BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ancaman krisis yang akan terjadi tahun depan mengakibatkan tantangan ekonomi negara-negara Asean makin berat. Negara-negara anggota Asean terdiri atas Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.
“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” kata Kepala Negara saat berbicara pada Asean Global Dialogue Ke-2 : Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Hotel Sokha, Phnom Penh,Kamboja, Minggu (13/11/2022).
Presiden mengungkapkan, ada tiga hal utama yang kini menjadi fokus Asean untuk mengatasi tantangan ekonomi di kawasan.
Pertama, penguatan fiskal negara-negara Asean. Presiden Jokowi menyatakan bahwa perlu diciptakan ruang bagi terciptanya stabilitas keuangan. Selain itu, efisiensi belanja dan pengalokasian ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas, termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.
“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. Bank Pembangunan Asia telah mengidentifikasinya, seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang mewakili 90% dunia usaha Asean,” jelas Presiden Jokowi.
Kedua, penguatan dukungan keuangan internasional. Presiden Jokowi menyatakan pentingnya peran lembaga keuangan internasional merespon krisis dan meminimalisasi dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
“Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis, dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi Asean untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” katanya.
Ketiga, perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Presiden Jokowi menyoroti kesulitan yang dialami negara-negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.
“Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi. Kita harus berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi krisis yang terjadi saat ini,” kata dia.
Hadir pada kesempatan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
