Siti Munawaroh

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada September 2022 terjadi inflasi sebesar 1,17 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,87. Dari 90 kota IHK, sebanyak 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bukittinggi, Sumatera Barat sebesar 1,87 persen dengan IHK sebesar 114,45.

Inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga kelompok administered prices, di tengah penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK September 2022 tercatat 5,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,69% (yoy).

“Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,57 persen; kelompok transportasi sebesar 8,88 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,31 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,21 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,57 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28 persen,” demikian BPS dalam pernyataan resminya, seperti dikutip pada hari ini.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,30 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen. Komponen inti pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 0,30 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–September) 2022 sebesar 2,81 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 3,21 persen.

“Inflasi tertinggi terjadi di Bukittinggi sebesar 1,87 persen dengan IHK sebesar 114,45 dan terendah terjadi di Merauke sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 109,49. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 0,64 persen dengan IHK sebesar 113,97 dan terendah terjadi di Timika sebesar 0,59 persen dengan IHK sebesar 113,87.”

Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, akibat dampak lanjutan (second round effect) dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan, dan masih tingginya harga energi dan pangan global. 

“Berbagai perkembangan tersebut diprakirakan mendorong inflasi tahun 2022 melebihi batas atas sasaran 3,0±1%, dan karenanya diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan untuk memastikan inflasi kembali ke sasarannya pada paruh kedua 2023,” demikian pernyataan resmi Bank Indonesia.

Bank Indonesia bertekad terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.

Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta agar tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (1/10) lalu diinvestigasi hingga tuntas. Presiden juga menegaskan bahwa pihak yang telah terbukti bersalah harus diberi sanksi.

“Sudah saya sampaikan, diinvestigasi tuntas, diberikan sanksi kepada memang yang bersalah,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (3/10).

Presiden sendiri telah memerintahkan kepada segenap jajarannya untuk menangani tragedi tersebut. “Saya kira juga perintah saya sudah jelas pada Menkopolhukam, pada Kapolri, pada Menpora dan semuanya sudah jelas,” imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md., mengatakan bahwa pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengungkap tragedi Kanjuruhan secara tuntas. Tim ini akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan.

Menko Polhukam menjelaskan bahwa tim ini akan terdiri atas pejabat/perwakilan kementerian terkait, organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. “Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan dalam dua-tiga minggu ke depan,” ungkapnya di Kantor Kemenko Polhukam, Senin, 3 Oktober 2022.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa untuk langkah jangka pendek pemerintah meminta Polri agar dalam beberapa hari ke depan segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana. Polri juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat.

Jakarta- Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pabrik PT Wavin Manufacturing Indonesia di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (3/10).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berterima kasih atas kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia di tengah krisis finansial yang melanda dunia.

“Meskipun dunia pada posisi krisis finansial, tetapi Indonesia masih dipercaya untuk investasi perusahaan-perusahaan besar dunia. Tadi sudah disampaikan oleh Mr. Sameer (CEO Orbia) bahwa karena stabilitas ekonomi dan politik di negara kita,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, di tengah situasi dunia yang dilanda krisis pangan, energi, hingga finansial, semua negara akan berlomba untuk berebut investasi. Alasannya, karena dengan investasi maka nilai tambah, lapangan pekerjaan, penerimaan negara, hingga cadangan devisa akan tercipta.

“Kalau dulu sebelumnya kita impor, setelah pabrik Wavin ini jadi, impornya sudah tidak ada lagi, dan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang, tercipta lapangan kerja yang tidak kecil,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa di KITB sendiri hingga saat ini telah ada 10 perusahaan yang berinvestasi dan dalam proses konstruksi. Beberapa di antaranya yaitu pabrik baterai mobil listrik, pabrik kaca terbesar di Asia Tenggara, dan pabrik alat-alat kesehatan.

