Browsing Tag

DPR RI

News

RUU KPK Dianggap Cacat Etik dan Menunjukkan Adanya Kartel Politik di DPR

September 10, 2019

Jakarta — Civitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengkritisi DPR RI yang menggulirkan RUU KPK. Mereka menganggap keputusan DPR tersebut sebagai upaya pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Setidaknya sudah ada 146 civitas LIPI yang menandatangi penolakan RUU KPK yang sedang digodok oleh DPR. Mereka juga menyebut bila proses penyetujuan usulan RUU KPK yang menjadi inisiatif DPR cacat administrasi karena rapat paripurna tidak kuorum sebab hanya dihadiri 70 orang dari 560 anggota DPR.

“Rapat paripurna DPR RI itu cacat secara etik karena hanya dihadiri 70 anggota dari 560 anggota dewan. Kita tahu keabsanan rapat paripurna adalah 50 persen plus 1. Betul, sebagian mengisi absen, ada 204 yang mengisi tapi orangnya tidak ada. Ini kan tidak memenuhi keabsahan substansi. Jadi disayangkan bahwa keputusan yang penting diambil saat paripurna hanya dihadiri 70 anggota yang datang,” kata peneliti dan civitas LIPI Syamsuddin Haris di Kantor LIPI, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Haris bahkan menyebut bila pengesahan RUU KPK yang menjadi usulan inisiatif DPR, semakin menunjukan adanya kartel politik yang ada di dalam lembaga legislatif tersebut. Menurutnya, hal ini bisa mengancam demokrasi yang sedang berlangsung saat ini.

“Itu biasanya diikat oleh kepentingan jangka pendek. Saya melihat ini justru membuka mata hati publik dan menelanjangi muka partai politik kita di DPR. Poin ketiga, walaupun demikian, ada hikmah di balik RUU KPK menjadi inisiatif dewan, yaitu cebong dan kampret bersatu membela KPK. Parpol yang bersaing saat Pilpres juga bersatu melumpuhkan KPK,” sebutnya.

Tak hanya itu, dirinya bahkan mengatakan bila sebenarnya RUU KPK tidak bisa disebut sebagai revisi melainkan perubahan mendasar. Ini karena hampir seluruh pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diubah dan dibongkar. Seperti contohnya, lanjut Haris, adalah di Pasal 3 yang mengubah KPK dari Lembaga Negara menjadi Lembaga Pemerintah Pusat. Perubahan tersebut ditegaskan Haris sebagai degradasi luar biasa bagi KPK dan pemberantasan korupsi.

“Saya sudah baca naskahnya, ini bukan revisi tapi perubahan mendasar karena hampir semua pasal diubah dan dibongkar habis sehingga kehilangan marwahnya sebagai UU KPK yang lama. Contoh di pasal 3, KPK itu dalam usulan DPR menjadi lembaga eksekutif, disini ditulis lembaga pemerintah pusat, ini adalah degradasi luar biasa. Karena di UU lama itu KPK adalah lembaga negara,” tegasnya.

“Kemudian yang juga menonjol, tugas KPK itu lebih pada pencegahan. Padahal pencegahan bukan semata-mata tugas KPK tapi tugas kita semua. Tapi tugas pemberantasan harus ada lembaga khusus, yaitu KPK. Satu lagi, kenapa saya katakan ini bukan revisi, tapi ada penambahan bab yang cukup banyak khususnya untuk Dewan Pengawas. Ini kan baru, dewan menurut saya bisa menjadi intervensi untuk melumpuhkan KPK.” pungkasnya.

News

Presiden Jokowi: Indonesia Adalah Rumah Besar Kita

August 16, 2019

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bertikai dan meniadakan peran pihak lain. Dalam sebuah negara demokrasi, sinergi yang kuat di tengah perbedaan yang ada menjadi sebuah keniscayaan.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bersinergi dalam mencapai visi besar bangsa Indonesia. Segala perbedaan yang ada apabila dipadukan justru akan berbalik menjadi sebuah kekuatan besar bagi bangsa dan negara.

“Perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk saling membenci, bukan alasan bagi kita untuk saling menghancurkan, atau bahkan saling meniadakan. Jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar yang sama, maka akan menjadi kekuatan yang dinamis. Kekuatan untuk mencapai Indonesia Maju,” ujarnya saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Presiden dalam pidatonya itu juga mengajak semua lembaga negara untuk bersinergi dalam menyelesaikan tugas sejarah. Capaian yang telah diperoleh masing-masing lembaga hendaknya dijadikan modal bersama untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.

