Browsing Tag

Presiden Jokowi

News

Presiden Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR

July 9, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo akan menghadiri sidang tahunan MPR secara langsung pada Agustus 2020 ini. Hal itu diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang memberikan keterangan selepas pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 8 Juli 2020.

“Pagi ini kami seluruh pimpinan MPR diterima oleh Presiden untuk melakukan rapat konsultasi bersama terutama terkait dengan persiapan sidang tahunan,” ucapnya.

Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR, mengatakan bahwa penyelenggaraan sidang tahunan MPR pada tahun ini dimajukan menjadi tanggal 14 Agustus 2020 dari yang biasanya dilaksanakan tiap tanggal 16 Agustus.

“Kebiasaan kita tanggal 16 Agustus. Namun, karena tanggal 16 jatuh pada hari Minggu, maka kita majukan pada hari Jumat, tepatnya tanggal 14 Agustus,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, menurutnya, Presiden memastikan akan menghadiri sidang tahunan di tanggal 14 Agustus 2020 tersebut secara langsung sebagaimana pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Alhamdulillah, Pak Presiden menyatakan akan hadir secara fisik dalam sidang tahunan MPR yang akan kami selenggarakan pada tanggal 14 Agustus,” kata Bamsoet.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad, dan Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono.

News

Presiden Jokowi Dorong Kabinet Bekerja Lebih Keras

July 9, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya bahwa kondisi dunia saat ini tengah mengalami krisis, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi.

“Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada kondisi sekarang ini. Membuat Permen (Peraturan Menteri) yang biasanya mungkin 2 minggu ya sehari selesai, membuat PP (Peraturan Pemerintah) yang biasanya sebulan ya 2 hari selesai, itu loh yang saya inginkan,” tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2020.

Kepala Negara juga mendorong jajarannya untuk tidak hanya bekerja dengan menggunakan cara-cara yang biasa. Lebih lanjut, Presiden meminta agar jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.

“Kita harus ganti channel dari ordinary pindah channel ke extraordinary. Dari cara-cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara-cara cepat dan cara-cara yang sederhana. Dari cara yang SOP (standar operasional prosedur) normal, kita harus ganti channel ke SOP yang smart shortcut. Gimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara lebih tahu dari saya, menyelesaikan ini. Kembali lagi, jangan biasa-biasa saja,” jelasnya.

Di bidang ekonomi, Presiden menyebut bahwa prediksi ekonomi dunia juga kurang menggembirakan. Menurut informasi yang Presiden terima dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6 persen.

“Kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Belanja juga biasa-biasa saja, spending kita biasa-biasa saja, enggak ada percepatan,” imbuhnya.

Kontraksi ekonomi tersebut sudah dialami oleh Indonesia di kuartal pertama, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 2,97 persen, turun dari yang biasanya 5 persen. Meskipun angka di kuartal kedua belum keluar, tetapi Presiden mengingatkan agar jajarannya berhati-hati mengingat terdapat penurunan permintaan, penawaran, dan produksi.

“Dari demand, supply, production, semuanya, terganggu dan rusak. Ini kita juga harus paham dan sadar mengenai ini. Karena apa? Ya mobilitasnya kita batasi. Mobilitas dibatasi, pariwisata anjlok. Mobilitas dibatasi, hotel dan restoran langsung anjlok, terganggu. Mal ditutup, lifestyle anjlok, terganggu,” tandasnya.

News

Percepatan Belanja Anggaran Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

July 9, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali meminta jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas pada Selasa, 7 Juli 2020, di Istana Negara, Jakarta.

“Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah,” ujarnya.

Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Maka itu, Presiden meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.

“Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun,” kata Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.

“Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini,” tuturnya.

“Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita,” imbuh Presiden.

Terkait dengan kebutuhan medis, Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri. Di antaranya ialah stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat Covid-19.

“Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi,” ucapnya.

Menutup arahannya, Kepala Negara sekali lagi mengingatkan jajarannya untuk dapat bekerja luar biasa melebihi apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sejumlah hal menurutnya masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan pelaksanaannya untuk kebutuhan masyarakat luas.

“Jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas), bansos sudah lumayan, kesehatan masih perlu dipercepat, stimulus ekonomi baik untuk yang UMKM maupun yang tengah dan gede, belum (tuntas),” ujarnya.

