BRIEF.ID – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia tidak hanya membawa agenda diplomatik, tetapi juga dibebani misi membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan persaingan memperebutkan investasi global.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia dengan prinsip bebas aktif harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.
Menurut Qodari, prinsip tersebut telah menjadi landasan politik luar negeri Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
“Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional,” tuturnya di Jakarta, Senin (7/9).
Dia menilai prinsip bebas aktif membuat Indonesia tidak cukup hanya mengikuti perkembangan geopolitik global, tetapi Pemerintah, kata dia, perlu mengambil posisi ketika kepentingan nasional dipertaruhkan.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Indonesia harus hadir, berbicara, dan memperjuangkan kepentingan nasional secara aktif,” katanya.
Konteks tersebut kemudian dibawa pemerintah dalam kunjungan Prabowo ke Vladivostok, Rusia. Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan sekaligus menyampaikan pidato dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang turut dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin.
Qodari menyebut Rusia sebagai negara strategis, baik dari sisi geopolitik maupun sumber daya alam. Namun, nilai strategis tersebut kini ingin diterjemahkan pemerintah menjadi kerja sama yang memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia.
“Bagi Presiden Prabowo, setiap agenda kunjungan luar negeri selalu diarahkan sebagai bagian dari upaya mencari solusi, membuka peluang ekonomi, dan membawa manfaat nyata kembali ke Indonesia,” ujar Qodari.
Salah satu instrumen yang didorong adalah diplomasi ekonomi. Pemerintah berharap hubungan internasional dapat berujung pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional hingga memperkuat ketahanan ekonomi.
Dalam forum EEF, Prabowo juga mengajak pelaku usaha global menanamkan modal di Indonesia dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Forum tersebut sekaligus menjadi panggung pemerintah untuk menawarkan potensi ekonomi Indonesia kepada investor internasional.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan promosi investasi tersebut tidak berhenti pada komitmen dan nota kerja sama. Manfaat bagi industri domestik, tenaga kerja dan penerimaan ekonomi nasional akan menjadi ukuran penting dari keberhasilan diplomasi ekonomi tersebut.
Prabowo juga mendorong Rusia meningkatkan nilai perdagangan bilateral apabila kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia resmi berlaku. Pemerintah menilai kesepakatan tersebut dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia.
“Langkah tersebut merupakan bagian dari diplomasi Indonesia untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di dalam negeri,” tutur Qodari.
Selain perdagangan dan investasi, pemerintah menempatkan pangan dan energi sebagai sektor penting dalam kerja sama dengan Rusia. Qodari mengatakan kolaborasi di dua sektor tersebut diperlukan untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.
Dia menegaskan diplomasi luar negeri harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan domestik. “Oleh karena itu, bagi Indonesia, mengatasi tantangan di dalam negeri dan memperjuangkan kepentingan nasional melalui diplomasi bukanlah dua hal yang bertentangan,” katanya.
Pada akhirnya, efektivitas kunjungan Prabowo ke Rusia tidak hanya akan diukur dari pertemuan dengan Putin atau pidato di forum ekonomi internasional.
Pemerintah perlu membuktikan apakah diplomasi tersebut benar-benar mampu mendatangkan investasi berkualitas, memperluas pasar, memperkuat industri, menciptakan pekerjaan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagi pemerintah, masyarakat Indonesia harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap upaya diplomasi,” ujar Qodari. (ayb)