Presiden menuturkan bahwa kehadiran pabrik pipa milik PT Wavin ini akan memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus akan diekspor ke negara-negara di Asia Pasifik, Australia, hingga Eropa. Presiden berharap investasi ini akan turut memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Inilah saya kira hal yang terus akan kita kejar, investasi apapun, karena itu—sekali lagi—akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar, kemudian pajaknya bisa menambah penerimaan negara dan cadangan devisa kita, dan yang paling penting akan men-trigger pertumbuhan ekonomi di negara kita,” jelasnya.

Presiden pun mengucapkan terima kasih kepada PT Wavin dan Orbia atas kepercayaannya berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, jika sebuah negara sudah tidak dipercaya sebagai tempat investasi, maka akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan impor barang-barang.

“Begitu sebuah negara sudah dicap tidak baik untuk investasi, enggak akan ada yang mau datang ke negara kita, dan kalau sudah enggak ada yang datang artinya apa? Barang-barang harus kita impor dari luar,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Duta Besar Belanda untuk Republik Indonesia Lambert Grijns, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu hadir pula President Wavin Group Maarten Roef, CEO Orbia Sameer Bharadwaj, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Pj. Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.

Jakarta- Presiden Joko Widodo mendorong penghentian impor produk yang dapat diproduksi di dalam negeri, baik dari usaha besar, kecil, maupun menengah. Saat meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Gedung SMESCO, Jakarta, pada Senin (3/10), Presiden memberikan contoh mengenai impor aspal yang masih dilakukan, padahal Indonesia memiliki deposit aspal yang cukup besar di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

“Minggu lalu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Buton, di sana ada deposit aspal itu 662 juta ton yang masih dalam proses hilirisasi, industrialisasi. Bisa usaha menengah, atau usaha kecil, atau usaha besar, tapi belum, baru satu perusahaan. Aspal kita sekali lagi 662 juta ton, kita malah impor,” ujar Presiden.

“Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi, untuk produk apa pun kalau kita punya jangan beli impor,” lanjutnya.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mendorong adanya pembinaan terhadap para petani untuk mengurangi impor komoditas bahan pangan. Sebagai contoh, Presiden mengaku senang dengan penurunan nilai impor jagung di Tanah Air karena adanya pendampingan kepada para petani jagung.

“Tadi disampaikan di depan, biasanya 1 hektare hanya 4 ton, sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Cost produksi paling Rp1.800, Rp1.900 itu yang saya tau waktu itu saya ke Dompu. Jualnya bisa Rp3.800 per kilo, untungnya sudah 100 persen,” kata Presiden.

Selain jagung, Presiden pun meminta agar pembinaan dengan pola yang sama juga dilakukan kepada para petani komoditas pangan lain.

“Jangan hanya di jagung saja, harusnya produk-produk yang lain, komoditas yang lain harus bisa didampingi dengan pola yang sama. Kalau jagung bisa, mestinya padi juga bisa, singkong juga bisa, porang juga bisa, kopi juga bisa, semua,” imbuhnya.

Di samping itu, Kepala Negara menuturkan bahwa pembinaan juga harus dilakukan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti pengemasan produk dan penjenamaan yang baik. Dengan adanya pembinaan tersebut, Presiden berharap produk hasil dari para pelaku UMKM dapat naik kelas hingga pasar internasional.

“Sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan dan kalau bisa pasarnya tidak hanya pasar lokal, tidak hanya pasar domestik, tetapi bisa dibawa untuk pasar ekspor. Ini yang kita harapkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya perusahaan membangun kemitraan dengan UMKM di daerah. Presiden meyakini kemitraan tersebut akan memberikan dampak yang baik, antara lain dalam menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Misalnya ini, akan banyak pabrik otomotif yang akan berdiri di negara kita. Saya sudah sampaikan harus bermitra dengan UKM-UKM industri. Entah bikin knalpotnya, entah bikin spionnya, entah pengerjaan interior kursinya di dalam, bisa perusahaan besar bermitra dengan petani, perusahaan besar bermitra dengan UMKM,” ucapnya.

