BRIEF.ID – Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun atau melonjak 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah menilai bahwa kenaikan itu menunjukkan bahwa program pemerintah mulai bergerak lebih cepat dari sisi pelaksanaan anggaran.
Realisasi terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L Rp879,1 triliun. Belanja K/L tercatat tumbuh 33 persen, sedangkan belanja non-K/L meningkat 25 persen secara tahunan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan percepatan belanja K/L mencerminkan meningkatnya aktivitas pemerintahan, termasuk pelaksanaan proyek dan program yang telah dialokasikan dalam APBN 2026.
“Tahun ini lebih cepat belanja kementerian dan lembaga itu. Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah, berjalan di lapangan tumbuh 33 persen. Ini adalah suatu kinerja yang baik,” tutur Suahasil dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (18/9).
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran menjadi penting karena pemerintah saat ini memang mengalokasikan dana untuk digunakan dalam berbagai program, bukan sekadar tercantum dalam dokumen APBN.
“Kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada K/L itu sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan,” katanya.
Namun, tingginya pertumbuhan belanja juga perlu dilihat dari komposisinya. Sebab, kenaikan realisasi anggaran tidak otomatis menunjukkan seluruh belanja memiliki dampak produktif yang sama terhadap perekonomian maupun masyarakat.
Dari total belanja K/L Rp912,4 triliun, total realisasinya mencakup sejumlah pos, mulai dari belanja pegawai, barang, modal hingga bantuan sosial (bansos).
Suahasil menyebut belanja pegawai tumbuh 21,7 persen. Sementara itu, belanja barang meningkat 67,5 persen dan belanja modal tumbuh 56,3 persen terhadap APBN 2026.
“Belanja pegawai tumbuh sehat 21,7 persen, belanja barang 67,5 persen, belanja modal 56,3 persen (terhadap APBN 2026), belanja bansos tumbuh 3,4 persen karena tahun lalu memang cukup tinggi juga belanja bansos kita,” ujar Suahasil.
Lonjakan belanja barang dan belanja modal menjadi salah satu komponen yang perlu dicermati karena berkaitan dengan aktivitas pengadaan dan pembangunan pemerintah. Efektivitasnya pada akhirnya ditentukan oleh kualitas program serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Di sisi lain, belanja bansos tumbuh lebih rendah, yakni 3,4 persen. Pemerintah menjelaskan pertumbuhan tersebut turut dipengaruhi tingginya realisasi bansos pada tahun sebelumnya.
Untuk belanja non-K/L, pemerintah mencatat realisasi Rp879,1 triliun. Komponen ini antara lain digunakan untuk pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Suahasil mengatakan pembayaran subsidi dan kompensasi kepada badan usaha negara juga menjadi bagian penting dari realisasi belanja tersebut. Hingga Agustus 2026, pembayaran kompensasi sebesar Rp331,4 triliun telah disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).
“Pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina,” tutupnya. (ayb)
