BRIEF.ID – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melanjutkan kebijakan pemberlakuan tarif impor baru terhadap puluhan mitra dagang utama AS menjelang berakhirnya masa berlaku tarif sementara yang telah diterapkan. Kebijakan itu mulai berlaku Jumat (24/7/2026) dan mencakup 60 mitra dagang yang menyumbang sekitar 99% nilai impor AS.
Dalam kebijakan baru itu, pemerintah AS mengenakan tarif sebesar 10% hingga 12,5% terhadap barang impor dari negara-negara yang dinilai belum menerapkan larangan secara memadai terhadap produk yang dibuat menggunakan tenaga kerja paksa.
Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenai tarif 10%, bersama sejumlah negara lain seperti India, Malaysia, Kanada, Inggris, Bangladesh, Pakistan, dan Meksiko. Sementara itu, negara yang dinilai belum menunjukkan kemajuan dalam penerapan larangan impor barang hasil kerja paksa dikenai tarif lebih tinggi sebesar 12,5%.
Bagi Indonesia, tarif 10% menjadi tarif terendah dalam skema baru yang diterapkan pemerintahan Trump. Namun, pelaku usaha tetap mencermati potensi dampaknya terhadap daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, khususnya untuk sektor manufaktur, tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk padat karya lainnya.
Kebijakan itu ditempuh setelah pemerintahan Trump kehilangan dasar hukum tarif sebelumnya dalam putusan Mahkamah Agung AS. Sebagai penggantinya, pemerintah menggunakan kewenangan berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 untuk memberlakukan tarif baru yang dikaitkan dengan isu penegakan larangan kerja paksa dalam rantai pasok global. (reuters.com)
Dikutip dari Associated Press, Jumat (24/7/2026), Perwakilan Dagang Amerika Serikat (U.S. Trade Representative/USTR) Jamieson Greer mengatakan kebijakan itu bertujuan mendorong negara-negara mitra meningkatkan penegakan terhadap praktik kerja paksa.
“Amerika Serikat telah memiliki larangan impor barang dengan kerja paksa selama hampir satu abad, dan menegakkannya dengan ketat; sudah saatnya mitra dagang kita melakukan hal yang sama,” kata Greer.
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada arus perdagangan global mengingat cakupannya yang sangat luas. Sejumlah negara telah menyatakan keberatan dan mempertimbangkan langkah diplomatik maupun hukum untuk merespons kebijakan perdagangan terbaru Washington. (nov)
