BRIEF.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah tegas menyusul sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dicopot sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kejadian keracunan tidak boleh terjadi lagi. Zero tolerance terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, menyangkut kondisi kesehatan dan keamanan dari anak-anak kita, ibu hamil, menyusui dan balita-balita kita,” tutur Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (4/8).
Menurut Sudaryono, keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, setiap pelanggaran yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat akan ditindak tanpa kompromi.
Dia berharap kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG menjadi yang pertama sekaligus terakhir selama dirinya memimpin Badan Gizi Nasional.
Sudaryono menjelaskan, pencopotan terhadap 137 kepala SPPG tidak semata-mata dilakukan akibat kasus keracunan makanan. Keputusan tersebut juga diambil berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai pelanggaran, mulai dari lemahnya tata kelola hingga penyimpangan administrasi dan pengelolaan keuangan.
Dari total kepala SPPG yang dicopot, sebanyak 49 orang berasal dari Jawa Barat, 26 dari Lampung, 11 dari Jawa Timur, 10 dari Sumatera Utara, 10 dari Banten, serta lima dari Jawa Tengah.
Lima kepala dapur di Jawa Tengah tersebut termasuk pengelola dapur MBG di Semarang yang sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. Selain persoalan keamanan pangan, BGN juga memastikan akan menindak setiap bentuk penyimpangan dalam pengelolaan program.
“Kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengi-pengi, ngentit uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance,” tegas Sudaryono.
Sebagai langkah perbaikan, BGN kini memperkuat sistem pengawasan di seluruh jaringan dapur Program Makan Bergizi Gratis agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurut Sudaryono, keberhasilan program nasional tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kepercayaan kepada pengelola di lapangan. Dibutuhkan sistem pengawasan yang mampu memastikan seluruh prosedur keamanan pangan dan tata kelola berjalan sesuai standar.
“Kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, but control is better. Kita tidak bisa kemudian mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem,” tutupnya. (ayb)
