BRIEF.ID – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperingatkan negara-negara mengenai utang global yang meningkat, dan membebani anggaran fiskal di era suku bunga tinggi.
Menurut IMF, era suku bunga tinggi baru saja dimulai seiring lonjakan inflasi global. Hal ini, sudah terlihat dari keputusan bank sentral negara-negara maju, yang menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi.
Adapun bank sentral yang telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point (Bps), antara lain Federal Reserve (The Fed) di AS, Bank of Japan (BoJ), hingga European Central Bank (ECB).
“Suku bunga yang tinggi akan membuat utang negara-negara membengkak. Kondisi ini akan membebani kondisi fiskal negara-negara,” bunyi pernyataan IMF, seperti dikutip Bloomberg, Selasa (22/9/2026).
Meski demikian, IMF menilai Indonesia sejauh ini belum berada dalam tekanan utang yang serius. Bahkan, risikosoverign stressIndonesia dalam jangka menengah masih rendah.
IMF memperkirakan utang luar negeri Indonesia akan berada di kisaran 29,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026, dan turun menjadi sekitar 28,7% PDB pada 2031.
Selain itu, IMF juga menilai kebutuhkan pembiayaan eksternal Indonesia masih berkelanjutan dan risiko rollover jangka pendek relatif terbatas, karena porsi utang jangka panjang lebih besar.
“IMF memproyeksikan utang publik Indonesia berada sedikit di atas 40% PDB dalam jangka menengah, sementara defisit diperkirakan relatif stabil di sekitar 2,8% PDB,” sebut IMF.
IMF juga memberi catatan bahwa biaya pinjaman dan rasio pembayaran utang terhadap penerimaan pajak Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara-negara emerging market (berkembang).
Risiko lainnya adalah pembayaran bunga utang atau pinjaman menyerap hampir separuh kebutuhan pembiayaan bruto pemerintah (Gross Financing Needs/GFN).
IMF memperkirakan, GFN sektor publik Indonesia mencapai 5,5% PDB, dan meningkat menjadi 6,5% PDB dalam proyeksi berikutnya. Sementara pembayaran bunga utang berada di sekitar 2,4% PDB, dan penerimaan pajak hanya sekitar 11,2%-11,3% PDB.
“Jadi semakin besar porsi anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar bunga, semakin sempit pula ruang pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan merespons guncangan ekonomi,” ungkap IMF.
Ruang Fiskal
Hal tersebut, berpotensi membuat ruang fiskal Indonesia relatif terbatas jika imbal hasil (yield) obligasi pemerintah naik, atau rupiah melemah sehingga biaya utang valas bisa meningkat.
Jika ditelusuri, peringatan IMF tersebut sejalan dengan perkembangan utang luar negeri Indonesia, yang terus membengkak seiring pelemahan rupiah, dan kenaikan suku bunga acuan.
Berdasarkan statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Agustus, posisi utang luar negeri mencapai US$454,76 miliar, naik 4,9% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sedangkan rasio utang luar negeri terhadap PDB berada di 30,7%, dan sebagian besar merupakan utang jangka panjang.
Sejauh ini, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia itu masih dianggap sehat dan terkendali, karena sebagian besar dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dibandingkan pinjaman bilateral dan multilateral.
Menurut BI, dari total utang luar negeri pemerintah senilai US$218,39 miliar, komposisi SBN sekitar 67,1% atau setara US$146,59 miliar. Sedangkan, komposisi pinjaman bilateral maupun multilateral sebesar US$71,8 miliar.
Struktur utang melalui penerbitan SBN memang memberi fleksibilitas dibandingkan pinjaman bilateral maupun multilateral. Namun, biaya utang justru lebih sensitif terhadap perubahan kondisi pasar keuangan, sebab dalam setiap penerbitan SBN tersemat biaya untuk membayar bunga utang.
Sebagai informasi, realisasi belanja negara untuk membayar bunga utang yang jagtuh tempo pada akhir Agustus 2026 senilai Rp394,2 triliun dari pagu APBN 2026 yang sebesar Rp599,4 triliun.
Dari kewajiban bunga utang senilai Rp394,2 triliun pada akhir Agustus 2026, sebanyak Rp366,4 triliun diantaranya dibayar untuk investor dalam negeri, sementara investor luar negeri mencapai Rp27,8 triliun.
Sesuai desain APBN 2026, outlook defisit dipatok sebesar 2,85% terhadap PDB. Tetapi, beban itu kian tahun sejatinya kian menggunung.
Dalam APBN 2027, bunga utang dipatok sebesar Rp650,31 triliun. Padahal, pada 2025 realisasi pembayaran bunga utang pemerintah tercatat sebesar Rp514,39 triliun.
Kenaikan ini terjadi ditopang oleh tingginya yield obligasi global yang membuat biaya penerbitan SBN berpotensi meningkat. Dalam APBN 2027, asumsi pemerintah untuk yield SBN 10 tahun sebesar 6,9%, padahal saat ini saja yield SBN tersebut berada di kisaran 7,1%-7,15%.
IMF menjelaskan, jika SBN lama yang diterbikan dengan yield lebih rendah digantikan dengan SBN baru dengan yield lebih tinggi, maka biaya bunga utang akan terus meningkat dan berpotensi menggerus ruang fiskal untuk membiayai belanja negara yang bersifat produktif.
“Bunga utang ini juga memiliki efek bola salju jika pemerintah memiliki utang yang harus terus diperpanjang atau refinancing, ketika jatuh tempo,” ujar IMF.
Dengan demikian, meskipun pemerintah berkomitmen dan berupaya menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, kebutuhan pembiayaan akan tetap besar dan biaya utang akan menjadi salah satu variabel penting dalam menjaga ruang fiskal. (Jea)
