BRIEF.ID – Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan sistem keamanan pangan untuk memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman dan berkualitas.
Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Perindustrian melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak yakni menggelar bimbingan teknis terkait penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pelatihan yang berlangsung pada 6-7 Mei 2026 tersebut diikuti peserta dari SPPG Kabupaten Landak dan Kota Pontianak. Dalam kegiatan tersebut, para peserta dibekali pemahaman mengenai sistem keamanan pangan berbasis HACCP, mulai dari identifikasi potensi bahaya pada pangan, pengendalian titik kritis, hingga penerapan prosedur keamanan pangan secara konsisten dalam proses penyediaan makanan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan standardisasi dan sistem jaminan mutu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produk pangan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi.
“Penerapan standardisasi dan jaminan mutu produk merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar serta memperkuat daya saing industri nasional,” tutur Agus dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/5).
Menurutnya, penerapan standar keamanan pangan yang baik tidak hanya berdampak pada perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing industri nasional, khususnya di sektor pangan.
Senada dengan hal itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari mengemukakan penguatan sistem keamanan pangan perlu terus dilakukan agar produk yang dihasilkan memenuhi aspek kualitas dan keamanan.
“Penerapan standardisasi dan sistem jaminan mutu perlu terus diperkuat agar produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan, kualitas, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Emmy.
Sementara itu, Kepala BSPJI Pontianak Ahmad Nashoruddin Muammar menyebut pemahaman terhadap sistem HACCP menjadi hal krusial dalam mendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami berharap pengelola SPPG dapat memahami pentingnya penerapan sistem keamanan pangan secara menyeluruh, sehingga kualitas layanan pemenuhan gizi yang diberikan kepada masyarakat dapat terus terjaga,” ujarnya.
Dia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen BSPJI Pontianak dalam memberikan pendampingan dan pembinaan terkait standardisasi serta keamanan pangan bagi pelaku industri dan lembaga pelayanan masyarakat di Kalimantan Barat.
Upaya itu diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem pangan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pangan yang higienis dan berkualitas. (AYB)
