BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Apresiasi tersebut disampaikan setelah pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan kesejahteraan hakim melalui kenaikan gaji yang mencapai 280 persen untuk jenjang tertentu.
Prabowo menilai peningkatan kesejahteraan hakim harus berjalan beriringan dengan penguatan kinerja lembaga peradilan. Menurut Prabowo, hakim merupakan benteng terakhir dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.
Kinerja MA sepanjang 2025 menjadi salah satu yang disoroti Prabowo. MA menangani 38.148 perkara dan berhasil memutus sebanyak 37.973 perkara, atau mencapai produktivitas 99,54 persen. Sebanyak 96,74 persen perkara bahkan diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Prabowo menyebut capaian itu sebagai rekor dari sisi ketepatan waktu penyelesaian perkara di MA. “Mahkamah Agung pada tahun 2025 telah menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 dengan produktivitas 99,54 persen dan 96,74 persen perkara selesai dalam waktu kurang dari tiga bulan. Ini adalah ketepatan waktu tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung,” tutur Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2026, Jumat (14/8).
Menurut Prabowo, kecepatan penyelesaian perkara merupakan bagian penting dari kualitas penegakan hukum. Sebab, perkara yang terlalu lama diselesaikan dapat memperpanjang ketidakpastian yang dihadapi pencari keadilan.
“Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan,” katanya.
Selain MA, Prabowo turut menyoroti kinerja Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025. MK menangani 701 permohonan, termasuk perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Dari keseluruhan perkara tersebut, MK memutus 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, sementara secara keseluruhan sebanyak 598 permohonan telah diputus sepanjang 2025.
Prabowo juga menyoroti perkembangan akses masyarakat terhadap layanan MK melalui digitalisasi. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 84,51 persen perkara telah tuntas, termasuk perkara yang diajukan secara daring oleh masyarakat dari daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Hingga 23 Juli 2026, 84,51 persen telah tuntas, baik yang diajukan secara daring dari Papua. Tidak harus selalu datang ke Jakarta,” ujar Prabowo.
Apresiasi terhadap kinerja lembaga peradilan tersebut datang setelah pemerintah meningkatkan penghasilan hakim. Pada Juni 2025, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan besaran yang bervariasi berdasarkan golongan. Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan diberikan kepada hakim dari golongan paling junior.
Kebijakan tersebut diambil setelah Prabowo menerima laporan bahwa sebagian besar hakim tidak mengalami kenaikan gaji selama bertahun-tahun.
Sebelumnya, dalam pidato Prabowo saat pengukuhan hakim MA pada Juni 2025, Prabowo menyebut dirinya mendapat laporan bahwa para hakim telah 18 tahun tidak menerima kenaikan gaji. Prabowo juga menyinggung persoalan fasilitas, termasuk masih adanya hakim yang belum memiliki rumah dinas.
Prabowo sejak awal mengaitkan peningkatan kesejahteraan hakim dengan upaya memperkuat independensi dan integritas lembaga peradilan. Prabowo juga menegaskan hakim harus memiliki kehidupan yang layak sehingga tidak mudah dipengaruhi ataupun disuap.
“Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai peningkatan kesejahteraan hakim harus dibarengi dengan tuntutan terhadap integritas. Pemerintah, kata dia, tidak ingin hakim mudah dibeli atau disogok dan berharap penguatan kesejahteraan menjadi salah satu fondasi bagi terciptanya lembaga peradilan yang profesional.
“Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu,” kata Prabowo.
Dengan demikian, kenaikan penghasilan hakim bukan semata kebijakan kesejahteraan, tetapi ditempatkan pemerintah sebagai bagian dari agenda memperkuat institusi penegak hukum. Capaian penyelesaian perkara di MA dan MK kemudian menjadi indikator yang digunakan Prabowo untuk menunjukkan bahwa penguatan lembaga yudikatif harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas pelayanan keadilan. (ayb)
