BRIEF.ID – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, memastikan bahwa pemerintah terus mengevaluasi kinerja di berbagai sektor, termasuk menjadikan hasil survei opini publik sebagai salah satu acuan dalam menyusun kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Qodari, pemerintah menghormati setiap hasil survei yang dilakukan lembaga independen sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun, ia menilai hasil survei akan lebih bermanfaat apabila mampu mengungkap faktor-faktor penyebab perubahan persepsi masyarakat secara lebih rinci.
“Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum. Yang ketiga evaluasi opini publik. Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia (survei) itu,” tutur Qodari dalam keterangannya, Jumat (31/7).
Qodari menjelaskan evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya menyasar aspek tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan persepsi masyarakat yang tercermin dalam berbagai survei.
Meski demikian, dia menilai indikator yang digunakan dalam survei kepuasan publik masih bersifat terlalu umum. Menurutnya, variabel seperti ekonomi, politik, maupun hukum seharusnya dipecah menjadi indikator yang lebih spesifik agar penyebab naik atau turunnya tingkat kepuasan publik dapat dipetakan secara lebih akurat.
Sebagai contoh, pada sektor ekonomi, survei dinilai dapat mengukur persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, peluang kerja, nilai tukar rupiah, hingga efektivitas program-program pemerintah, sehingga hasil riset tidak hanya menunjukkan tingkat kepuasan, tetapi juga menjelaskan faktor apa saja yang paling memengaruhi penilaian masyarakat.
Qodari menegaskan bahwa dirinya tidak membantah hasil survei SMRC. Sebaliknya, dia pun berharap penelitian serupa di masa mendatang dapat disusun dengan metodologi yang lebih mendalam sehingga mampu menjadi bahan evaluasi yang lebih komprehensif bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detil kan makin bagus,” kata Qodari.
Ia menambahkan, penyajian indikator yang lebih terperinci akan membantu publik memahami penyebab perubahan persepsi terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, hasil survei juga akan lebih mudah dipahami apabila mampu menunjukkan indikator mana yang mendapat penilaian positif maupun negatif beserta pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
“Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami,” tutupnya. (ayb)
