BRIEF.ID – Makassar, Sulawesi Selatan mulai menghadapi tekanan ketersediaan air bersih di tengah ancaman fenomena El Nino. Komisi V DPR mendesak pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak hanya memberikan peringatan, tetapi menyiapkan langkah konkret untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras mengatakan mitigasi perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi kemarau panjang yang dapat mengganggu ketersediaan air baku.
Sebelum rapat berlangsung, Komisi V DPR RI meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata di Gowa. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung progres Kementerian PU dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan Makassar dan sekitarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Iwan menyoroti meningkatnya keluhan warga Makassar terkait persoalan air bersih. Menurut dia, keluhan tersebut muncul melalui berbagai saluran, mulai dari aksi demonstrasi hingga media massa dan media sosial.
“Seminggu ini, terdapat lonjakan tajam keluhan yang meluas di Makassar. Mulai dari demonstrasi, komplain di sejumlah media massa dan media sosial, hingga keluhan yang disampaikan langsung oleh konstituen,” ungkap Andi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ancaman El Nino berpotensi menambah tekanan terhadap ketersediaan air. Maka dari itu, Komisi V meminta pemerintah memastikan peringatan mengenai potensi kemarau panjang diterjemahkan menjadi langkah mitigasi yang dapat dijalankan di lapangan.
Andi juga meminta BMKG dan Kementerian PU memaparkan secara terukur skema antisipasi yang disiapkan apabila kondisi kekeringan berdampak terhadap sumber air baku dan sistem distribusi air bersih di Makassar.
Andi mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi kondisi darurat, baik di wilayah hulu maupun hilir. Dia menilai pembagian peran antarunit pemerintah perlu diperjelas agar penanganan tidak berjalan secara parsial ketika pasokan air mulai terganggu.
“Sejauh mana upaya mitigasi, termasuk skema kedaruratan di wilayah hulu oleh Ditjen SDA dan di hilir oleh Ditjen CK atas peringatan El Nino panjang dari BMKG yang telah disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Pertanyaan tersebut sekaligus menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dari sumber air hingga jaringan pelayanan. Pasalnya, gangguan air bersih tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air baku, tetapi juga kemampuan sistem pengolahan dan distribusi dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat.
Peninjauan SPAM Regional Mamminasata menjadi salah satu bagian penting dalam evaluasi tersebut. Andi mengaku ingin memastikan pembangunan dan kinerja infrastruktur penyediaan air minum benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama ketika kondisi cuaca menekan ketersediaan sumber daya air.
Di sisi lain, BMKG memiliki peran penting dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan cuaca dan iklim yang menjadi dasar pemerintah menyusun langkah antisipasi. Informasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi perencanaan operasional oleh kementerian dan pemerintah daerah.
Komisi V DPR RI memastikan berbagai masukan dan penjelasan dari mitra kerja dalam kunjungan tersebut akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat. Persoalan air bersih di Makassar dinilai membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar respons pemerintah tidak terlambat ketika kondisi semakin memburuk.
“Seluruh masukan dan penjelasan dari mitra kerja dalam rapat ini dipastikan akan menjadi bahan prioritas untuk dibahas kembali di Senayan,” tutupnya. (ayb)
