BRIEF.ID – Pemerintah Amerika Serikat (AS) membantah rumor yang mengklaim draf kesepakatan perdamaian dengan Iran telah bocor sebelum ditandatangani pada 19 Juni 2026.
Hal itu, membuat pelaku pasar skeptis dan memasang sikap menunggu (wait and see) terkait penyelesaian konflik Timur Tengah yang pecah sejak AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026.
Presiden AS, Donald Trump, mengatakan dokumen kesepakatan perdamaian AS-Iran untuk mengakhiri konflik Timur Tengah akan dirilis secara resmi setelah penandatanganan memorundum of understanding (MoU) di Swiss, pada akhir pekan ini.
Sementara pejabat tinggi AS menyebut dokumen kesepakatan perdamaian tersebut akan dipublikasikan dalam 1-2 hari ke depan, menjelang penandatanganan MoU di Swiss, atau disela-sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Prancis pada 15-17 Juni 2026.
Meski belum dirilis secara resmi, sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa AS sudah mulai membagikan salinan draf kesepakatan perdamaian tersebut kepada delegasi negara-negara sekutu, yang hadir di KTT G7 Prancis.
Draf kesepakatan perdamaian AS-Iran yang bocor ke media, juga telah dipublikasikan. Secara garis besar, draf tersebut menunjukkan Iran akan menerima berbagai insentif finansial skala besar, yang dapat diperoleh dalam jangka waktu dekat (segera) maupun jangka panjang.
Berdasarkan poin dalam draf yang bocor, terungkap bahwa Departemen Keuangan AS akan langsung menerbitkan “izin khusus untuk ekspor minyak mentah Iran, produk petrokimia, serta turunannya” segera setelah penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kesepakatan perdamaian AS-Iran
Iran akan membuka lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, dan sebagai timbal balik AS akan mencabut blokade di seluruh pelabuhan Iran.
AS dan Iran berkomitmen mengembalikan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz ke kondisi normal dalam waktu 30 hari seperti sebelum terjadi serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026.
Draf tersebut juga menuliskan bahwa AS beserta mitra regionalnya akan menyusun rencana rehabilitasi ekonomi Iran dengan jaminan pembiayaan minimal US$300 miliar.
AS juga berkomitmen mencabut sanksi pembekuan aset milik rezim maupun perorangan Iran, namun draf tersebut tidak memberikan rincian mengenai jadwal pencairan aset Iran yang dibekukan. AS hanya berkomitmen agar dana tersebut “dilepaskan dan tersedia sepenuhnya” tanpa menetapkan tenggat waktu.
Berbagai insentif tersebut diberikan sebagai kompensasi atas kesediaan Iran membuka kembali blokade Selat Hormuz dan menegaskan kembali komitmennya untuk tidak pernah membuat senjata nuklir.
Disebutkan, kesepakatan ini menawarkan kombinasi insentif ekonomi bagi Iran dengan syarat negara tersebut tetap berkomitmen untuk tidak pernah mengembangkan senjata nuklir.
Iran selama ini menegaskan bahwa mereka tidak berniat memiliki bom atom, dan komitmen serupa juga pernah diberikan dalam perjanjian nuklir era Obama atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Pejabat tinggi AS dan Iran dikabarkan telah menyetujui draf ini pada hari Minggu (14/6/2026), dan dijadwalkan melakukan penandatanganan secara resmi pada 19 Juni 2026 di Swiss, seusai perhelatan KTT G7 Prancis.
“Penandatanganan kesepakatan perdamaian tersebut, akan membuka jalan bagi perundingan lanjutan selama 60 hari yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen serta menetapkan batasan baru yang ketat pada program nuklir Iran,” kata sumber seperti dikutip Bloomberg News, Rabu (17/5/2026).
Isi draf kesepakatan perdamaian juga menyebutkan AS akan menarik pasukan militernya dari wilayah sekitar Iran dalam waktu 30 hari setelah perjanjian final ditandatangani.
Tantangan
Meski disebut-sebut draf kesepakatan perdamaian AS-Iran telah final dan akan ditandatangani akhir pekan ini, masih ada sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat penyelesaian konflik Timur Tengah.
Tantangan tersebut, antara lain terkait klausul yang menyebutkan bahwa perang harus diakhiri di semua lini, termasuk Lebanon. Ketentuan ini membutuhkan persetujuan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sejauh ini menolak mengakhiri operasi militernya terhadap Hizbullah di perbatasan utara Israel.
Selain itu, meskipun AS berkomitmen mengakhiri sanksi terhadap Iran, masih ada syarat terkait proyek nuklir yang harus dipenuhi Iran untuk memperoleh dukungan AS dan mitra di Timur Tengah.
Draf tersebut juga tidak secara langsung membahas status cadangan uranium Iran yang telah diperkaya, dan akan dibahas secara memadai dalam perjanjian final bersama seluruh isu terkait program nuklir lainnya.
Terkait izin penjualan minyak Iran, sumber yang mengetahui isi pembahasan mengungkapkan izin dimaksud hanya berlaku untuk minyak Iran yang sudah dimuat ke kapal, dan bukan berarti memberikan izin penuh bagi Iran untuk kembali melakukan ekspor minyak secara luas.
Draf terbaru juga tidak menetapkan tenggat waktu yang tegas bagi AS untuk melonggarkan sanksi, atau mengenai penjaminan dana pembangunan senilai US$300 miliar.
Hal itu, membuat banyak kalangan menyoroti draf kesepakatan perdamaian, yang disebut-sebut lebih menguntungkan Iran daripada AS, bahkan berpotensi menjadi ancaman politik bagi Presiden AS, Donald Trump.
Berita yang simpang siur mengenai draf kesepakatan perdamaian yang bocor, juga membuat pelaku pasar skeptis dan memasang sikap wait and see, karena mengkhawatirkan ketidakpastian berakhirnya konflik Timur Tengah. (jea)
