BRIEF.ID – Posisi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan tajam di tengah meningkatnya tekanan politik, polemik persyaratan pendidikan, dan menguatnya wacana pemakzulan di parlemen.
Persoalan yang semula berkutat pada keabsahan dokumen pendidikan Gibran, kini berkembang menjadi isu politik yang melibatkan sejumlah partai di DPR. Bahkan, wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki persoalan tersebut mulai mengemuka.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai wacana pemakzulan Gibran semakin menguat. Namun, hingga kini belum terlihat konsolidasi politik yang konkret di parlemen.
Menurut Adi, komunikasi antarfraksi belum berjalan intensif. Selain itu, DPR masih berada dalam masa reses sehingga pembahasan belum mengarah pada langkah kelembagaan.
Di sisi lain, polemik persyaratan pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menolak permohonan yang meminta pembatalan atau diskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.
MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan menengah sebagaimana disyaratkan undang-undang.
Namun, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan telah dilantik sebagai wakil presiden.
Perkembangan ini membuat perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran terus berlanjut di ruang politik.
Situasi politik juga diwarnai memburuknya hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Persoalan posisi Gibran turut menjadi salah satu isu yang membayangi hubungan kedua tokoh tersebut.
Namun wacana pemakzulan belum menjadi keputusan resmi DPR. Proses pemberhentian wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional, termasuk melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi.
Di tengah tekanan yang ada, Gibran masih memiliki modal politik. Survei SMRC periode 1–10 Oktober 2026 mencatat elektabilitasnya sebesar 8,4% dalam simulasi semi-terbuka 24 nama calon presiden. (nov)
