BRIEF.ID – Pemerintah mengklaim bahwa penerimaan pajak hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.409,9 triliun atau tumbuh 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Lonjakan penerimaan pajak itu, diklaim oleh pemerintah menjadi sinyal meningkatnya aktivitas ekonomi domestik sekaligus membaiknya administrasi perpajakan.
Realisasi tersebut setara dengan 59,8% dari target penerimaan pajak 2026 yang dipatok Rp2.357,7 triliun. Capaian ini juga berbanding terbalik dengan kondisi tahun sebelumnya, ketika penerimaan pajak masih mengalami kontraksi sebesar 5,1%.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak berjalan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi di dalam negeri. Menurut dia, tren tersebut menunjukkan adanya pergerakan ekonomi yang tercermin langsung dalam penerimaan negara.
“Kita lihat bahwa penerimaan pajak kita itu terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, pertumbuhannya ada, transaksinya ada,” tutur Suahasil dalam konferensi pers APBNKITA di Jakarta, Jumat (18/9).
Pertumbuhan tersebut terlihat pada sejumlah komponen utama penerimaan pajak. Salah satu penyumbang terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang hingga Agustus 2026 mencapai Rp722,2 triliun, tumbuh 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Suahasil menyebut bahwa kenaikan PPh nonmigas tidak semata-mata dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi. Perbaikan administrasi dan kepatuhan wajib pajak juga dinilai ikut menopang penerimaan, terutama setelah penerapan sistem Coretax.
Menurut Suahasil, Coretax membantu proses administrasi perpajakan, termasuk penyampaian bukti potong. Perubahan sistem tersebut disebut turut memberikan dampak terhadap sejumlah jenis penerimaan PPh.
Hingga Agustus 2026, realisasi PPh Badan tercatat Rp243,7 triliun. Sementara itu, PPh Pasal 21 mencapai Rp171,5 triliun atau tumbuh 12,2% secara tahunan.
“PPh 21 ini cukup sehat. Gaji dan upah dan gaji PPh 21 itu moderat, sistem administrasinya bekerja, Coretax bekerja, peningkatan penghasilan karyawan terjadi, maka dia tumbuh cukup sehat,” katanya.
Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi kontributor terbesar kedua dengan realisasi Rp591,5 triliun hingga Agustus 2026. Jenis pajak ini berkaitan erat dengan aktivitas konsumsi dan perdagangan.
Pemerintah menggunakan kenaikan PPN dan PPnBM sebagai salah satu indikator meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Suahasil mencontohkan peningkatan permintaan sejumlah komoditas dan barang sebagai gambaran pergerakan konsumsi masyarakat.
“PPN dan PPnBM meningkat tinggi ditopang konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat. Misalnya permintaan semen itu tumbuh, permintaan listrik itu tumbuh, permintaan mobil dan motor itu tumbuh, berarti aktivitas ekonomi itu tumbuh. Karena itu pajak juga menerima,” ujarnya.
Meski demikian, capaian Rp1.409,9 triliun tersebut baru mencakup 59,8% dari target pajak sepanjang 2026. Artinya, pemerintah masih harus mengejar sekitar 40,2% target atau sekitar Rp947,8 triliun pada empat bulan terakhir tahun ini.
Pemerintah mengaitkan kinerja penerimaan itu dengan upaya menjaga permintaan domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Indikator yang disoroti antara lain inflasi yang disebut berada pada kisaran 1,5%-3,5% serta pertumbuhan ekonomi yang tetap di atas 5%.
“Di tengah dinamika global, pertumbuhan kita terus terjaga, permintaan domestik cukup kuat, stabilitas ekonomi kita jaga, dan sinergi kebijakan makro, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter kita, kita jaga dengan baik,” tutup Suahasil. (ayb)
