BRIEF.ID – Yayasan Mercy Corps Indonesia bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong pengembangan usaha yang dikelola perempuan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangkaian Bursa Wirausaha Unggulan 2026 di Auditorium Universitas Sumatera Utara, Medan Sumatra Utara.
MoU ditandatangani oleh Sekretaris Menteri UMKM RI Loto Srinaita Ginting dan Direktur Eksekutif Yayasan Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik, serta perwakilan Bank DBS Indonesia cabang Medan, Herman Law.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs powered by DBS Foundation, yang dijalankan DBS Foundation dan Mercy Corps Indonesia. Program ini ditujukan untuk memperkuat kesehatan dan ketahanan keuangan 40.000 perempuan pemilik maupun pengelola UMKM di Semarang, Surabaya, dan Medan hingga 30 September 2027.
Melalui kerja sama tersebut, dukungan bagi pelaku UMKM perempuan mencakup pelatihan literasi keuangan dan digital, perluasan akses pembiayaan, business matching, hingga pemanfaatan saluran pemasaran digital.
Sejak diluncurkan pada 15 Oktober 2025, program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs powered by DBS Foundation telah menjangkau lebih dari 20.000 perempuan pemilik atau pengelola UMKM di Semarang, Surabaya, dan Medan. Para peserta mendapatkan pendampingan terintegrasi untuk memperkuat bisnis sekaligus membuka akses terhadap layanan finansial.
Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika mengatakan, peningkatan inklusi finansial dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus DBS Foundation dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.
“Mendorong inklusi finansial dan pemberdayaan perempuan merupakan beberapa fokus utama DBS Foundation dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Melalui program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs powered by DBS Foundation, kami berharap semakin banyak perempuan pelaku UMKM memiliki akses terhadap pengetahuan, layanan, dan produk keuangan yang membantu mereka meningkatkan ketahanan usaha, memenuhi kebutuhan dasar keluarga, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi diri mereka maupun komunitasnya,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (21/8).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis menilai kolaborasi dengan Kementerian UMKM menjadi langkah strategis untuk memperluas dampak pembelajaran dari program tersebut.
“Kolaborasi dengan Kementerian UMKM RI menjadi langkah strategis untuk memperluas dampak pembelajaran dari program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs powered by DBS Foundation dan memperkuat upaya bersama dalam mendukung perempuan pemilik dan pengelola usaha mikro dan kecil,” kata Ade.
Menurutnya, kemitraan itu juga diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang bisa digunakan dalam penyusunan strategi untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi UMKM.
“Melalui kemitraan ini, kami berharap praktik baik dan pembelajaran dari implementasi program dapat menjadi masukan dalam pengembangan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi UMKM,” ujarnya.
Kolaborasi ini turut diperkuat melalui kegiatan learning event bertema “Money Smart Entrepreneur: Cerdas Mengelola Keuangan, Berani Mengembangkan Usaha”. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian UMKM, DBS Foundation, praktisi, dan influencer.
Dalam sesi panel talkshow, para narasumber membahas penerapan literasi keuangan bagi pelaku usaha, khususnya dalam memilih, mengakses, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan sesuai kebutuhan bisnis. Sepanjang Agustus hingga September 2026, DBS Foundation dan Mercy Corps Indonesia juga akan menggelar enam learning event di Medan, Semarang, Surabaya, dan Jakarta.
Berbagai masukan serta pembelajaran dari rangkaian kegiatan tersebut nantinya dihimpun dalam dokumen pembelajaran atau learning document. Dokumen itu akan memuat strategi yang dinilai efektif untuk memperkuat kapasitas perempuan pemilik maupun pengelola UMKM di wilayah perkotaan. Selanjutnya, dokumen pembelajaran tersebut akan disampaikan kepada Kementerian UMKM sebagai bahan rekomendasi kebijakan. (ayb)
