BRIEF.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadapi penilaian Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa ukuran keberhasilan pelayanan publik tidak boleh berhenti pada kepatuhan terhadap prosedur administrasi. Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) harus berjalan beriringan dengan kepuasan masyarakat.
Pramono menjelaskan bahwa capaian 90,11 atau kategori Kualitas Pelayanan Sangat Baik pada penilaian 2025, membuat pihak Pemprov DKI Jakarta dituntut tidak sekadar mempertahankan nilai, tetapi memastikan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Pramono saat membuka Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/8/2026).
“Sebagai pimpinan, saya berpandangan bahwa keduanya sama pentingnya. SOP harus dijalankan dengan baik sebagai bentuk tertib administrasi, tetapi pada saat yang sama pelayanan juga harus mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat,” tutur Pramono.
Pramono menilai peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kewajiban birokrasi. Pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berintegritas dinilai ikut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Pramono, kualitas pelayanan publik juga menjadi salah satu fondasi bagi Jakarta untuk berkembang sebagai kota global yang inklusif dan berdaya saing.
“Pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas turut berkontribusi menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Jakarta yang pada Triwulan II 2026 mencapai 5,52 persen (year on year) dengan inflasi sebesar 2,5 persen,” kata Pramono.
Untuk itu, pihak Pemprov DKI Jakarta menempatkan pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, sebagai salah satu prioritas. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai salah satu prioritas utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memutuskan garis ketidakberuntungan,” ujarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga pembangunan rumah sakit berstandar internasional. Berbagai kebijakan tersebut turut mendukung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta yang mencapai 85,05 pada 2025, angka tertinggi di Indonesia.
Salah satu gambaran perubahan perilaku masyarakat yang dikaitkan Pramono dengan kualitas layanan pemerintah adalah meningkatnya penggunaan transportasi publik.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang dirilis 3 Agustus 2026, jumlah pengguna Transjakarta meningkat 14,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, pengguna MRT Jakarta tumbuh 17,57 persen, sedangkan pengguna LRT Jakarta meningkat 26,42 persen.
Bagi Pramono, peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan transportasi publik mulai mendapat respons positif dari masyarakat. “Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil berada pada jalur yang tepat. Kepuasan terbesar bagi kami adalah ketika prosedur dijalankan dengan baik dan masyarakat bersedia beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” terangnya.
Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat konektivitas transportasi massal melalui pengembangan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai yang dijadwalkan segera beroperasi.
Pertumbuhan penggunaan transportasi publik menjadi penting dalam konteks pelayanan publik karena kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya fasilitas, tetapi juga oleh kemudahan, aksesibilitas, keandalan, dan kesediaan masyarakat untuk menggunakannya.
Tantangan Baru
Meski mengakui kualitas pelayanan Pemprov DKI Jakarta sudah sangat baik, Ombudsman RI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada capaian tersebut.
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan kualitas pelayanan publik Pemprov DKI Jakarta termasuk salah satu yang tertinggi di tingkat provinsi. Namun, perubahan pola pelayanan akibat perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah.
Salah satunya adalah tuntutan agar perangkat daerah mampu merespons pengaduan dan potensi persoalan pelayanan dengan lebih cepat. “Oleh karena itu, kami berharap capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Seluruh OPD harus mampu mengantisipasi setiap potensi persoalan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terus terjaga,” ujar Fikri.
Pesan tersebut menjadi relevan karena digitalisasi pelayanan publik membuat masyarakat semakin terbiasa mendapatkan layanan secara cepat. Ketika proses pelayanan berlangsung melalui kanal digital, persoalan yang muncul juga dituntut segera direspons, mulai dari gangguan sistem hingga penanganan pengaduan.
Dengan demikian, tantangan Pemprov DKI Jakarta dalam penilaian 2026 bukan hanya mempertahankan kepatuhan administratif, tetapi memastikan seluruh rantai pelayanan bekerja efektif dari awal hingga penyelesaian keluhan masyarakat.
Dalam Penilaian Opini Maladministrasi Tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta meraih nilai 90,11 dengan kategori Kualitas Pelayanan Sangat Baik. Sebanyak delapan unit pelayanan publik memperoleh Opini Kualitas Tertinggi, sementara empat unit lainnya mendapatkan Opini Kualitas Tinggi.
Pada penilaian tahun ini, Pramono meminta seluruh kepala perangkat daerah dan unit pelayanan yang menjadi lokus penilaian memberikan data dan informasi secara lengkap, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta pengendalian internal diperkuat agar potensi maladministrasi dapat ditemukan dan dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan yang merugikan masyarakat.
“Setiap masukan, koreksi, dan hasil pengawasan dari Ombudsman harus dijadikan bahan perbaikan kebijakan dan tata kelola agar persoalan pelayanan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Mari kita wujudkan pelayanan publik Jakarta menuju kualitas tertinggi tanpa maladministrasi,” ungkapnya.
Pramono turut mengapresiasi pengawasan dan pendampingan yang dilakukan Ombudsman RI serta Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta.
“Terima kasih saya sampaikan kepada jajaran Ombudsman RI dan Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya atas pengawasan dan pendampingan yang terus diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk memastikan pelayanan publik di Kota Jakarta semakin mudah diakses, transparan, responsif, dan bebas dari maladministrasi,” paparnya.
Dalam kegiatan Entry Meeting tersebut, Pramono juga menyerahkan penghargaan Unit dengan Opini Kualitas Tertinggi pada Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.
Penghargaan diberikan kepada Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, dan SMPN 216 Jakarta. Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2026 sendiri merupakan bagian dari tahapan pengawasan Ombudsman RI terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Bagi Pemprov DKI Jakarta, penilaian tersebut bukan semata-mata menjadi ajang mempertahankan predikat pelayanan sangat baik. Lebih jauh, hasil pengawasan Ombudsman dapat menjadi alat ukur untuk melihat apakah reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan benar-benar menghasilkan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan responsif bagi warga.
Dengan capaian 90,11 sebagai pijakan, pekerjaan berikutnya bagi Pemprov DKI Jakarta adalah memastikan angka tersebut tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi tercermin dalam pengalaman warga ketika berhadapan dengan layanan pemerintah. (ayb)
