BRIEF.ID – Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Rami, mengatakan pemicu utama nilai tukar (kurs) rupiah menjadi mata uang Asia terlemah terhadap dolar AS sepanjang tahun 2026 adalah faktor domestik, bukan global.
Pernyataan itu, disampaikan Dipo Satria Ramli, dalam acara CORE Mid Year Economic Review, yang berlangsung secara hybrid, di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut dia, tekanan terhadap rupiah sudah krusial, terlihat dari berbagai jurus yang telah dikeluarkan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas mata uang Garuda.
Pada 2 Januari 2026, kurs rupiah berdasarkan data transaksi antarbank di Jakarta atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) berada di level Rp16.725 per dolar Amerika Serikat (AS).
Ketika Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi mengumumkan pemberlakukan pembekuan sementara (interim freeze) terhadap rebalancing saham Indonesia pada 27 Januari 2026, rupiah tertekan ke level Rp16.800 per dolar AS.
Meski demikian, BI mampu menjaga stabilitas rupiah, bahkan ketika terjadi serangan AS dan Israel ke Iran, yang memicu pecahnya konflik Timur Tengah pada 28 Februari 2026.
Saat itu, kurs rupiah Jisdor pada 28 Februari berada di level Rp16.779 per dolar AS, mengkuti harga pada penutupan perdagangan 27 Februari 2026.
Selanjutnya, pada 2 Maret 2026, hari pertama perdagangan setelah konflik Timur Tengah pecah, nilai tukar rupiah Jisdor berada di level Rp16.848 per dolar AS.
Hal ini menunjukkan BI mampu melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar rupiah berada di kisaran level Rp16.000, meskipun terjadi konflik Timur Tengah.
Adapun nilai tukar rupiah mulai melemah ke level Rp17.000 pada Mei 2026, seiring penilaian sejumlah lembaga keuangan internasional terhadap kebijakan fiskal pemerintah hingga kemampuan RI membayar utang.
Hal ini pula, yang mendorong BI menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate secara agresif, yakni sebesar 50 basis poin (bps) dari 4,75% menjadi 5,25% pada 20 Mei 2026.
Meski demikian, rupiah terus tertekan hingga akhirnya menyentuh level Rp18.000 pada Juni 2026, padahal tekanan global dari konflik Timur Tengah mulai mereda seiring tercapainya kesepakatan damai AS dan Iran, yang membuat Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi minyak dunia kembali dibuka.
Sepanjang Juni 2026, kurs rupiah Jisdor tercatat beberapa kali menyentuh level Rp18.000, yaitu:
– 4 Juni 2026: Rp18.039 per dolar AS (penembusan pertama).
– 5 Juni 2026: Rp18.039 per dolar AS.
– 8 Juni 2026: Rp18.171 per dolar AS (level tertinggi di bulan Juni).
– 9 Juni 2026: Rp18.141 per dolar AS.
Hal ini pun mendorong BI kembali menaikkan suku bunga sebanyak dua kali pada Juni 2026, yakni sebesar 25 bps menjadi 5,50% pada 9 Juni 2026, dan 25 bps menjadi 5,75% pada 18 Juni 2026.
Kebijakan tersebut membuat rupiah sempat kembali menguat di akhir Juni, namun kembali tertekan ke zona Rp18.000 pada Juli 2026, sebagai berikut:
-Periode 8-16 Juli 2026: Bergerak konstan di kisaran Rp18.005 hingga puncaknya Rp18.131 pada 13 Juli 2026.
-28 Juli 2026: Kembali melonjak ke Rp18.088 setelah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia.
-29 Juli 2026: Berada di level Rp18.087 per dolar AS.
Berbagai Jurus
Dipo menilai, BI sudah mengeluarkan berbagai jurus untuk menjaga stabilitas rupiah. Selain menaikkan suku, BI juga melakukan intervensi dengan menggunakan cadangan devisa dalam jumlah besar, nilainya tercatat hampir US$11 miliar atau setara Rp198,847 triliun.
Jurus terakhir yang dilakukan BI untuk menstabilkan rupiah, terlihat dari hasil RDG BI yang diumumkan pada 22 Juli 2026, yang sekaligus menjadi penampilan terakhir Perry Warjiyo di publik, sebelum diumumkan mengundurkan diri pada 27 Juli 2026.
“Di RDP terakhir, BI sudah mulai mengeluarkan intrumen non-interest rate, dengan menaikkan yield (imbal hasil) SRBI ke 7,5%, kemudian DNDF yang tadinya tidak ada dinaikan menjadi 15%. Ini semua bertujuan menarik investor, tapi ada risikonya bagi BI saat membayar preminya di masa depan,” tutur Dipo.
Menurut dia, BI sudah cukup mati-matian menjaga stabilitas rupiah, dengan melakukan intervensi di seluruh pasar, menaikan suku bunga hampir 1% dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, bahkan mengeluarkan insetif untuk produk-produk non-interest rate.
Meski demikian rupiah tetap melemah terhadap dolar AS, bahkan tercatat menjadi mata uang terlemah di Asia. Penyebabnya bukan faktor global, tetapi lebih banyak faktor domestik.
Sepanjang 2026, rupiah tercatat menjadi mata uang Asia terlemah terhadap dolar AS dengan depresiasi sekitar -7,7% hingga -8%, dengan menyentuh level kisaran Rp18.000 hingga Rp18.105 per dolar AS.
Selanjutnya adalah Rupee India (-6,6%), Baht Thailand (-6,3%), Peso Filipina (-4,5%), Won Korea Selatan (-3,2% hingga -7%) terhadap dolar AS.
Sebelumnya, mata uang Asia tertekan akibat kenaikan harga minyak dan dolar AS seiring pecahnya konflik Timur Tengah. Meski demikian, sejumlah mata uang Asia mulai berbalik menguat, seiring meredanya konflik tersebut.
“Kalau kita lihat negara tetangga, di Juni-Juli 2026, Ringgit Malaysia sudah bebrbalik menguat terhadap dolar AS, begitu juga Baht Thailand, dan Peso Filipina, tetapi rupiah masih terus tertekan,” ujar Dipo.
Dia menjelaskan, hal itu dipicu penilaian investor terhadap kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, termasuk ketakutan terhadap fiscal dominance, di mana fiskal menjadi lebih prioritas dibandingkan moneter.
Selain itu, investor juga khawatir dengan independensi BI, seiring keterlibatan pemerintah dalam pengumuman pengunduran diri Perry Warjiyo, hingga rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Investor khawatir ada perubahan rule of game (aturan main) di BI, makanya mereka mencermati pengaruh terhadap BI ke depannya bagaimana setelah Pak Perry Warjiyo mundur. Saya rasa, ini sinyal yang diberikan pemerintah bahwa memang pemerintah mau kontrol BI,” kata Dipo.
Mengenai pergerakan rupiah ke depan, Dipo menilai, hal itu sangat bergantung pada kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, dan cenderung memprioritaskan fiskal dibandingkan moneter, sementara fiskal terus mengalami defisit, membuat investor menilai Indonesia menjadi negara dengan risiko tinggi untuk investasi dan kemampuan membayar utang.
“Intinya kita tidak bisa meminta BI mencari obat untuk rupiah, karena saat ini yang paling besar menyebabkan tekanan terhadap rupioah adalah kepercayaan pasar. Jadi pemerintah dan lembaga kementerian terkait harus bisa memberi sinyal yang jelas untuk mengembalikan kepercayaan investor, ” tutur Dipo. (Jea)
