BRIEF.ID – Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, berpotensi menembus Rp20.000 per liter jika harga minyak mentah dunia bertahan di level tinggi.
Kondisi ini mendorong Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dewi Juliani meminta pemerintah dan Pertamina agar menyiapkan langkah mitigasi agar gejolak energi global tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan setelah Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengungkapkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dex berpotensi terdampak apabila harga minyak dunia tidak kembali ke kisaran US$60-US$70 per barel.
Dalam skenario harga minyak yang tetap tinggi, Eko menyebut harga BBM nonsubsidi berpotensi berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa tekanan harga minyak global dapat segera merembet ke harga energi di dalam negeri.
Dewi meminta pemerintah tidak menunggu hingga kenaikan harga BBM menjadi persoalan baru bagi masyarakat. Menurut dia, skenario menghadapi harga minyak tinggi harus disiapkan sejak awal.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” tutur Dewi dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (15/9).
Tekanan terhadap harga energi global meningkat seiring eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan terhadap jalur distribusi minyak. Harga minyak mentah Brent dalam beberapa hari terakhir bahkan telah menembus US$100 per barel.
Dewi mengakui pemerintah tidak memiliki kendali terhadap konflik geopolitik maupun pergerakan harga minyak internasional. Namun, menurut dia, pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen untuk mengelola dampak kenaikan harga tersebut di dalam negeri.
“Kita tidak bisa mengendalikan konflik global maupun harga minyak dunia, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana dampaknya dikelola di dalam negeri. Jangan sampai masyarakat harus menanggung seluruh tekanan akibat situasi global,” katanya.
Maka dari itu, Dewi mendorong pemerintah menyusun mitigasi apabila harga minyak dunia bertahan tinggi dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut dinilai penting agar kenaikan harga energi tidak berkembang menjadi tekanan baru terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat.
Dia juga meminta Pertamina memperkuat efisiensi operasional sekaligus memastikan pasokan energi tetap terjaga. Pengawasan distribusi BBM juga perlu diperketat untuk mencegah persoalan di sisi distribusi ikut memperbesar tekanan harga.
Selain itu, Dewi menilai bahwa komponen pembentukan harga BBM perlu disampaikan secara transparan. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat memahami faktor yang menyebabkan perubahan harga sekaligus memastikan penyesuaian harga dilakukan secara terukur.
“Pertamina harus terus melakukan efisiensi dan mencari ruang penghematan agar tekanan biaya akibat kenaikan minyak dunia tidak seluruhnya dialihkan kepada masyarakat,” ujar Dewi.
Dampak kenaikan BBM, lanjut dia, tidak berhenti pada harga di SPBU. Kenaikan harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya transportasi dan logistik, yang kemudian berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Dewi menilai kebijakan energi harus mencari titik keseimbangan antara menjaga ketahanan energi nasional, memastikan keberlanjutan bisnis Pertamina, dan melindungi daya beli masyarakat. Menurut Dewi, ketiganya tidak seharusnya ditempatkan sebagai pilihan yang saling meniadakan.
“Energi adalah kebutuhan dasar. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli rakyat dan tidak ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujar legislator daerah pemilihan Riau I tersebut. (ayb)