Jakarta – Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) Naik Kelas di Gedung SMESCO, Jakarta, pada Senin (3/10). Dalam sambutannya, Presiden mengajak semua pihak, baik swasta maupun pemerintah, untuk kompak dalam menghadapi berbagai krisis yang tengah melanda dunia.

“Kita semua harus kompak, kita semuanya harus bersinergi, kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak, sehingga perlu yang namanya Indonesia incorporated. Yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata,” ujarnya.

Menurut Presiden, kekompakan, kolaborasi, dan sinergi antarpihak tersebut akan menjadi sebuah kekuatan besar dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut, lanjutnya, telah terbukti saat Indonesia bekerja sama dan bergotong royong dalam menyelesaikan pandemi Covid-19.

“Seperti kita saat menyelesaikan pandemi, semuanya saya lihat bekerja sama: pemerintah, swasta, dari pusat sampai ke desa, semuanya bekerja sama, dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Ini juga sama, harus kompak betul,” ungkapnya.

Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid, menyebut bahwa gerakan yang diinisiasi pihaknya ini bertujuan untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik swasta maupun pemerintah—untuk bekerja sama dengan UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan akan menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan UMKM sebagai tulang punggungnya.

“Kadin percaya bahwa perusahaan swasta maupun pemerintah berperan krusial dalam upaya untuk memperkuat UMKM. Kami bermaksud dengan adanya gerakan ini, dari perusahaan adalah bagaimana kemitraan inklusif atau pendampingan melekat pada UMKM termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Bagaimana peran sebuah perusahaan adalah melakukan transfer pengetahuan, teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor,” jelasnya.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Kadin bersama beberapa kementerian menandatangani nota kesepahaman sebagai wujud nyata kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nota kesepahaman tersebut mencakup
(1) Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kadin tentang Kemitraan Multipihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
(2) Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Kadin tentang Kerja Sama Fasilitasi dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; serta
(3) Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kadin tentang Kemitraan Multipihak dalam Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kewirausahaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam laporannya menjelaskan bahwa dalam nota kesepahaman tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa identifikasi, perencanaan, dan proyek percontohan di daerah-daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) seperti yang banyak diminta oleh para pelaku UMKM.

“Jumlah (KUR) tahun ini Rp373 triliun dan akan dinaikkan tahun depan Rp460 triliun dan sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Airlangga.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly.

Jakarta- Presiden Joko Widodo mendorong seluruh kepala daerah untuk mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga agar sektor pariwisata tidak mengalami defisit dan menjaga stabilitas devisa di tengah krisis global.

Demikian disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pengarahannya kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis (29/9).

“Ajak masyarakat kita—ini kita bisa defisit wisata kita, yang datang ke sini belum banyak, yang keluar malah banyak sekali. Hati-hati devisa kita bisa lari lagi kalau caranya kita tidak rem,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik. Presiden memerinci beberapa daerah: Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Danau Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogja, Bangka Belitung (Babel), hingga Jakarta.

“Hati-hati, sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,” imbuhnya.

Kepala Negara menyayangkan, di tengah situasi krisis global saat ini, justru banyak pihak yang memilih untuk berkunjung ke luar negeri. Presiden menilai bahwa hal tersebut seharusnya bisa dibatasi.

“Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri? Dipamer-pamerin di Instagram, apalagi pejabat,” kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk dapat membatasi kegiatan kunjungan ke luar negeri, dan mengajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri. Presiden sendiri mengaku sangat selektif dalam memilih kunjungan ke luar negeri dan hanya memilih kunjungan yang akan memberikan manfaat signifikan.

“Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling dua atau tiga karena betul-betul saya rem. Ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang kita itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem. Rakyat juga kita beri tahu, gunakan untuk wisata di dalam negeri saja,” ujar Presiden.

Jakarta- Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis (29/9).

Dalam arahannya, Presiden mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.

