BRIEF.ID – Investor menangkap sinyal kuat pemerintah ingin lebih mengontrol Bank Indonesia (BI) seiring rentetan peristiwa pengunduran diri Perry Warjiyo hingga rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pernyataan itu, disampaikan Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, dalam acara CORE Mid Year Economic Review, yang berlangsung secara hybrid, di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut dia, ada beberapa hal yang ditangkap investor sebagai sinyal kuat pemerintah mengintervensi independensi bank sentral atau ingin lebih mengontrol BI.
Pertama, pengumuman pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
Padahal pengumuman pengunduran diri atau perubahan kepemimpinan pejabat tinggi di BI sebagai lembaga independen biasanya dilakukan oleh Dewan Gubernur BI, atau bahkan oleh Gubernur BI sendiri. Apalagi pengunduran diri Perry Warjiyo disebut-sebut karena alasan pribadi.
Hal itu, pernah terjadi saat mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2028.
Saat itu, Burhanuddin dengan didampingi Dewan Gubernur BI, mengumumkan langsung kepada jajaran BI, dan media massa bahwa dirinya menghormati dan akan mengikuti proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp100 miliar, yang menyeret namanya.
Kedua, setelah pengunduran diri Perry Warjiyo diuumkan, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diadakan di Istana Merdeka, Selasa (27/7/2026), dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selama ini, Rapat KSSK biasanya berlangsung di kantor salah satu dari empat lembaga anggotanya secara bergantian. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selain itu, Rapat KSSK juga dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu) selaku koordinator, dan dihadiri anggota KSSK, yakni Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS.
Langkah Presiden Prabowo memimpin langsung rapat KSSK, baru pertama kali dilakukan oleh Presiden RI, dan belum pernah terjadi di masa pemerintahan presiden sebelumnya.
Ketiga, kehadiran pihak-pihak yang bukan menjadi bagian atau anggota KSSK, seperti Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, serta CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani.
“Rapat KSSK ini sebenarnya cukup sakral kan? Rapat ini ada undang-undangnya, ada prosedurnya, kapan dilakukan, cara korumnya gimana, tapi tiba-tiba Pak Presiden yang memimpin, lalu yang hadir ada Wakil Ketua DPR, ada Danantara juga. Ini landasannya apa? Saya rasa ini sebenarnya menjadi isu yang lebih diperhatikan pelaku ekonomi,” kata Dipo.
Menurut dia, berbagai hal yang di luar kebiasaan ini menjadi perhatian investor, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada perubahan rule of game atau aturan main di BI.
“Ini seolah menjadi sinyal yang diberikan pemerintah bahwa memang pemerintah mau kontrol Bank Indonesia. Entah itu sengaja atau tidak, tapi pelaku ekonomi membacanya begitu,” ungkap Dipo. (Jea)
