BRIEF.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim terjadi penurunan signifikan jumlah rukun warga (RW) kategori kumuh dalam hampir satu dekade terakhir.
Hingga pendataan terbaru yang difinalisasi pada 2026, jumlah RW kumuh tersisa 211 dari sebelumnya 445 RW pada tahun 2017.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan penurunan jumlah RW kategori kumuh sebesar 52,58% tersebut menjadi indikator penting dalam perbaikan kualitas permukiman di Ibu Kota.
“Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58%,” tuturnya di Jakarta, Rabu (6/5).
Meski demikian, Pramono menegaskan pemerintah daerah tidak akan berhenti pada capaian tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, masih akan memperdalam kualitas data guna memastikan intervensi program penataan kawasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Menurutnya, kehadiran data yang akurat menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan padat penduduk.
“Kami berterima kasih kepada BPS. Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” kata Pramono.
Pramono menegaskan bahwa ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan penanganan kawasan kumuh di wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi, khususnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Bahkan, kata Pramono, kawasan Tambora Jakarta Barat akan menjadi salah satu titik perhatian serius, mengingat kompleksitas permukimannya yang tinggi. Pramono pun mengapresiasi penurunan jumlah RW kumuh di tengah tantangan urbanisasi dan keterbatasan ruang kota.
“Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52% ini patut disyukuri,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan pendataan kawasan kumuh dilakukan dengan pendekatan kombinasi, yakni survei lapangan dan pemanfaatan teknologi citra satelit berbasis big data.
Metode itu, kata Amalia memungkinkan hasil pendataan yang lebih presisi dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini,” tuturnya.
Berdasarkan pendataan tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026, dari total 2.749 RW di DKI Jakarta, sebanyak 211 RW masuk ke dalam kategori sebagai kawasan kumuh.
Penetapan kategori tersebut tidak hanya mempertimbangkan kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencakup 11 indikator, antara lain kepadatan penduduk, kualitas hunian, ventilasi, sanitasi, pengelolaan sampah, drainase, hingga infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan penerangan umum.
Ke depan, menurut Amalia, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan pendalaman data terhadap 1.904 RW melalui metode overlay citra satelit untuk memastikan validitas kondisi di lapangan. Selain itu, kerja sama juga akan diperluas pada pendataan ruang terbuka hijau (RTH).
BPS juga telah menyiapkan dashboard data yang dapat dimanfaatkan Pemprov untuk memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif.
“Dengan dukungan data yang semakin detail, kami optimistis penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” tutupnya. (AYB)
