BRIEF.ID – Tiga kursi Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang kosong menjadi sinyal merah kondisi fiskal Indonesia, yang kini disorot publik juga investor.
Pernyataan itu, disampaikan Eko S Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank Media Group, dalam opini yang dipublikasikan pada Kamis (23/4/2026).
Dalam opininya, Eko menyampaikan, reformasi di jajaran kementerian/lembaga wajar terjadi. Meski demikian, pencopotan dua pejabat Direktur Jenderal (Dirjen) Kemenkeu sekaligus bukanlah mutasi biasa, apalagi di tengah badai perekonomian akibat konflik Timur Tengah.
Pada Selasa (21/4/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua pejabat eselon I Kemenkeu, yakni Dirjen Anggaran, Luky Alfirman, juga Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu. Sebelumnya, Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin, telah dicopot.
Dua Dirjen Kemenkeu, yang baru saja dicopot Menkeu Purbaya, adalah dua dari tiga pilar utama, yang menjaga bendungan APBN agar tidak bocor.
Posisi Dirjen Anggaran Kemenkeu adalah juru kunci eksekusi belanja negara. Sedangkan posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah arsitek kebijakan fiskal jangka pendek dan panjang.
Dengan pencopotan tersebut, kini tiga kursi Dirjen Kemenkeu kosong. Tak ada penjelasan detail Menkeu Purbaya mengenai hal ini. Mereka dicopot bukan karena mutasi biasa, bukan karena promosi, tapi karena “istirahat”.
Di balik pencopotan tiga Dirjen Kemenkeu tersebut, beredar isu yang membuat bulu kuduk merinding: APBN hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan. Dari April hingga Juli 2026.
Jika itu benar, Eko menggambarkan kondisi tersebut ibarat sandiwara hening di atas panggung yang sedang terbakar. PAdahal ada banyak tekanan yang dihadapi APBN.
Sejauh ini, APBN telah dipotong Rp80 triliun lebih demi efisiensi. Ironisnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot hampir Rp1 triliun per hari, bahaikan sebuah lubang hisap yang tak pernah berhenti.
Tantangan APBN semakin berak karena konflik Timur Tengah, yang telah memicu lonjakan harga minyak dunia, dan berimbas pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tak jelas kapan selesai. Subsidi energi bakal membengkak, menambah berat beban APBN. belum lagi penerimaan pajak yang sedang batuk-batuk.
Dalam kondisi yang mengkhawatirkan, Eko menyayangkan respons Menkeu Purbaya, yang tidak memberi penjelasan apapun mengenai pencopotan Dirjen Kemenkeu, juga isu APBN hanya tersisa 3 bulan.
Tidak ada klarifikasi soal isu yang mengguncang. Tidak ada data transparan tentang kesehatan kas negara. Tidak ada pernyataan yang bisa menenangkan pasar, atau setidaknya memberi arah.
“Inilah kelalaian komunikasi yang paling berbahaya. Kekosongan informasi dari sumber resmi akan selalu diisi oleh rumor. Dan rumor terutama soal APBN yang hanya cukup tiga bulan bukanlah gosip ringan. Ia bisa menjadi self-fulfilling prophecy,” kata Eko, seperti dikutip Infobank, Kamis (23/4/2026).
Dia menjelaskan, jika pelaku pasar percaya negara akan bangkrut pada Juli mendatang, mereka akan menarik dananya. Rupiah akan jatuh lebih dalam. Inflasi akan melonjak. Dan ramalan itu akan menjadi kenyataan, bukan karena APBN memang kolaps, tetapi karena kepercayaan runtuh terlebih dahulu.
Gonjang-Ganjing
Apa yang disampaikan Eko cukup beralasan. Kondisi pasar keuangan domestik justru mengalami gonjang-ganjing yang dipicu sentimen dalam negeri dibandingkan luar negeri.
Nilai tukar rupiah hari ini ambruk ke level Rp17.300, padahal Bank Indonesia (BI) tetap menahan suku bunga acuan atau BI-Rate di kisaran 4,75% dan terus melakukan intervensi.
Tak hanya itu, pasar surat utang atau obligasi juga ditinggalkan investor asing, terlihat dari nilai imbal hasil (yield) yang melonjak di hampir semua tenor, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BI) pun ikut terseret ke zona merah, padahal awalnya dibuka menguat. Tidak tanggung-tanggung, IHSG terkoreksi di atas 1%, bahkan terhempas dari level psikologis 7.500.
Eko menyampaikan, sikap hening, atau menghindari penjelasan, sangat berbahaya dalam kondisi saat ini. Para ekonom sudah melihat skenario ini di negara lain. Argentina, Turki, bahkan Yunani. Keruntuhan fiskal tidak pernah diawali oleh ledakan—ia diawali oleh hening yang tidak dijelaskan.
Dia mengungkapkan, ada 4 pertanyaan di benak publik dan investor, yang perlu ditanggapi, atau dijelaskan Menkeu Purbaya. Pertama, apakah benar APBN hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan?
Pernyataan Menkeu Purbaya bahwa :kondisi fiskal aman terkendali”, tak lagi mumpuni dalam situasi saat ini. Publik ingin mengetahui saldo kas negara per hari ini, proyeksi penerimaan tiga bulan ke depan, dan skenario terburuk yang sudah disiapkan.
Kedua, apakah pencopotan Dirjen Kemenkeu yang menduduki posisi krusial, merupakan bentuk akuntabilitas atas kegagalan proyeksi fiskal? Jika ya, itu langkah yang benar. Pejabat yang salah hitung harus diganti. Tapi publik berhak tahu bahwa itu yang terjadi, bukan sekadar “istirahat”.
Ketiga, siapa yang mengisi tiga kursi dirjen kosong itu dan dalam waktu berapa lama? Tiga posisi strategis diisi pelaksana harian bersamaan di kementerian paling kritis, di saat fiskal sedang tertekan. Itu bukan situasi ideal. Ibarat mengemudikan kapal di tengah badai tanpa nahkoda, hanya dengan kapten sementara yang belum tahu peta.
Keempat, bagaimana pemerintah menutup potensi shortfall anggaran? Apakah akan ada pemotongan tambahan? Penerbitan surat utang baru? Atau sumber penerimaan darurat? Jangan biarkan rakyat menduga-duga sementara kantong mereka terus dikeruk.
Eko mengungkapkan, pergantian pejabat di Kemenkeu memang hal biasa. Tapi tiga jabatan dirjen kosong di tengah isu APBN hanya tersisa tiga bulan, konflik AS-Iran yang belum selesai, rupiah yang terus melemah, dan program MBG yang menguras triliunan, tentu bukan hal biasa.
“Itu adalah sinyal merah bagi kondisi fiskal Indonesia yang disoroti investor, juga masyarakat, dan tidak boleh dijawab hanya dengan penjelasan singkap lagi istirahat dulu,” tutur Eko.
Hal ini, sangat beralasan, mengingat sejumlah lembaga investasi dan keuangan internasional, bahkan Bank Dunia, sudah memperingatkan kondisi fiskal Indonesia, yang mengkhawatirkan, dan paling terdampak konflik Timur Tengah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.
Eko juga memperingatkan bahwa masyarakat tidak bodoh, dan pernah mengalami krisis fiskal pada 1998, sehingga jika ada penjelasan yang disertai data, semua bisa waspada, dan menyiapkan jaring pengaman.
“Masyarakat masih menunggu. Bukan menunggu Pak Menkeu sedang bikin konten. Tapi menunggu penjelasan Pak Purbaya yang rasional dengan data-data,” ujar Eko. (jea)
