BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto akan memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan menertibkan impor ilegal yang dinilai mengganggu produsen garmen dalam negeri. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan, mulai dari harmonisasi tarif hingga dukungan pembiayaan dan insentif investasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT memiliki posisi strategis karena mencakup rantai industri dari hulu hingga hilir. Penguatan sektor ini dinilai penting di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Industri TPT ini sangat penting karena dari hulu sampai hilir. Kemudian ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis,” tutur Airlangga dalam keterangan resmi di Istana Negara, Rabu (23/9).
Airlangga menyebut industri TPT saat ini berkontribusi sekitar 0,97% terhadap perekonomian Indonesia. Sektor tersebut juga menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja dengan nilai ekspor mencapai USD 12 miliar.
Menurut Airlangga, industri TPT masih memiliki ruang untuk berkembang. Pertumbuhan sektor tersebut disebut mencapai 5,6%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat utilisasi pabrik tekstil masih berada di kisaran 75%.
“Kita melihat bahwa utilisasi daripada pabrik tekstil itu masih sekitar 75 persen, sehingga masih ada ruang untuk melakukan ekspansi,” katanya.
Namun, pemerintah menghadapi persoalan yang berbeda antara sektor hulu dan hilir. Salah satunya menyangkut harmonisasi tarif serta biaya masuk, termasuk persoalan antidumping yang menjadi perhatian pelaku industri garmen.
Pemerintah mencatat neraca perdagangan tekstil bahan baku masih mengalami defisit. Nilai impor tercatat mencapai USD 8,4 miliar, sedangkan ekspornya hanya USD 3,1 miliar.
Kondisi berbeda juga terjadi pada sektor pakaian. Ekspor tekstil pakaian tercatat USD 8,7 miliar, sementara impornya sekitar USD 690 juta. Perbedaan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memetakan persoalan TPT berdasarkan subsektor, mulai dari tekstil, pakaian, kulit hingga alas kaki.
“Nah, tadi ada beberapa catatan terkait dengan hambatan. Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan pertek dan yang lain,” ujar Airlangga.
Di sisi hilir, pemerintah menyoroti masuknya produk tekstil secara ilegal ke pasar domestik. Airlangga mengatakan Presiden Prabowo telah meminta Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk menertibkan praktik tersebut.
“Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” tuturnya.
Selain penertiban impor ilegal, pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi pelaku industri. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengatakan perbankan, khususnya Himbara, akan diarahkan untuk memberikan pembiayaan bagi perusahaan yang membutuhkan peremajaan mesin.
“Agar Bank Himbara dan juga bank nasional lainnya memberikan pinjaman, terutama dalam rangka perbaikan mesin-mesin yang sudah cukup tua,” kata Rosan.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan kembali pemberian insentif tax holiday dan tax allowance bagi investasi baru di sektor TPT. Selain itu, Danantara disebut akan menyiapkan kawasan khusus untuk mengintegrasikan industri TPT dari hulu hingga hilir agar proses produksi lebih efisien dan daya saing produk Indonesia meningkat. (ayb)
