BRIEF.ID – Kawasan perbatasan Indonesia tak lagi hanya dipandang sebagai halaman terluar yang berfungsi menjaga kedaulatan negara.
Pemerintah saat ini tengah mendorong kawasan tersebut menjadi bagian penting dari agenda pemerataan pembangunan, mulai dari peningkatan konektivitas hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Komitmen itu salah satunya dijalankan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) yang saat ini mengelola 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia.
Ke-15 PLBN tersebut yakni Serasan, Jagoi Babang, Aruk, Entikong, Badau, Sebatik, Labang, Long Nawang, Motaain, Motamasin, Wini, Napan, Skouw, Sota, dan Yetetkun.
Juru Bicara BNPP, Nadia Mulya mengatakan keberadaan PLBN memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar menjadi pintu keluar-masuk orang dan barang antarnegara.
“PLBN bukan sekadar tempat keluar masuk orang dan barang antarnegara. Lebih dari itu, PLBN hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, menjaga keamanan kawasan, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi tumbuhnya aktivitas sosial dan ekonomi warga di perbatasan,” tutur Nadia dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (18/8).
Menurut Nadia, BNPP saat ini juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur PLBN baru sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan lintas batas orang dan barang di sejumlah kawasan perbatasan lainnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Namun, pembangunan kawasan perbatasan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas lintas batas.
Tidak hanya itu, BNPP RI juga memastikan masyarakat di kawasan perbatasan turut merasakan manfaat berbagai program prioritas pemerintah.
Sejumlah program strategis nasional mulai diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perbatasan. Program tersebut antara lain perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah lokasi PLBN, hingga pengembangan ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan pesisir perbatasan.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan perbatasan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Nadia menegaskan, integrasi antara pengelolaan perbatasan dan program prioritas pemerintah merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan kawasan perbatasan yang semakin mandiri dan produktif.
“Melalui integrasi antara penguatan kawasan perbatasan dan implementasi program prioritas pemerintah, BNPP RI berkomitmen mewujudkan kawasan perbatasan yang mandiri, sejahtera, serta menjadi garda terdepan bangsa yang berdaya saing,” kata Nadia.
Penguatan kawasan perbatasan pun diharapkan membuat wilayah terluar Indonesia tidak lagi identik dengan kawasan yang tertinggal dan jauh dari pusat pembangunan.
Sebaliknya, perbatasan diposisikan sebagai beranda negara yang memiliki fungsi strategis sekaligus menjadi ruang tumbuh bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (ayb)