“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani Covid. Kalau Covid kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, jika di negara lain inflasi merupakan urusannya bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Presiden sendiri merasa senang karena otoritas fiskal dan moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, bisa berjalan beriringan dan rukun.

“Tapi yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,” imbuhnya.

Kepala Negara melanjutkan, saat ini yang paling penting untuk diantisipasi adalah kenaikan harga bahan pangan dan bahan makanan karena merupakan kontributor terbesar inflasi hingga Agustus ini. Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dikarenakan suplainya yang kurang. Untuk itu, Presiden mendorong semua kepala daerah untuk mengajak petani menanam komoditas tersebut.

“Tugas Saudara-Saudara, bagaimana mengajak para petani untuk menanam ini, kalau di daerah Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian harganya tinggi pasokan cabai,” ungkapnya.

Cara lainnya adalah dengan menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar. Presiden memberikan contoh, jika telur banyak di Bogor, Blitar, dan Purwodadi, maka pedagang di Palembang yang harga telurnya naik didorong untuk membelinya dari tiga daerah tadi.

“Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD provinsi, kabupaten, maupun kota. Misalnya, ini misalnya, berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang? Saya cek kurang lebih Rp10 juta. Mungkin ini setelah penyesuaian BBM jadi Rp12 juta, Rp10 sampai Rp12 juta,” paparnya.

Presiden meyakini jika semua pihak bekerja secara detail, produksi komoditasnya didorong, dan transportasinya ditutup dari APBD, maka inflasi akan lebih mudah untuk dikendalikan. Presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak ragu dalam menggunakan biaya tak terduga dan dana transfer umum karena regulasinya sudah ada.

“Jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi mengenai penggunaan biaya tak terduga, belanja tak terduga, dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, sudah ada SE (surat edaran) Mendagrinya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK, untuk hal-hal ini karena sekarang kita sangat membutuhkan,” jelasnya.

Hal lain yang juga perlu ditangani secara kompak dan bersama-sama adalah soal kemiskinan ekstrem. Menurut Presiden, saat ini data mengenai hal tersebut sudah jelas sehingga akan lebih mudah untuk menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.

“Sasarannya ada kok jelas, nama dan alamat. Bansos ke sana arahkan, perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana. Kalau nama dan alamatnya enggak jelas itu kita kesulitan, (ini) ada semuanya. Inilah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng untuk menuju pada sasaran yang kita inginkan. Saya rasa jelas semuanya, saya ingin kita semuanya kerja konkret bersama-sama,” tandasnya.

Jakarta- Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa harga sejumlah komoditas banyak yang ditentukan oleh pasar internasional, termasuk harga komoditas kopra yang sedang mengalami penurunan. Seperti halnya produk lain di pasar internasional, harga kopra juga ditentukan oleh mekanisme pasar yang sulit untuk diintervensi.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media di Pasar Rakyat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (28/9).

“Kopra ini kan komoditas yang harganya banyak ditentukan oleh internasional. Naik turunnya sebuah komoditas itu sulit diintervensi oleh pemerintah. Sama dengan CPO (crude palm oil)/kelapa sawit, sama seperti dulu waktu (harga) sawit jatuh, ya kita, karena itu komoditas internasional, kopra juga sama, karena masuknya sudah masuk ke pasar bebas,” ujarnya.

Lebih jauh, Presiden menyebut bahwa ia telah mendengar aspirasi para petani yang mengeluhkan jatuhnya harga komoditas kopra. Untuk itu, Kepala Negara akan mengecek secara detail permasalahannya seperti apa.

“Saya mau cek detail seperti apa problemnya. Kalau pemerintah bisa mengintervensi, tapi pasar tidak bisa, mekanisme pasar tidak bisa diintervensi,” imbuhnya.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa harga sebuah komoditas selalu berubah baik mengalami kenaikan maupun penurunan. Menurutnya, harga kopra yang sedang turun juga dipengaruhi oleh situasi dunia yang tidak menentu.