News

Presiden Jokowi di Depan Capaja TNI-Polri: Harus Gesit, Adaptif, Inovatif Hadapi Tantangan Zaman

July 9, 2020

Jakarta – Dunia berubah dengan cepat ditandai dengan disrupsi teknologi yang telah berdampak pada semua sektor kehidupan, tak terkecuali bidang militer. Tantangan yang dihadapi pun jauh lebih berat, dinamis, dan kompleks dari sebelumnya. Penerapan otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga big data mengalami percepatan dan semakin dipercepat dengan adanya pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara pembekalan calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri tahun 2020 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 8 Juli 2020.

“Teknologi militer juga berkembang dengan cepat. Teknologi militer terkini menggabungkan instrumen persenjataan dengan penggunaan kecerdasan buatan. Teknologi automatisasi dan teknologi sensor yang mengarah pada pengindraan jarak jauh semakin canggih. Komputasi kuantum juga telah mengarah pada sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber,” ujar Presiden.

“Tantangan kejahatan yang dihadapi oleh perwira kepolisian juga sangat berat. Kejahatan menggunakan teknologi canggih dan kejahatan siber yang lintas negara juga memerlukan kemampuan antisipasi dan mitigasi yang lebih baik,” tambahnya.

Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Presiden meminta agar para capaja TNI-Polri mau terus belajar, baik secara mandiri maupun melalui institusi. Capaja TNI-Polri juga dituntut untuk tidak lagi berpikir dengan cara biasa-biasa saja, bekerja secara monoton, atau menggunakan kemampuan yang standar saja.

“Para perwira TNI dan Polri masa depan harus memiliki sikap mental dan cara kerja yang tidak biasa-biasa saja. Harus semakin cerdas dan lincah dalam menghadapi perubahan, cepat adaptasi, dan selalu berpikir inovatif, dan harus lebih baik dan lebih cepat dibanding negara lain,” tegasnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga mengingatkan para capaja TNI-Polri untuk terus konsisten terhadap ideologi negara Pancasila, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, dan tujuan-tujuan besar negara. Capaja TNI-Polri juga dituntut untuk memiliki jiwa kesatria, pantang mundur, dan selalu optimis pada kejayaan dan kemajuan bangsa.

“Saya berpesan agar selalu merawat semangat persatuan-kesatuan, semangat persaudaraan dan gotong-royong. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat, bangsa dan negara. TNI dan Polri harus bersatu dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan bangsa ke depan,” jelasnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden berpesan agar para capaja tidak melupakan dukungan dan doa dari orang tua. Presiden juga berterima kasih kepada segenap pimpinan TNI-Polri, termasuk para pendidik, pelatih, dan pengasuh jajaran Akademi TNI dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

“Kerja keras dan pengabdian saudara akan selamanya dikenang oleh anak-anak didik saudara-saudara dan menjadi fondasi yang kokoh dalam membentuk karakter calon-calon pemimpin masa depan bangsa,” tandasnya

News

Jokowi Minta Realisasi Investasi Ditingkatkan

February 20, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan realisasi investasi di Tanah Air untuk menggerakkan perekonomian, seiring kelesuan ekonomi global.

Saat ini negara-negara tengah menghadapi kelesuan ekonomi yang tidak memungkinkan tumbuhnya perekonomian global. Dalam kondisi tersebut, satu-satunya upaya yang dinilai dapat menjaga sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia.

“Karena pasarnya semuanya turun, enggak mungkin kita mau menaikkan ekspor. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya satu: investasi,” kata Presiden Joko Widodo usai meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (20/02/2020).

Terkait dengan kondisi perekonomian global, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini negara-negara berlomba untuk mendatangkan investasi sehingga meningkatkan aliran modal masuk ke negara-negara tersebut. Semakin banyak arus modal yang masuk, maka peredaran uang akan semakin banyak dan akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Demikian pula Indonesia yang juga berupaya menjaga perekonomiannya dengan mendatangkan sekaligus merealisasikan investasi yang masuk. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa sebenarnya investasi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp708 triliun sudah masuk ke Indonesia. 

Namun, sayangnya investasi tersebut masih belum terealisasi lantaran implementasi di lapangan tersendat. Di luar itu, masih terdapat minat investasi ke Indonesia dengan nilai keseluruhan mencapai Rp1.600 triliun yang menurut Presiden Jokowi juga tidak terlayani dengan baik.

