BRIEF.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan empat strategi untuk menekan dampak kekeringan yang berpotensi berlangsung panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah tersebut mencakup optimalisasi cadangan air, pembangunan sarana air, penghijauan kawasan hulu, hingga pemerataan distribusi air bersih.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pola kekeringan dalam satu dekade terakhir menunjukkan periode kering umumnya berlangsung cukup panjang. Berdasarkan tren 2015-2025, kekeringan secara umum terjadi mulai Mei-Desember.
Kendati demikian, waktu puncak kekeringan tidak selalu sama setiap tahun. Berton juga mencontohkan puncak kekeringan terjadi pada Juli pada 2018, sementara pada 2023 kondisi terparah baru terjadi pada bulan September.
Variasi tersebut membuat pemerintah perlu mengantisipasi kekeringan tidak hanya berdasarkan kalender, tetapi juga kondisi curah hujan di masing-masing wilayah. Pasalnya, distribusi hujan yang tidak merata dapat memperbesar tekanan terhadap ketersediaan air.
“Jadi ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua warga negara karena ini juga bisa mengganggu produksi pertanian, menurunkan ketersedian air bersih, meningkatkan risiko kebakaran, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan serta kesehatan masyarakat,” tutur Berton dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/9).
Strategi pertama BNPB untuk antisipasi kekeringan itu adalah mengoptimalkan cadangan air yang tersedia. Pemerintah akan memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sekaligus mengisi embung, danau, waduk, dan berbagai penampungan air lainnya bersama pemerintah terkait.
Langkah tersebut menjadi penting karena persoalan kekeringan bukan semata menyangkut berkurangnya hujan, tetapi juga kemampuan daerah menyimpan air ketika curah hujan masih tersedia. Tanpa kapasitas penyimpanan yang memadai, air hujan berpotensi tidak cukup membantu ketika periode kering berlangsung panjang.
Strategi kedua yaitu memperkuat kapasitas pemerintah daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana air. Salah satu fokusnya adalah pembangunan sumur dalam di daerah yang membutuhkan sumber air alternatif.
“Dan BNPB sudah melakukan beberapa pembangunan sumur dalam, ada yang kita lakukan di beberapa kabupaten dan provinsi,” kata Berton.
Untuk jangka panjang, BNPB juga akan mendorong penghijauan di kawasan hulu sungai pada musim hujan. Upaya ini diyakini Berton dapat memperbaiki fungsi kawasan resapan sehingga cadangan air tanah dapat dipulihkan secara lebih alami.
Strategi keempat menyasar persoalan yang lebih langsung dirasakan masyarakat, yakni distribusi air. BNPB menyatakan akan memastikan pemerataan distribusi air bersih dan sanitasi agar pasokan bagi kabupaten dan kota terdampak tetap berjalan.
Meski pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, BNPB menilai mitigasi kekeringan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada intervensi pemerintah. Masyarakat juga diminta untuk menjaga sumber air dan menghindari eksploitasi air secara berlebihan.
Penggunaan air pun diminta diprioritaskan untuk kebutuhan esensial seperti memasak dan sanitasi. BNPB juga mengimbau masyarakat mematikan keran ketika tidak digunakan serta menggunakan kembali air selama tidak mengandung bahan kimia berbahaya.
“Kita perlu dengan bijak menggunakan sumber mata air,” ujar Berton.
Berdasarkan pantauan BNPB, terdapat 10 kabupaten dengan tingkat kejadian kekeringan tertinggi, yakni Bima, Bogor, Parigi Moutong, Subang, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran, Demak, Semarang, dan Pekalongan.
Sementara itu, peta peringatan dini BMKG pada Dasarian II September 2026 juga telah menunjukkan wilayah berstatus Awas tersebar di sebagian besar Pulau Jawa, Sumatra bagian selatan, sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta sebagian Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
Kondisi tersebut menunjukkan penanganan kekeringan perlu dilakukan secara serentak, sekaligus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan air di masing-masing daerah. (ayb)
