BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo mengatakan, penurunan indeks demokrasi di Indonesia menjadi bahan evaluasi pemerintah, meskipun dalam praktiknya pemerintah tidak pernah melarang maupun membatasi kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat.
“Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun,” kata Presiden di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks demokrasi di Indonesia memiliki kecenderungan turun sejak tahun 2017. Namun sempat naik pada 2019, meski tidak signifikan. Kemudian turun lagi pada tahun 2021.
Pada Februari 2023, indeks demokrasi berada pada peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Skor ini sama dengan Indeks Demokrasi tahun 2021. Namun peringkat indonesia turun dari 52 ke 54 Penuruan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi di Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat (flowed democracy).
Menurunnya indeks demokrasi sempat diungkapkan Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan pada debat Capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Selasa (12/12/2023).
Presiden Jokowi mengatakan, kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat tercermin pada sikap kelompok masyarakat tertentu yang mencaci maki, merendahkan, dan menjelekkan Presiden.
“Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, dan ada yang menjelekkan juga. Saya biasa-biasa saja,” kata Presiden Jokowi.
Dia menegaskan tidak akan melarang publik untuk melakukan aksi demonstrasi asalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Di Patung Kuda Jakarta, di depan Istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga enggak ada masalah,” ujar dia.
