BRIEF.ID – Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkapkan dugaan kebocoran ekspor dalam jumlah besar, yang menyebabkan negara kehilangan kekayaan mencapai US$900 miliar.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut Indonesia selama puluhan tahun mengalami praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan ekspor yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan besar.
“US$900 miliar kita hilang. Bayangkan kalau US$900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini saudara-saudara sekalian?”, tutur Prabowo.
Menurut presiden, praktik tersebut terjadi karena banyak eksportir melaporkan nilai maupun volume ekspor lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Dia juga menilai pola itu sudah berlangsung lama dan menjadi salah satu penyebab kekayaan nasional tidak sepenuhnya dinikmati rakyat Indonesia.
Prabowo mengatakan, data yang diterima pemerintah menunjukkan selama 22 tahun surplus ekspor Indonesia mencapai US$436 miliar, namun sekitar US$343 miliar di antaranya justru mengalir keluar negeri.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat negara kehilangan kemampuan fiskal yang besar untuk membiayai sektot pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan aparatur negara.
“Ini yang menyebabkan gaji-gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil,” ungkap Prabowo.
Predian juga sempat menyinggung praktik manipulasi pelaporan tonase ekspor lewat komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit, yang tidak sesuai angka sebenarnya.
Menurut dia, banyak perusahaan menjual komoditas ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga jauh di bawah harga pasar. “Yang dilaporkan sering hanya 50% dari keadaan yang sebenarnya,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan tata kelola ekspor melalui kebijakan baru yang mewajibkan penjualan komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Selain itu, Prabowo juga memastikan akan memperkuat sistem pengawasan terhadap pelabuhan, sistem kepabeanan, hingga devisa hasil ekspor guna mencegah kebocoran penerimaan negara.
Prabowo menyebut potensi dana yang dapat diselamatkan dari kebocoran tersebut diperkirakan mencapai US`$150 miliar per tahun.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tutur Prabowo. (Ayb)
