BRIEF.ID – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar komunikasi pemerintah tidak sekadar menjadi sarana penyampaian program, tetapi juga instrumen untuk memperkuat persatuan nasional.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo kepada Syahganda setelah dirinya resmi dilantik sebagai Kepala Bakom RI bersama Fadli Tri Hartono yang menjabat Wakil Kepala Bakom RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Syahganda mengatakan, tugas Bakom ke depan memiliki tantangan yang lebih luas dibandingkan sekadar menyampaikan berbagai kebijakan dan program pemerintahan kepada masyarakat.
Menurutnya, komunikasi pemerintah juga harus mampu menjembatani pemikiran Presiden Prabowo agar dapat dipahami publik secara utuh, termasuk gagasan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.
“Kalau arahan Presiden yang disampaikan beliau kepada saya itu adalah bagaimana caranya komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional,” tutur Syahganda dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (2/10).
Dia menilai bahwa selama ini masyarakat cenderung lebih mudah memahami sebuah kebijakan ketika program pemerintah sudah berjalan dan manfaatnya mulai terlihat secara langsung.
Namun, persoalan berbeda muncul ketika pemerintah harus menjelaskan gagasan atau pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya suatu kebijakan.
Syahganda menyebut bahwa tantangan komunikasi pemerintah justru terletak pada bagaimana menyampaikan pemikiran Presiden kepada masyarakat dengan bahasa yang dapat dipahami berbagai kalangan.
“Ya, karena yang paling susah ditangkap oleh rakyat itu adalah pikiran Presiden,” katanya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Bakom akan memberikan perhatian lebih besar terhadap komunikasi substansi kebijakan, bukan hanya publikasi kegiatan maupun capaian pemerintahan.
Syahganda juga menegaskan pemikiran Prabowo yang ingin dikomunikasikan kepada masyarakat merupakan gagasan yang menurutnya berlandaskan konstitusi.
Untuk itu, dia menilai masyarakat perlu mengetahui dan memahami landasan konstitusional dari berbagai pemikiran Presiden yang menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan.
“Nah, pikiran-pikiran beliau itu adalah pikiran-pikiran konstitusional. Dan itu penting rakyat tahu semua,” ujarnya.
Meski demikian, efektivitas pendekatan komunikasi tersebut nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan Bakom menyampaikan kebijakan secara transparan, proporsional, dan terbuka terhadap beragam perspektif masyarakat.
Pasalnya, komunikasi pemerintah tidak hanya berfungsi menyebarluaskan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi publik untuk memahami, mengkritisi, serta memberikan respons terhadap kebijakan negara.
Dalam menjalankan tugasnya, Syahganda menyatakan akan bekerja bersama Fadli Tri Hartono dengan melanjutkan program komunikasi yang telah berjalan di Bakom RI.
Selain itu, keduanya juga akan mempelajari aspek algoritma sebagai bagian dari strategi komunikasi pemerintah ke depan.
“Jadi, sebenarnya saya dan Pak Fadli, Wakil Bakom, nanti akan bekerja sama. Pertama, meneruskan program-program yang sudah ada. Yang kedua, kita akan mempelajari soal algoritma,” ujar Syahganda. (ayb)
