BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia.
Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam distribusi barang dan hasil produksi masyarakat.
Peresmian tersebut dilakukan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah memiliki peran strategis karena menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga perdagangan.
“Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat,” tutur Prabowo.
Menurut Prabowo, keberadaan jalan yang memadai akan memperlancar distribusi hasil produksi dari desa menuju pasar maupun pusat-pusat distribusi. Prabowo menegaskan melalui konektivitas yang kini semakin baik, biaya transportasi dan biaya logistik diharapkan dapat ditekan sehingga meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
“Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat permukiman,” katanya.
Prabowo mengemukakan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Maka dari itu, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh daerah memiliki akses yang memadai terhadap jaringan transportasi.
“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita,” tegasnya.
Pembangunan jalan daerah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Program tersebut dirancang untuk mendukung penguatan sistem logistik nasional sekaligus memperlancar distribusi komoditas strategis dari sentra produksi menuju pasar.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok nasional. Dia menjelaskan Infrastruktur yang lebih baik memungkinkan arus barang dan hasil produksi masyarakat bergerak lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.
Menurut Dody, seluruh proyek yang saat ini dikerjakan dalam program tersebut telah selesai dan siap dimanfaatkan masyarakat.
“Seluruh pekerjaan tersebut kita kawal dengan ketat mutunya, dilaksanakan secara terencana, terukur, dan tertib. Saat ini telah 100 persen terselesaikan dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Selain meresmikan proyek yang telah rampung, Prabowo juga meminta pemerintah daerah untuk menjaga kualitas infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Ia memastikan pemerintah akan terus memperkuat investasi pembangunan infrastruktur hingga ke daerah dan pedesaan guna mendukung pemerataan pembangunan nasional.
“Pada tahun-tahun yang akan datang kita tingkatkan biaya untuk pembangunan di seluruh daerah sampai ke desa-desa,” ujarnya.
Prabowo juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran negara secara bertanggung jawab. Menurutnya, setiap proyek infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan dengan standar kualitas yang baik.
“Kita melihat kualitas cukup baik, ini harus dipertahankan. Semua pengeluaran uang rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Adapun Kabupaten Sampang dipilih sebagai lokasi peresmian karena memiliki posisi strategis dalam jaringan transportasi Pulau Madura. Wilayah ini berada di koridor jalan nasional yang menghubungkan Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep, sekaligus menjadi jalur utama distribusi barang, aktivitas perdagangan, dan mobilitas masyarakat di Madura.
Pemerintah berharap pembangunan jalan daerah yang telah rampung tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik nasional, serta mengurangi kesenjangan pembangunan di berbagai daerah Indonesia. (ayb)
