BRIEF.ID – Bank Indonesia (BI) menyampaikan utang luar negeri Indonesia naik 4,4% menjadi US$453,4 miliar pada kuartal II 2026 secara tahunan atau year-on-year (yoy).
“Posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal II 2026 tetap terjaga dengan rasio terhadap PDB (produk domestik bruto) sebesar 30,6%,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Menurut dia, kenaikan tersebut dipicu pertumbuhan utang luar negeri Indonesia, terbanyak dari pemerintah dan BI. Sedangkan utang luar negeri swasta justru mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang lebih rendah.
Adapun posisi utang luar negeri pemerintah pada kuartal II 2026 tercatat sebesar US$216,3 miliar, tumbuh 2,9% (yoy). Secara kuartalan atau quarter-toquarter (qtq), posisi utang luar negeri Indonesia tersebut pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan 3,8% (yoy) pada kuartal I 2026.
“Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga,” ungkap Ramdan.
Menurut dia, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), lanjutnya, pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan utang luar negeri.
Dia mengatakan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, dengan rasio terhadap PDB sebesar 30,6% pada kuartal II 2026, dan didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1% dari total utang luar negeri.
“BI dan Pemerintah berkomitmen terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, agar tetap berada dalam struktur yang sehat,” tutur Ramdan.
Indonesia akan terus mengoptimalkan peran utang luar negeri untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” ujar Ramdan
Lima Sektor
Ramdan menjelaskan, utang luar negeri pemerintah yang mencapai US$216,3 miliar pada kuartal II 2026, dimanfaatkan untuk mendukung lima sektor utama, sebagai berikut :
1. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22%.
2. Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6%.
3. Jasa pendidikan sebesar 16,2%.
4. Konstruksi sebesar 11,5%.
5. Transportasi dan pergudangan sebesar 8,5%.
“Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang,” kata Ramdan.
Sementara itu, peningkatan utang luar negeri bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Hal itu, lanjutnya, sejalan dengan operasi moneterpro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.
Di sisi lain, posisi utang luar negeri swasta pada kuartal II 2026 tercatat sebesar US$194,6 miliar, atau mengalami kontraksi 0,6% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,3% (yoy) pada kuartal I 2026.
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh utang luar negeri lembaga keuangan(financial corporations)yang terkontraksi 3,4% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi 6,3% (yoy) pada kuartal I 2026.
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi utang luar negeri swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4% dari total ULN swasta.
“Utang luar negeri swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7% terhadap total ULN swasta,” ungkap Ramdan. (Jea)
