalam pembangunan infrastruktur kawasan industri halal. Pembangunan ini menjadi salah satu fokus pemerintah guna memaksimalkan potensi industri halal di Indonesia.

Taufik berkata, target investasi infrastuktur kawasan industri halal mencapai Rp6.445 triliun. Investasi sebanyak itu tentu membutuhkan dukungan dari pelaku industri perbankan. Kehadiran bank syariah hasil merger bisa membantu realisasi dukungan tersebut.

“Bank merger memiliki peluang untuk (terlibat dalam) pembangunan infrastruktur kawasan industri halal serta modal usaha pelaku bisnis, dan juga pembiayaan di bidang logistik, transportasi dan sarana penunjang ekspor, serta infrastruktur prioritas nasional dan daerah,” ujarnya.

Menurut Taufik, merger tiga bank syariah BUMN sudah dilakukan sesuai rekomendasi KNEKS untuk memperkuat penetrasi industri keuangan syariah di Indonesia. Penguatan harus dilakukan karena KNEKS melihat masih lemahnya kekuatan industri keuangan, terutama perbankan, syariah di Indonesia.

Dalam catatannya, Taufik menyebut kelemahan industri perbankan syariah muncul karena empat hal dari internal yakni terbatasnya permodalan, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan teknologi, informasi dan jaringan, serta minimnya keunikan produk.

“Sedangkan dari faktor eksternal yaitu kurangnya literasi dan edukasi ke masyarakat; dan kurangnya infrastruktur pendukung. Kami dari KNEKS merekomendasikan bank-bank syariah mendorong inndustri perbankan syariah untuk melakukan konsolidasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing melalui penguatan struktur permodalan dan optimalisasi sinergi bank dalam satu kepemilikan,” tuturnya.

KNEKS yakin penggabungan usaha tiga bank syariah BUMN akan berdampak positif dari sisi bisnis dan reputasi industri syariah. Dari segi bisnis, merger membuat bank syariah lebih efisien dan kompetitif. Perluasan diversifikasi usaha juga akan muncul, disertai bertambahnya kapasitas bank untuk membiayai proyek-proyek besar. Kemudian, kinerja keuangan bank syariah diprediksi akan lebih baik.

Dari sisi reputasi, bank hasil merger dianggap mampu membuat tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kemudian, bank ini bisa diperhitungkan dalam skala nasional dan global; serta memiliki manajemen resiko yang lebih kuat dan modal solid.

“Dari sisi ekosistem, entitas merger berpeluang menjadi prime mover di industri perbankan syariah, dan mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui sinergi dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan juga industri halal. Dari sisi pendukung, memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset, dan promosi; serta menarik SDM berkualitas,” ujarnya.

Berdasarkan catatan KNEKS, saat ini ada 14 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) di Indonesia. Proporsi jumlah bank umum syariah di Indonesia adalah 12,72 persen dari seluruh bank. Bank syariah memiliki market share 6,18 persen.

“Bank syariah memiliki size yang relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Indonesia memerlukan bank syariah dengan skala yang besar untuk dapat menjadi prime mover pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” katanya.

Berdasarkan kalkulasi atas kinerja per Semester I/2020, total aset bank syariah hasil merger mencapai Rp 214,6 triliun dan modal intinya lebih dari Rp 20,4 triliun. Dengan nilai aset dan modal inti tersebut, bank syariah hasil merger akan masuk jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar.

News

Kalau UMKM Mau Naik Kelas, Pemerintah Perlu Realisasikan Pusat Satu Data

November 4, 2020

Jakarta, 4 November 2020 – Pemerintah dinilai perlu segera merealisasikan pembentukan pusat satu data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ekosistem digital, sebagai pintu masuk untuk pemberdayaan dan mendorong pelaku usaha agar dapat naik kelas guna mempercepat permulihan ekonomi di sektor tersebut.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, mengatakan pembentukan pusat satu data merupakan langkah yang tepat, untuk membangun ekosistem UMKM jauh lebih sehat dan termonitor setiap perkembangan dan pertumbuhan usahanya. 

“Membuat satu data bagi sektor usaha mikro, merupakan sebuah terobosan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha UMKM. Karena dapat membantu kebutuhan dan persoalan-persoalan yang dihadapi UMKM dalam menumbuh kembangkan usahanya,” jelasnya.

Menurut Enny, masalah UMKM di Indonesia selama ini adalah sulit untuk naik kelas. Hampir 99% tidak ada perubahan komposisi dari sektor ultra mikro, kecil dan menengah menengah. “Selama ini ada beberapa persoalan klasik yang melingkupi mereka, kemampuan tidak bisa naik kelas itu artinya kan… tidak berkembang, stagnan, usaha hanya untuk bertahan saja,” tegas Enny.

