BRIEF.ID – Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud sekaligus aktivis anti korupsi, Todung Mulya Lubis mengapresiasi peluncuran film “Dirty Vote” yang dirilis, Minggu (11/2/2024) sebagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat tentang potensi pelanggaran pada Pemilu 2024.
Film “Dirty Vote” yang berdurasi hampir 2 jam, menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yakni Zaenal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti. Film “Dirty Vote” juga dinilai menjelaskan tentang potensi kecurangan yang sudah terjadi menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres, 14 Februari 2024 mendatang.
“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” kata Todung pada konferensi pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
Konferensi pers yang dipandu Aris Setiawan Yodi, dihadiri Todung dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Todung menyatakan, sebagai pendidikan politik, “Dirty Vote” sangat bagus karena memberikan literasi politik untuk memahami dinamika politik yang terjadi. Isif film itu sejalan dengan pemberitaan di media, misalnya soal pengerahan kepala desa dan intimidasi, atau concern lain soal politisasi Bansos, persebaran 20% suara sebagai syarat kemenangan Pilpres, dan berbagai hal lainnya, dijelaskan dalam film ini.
“Anda boleh tidak setuju dengan “Dirty Vote.” Film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang menjadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan negara,” kata Todung.
Atas berbagai fakta yang diungkapkan dalam film “Dirty Vote,” Todung melihat sebenarnya tak ada hal baru dalam film itu. Ia juga tidak setuju atas pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut film “Dirty Vote” sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Dengan segala respek, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik. Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran,” kata Todung.
