BRIEF.ID – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran birokrasi, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Prabowo menegaskan reformasi birokrasi harus dilakukan secara serius untuk menghentikan kebocoran ekonomi, pungutan liar, hingga lambannya pelayanan perizinan usaha.
Prabowo secara khusus menyoroti kinerja Bea Cukai yang dinilai masih menjadi titik lemah dalam aspek pengawasan ekonomi nasional. “Bea Cukai kita harus diperbaiki,” tutur Prabowo di hadapan anggota DPR dan jajaran kabinet.
Prabowo bahkan memerintahkan Menteri Keuangan agar segera mengganti pimpinan Bea Cukai apabila dinilai tidak mampu melakukan pembenahan.
“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” kata Prabowo.
Prabowo berpandangan rakyat menuntut pemerintahan yang cepat, bersih, dan profesional dalam melayani masyarakat maupun dunia usaha. Prabowo tidak lupa mengkritik birokrasi yang dinilai terlalu lambat dalam mengurus perizinan investasi dan usaha.
Dia pun membandingkan Indonesia dengan negara tetangga yang disebut mampu menyelesaikan izin usaha hanya dalam hitungan minggu.
“Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha dalam tiga minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan tiga tahun? Memalukan!,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo menyinggung praktik birokrasi berbelit yang kerap muncul di level teknis meski kebijakan sudah diputuskan pemerintah pusat.
Dia meminta seluruh menteri menertibkan birokrasi di kementerian masing-masing dan tidak membiarkan aturan tambahan menghambat investasi.
“Sudah perintah Presiden, perintah Menteri, di bawah bikin lagi peraturan teknis, rekomendasi, akal-akalannya itu,” tutur Prabowo.
Presiden juga menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bekerja dengan baik harus dievaluasi dan tidak boleh merasa aman hanya karena status pegawai negeri.
“Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan,” katanya.
Prabowo menilai reformasi birokrasi menjadi syarat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Maka dari itu, Prabowo meminta seluruh institusi pemerintah membersihkan praktik korupsi, pungli, dan penyalahgunaan wewenang yang selama ini membebani dunia usaha.
“Pengusaha jangan diperas terus, jangan pengusaha diganggu,” ujar Prabowo. (AYB)