“Sebetulnya kita enggak perlu promosi ke mancanegara, yang di dalam saja selesaikan, Rp708 triliun itu selesaikan,” ujarnya.

Untuk itu Kepala Negara meminta para kepala daerah dan badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk dapat bekerja menyelesaikan persoalan dan menyelesaikan masalah-masalah investasi secara konkret yang ada di lapangan.

“Kalau Rp708 triliun ini bisa dirampungkan menjadi realisasi, Rp1.600 triliun ini bisa diselesaikan sehingga terjadi realisasi, enggak usah kita pasarkan ke luar. Mereka akan dengar bahwa negara ini melayani investor baik yang kecil maupun yang besar,” ucapnya.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan target kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai realisasi investasi tahun 2020 ini sebesar Rp886 triliun.

Selain itu, Kepala Negara mengingatkan bahwa usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya besar juga merupakan investor yang dapat menggerakkan perekonomian. Kepada mereka, Presiden Jokowi juga meminta agar memberikan pelayanan yang baik dan memberikan solusi apabila dibutuhkan.

“Ingat juga bahwa investor yang kecil juga banyak di negara kita. Usaha-usaha kecil itu investor, jangan dipandang investor itu yang asing saja. Layani mereka. Mungkin mereka hanya punya karyawan dua, itu juga investor. Atau usaha yang berada di posisi tengah, punya karyawan 100 atau 300. Itu juga investasi, hanya skalanya menengah. Layani mereka dengan baik,” tuturnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, bentuk pelayanan kepada usaha-usaha kecil dan menengah yang dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan terhadap perizinan untuk mereka menjalankan usahanya. Dengan perizinan tersebut, akses usaha kecil dan menengah kepada permodalan akan terbuka lebar.

“Kalau seluruh usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah ini punya izin maka akses ke modalnya akan lebih mudah, akses ke sisi keuangannya akan lebih gampang,” tutup Presiden Jokowi.

News

Jokowi Minta Pariwisata Indonesia Kalahkan Negara Tetangga

February 18, 2020

Saat rapat terbatas Presiden Joko Widodo bersama jajarannya membahas upaya peningkatan indeks daya saing pariwisata serta dampak wabah virus korona terhadap pariwisata.

“Siang hari ini rapat terbatas mengenai peningkatan peringkat pariwisata Indonesia. Tapi nanti di dalamnya juga langsung akan kita hitung kemudian akan kita putuskan mengenai stimulus pada dunia pariwisata kita karena masalah korona,” kata Presiden.

Menurut Presiden, peringkat daya saing pariwisata Indonesia dalam Travel and Tourism Competitiveness Index dari tahun ke tahun memang semakin baik. Tercatat, pada 2015 Indonesia berada pada peringkat 50, kemudian naik menjadi peringkat ke-42 pada 2017, dan naik lagi menjadi peringkat ke-40 pada 2019.

Meski demikian, peringkat Indonesia tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Presiden meminta hal tersebut dijadikan catatan untuk perbaikan peringkat Indonesia ke depannya.

“Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura berada di peringkat 17, Malaysia 29, dan Thailand 31. Saya kira ini menjadi catatan kita ke depan dalam rangka memperbaiki dari 4 subindeks dan 14 pilar yang menjadi tolok ukur indeks daya saing pariwisata dunia,” jelasnya.

Presiden menjelaskan bahwa dalam indeks tersebut Indonesia memiliki 5 keunggulan dibandingkan negara lain, yaitu yang berkaitan dengan daya saing harga, prioritas kebijakan, daya tarik alam, keterbukaan, serta daya tarik budaya dan kunjungan bisnis.

“Kita masih lemah dalam lima pilar lainnya yaitu, di bidang lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan dan kebersihan, infrastruktur pariwisata, ini yang dalam pembenahan terus, kemudian keamanan, kemudian yang juga masih kurang di kesiapan teknologi informasi. Saya kira catatan-catatan ini harus kita jadikan kita dalam bekerja ke depan dengan target-target yang terukur dan jelas,” paparnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga membahas mengenai upaya pemerintah untuk mengatasi dampak wabah virus korona terhadap sektor pariwisata. Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah pemberian diskon atau insentif, baik untuk wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Diskon atau insentif bagi wisman yaitu 30 persen dari tarif riil. Tapi nanti kita putuskan, ini belum diputuskan. Mungkin kita beri waktu selama 3 bulan ke depan, untuk destinasi-destinasi yang nanti juga akan kita putuskan,” jelasnya.

