BRIEF.ID – Pemerintah mengklaim ada lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin baik untuk jenjang SD hingga SMA kembali mendapatkan kesempatan bersekolah secara gratis.
Pemerintah berkomitmen memperluas program tersebut sebagai upaya memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang anak memperoleh pendidikan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat pada Kementerian Sosial, Devi Deliani menilai bahwa program pendidikan gratis itu kini menjangkau 182 sekolah. Menurutnya, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun pertama yang hanya mencakup 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik.
“Program ini menjangkau 182 sekolah, melonjak signifikan dari 166 titik dan lebih dari 14.700 peserta didik di tahun pertama,” tutur Devi Deliani dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (18/9).
Menurut Devi, perluasan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan. Dia menjelaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya tidak tertampung kembali diarahkan ke bangku sekolah.
“Ini adalah komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah,” katanya.
Dia membeberkan bahwa Pemerintah juga menggunakan mekanisme berbasis data dalam menentukan penerima manfaat. Menurutnya, penetapan siswa dilakukan berdasarkan nama dan alamat untuk memastikan bantuan ditujukan kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan.
Devi juga mengatakan penerima manfaat tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan basis data tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program.
“Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Devi.
Dia menegaskan mekanisme tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan pendidikan tidak berhenti sebagai target administratif, tetapi benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan.
“Dengan sistem ini, bantuan negara dipastikan sampai tepat pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas,” tuturnya.
Selain membebaskan biaya pendidikan, pemerintah kata Devi juga mempercepat penyediaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Infrastruktur menjadi bagian penting dalam ekspansi program karena penambahan peserta didik membutuhkan ruang belajar yang memadai.
Hingga September 2026, gedung permanen telah rampung di 93 titik. Fasilitas tersebut mulai beroperasi secara bertahap sejak pertengahan Juli hingga awal September.
Pembangunan gedung diarahkan untuk memungkinkan lebih banyak anak segera mengikuti pembelajaran dengan fasilitas yang disebut pemerintah setara dengan sekolah unggulan. Namun, efektivitas program pada akhirnya juga akan bergantung pada kualitas pembelajaran dan keberlanjutan dukungan pendidikan bagi para siswa.
Pemerintah menyatakan perluasan sekolah, pemutakhiran data penerima, serta pembangunan infrastruktur akan terus disinergikan. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin di berbagai daerah. (ayb)