“Komoditas itu ada yang naik, ada yang turun. Sekarang yang banyak naik (harga) batu bara, CPO, nikel. Nah, ini pas (harga) kopranya turun tapi belum tentu nanti akan naik lagi karena memang situasi dunia tidak pasti,” tandasnya.

Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, ia meminta agar seluruh pihak dapat menjaga situasi agar tetap kondusif di setiap kabupaten, kota, maupun provinsi.

“Di Provinsi Maluku Utara, dengan adanya industri tambang di sini yang sudah masuk dari mentah ke smelter, pertumbuhan ekonomi pasti akan di atas rata-rata nasional, saya pastikan itu,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Pasar Rakyat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (28/9).

“Ini yang harus dijaga terus, kondusivitas setiap kabupaten, kota, maupun provinsi karena di sini mungkin—saya belum membandingkan dengan provinsi lain—menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku Utara,” imbuhnya.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia Agustus 2022, perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 27,74 persen (yoy). Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode triwulan II 2022, bersama dengan Papua sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua, serta Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga.

Presiden pun meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut bisa dilihat dari geliat ekonomi masyarakat di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Rakyat Jailolo yang ia kunjungi.

“Halmahera Barat saya belum cek ke BI pertumbuhan ekonominya seperti apa, tetapi kalau melihat daerah di pasar seperti ini, ya saya kira hampir mirip-mirip sama, rata-rata ya tapi pasti di atas (persentase) nasional,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengatakan bahwa salah satu tujuan ia melakukan kunjungan kerja ke daerah adalah untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di daerah tersebut, termasuk belum adanya jalan nasional di Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, masih banyak daerah terpencil yang membutuhkan infrastruktur serupa.

“Ya, negara ini dari Sabang sampai Merauke ini banyak sekali, 514 kabupaten/kota yang semuanya ada pulau terpencil, di sebelah barat misalnya Nias, Simeulue, Pulau Mentawai, dan juga yang ada di Bangka Belitung. Di sebelah timur juga kemarin kita baru ke Maluku Barat Daya, itu semuanya butuh. Kenapa saya turun ke bawah? Untuk memastikan hal-hal yang tadi Saudara-saudara tanyakan, seperti apa lapangannya, seperti apa kondisi ekonominya,” tandasnya.

Depok, 19 September 2022—Memperingati Dies Natalis yang ke-72, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mencanangkan Zona Integritas sebagai bentuk komitmen mewujudkan birokrasi bersih dan semangat institusi untuk terus menghidupkan legacy melalui inovasi dan perubahan yang lebih baik.

Seperti diketahui, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dekan FEB UI Teguh Dartanto mengatakan di usia FEB UI yang menginjak tujuh dekade lebih, pihaknya perlu mencanangkan ZI sebagai komitmen menjaga nilai moral sehingga terjauh dari perilaku koruptif. Pasalnya, FEB UI memiliki peran cukup penting dalam perekonomian bangsa.

FEB UI selama ini telah menghasilkan pemimpin yang memberi banyak sumbangsih baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Hal ini dibuktikan dengan lulusan yang menduduki prominent position pada bidang masing-masing.

“Di masa yang akan datang, tugas FEB UI adalah meneruskan legacy tersebut dengan mencetak pemimpin masa depan yang agile dan dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Juga menjunjung nilai moral dengan menjauhi perilaku koruptif,” ujarnya pada perayaan Dies Natalis ke-72 Tahun FEB UI, Senin (19/09).

Pencanangan ZI tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Hadirnya ZI dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Pencanangan ZI di kampus FEB UI, menurut Teguh, selaras dengan 9 Nilai Identitas Universitas Indonesia yakni Kejujuran, Keadilan, Keterpercayaan, Kemartabatan, Tanggung Jawab, Kebersamaan, Keterbukaan, Kebebasan Akademik, dan Kepatuhan pada Aturan.

“Dalam proses mewujudkan Zona Integritas kami pun sebelumnya telah melakukan berbagai inovasi, sehingga FEB UI semakin bergerak ke arah perubahan yang lebih baik menuju tercapainya Zona Integritas,” ujarnya.

