Browsing Tag

suku bunga

News

Hadapi Tantangan Ekonomi karena Inflasi, Begini Strategi BRI Finance

September 12, 2022

Jakarta – PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi karena inflasi yang tinggi, seiring dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) dan juga pasca pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Corporate Secretary BRI Finance Taufiq Kurniadihardja mengatakan pihaknya telah mengantisipasi tantangan ekonomi yang akan dihadapi melalui diversifikasi pendanaan. Termasuk salah satunya melalui penerbitan Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 yang sudah dicatatkan efektif di Bursa Efek Indonesia sejak 10 Agustus 2022. 

“Selain itu BRI Finance juga senantiasa mengupayakan agar maturity dari struktur pendanaan matching dengan struktur pembiayaan, dengan tetap memperhatikan cost of fund agar terjadi ketersesuaian antara pola pendanaan dan pola pembiayaan,” ujarnya menekankan.

Sebelumnya, BRI Finance mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 147% atas penerbitan Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 senilai Rp 1,03 triliun. Adapun kupon final dari obligasi tersebut untuk tenor 3 tahun sebesar 6,95%.

Di sisi lain perseroan mengakui, kenaikan suku bunga akan berpengaruh kepada kenaikan biaya dana atau cost of fund bagi perusahaan multifinance secara umum. Namun, setiap perusahaan multifinance memiliki struktur pendanaan (funding) yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang memiliki proporsi funding jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi funding jangka pendek. Ataupun sebaliknya.

Bagi perusahaan multifinance dengan proporsi funding jangka panjang lebih besar, maka kenaikan suku bunga acuan tidak berdampak signifikan terhadap besaran kenaikan cost of fund. Oleh karena itu, dengan keberhasilan menerbitkan obligasi pada Agustus lalu, pihaknya lebih optimistis menghadapi tantangan ekonomi.

Penerbitan obligasi ini juga merupakan salah satu strategi BRI Finance guna mendukung inisiatif perusahaan sehingga ke depan lebih fokus ke pembiayaan konsumer yang memiliki karakteristik tenor panjang dan suku bunga tetap.

Taufiq pun mengamini jika kenaikan harga BBM bisa berpotensi meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Finance/NPF). Sebab memberikan dampak menurunnya daya beli masyarakat sehingga bisa memengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kewajiban angsuran. Di mana sebagian debitur akan memilih opsi menunda membayar angsuran guna memenuhi kebutuhan yang lebih primer. 

Oleh karena itu, pihaknya tetap melanjutkan kebijakan prudential financing yang telah dilakukan selama ini secara konsisten. Juga memastikan bahwa calon-calon debitur yang mengajukan pembiayaan saat ini tentu telah memperhitungkan kemampuannya untuk membayar angsuran  tepat waktu.

“Selain itu, jajaran bisnis juga diminta untuk melakukan monitoring sektor-sektor industri yang terdampak langsung kenaikan harga BBM, dan menjaga kualitas aset pembiayaan eksisting,” lanjutnya.

Manfaatkan Momentum

Di sisi lain, kendati kenaikan harga BBM berisiko pada industri pembiayaan, Taufiq menegaskan BRI Finance masih dapat mengambil kesempatan dari hal tersebut. Yaitu potensi pertumbuhan penjualan kendaraan listrik. Saat ini BRI Finance sudah menyediakan fasilitas pembiayaan kendaraan berbasis listrik, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. 

“Diyakini bahwa kenaikan harga BBM akan meningkatkan animo dan minat masyarakat untuk shifting membeli dan menggunakan kendaraan berbasis listrik, karena dianggap jauh lebih efisien dalam hal biaya konsumsi dibandingkan kendaraan yang menggunakan BBM. Sehingga berpotensi untuk meningkatkan portofolio produk pembiayaan kendaraan berbasis listrik ke depan,” ujarnya optimistis.

Sebelumnya, perseroan telah menggandeng PT Smoot Motor Indonesia untuk memperluas pasar pembiayaan sepeda motor listrik. Hal ini seiring dengan aspirasi BRIF untuk memperbesar pangsa pasar pembiayaan konsumer sekaligus berperan aktif mendukung program pemerintah dalam peningkatan kendaraan ramah lingkungan.

Adapun dilihat dari sisi proyeksi realisasi kinerja, BRI Finance pada tahun ini membidik pembiayaan tumbuh lebih dari 20%. Anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI ini juga optimistis menatap pasar di sisa tahun ini setelah penerbitan obligasi. Hal itu pun didukung kinerja BRI Finance yang sangat positif setidaknya hingga Mei 2022.

Di mana piutang pembiayaan perseroan mencapai Rp5,65 triliun atau naik 18% dari posisi Desember 2021.  Komposisi pembiayaan konsumer mencapai 68% dari total portofolio. Persentase itu naik dari 59% pada Desember 2021. Kualitas aset pun sangat terjaga dengan rasio non performing financing (NPF) net tercatat sebesar 0,16% pada Mei 2022.

Total aset perseroan terus meningkat hingga mencapai Rp6,34 triliun pada Mei 2022. Hingga periode yang sama BRI Finance mampu membukukan pendapatan sebesar Rp327 miliar. Raihan itu meningkat 48,25% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp220 miliar.