Ada beberapa yang berkembang, tambahnya, tapi mereka tetap berada di sektor UKM karena fasilitas yang ada kebanyakan diberikan untuk yang skala besar. “Akibatnya UMKM  selalu tertinggal terus. Contohnya, pembiayaan KUR hanya untuk UKM, sementara yang besar dapatnya insentif fiskal, kemudahan ekspor dan impor.”

Enny menilai hal ini perlu dievaluasi dan dipetakan kembali beberapa kebijakan pemerintah, termasuk salah satu yang diusulkan adalah melakukan redefinisi UKM dan IKM (industri kecil menengah). “Kalau sekarang definisinya UKM di skala Rp5 miliar. Padahal untuk beli peralatan teknologi tinggi (modal kerja) saja saja sudah tidak mencukupi. Saat ini sedang disusun kebijakan turunan Omnibus Law, terkait kategori UMKM dan ultra mikro.”

Masalah lain yang membuat UMKM sulit naik kelas karena berbagai akses yang  terbatas, seperti pembiayaan dan pasar. “Karena tidak ada satu pusat data UMKM, sehingga yang mendapatkan akses pembiayaan seringkali dia lagi, dia lagi. Akses pasar juga begitu terkooptasi, karena dikuasai satu jaringan konglomerasi besar. Sehingga meski mereka dapat subsidi bunga dan bisa berproduksi, kalau pasar terbatas KO (knock out) juga, tidak bisa berkembang. Ini yang harus dilakukan perubahan ke depannya.”

Enny menegaskan, UMKM ini serba terbatas. Untuk itu, harus dibangun ekosistem yang bisa dimulai dengan adanya pusat satu data mengenai UMKM. “Misal, BRI sudah kasih pembiayaan, nanti siapa yang bantu akses pemasarannya, kemudian akses untuk meningkatkan mutu. Minimal membuat kemasan yang baik untuk UMKM kita gar tidak kalah bersaing.”

Menurut Enny, pembentukan pusat satu data di sektor ultra mikro pernah disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pembuatan satu data ini untuk mengintegrasikan ekosistem yang ada. “Istilahnya, jangan hanya berikan masyarakat kecil kail, karena percuma jika ikannya tidak ada. Makanya, harus dikasih juga ikannya. Lalu bagaimana agar ikannya tidak langsung digoreng? Berilah kolam agar hidup dan berkembang. Nah, pusat data ini menjadi pintu membuat kolam atau iklim usaha yang sehat bagi UMKM,” papar Enny.

Ekonom senior itu mengapresiasi Kementerian BUMN  berkomitmen untuk mendukung para pelaku ultra mikro dan UMKM melalui tiga aspek utama yaitu infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar.  

Sebelumnya  Erick mengatakan, terkait pendanaan, pihak kementerian akan terus meningkatkan aksesnya melalui sinergi antar BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian (Persero), dan PNM dijadikan satu data bagi sektor usaha mikro (Umi). 

Menurut Enny, selama ini sudah banyak komitmen BUMN kepada UMKM seperti Pertamina, dan BUMN besar lainnya. Namun bentuknya masih sebatas binaan yang disalurkan melalui corporate social responsibility (CSR), seperti misalnya bantuan pendanaan, sarana dan prasarana, bukan infrastruktur. Padahal seharusnya BUMN bersinergi dan menyiasati dukungan untuk UMKM dapat naik kelas dengan membangun teknologi digital dan ekosistemnya. 

News

Ini Tiga Cara Buat UMKM Segera Naik Kelas

November 4, 2020

Jakarta – Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera naik kelas bisa dilakukan dengan tiga cara berbeda yakni pelatihan, pendampingan, dan melalui metode inkubasi. Ketiga cara ini harus diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku UMKM.

Menurut Associate Certifed Coach dari International Coach Federation Hasnul Suhaimi, ketiga jenis pemberdayaan ini harus dilakukan simultan terutama bagi pelaku usaha yang belum mengenal teknologi digital. Alasannya, saat ini pemahaman digital menjadi hal penting yang harus dimiliki setiap pengusaha, tak terkecuali di sektor UMKM dan Ultra Mikro (UMi).

“Sebetulnya saat ini sudah banyak pemberdayaan yang dilakukan, dan secara umum UMKM sudah tersentuh. Tapi, cukup tidaknya (pemberdayaan yang berjalan) relatif. Karena kalau bicara digitalisasi sendiri, saat ini produk yang dibeli di marketplace memang banyak tapi mayoritas asalnya masih dari luar negeri, kecuali produk-produk tertentu seperti makanan atau busana muslim,” ujar Hasnul dalam siaran pers, Selasa (3/11).

