BRIEF.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,29 triliun hingga akhir Juni 2026 atau sekitar 41 persen dari target APBD sebesar Rp71,45 triliun. Pada periode yang sama, realisasi belanja daerah sebesar Rp24,73 triliun atau 33,30 persen dari pagu anggaran Rp74,28 triliun.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tutur Pramono dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7).
Selain pendapatan daerah, Pemprov DKI juga mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp5,82 triliun atau 58,92 persen dari target yang ditetapkan. Sementara pengeluaran pembiayaan telah mencapai Rp574,9 miliar atau sekitar 8,17 persen dari pagu anggaran.
Untuk mempercepat penyerapan anggaran, Pramono menegaskan pemerintah daerah juga telah menyelesaikan 118.161 paket pengadaan hingga Triwulan II 2026.
Paket-paket yang masih berjalan diklaim terus dipantau agar penyelesaiannya sesuai jadwal sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. Kinerja APBD tersebut berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi ibu kota yang tetap positif.
Berdasarkan data Triwulan I 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, aktivitas dunia usaha, serta membaiknya optimisme pelaku ekonomi.
Sementara itu, sektor perdagangan masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Jakarta, disusul sektor jasa keuangan dan industri pengolahan.
Di sisi lain, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2026 berada di level 144,4, sementara penjualan riil meningkat 8,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selama Triwulan II 2026, jumlah pengguna transportasi publik mencapai 230,8 juta penumpang, atau tumbuh 9,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Pramono, peningkatan penggunaan transportasi umum menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Karena itu, kami terus memperkuat konektivitas melalui transportasi publik, menghadirkan berbagai kegiatan yang menggerakkan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara,” katanya.
Pemprov Jakarta juga melaporkan inflasi Jakarta pada Juni 2026 berada di level 2,78 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran nasional dan lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional.
Pemerintah daerah mengklaim kondisi tersebut didukung oleh upaya menjaga pasokan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi barang, keterjangkauan harga, hingga komunikasi publik yang konsisten.
Sementara itu, realisasi investasi sepanjang Semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun, meningkat 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai tersebut menyumbang sekitar 17,20 persen terhadap total investasi nasional, menjadikan Jakarta tetap sebagai daerah dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia.
Pemprov Jakarta menyatakan bakal terus memperkuat iklim investasi melalui pendampingan pelaku usaha, pembukaan peluang investasi baru, serta pengembangan proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk percepatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jakarta pada Februari 2026 turun menjadi 6,03 persen. Penurunan tersebut didukung sejumlah program seperti padat karya, pelatihan kerja reguler, program magang bagi lulusan SMA dan sederajat, hingga layanan pelatihan berbasis Mobile Training Unit (MTU).
Pramono menegaskan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.
“Kami ingin memastikan pembangunan Jakarta berlangsung secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas layanan publik, dan terjaganya kesejahteraan seluruh warga,” tegasnya.
Selain menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, Pemprov DKI Jakarta juga akan melanjutkan program penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
“Saya ingin menyampaikan program kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti ke Jepang, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, dan negara lainnya akan terus kami lanjutkan. Itulah upaya yang terus kami lakukan untuk mempersiapkan tenaga kerja Jakarta agar mampu bersaing di tingkat internasional,” pungkas Pramono. (ayb)
