BRIEF.ID – Komisi V DPR menyoroti besarnya backlog anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027.
Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat pencapaian target kinerja, melemahkan fungsi pengawasan internal, hingga mengancam keberlangsungan program pendidikan vokasi.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum yang membahas RKA K/L serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Anggota Komisi V DPR, Haryanto menilai pagu anggaran indikatif yang tersedia masih jauh dari kebutuhan riil kementerian. Akibatnya, sejumlah target program pada berbagai unit kerja terancam tidak dapat dijalankan.
“Memang kita ini berkait dengan anggaran yang telah dipaparkan banyak kekurangan. Masih backlog-nya cukup banyak dibandingkan dengan pagu indikatif yang ada. Kita memang ada kekhawatiran manakala alokasi anggaran ini tidak bisa tercukupi, karena banyak target kinerja yang direncanakan itu nol, baik di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal maupun BKPSDM,” tutur Haryanto.
Politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu secara khusus menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian PU.
Menurutnya, kondisi tersebut berisiko mengurangi efektivitas pengawasan internal sehingga berpotensi memunculkan lebih banyak temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Justru yang saya khawatir itu adalah di pengawasan, karena alokasi anggaran ini nol. Kalau nol pada garda depan dalam rangka mengatasi agar tidak terjadi temuan BPK, tentu ini menjadi persoalan. Setiap tahun ada temuan BPK dan Inspektorat Jenderal merupakan garda terdepan untuk melakukan pengawasan. Kalau anggarannya nol, akan terjadi temuan-temuan BPK karena sebelumnya tidak ada antisipasi maupun pengawasan dari dalam,” katanya.
Selain fungsi pengawasan, Haryanto juga mempertanyakan keberlanjutan program pendidikan vokasi yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ia menilai belum tersedianya anggaran dapat berdampak terhadap ribuan mahasiswa politeknik yang sedang menempuh pendidikan.
“Kemudian yang BKPSDM, kami melihat karena belum tertampung alokasi anggarannya akibat backlog, ada pendidikan vokasi dengan 1.731 mahasiswa politeknik. Antisipasinya bagaimana nanti kalau anggarannya tidak teralokasi?,” ujar Haryanto.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Haryanto menegaskan Komisi V DPR pada prinsipnya mendukung penambahan anggaran Kementerian PU agar seluruh target pembangunan, pengawasan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap dapat berjalan sesuai rencana.
“Oleh karena itu, kita pada dasarnya dari Komisi V sangat mendorong penambahan alokasi anggaran yang masih backlog itu mudah-mudahan bisa tercukupi. Karena terkait pendidikan ini harus tetap berjalan. Kalau jumlah mahasiswanya cukup besar tetapi tidak ada alokasi anggaran, tentunya program tersebut tidak bisa dilaksanakan,” tutupnya. (ayb)