Pemberdayaan UMKM bisa dilakukan melalui pelatihan terhadap pengusaha yang masih membutuhkan banyak peningkatan kapasitas. Metode ini contohnya efektif bagi pelaku UMKM yang belum mengenal teknologi digital.

Sementara itu, pendampingan dapat diberikan untuk pelaku UMKM yang pemahamannya akan dunia usaha sudah ada, namun membutuhkan bantuan dalam tataran praktis. Bantuan yang diperlukan contohnya cara untuk melakukan pemasaran efektif di dunia maya, memperbesar pasar, hingga pembenahan kualitas dan kuantitas barang supaya lebih menarik di mata calon pembeli.

Terakhir, metode inkubasi cocok diterapkan untuk UMKM yang hendak memperluas pasar melalui kerjasama dengan pengusaha atau industri besar.  Model pemberdayaan seperti ini sudah dilakukan salah satunya oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melalui program BRIncubator.

“Kalau mau lebih dalam lagi mungkin hal-hal itu bisa dilakukan, supaya produk UMKM Indonesia bisa bersaing. Dukungan bisa dilakukan entah melalui kebijakan baru, pelatihan cara marketing, dan lain-lain,” ujarnya.

Hasnul yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO XL Axiata ini menyebut, secara umum pemberdayaan UMKM agar lebih berkembang dan memahami teknologi digital sebenarnya sudah cukup berhasil. Apalagi, saat ini banyak lembaga pendidikan dan universitas yang turut melakukan pendampingan atau pelatihan terhadap UMKM.

Akan tetapi, menurutnya pemberdayaan UMKM masih berpotensi untuk lebih besar dari saat ini dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, BUMN, dan pihak swasta serta lembaga pendidikan. Selain itu, pemberdayaan yang sudah berjalan menurutnya harus tetap dikawal agar benar-benar diterapkan pelaku UMKM dalam menjalani bisnis sehari-hari.

“Kalau niatnya mau menaikkan kelas UMKM, bisa seharusnya pemberdayaan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sekarang banyak ya relawan atau siapa saja yang bisa dilibatkan untuk membantu. Mungkin kalau ada yang bisa koordinir bantuan ini, pemberdayaan bisa semakin masif dan terarah,” ujar Hasnul yang juga akademisi IPMI International Business School tersebut.

“Jadi memang berbagai macam cara untuk memberdayakan UMKM karena banyak jenis usahanya. Mungkin ada yang butuh model training, pendampingan, atau seperti inkubasi begitu,” tutur Hasnul melanjutkan.

Dukungan terhadap UMKM belakangan kerap dikemukakan para pejabat publik dan pemangku kepentingan. Terkini, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perusahaan-perusahaan negara berkomitmen mendukung UMKM dalam tiga hal yakni penyiapan infrastruktur, pendanaan, dan pasar.

Erick menyebut kerjasama BUMN dan UMKM adalah kunci agar kondisi pengusaha kecil di Indonesia bisa membaik dan naik kelas. Salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM adalah, adanya dorongan bagi BUMN agar membeli produk UMKM untuk memenuhi rencana belanja senilai Rp14 miliar ke bawah. Pembelian barang-barang UMKM oleh BUMN bisa dilakukan secara daring melalui platform Pasar Digital (PaDi) yang baru diluncurkan pada Agustus lalu.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan aturan yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga agar mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggarannya untuk belanja barang atau modal dari UMKM. Rencana ini telah diungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dua pekan lalu.

“Presiden sudah setuju bahwa 40 persen belanja K/L harus untuk UMKM. Pada Oktober tahun lalu dalam ratas saya juga meminta agar belanja K/L diprioritaskan ke UMKM,” ujar Teten.

Berdasarkan data yang disampaikan Teten beberapa saat lalu, hingga kini pemerintah telah mengalokasikan dana Rp321 triliun untuk membelanjakan produk-produk UMKM. Selain itu, pemerintah juga sudah menggelar pelatihan dan pendampingan agar jutaan pelaku UMKM bisa mengakses laman e-katalog LKPP.

Lembaga riset McKinsey & Company dalam hasil riset terbaru menyebut, sektor UMKM bisa menyumbang PDB hingga US$140 miliar apabila mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan mendapat pendampingan yang cukup dalam menjalani bisnisnya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, saat ini 98,7 persen usaha di Indonesia masuk kategori mikro. Setelah itu, ada 1,2 persen usaha kategori kecil, 0,09 persen usaha menengah, dan 0,01 persen usaha besar.

Dari 64,19 juta pelaku UMKM, ada 64,13 juta pengusaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor informal. UMKM dan UMi di Indonesia menyerap 97 persen total tenaga kerja atau 116.978.631 orang. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,90 persen.