BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) memaparkan kondisi nyata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat sebagai dasar menentukan langkah penanganan sesuai situasi terkini di lapangan.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” kata Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).
Rapat diikuti delapan pimpinan K/L dan 10 pimpinan pemerintah daerah. Sejumlah unsur yang hadir antara lain gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, serta BNPB daerah.
Dalam rapat, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit selama 24 jam terakhir. Terdeteksi 198 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi, yang mengindikasikan adanya titik api dan asap. Selain itu, terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan menengah terutama tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Kayong Utara, Sanggau, Sintang, dan Sambas.
Usai memimpin rapat, Prabowo meninjau langsung lokasi karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Presiden melihat sejumlah titik yang telah dipadamkan, sementara petugas masih melakukan pemadaman terhadap sisa api di lokasi.
Pemerintah juga menyiapkan langkah operasi modifikasi cuaca (OMC). Berdasarkan laporan dalam rapat, terdapat potensi hujan di wilayah timur Kalimantan Barat pada 23–27 Agustus sehingga operasi modifikasi cuaca akan kembali dilaksanakan.
Prabowo meminta penanganan karhutla dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan optimal, sekaligus menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Kunjungan Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah menghadapi karhutla di Kalimantan. Data lapangan, pemantauan hotspot, penguatan pemadaman, operasi modifikasi cuaca, serta penegakan hukum menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan kebakaran dan mencegah meluasnya dampak asap. (nov)