“Untuk destinasi wisata ke mana, termasuk di dalamnya juga diskon untuk wisatawan domestik atau wisnus yang bisa nanti kita berikan juga minus 30 persen dan mungkin bisa saja untuk travel bironya diberi diskon yang lebih misalnya 50 persen, sehingga betul-betul menggairahkan dunia wisata kita karena memang sekarang baru ada masalah karena virus korona,” tandasnya.

News

Dorong Geliat Ekonomi, Presiden Jokowi Ingatkan Jajaran Menteri Segera Realisasikan Anggaran Belanja

February 11, 2020

Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali seluruh kementerian/lembaga untuk segera merealisasikan anggaran belanja 2020, guna mendorong perekekonomian menjadi lebih bergeliat, di tengah pengaruh dampak wabah virus korona.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri jajarannya di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Dalam pengantarnya, Presiden kembali mengingatkan seluruh kementerian/lembaga terkait dengan realisasi anggaran belanja tahun 2020.

“Sidang kabinet paripurna siang hari ini yang pertama saya ingin mengingatkan sekali lagi mengenai masalah belanja kementerian dan lembaga,” kata Presiden.

Dalam situasi seperti yang dialami sekarang ini, kata Presiden, kecepatan dalam membelanjakan anggaran-anggaran yang ada di setiap kementerian seawal mungkin akan menjadi sebuah pengungkit bagi meredupnya perekonomian. Selain karena ekonomi global yang tidak bersahabat, redupnya ekonomi juga dipengaruhi oleh wabah virus korona.

“Oleh sebab itu, sekali lagi saya harapkan sebelum Februari ini belanja agar segera direalisasikan secepat-cepatnya di seluruh kementerian dan lembaga,” papar Presiden Jokowi, mengutip siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Kepala Negara mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah melakukan belanja yang sangat besar. Ia pun berharap langkah tersebut segera diikuti oleh kementerian/lembaga lain.

“Kementerian-kementerian yang lain saya harapkan, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja modal, belanja-belanja langsung,” imbuhnya.

Selain Kementerian PUPR, menurut Presiden, Kementerian Sosial juga telah membelanjakan anggaran dalam rangka bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

“Saya kira ini juga akan sangat membantu. Saya juga berharap Dana Desa ini juga bisa langsung segera direalisasikan sehingga desa-desa daya beli dan konsumsinya juga akan tidak terganggu,” tegas Presiden Jokowi.

News

Kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo Disiapkan Jadi Creative Hub

January 20, 2020

Labuan Bajo – Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan penataan kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Kawasan di Labuan Bajo ini menjadi salah satu destinasi wisata prioritas yang disiapkan pemerintah dan sedang dikembangkan menjadi sebuah kawasan industri pariwisata.

“Ada plasa, city walk, amfiteater, dan itu menjadi ruang publik bagi wisatawan untuk menikmati pagi maupun senja di Labuan Bajo. Saya kira semuanya masih dalam progress yang tepat waktu,” ujar Presiden Jokowi dalam siaran pers, Senin (20/1/2020).

Kawasan Puncak Waringin mencakup area seluas kurang lebih 1.300 meter persegi yang akan dilengkapi dengan pusat cendera mata, amfiteater, ruang terbuka hijau, area parkir, dan dek observasi.

Kawasan yang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo tersebut, lanjut Presiden, nantinya juga didesain sehingga dapat menjadi sebuah creative hub. 

Creative hub ini akan menghubungkan produk-produk dari usaha kecil, mikro, dan menengah setempat dengan para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo.

“Juga akan ada training-training yang berkaitan dengan pariwisata dan dengan usaha kecil serta mikro. Saya kira memang dalam semua hal harus kita injeksi, kita berikan training, agar kemasan dan brand setiap produk itu bisa ditingkatkan,” tuturnya.

Untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Di antaranya adalah pengembangan bandara yang ada di daerah tersebut.

“Dimulai awal bulan ini, awal tahun ini, nanti selesai akhir tahun baik itu perpanjangan runway maupun perbaikan secara total dari terminal yang ada. Semuanya paralel berbarengan semua,” jelas Presiden.