BRIEF.ID – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap arah sistem ekonomi Indonesia dalam pidatonya di hadapan DPR RI saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidato tersebut, Prabowo menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun tidak sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun dinilai tidak mampu menekan angka kemiskinan maupun memperkuat kelas menengah.
“Pertumbuhan kita dalam tujuh tahun terakhir memang baik, 5 persen tiap tahun. Selama tujuh tahun kali 5 persen, pertumbuhan kita 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Angka rakyat kita yang miskin tambah,” tutur Prabowo.
Presiden menyebut jumlah masyarakat miskin justru meningkat dari 46,1 persen menjadi 49 persen, sementara kelompok kelas menengah mengalami penurunan.
Dia mempertanyakan kondisi tersebut di hadapan anggota DPR, partai politik, akademisi, hingga para pakar ekonomi yang hadir dalam sidang paripurna.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?”, katanya.
Prabowo menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem ekonomi nasional yang selama ini dijalankan.
Menurutnya, arah ekonomi Indonesia telah keluar dari amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat,” ujarnya
Dia juga mengkritik praktik ekonomi yang dianggap terlalu menguntungkan kelompok tertentu dan tidak menciptakan pemerataan kesejahteraan.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan Indonesia harus kembali menerapkan konsep Ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah yang menggabungkan peran negara dan mekanisme pasar secara seimbang.
Menurut dia, negara harus hadir untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pemerataan.
“Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar,” ujarnya.
Prabowo menilai kebocoran kekayaan negara melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Maka dari itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan ekspor komoditas sumber daya alam serta memperbaiki sistem birokrasi dan penerimaan negara.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak anti terhadap sektor swasta, namun tetap ingin menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat banyak. “Kita butuh sektor swasta yang kuat, tapi besar yang benar, jangan besar tidak benar,” tegas Prabowo. (AYB)
