BRIEF.ID – Pemerintah bertekad akan lebih mengedepankan riset dan inovasi sebelum menelurkan kebijakan terkait konservasi hutan di Indonesia.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki mengemukakan riset dan inovasi tidak lagi hanya menjadi pelengkap saja, melainkan fondasi utama dalam merumuskan setiap kebijakan kehutanan nasional di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem hutan Indonesia.
Dia menilai bahwa pendekatan berbasis sains kini menjadi kebutuhan mendesak seiring kompleksitas persoalan kehutanan yang terus berkembang, mulai dari proses deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perubahan iklim, hingga konflik pemanfaatan kawasan hutan.
Dia menegaskan kebijakan konservasi tidak lagi disusun hanya dengan pendekatan administratif dan pengawasan konvensional. Menurutnya, Pemerintah membutuhkan dukungan data lapangan, hasil penelitian, serta pengembangan teknologi agar kebijakan yang diambil lebih presisi dan mampu menjawab tantangan aktual di lapangan.
“Riset dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam kebijakan konservasi hutan. Pengelolaan hutan ke depan harus berbasis ilmu pengetahuan dan data,” tuturnya di Jakarta, Senin (25/5).
Dia berpandangan bahwa langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari transformasi tata kelola kehutanan nasional yang mulai diarahkan menuju sistem pengelolaan berkelanjutan atau sustainable forestry.
Menurutnya, pemerintah kini melihat sektor kehutanan tidak hanya berfungsi menjaga ekologi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung ketahanan ekonomi, energi hijau, hingga komitmen penurunan emisi karbon Indonesia.
“Kehutanan harus menjadi instrumen penting dalam mendukung ketahanan ekonomi, energi hijau,” katanya.
Seperti diketahui, dorongan memperkuat riset kehutanan muncul di tengah besarnya tekanan terhadap kawasan hutan Indonesia dalam satu dekade terakhir. Data berbagai lembaga lingkungan juga menunjukkan deforestasi masih menjadi tantangan serius, terutama akibat alih fungsi lahan, aktivitas ilegal, hingga ekspansi pembangunan.
Selain itu, perubahan iklim global juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan kerusakan ekosistem. Fenomena cuaca ekstrem membuat pemerintah membutuhkan sistem mitigasi yang lebih cepat dan akurat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis satelit, kecerdasan buatan, serta sistem peringatan dini.
Dalam konteks itu, riset dinilai berperan penting untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berbasis proyeksi jangka panjang.
Pemerintah menilai hasil penelitian dapat membantu memetakan kawasan rawan kerusakan, menentukan pola konservasi yang tepat, hingga mempercepat pemulihan lahan kritis. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Kawasan hutan kerap menjadi bagian penting dari proyek strategis nasional, pembangunan industri, hingga kebutuhan pangan dan energi. Karena itu, pemerintah membutuhkan formulasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Kementerian Kehutanan mulai mendorong pemanfaatan berbagai inovasi teknologi dalam pengelolaan kawasan hutan. Teknologi digital dinilai dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.
Pemanfaatan citra satelit, drone, sistem pemetaan digital, hingga analisis big data menjadi bagian dari transformasi yang tengah disiapkan pemerintah. Teknologi tersebut memungkinkan pemantauan kawasan hutan dilakukan secara real time sehingga potensi kerusakan bisa dideteksi lebih cepat.
Selain aspek pengawasan, inovasi juga diarahkan untuk mendukung rehabilitasi hutan dan konservasi keanekaragaman hayati. Pengembangan bibit unggul, riset restorasi ekosistem, hingga penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan berbasis hasil riset menjadi bagian dari agenda yang terus diperkuat.
Pemerintah menilai pendekatan ilmiah akan membuat kebijakan kehutanan lebih adaptif terhadap perubahan kondisi global, termasuk dinamika pasar karbon dan tuntutan internasional terkait isu lingkungan.
Penguatan riset dan inovasi kehutanan juga disebut menjadi bagian penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai memperkuat posisi sebagai negara yang mendorong solusi berbasis alam atau nature-based solutions dalam menghadapi perubahan iklim. Hutan dipandang memiliki peran strategis sebagai penyerap emisi karbon sekaligus penjaga keseimbangan ekosistem global.
Karena itu, pemerintah menilai investasi pada riset dan inovasi kehutanan menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di sektor ekonomi hijau pada masa mendatang.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, hingga pelaku industri, kebijakan kehutanan diharapkan mampu bergerak lebih modern, terukur, dan berbasis ilmu pengetahuan. Pendekatan tersebut diyakini dapat memperkuat efektivitas konservasi sekaligus menjaga keberlanjutan hutan Indonesia di tengah tekanan global yang terus meningkat. (AYB)