Sementara itu, laba bersih BRI Finance mencapai Rp25 miliar pada Mei 2022 atau melesat 126,41% dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp11 miliar. Hingga penghujung 2022, BRI Finance membidik pembiayaan baru di atas Rp4 triliun.

News

Jaga Stabilitas & Perkuat Pemulihan, BI Tahan Suku Bunga Acuan

June 24, 2022

Jakarta – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility  sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility  sebesar 4,25%. 

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara.

“Ke depan, ketidakpastian ekonomi global diprakirakan masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global, termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan, yang ditempuh oleh berbagai negara,” ujar Perry dalam keterangan resmi, Kamis (23/6).

Untuk itu, Bank Indonesia terus menempuh berbagai langkah penguatan bauran kebijakan sebagai berikut:

  1. Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya;
  2. Mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) dan Operasi Moneter Rupiah;
  3. Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada komponen Overhead SBDK (Lampiran);
  4. Melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah, dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022 guna meningkatkan efisiensi biaya dan aktivitas ekonomi masyarakat serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi;
  5. Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama cross border payment connectivity, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

Bank Indonesia menurut Perry, terus mencermati risiko tekanan inflasi ke depan, termasuk ekspektasi inflasi dan dampaknya terhadap inflasi inti, dan akan menempuh langkah-langkah normalisasi kebijakan moneter lanjutan sesuai dengan data dan kondisi yang berkembang.

“Koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID) makin diperkuat untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi. “

Dia menegaskan guna menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan. Demikian pula, koordinasi di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta koordinasi bilateral antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

News

BI Turunkan Lagi Bunga Acuan Jadi 4 Persen

July 16, 2020

Jakarta – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2020 memutuskan untuk menurunkan bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4 persen.

Demikian hasil RDG yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di kanal Youtube Resmi Bank Indonesia, Kamis (16/7).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era Covid-19.

“Keputusan tersebut juga sebagai penguatan bauran kebijakan dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan nilai tukar,” ujar Perry.

Sejalan dengan keputusan itu, RDG BI juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,25 persen, dan suku bunga lending facility sebesar menjadi 4,75 persen.

Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional, Perry melanjutkan BI akan memperkuat bauran kebijakan dan bersinergi erat mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan, secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan KSSK. 

News

BI Pangkas Lagi Bunga Acuan Jadi 4,5%

March 19, 2020

Jakarta – Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan kembali memperkuat bauran kebijakan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Penurunan suku bunga acuan tersebut merupakan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 Maret 2020.

Selain menurunkan suku bunga acuan, RDG BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%. 

“Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran dan sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam siaran pers hasil RDG Bank Indonesia, pada Kamis (19/3/2020).

Selain itu, sebagai kelanjutan dari sejumlah stimulus kebijakan yang telah diumumkan pada RDG tanggal 18-19 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020, BI kembali memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran Covid-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Ada 7 (tujuh) langkah yang dilakukan BI yakni:

  1. Memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara spot, Domestic Non-deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.
  2. Memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas Rupiah perbankan, yang berlaku efektif sejak 20 Maret 2020.
  3. Menambah frekuensi lelang FX swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 (tiga) kali seminggu menjadi setiap hari, guna memastikan kecukupan likuiditas, yang berlaku efektif sejak 19 Maret 2020. 
  4. Memperkuat instrumen Term Deposit valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik, serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri. 
  5. Mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening Rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia, berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari semula 1 April 2020.
  6.  Memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam Rupiah sebesar 50bps yang semula hanya ditujukan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor-impor, ditambah dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain, berlaku efektif sejak 1 April 2020.
  7. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran Covid-19 melalui : 
  8. ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas, dan backup layanan kas alternatif, serta menghimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai.
  9. mendorong penggunaan pembayaran nontunai dengan menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900, berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020; 
  10. mendukung penyaluran dana nontunai program-program Pemerintah seperti Program Bantuan Sosial PKH dan BPNT, Program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah.

Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut, lanjut Perry, ditempuh dalam koordinasi yang sangat erat dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memitigasi dampak Covid-19. Ini agar stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, serta momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. 

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu. Selain itu juga, langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, maupun OJK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi,” tutup Perry.

News

Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Jadi 4,75%

February 20, 2020

Jakarta – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Februari 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga Deposit Facility menjadi 4,00%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 5,50%. 

Bank Indonesia menyatakan kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang aman. 

“Ini juga sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya wabah virus corona (Covid-19),” demikian pernyataan Bank Indonesia dalam siaran pers, Kamis (20/02/2020).

Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. 

Dalam konteks ini, Bank Indonesia akan menyesuaikan ketentuan terkait perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan memperluas cakupan pendanaan dan pembiayaan pada kantor cabang bank di luar negeri yang diperuntukkan bagi ekonomi Indonesia. 

Kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain melalui perluasan akseptasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) serta elektronifikasi bansos dan transaksi keuangan Pemda.

“Ke depan, Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi.”

 Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta mempercepat reformasi struktural, termasuk dalam memitigasi dampak Covid-19.