BRIEF.ID – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS) berencana menutup lima perwakilan diplomatik di sejumlah negara, termasuk Kantor Konsulat AS di Medan, Sumatera Utara.
Rencana tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Kemenlu AS kepada Kongres AS, yang dikutip Reuters, melalui informasi sumber anonim, pada Selasa (4/8/2026).
Dalam surat pemberitahuan tersebut, Kemenlu AS menyampaikan rencana menutup lima perwakilan diplomatik, yakni di St. George’s-Grenada, Nagoya-Jepang, Douala-Kamerun, Winnipeg-Kanada, dan Medan-Indonesia.
Sebagai informasi, AS memiliki 3 kantor Konsulat di tiga kota besar di Indonesia, yakni Medan-Sumatera Utara, Surabaya-Jawa Timur, dan Denpasar-Bali.
Sumber Reuters menyebutkan, alasan penutupan lima perwakilan diplomasi AS di sejumlah negara, terkait dengan upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melakukan efisiensi dan perubahan birokrasi pemerintah AS.
Meski demikian, Kemenlu AS belum secara resmi mengonfirmasi rencana penutupan lima kantor perwakilan tersebut. Ketika dikonfirmasi Reuters, Kemenlu AS menyatakan sampai saat ini masih fokus memastikan kehadiran diplomatik AS di berbagai negara tetap efisien dan efektif.
Polemik
Rencana penutupan kantor perwakilan diplomasi AS di berbagai negara telah mencuat sejak awal pemerintahan Presiden Trump, pada awal Januari 2025.
Saat itu, pemerintahan Trump melaporkan telah mempersiapkan penutupan hampir setiap kantor perwakilan AS di luar negeri, sebagai bagian dari agenda “America First”, yang mendorong pemerintahan Trump untuk mengubah birokrasi AS agar lebih selaras dengan prioritas pemerintah.
Sejumlah pejabat pemerintahan AS juga menilai beberapa kantor perwakilan berukuran kecil tidak terlalu penting dan tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan.
Terkait dengan itu, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih sempat mendorong rencana yang lebih besar, yakni menutup hingga 30 kantor perwakilan AS di luar negeri.
Meski demikian, rencana tersebut memicu polemik, dan menuai kritik dari Partai Demokrat, serta sejumlah mantan pejabat kebijakan luar negeri AS.
Mereka menilai kehadiran perwakilan diplomasi AS di berbagai negara menjadi kepanjangan komunikasi AS, mengingat pembubaran atau pengurangan peran Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), berisiko mengikis posisi kepemimpinan AS di peta diplomasi dunia.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi celah, yang dapat dimanfaatkan negara-negara maju pesaing AS, terutama Tiongkok dan Rusia, untuk memperluas pengaruh mereka.
Apapun yang diperdebatkan, penutupan tersebut dinilai menjadi langkah yang jarang terjadi dalam sejarah diplomasi AS, dan berpotensi mengurangi jejak koneksi global negara adi kuasa tersebut. (Jea)
