BRIEF.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan komitmen pemerintah untuk percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban Bencana Sumatera.
Saat ini, lanjutnya, lsekitar 2.603 unit huntap untuk korban Bencana Sumatera telah diproses pembangunannya, dan beberapa ratus unit diantaranya telah rampung dan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera.
“Jadi untuk hunian tetap korban Bencana Sumatera, ada 2.603 unit yang diproses pembangunannya. Ada beberapa ratus unit yang sudah jadi, sudah kita serahkan kepada Pak Mendagri kurang lebih 2 bulan lalu,” kata Maruarar, kepada wartawan seusai menghadiri rapat kordinasi Satgas Bencana DPR RI dan Pemerintah, di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Maruarar mengungkapkan, Kementerian PKP juga terus memperkuat sinergi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak Bencana Sumatera.
Sejauh ini, Kementerian PKP telah melakukan kordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemerintah Daerah (Pemda), juga kejaksaan, dan kepolisian.
Kordinasi dimaksudkan untuk tata kelola yang baik, mulai dari perizinan atau status tanah, pengadaan barang, hingga lokasi dan ketersediaan fasilitas umum untuk pembangunan huntap korban Bencana Sumatera.
“Kita berusaha mencari lokasi yang ideal, yang pertama harus aman, jangan longsor atau banjir. Kedua, dekat dengan ekosistem, jadi jangan terlalu jauh dari sekolah, pasar, tempat pekerjaan, juga rumah sakit. Ini tantangannya begitu, makanya kita lakukan bertahap,” ungkap Maruarar yang akrab disapa Ara.
Terkait pembangunan rumah komunal, Kementerian PKP terus berkoordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup. Mengenai jumlah rumah komunal tersebut akan dibahas secepatnya.
Selain huntap yang diproses KKP, lanjut Ara, ada juga yang berasal dari dukungan lembaga swasta, antara lain yayasan Budha Tzu Chi. Huntap yang dibangun yayasan tersebut telah selesai, dan akan segera diserahkan kepada korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara.
“Dalam waktu dekat, akan ada penyerahan huntap tambahan kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara, dengan dukungan dari Yayasan Budha Tzu chi dan pemda setempat,” ujar Menteri PKP.
Dia menambahkan, Pemerintah dan DPR RI menyepakati fokus penanganan pasca bencana melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Prioritas jangka menengah dan panjang meliputi penyelesaian hunian tetap dan relokasi masyarakat, pemenuhan hunian sementara, rehabilitasi infrastruktur publik dan konektivitas, pengendalian banjir dan mitigasi fisik, serta optimalisasi tata kelola anggaran daerah.
Tindak Lanjut
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya percepatan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
“Dilaksanakannya rapat kordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan Pemerintah yang bertujuan untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan tepat terkait penanganan bencana yang dapat dilakukan dengan menghadirkan para Menteri terkait,” tutur Dasco.
Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menyatakan hasil pemantauan lapangan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan huntap guna mendukung relokasi masyarakat terdampak.
“Perlu ada kesepakatan bersama terkait pembangunan huntap yang harus segera diselesaikan, sehingga pihak pemerintah setempat dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk relokasi (korban Bencana Sumatera,” ujar Ace.
Sementara Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai pulih dan kembali beraktivitas normal.
Di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan nasional, distribusi energi, dan aktivitas ekonomi pulih, meski pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan yang memengaruhi percepatan pembangunan hunian tetap.
Di Sumatera Utara, sebagian besar dari 33 kabupaten/kota terdampak memasuki fase pemulihan. Aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, konektivitas jalan dan jembatan, serta kegiatan ekonomi berjalan baik, meski sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian pada pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, normalisasi sungai, dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Sementara di Aceh, percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, dan hunian tetap terus berjalan.
“Mayoritas pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara, disertai optimalisasi program padat karya dan pembangunan infrastruktur air bersih untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Tito. (jea)