Untuk itu, FEB UI melakukan inovasi pada struktur organisasi. Melalui kehadiran 5 Unit Kerja Baru yang dibentuk, yaitu CELEB, DOSPEM – IR, IASEB dan Faculty Academy. Unit kerja Center for Education and Learning in Economics and Business (CELEB) melakukan pengembangan massive online open courses (MOOCs) di lingkungan FEB UI sejak 2020. Pada tahun ini FEB UI akan menghasilkan 28 MOOCs. Sementara Unit Dean Office for Strategic Planning, Evaluation and Monitoring-International Ranking (DOSPEM-IR) melakukan terobosan baru dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja utama tiap triwulan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Fakultas.

Adapun IASEB atau Institute of Advanced Studies in Economics and Business mengkoordinir dan bersinergi dengan berbagai lembaga penelitian dan klaster penelitian di FEB UI, yang pada tahun 2022 ini berhasil merekrut lima orang postdoctoral fellows dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat riset dan pengajaran di FEB UI. Sementara itu, Faculty Academy adalah unit kerja baru yang difokuskan untuk akselerasi jabatan fungsional dosen. Dengan adanya unit ini, pada 2022 capaian untuk jabatan fungsional lektor kepala melampaui target universitas.

Selain itu, FEB UI pun telah mengembangkan dan mengaplikasikan Official Visit Support System (OVIS) yang merupakan aplikasi berbasis web untuk menunjang kegiatan visitasi akreditasi di FEB UI. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk memudahkan asesor melihat dokumen-dokumen secara digital (paperless) yang diperlukan pada saat visitasi.

Inovasi berupa aplikasi SIKTP atau Sistem Informasi Karya Akhir Terpadu juga telah dibuat dan diimplementasikan oleh Program Studi S1 Manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap proposal karya akhir mahasiswa. Setiap proposal mahasiswa akan di-review oleh tiga dosen secara blind review, dan untuk kemudian mendapatkan pembimbing yang sesuai dengan topik karya akhir yang dipilih.

Ada pula SISP atau Sistem Informasi Staf Pengajar yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan beban mengajar dosen agar dapat ditugaskan sesuai dengan kepakaran dan aturan beban kerja yang berlaku. Sistem ini diterapkan di semua program studi di lingkungan Departemen Akuntansi. Sistem ini juga secara otomatis akan  membuat surat penugasan per dosen dan mata kuliah yang akan diampu berikut dengan jadwalnya.

Menjadi Lebih Baik

Teguh pun menjelaskan bahwa tema besar yang diusung pada Dies Natalis ke-72 tahun ini adalah Living A Legacy: Nurturing Inclusive, Relevant and Reputable Leaders.Tema ini menurutnya terwujud dari mimpi dan komitmen FEB UI untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Perubahan ke arah yang lebih baik tersebut pertama, FEB UI menjadi lebih Inklusif. FEB UI adalah institusi yang memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk seluruh lapisan masyarakat agar dapat mengenyam pendidikan berkualitas dan bekerja di FEB UI.

Menjadi semakin Relevan, karena FEB UI adalah institusi yang terus bergerak, agile, beradaptasi dan berinovasi untuk selalu mengikuti perubahan lingkungan baik di sektor teknologi, ekonomi, bisnis, demografi, hingga sosial budaya. Kian Bereputasi karena FEB UI adalah institusi yang memiliki kredibilitas baik secara akademis maupun non-akademis di tataran nasional hingga internasional.

“Berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut sudah dilakukan. Di antaranya upaya perolehan akreditasi unggul dan triple crown accreditation; menciptakan metode belajar mengajar yang excellent dan inovatif, menghasilkan riset yang berkualitas dan berdampak terhadap masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia serta mencari sumber pendanaan yang kreatif untuk mendukung semua program kerja yang ada,” pungkasnya.