“Saya mengajak semua lembaga negara untuk membangun sinergi yang kuat guna menyelesaikan tugas sejarah kita. Mendukung lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan, dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” ucapnya.

Seiring dengan hal itu, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki Pancasila sebagai fondasi yang menjadikan negara tetap berdiri kokoh hingga dapat merayakan 74 tahun Indonesia merdeka. Dengan Pancasila pula, bangsa Indonesia mampu menghadapi perbedaan dan terpaan badai sejarah serta menjadikan Indonesia sebagai rumah besar kita bersama.

“Di rumah Pancasila ini kita hidup rukun tanpa dibeda-bedakan latar belakang agama, asal-usul suku, perbedaan ras, maupun golongan. Rumah besar Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk semua. Ruang hidup bagi seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam rumah besar ini semua anak bangsa bisa berkarya, bisa bergerak, dan bisa berjuang untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita bersama,” kata Presiden.

Mengakhiri pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR tahun 2019, Kepala Negara menyampaikan keyakinannya bahwa dengan berpegang teguh pada persatuan berlandaskan Pancasila, Indonesia akan tetap berdiri kokoh dan siap menghadapi berbagai tantangan.

“Saya yakin seyakin-yakinnya, dengan berpegang teguh pada semangat persatuan Indonesia, rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, tidak akan punah, tetapi justru berdiri tegak. Bukan hanya untuk 100 tahun, 500 tahun, tapi insyaallah untuk selama-lamanya,” kata Presiden.

“Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! SDM Unggul Indonesia Maju! Merdeka!” imbuhnya mengakhiri.

News

Ketua MPR Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Jokowi-Ma’ruf Sebagai Presiden-Wakil Presiden

August 16, 2019

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, mengucapkan selamat atas terpilihnya Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Selain itu, Zulkifli juga mengucapkan terima kasih pada penyelenggara Pemilu yang sukses menyelenggarakan Pemilu Serentak pertama dalam sejarah Indonesia.

“Alhamdulillah, Pemilu Serentak 2019 yang untuk pertama kalinya dilaksanakan, akhirnya dapat kita lalui bersama. Suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 merupakan bukti bahwa Bangsa Indonesia telah semakin dewasa dalam berdemokrasi,” kata Zulkifli dalam Sidang Tahunan MPR 2019, Jumat (16/8/2019).

“Kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma’ruf Amin yang telah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024,” sambungnya.

Selain mengucapkan selamat pada Jokowi-Ma’ruf Amin, Zulkifli juga mengapresiasi sikap kenegarawanan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam menyikapi hasil Pemilu. Dirinya ingin semua pimpinan bangsa bisa memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat.

“Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiga Uno kami mengucapkan terima kasih atas sikap kenegarawanan yang telah bapak tunjukkan selama ini,” sebutnya.

“Kami juga mendorong segenap pemimpin bangsa untuk memberikan pendidikan politik yang menjunjung tinggi etika, menunjukkan sikap kenegarawanan dengan tetap mengedepankan persatuan di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,” lanjut Ketua Umum PAN itu.

Kepada masyarakat Indonesia, Zulkifli mengingatkan agar semua elemen bangsa kembali bersatu usai Pemilu 2019 lalu. Baginya hasil Pemilu merupakan kemenangan untuk bangsa Indonesia, untuk itu kebersamaan harus terus dirajut dan dipersatukan kembali usai pesta demokrasi 5 tahunan itu
“Apa pun hasil Pemilu lalu, merupakan kemenangan kita semua sebagai bangsa Indonesia, karena pilihan politik boleh beda, tetapi merah putih kita sama, dan tetap akan sama untuk selamanya. Mari kita rajut kembali Merah Putih,” tuturnya.

Di akhir pidatonya, Zulkifli memberikan pantun untuk semua hadirin yang hadir pada Sidang Tahunan MPR tersebut:

Buka hati dengan tulus dan bersih,
Sambut saudara sehangat mentari,
Mari rajut kembali merah putih,
KIta dukung Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin memimpin negeri.

(Bisma)

News Weekly Brief

Ketua DPD RI: Kami Dukung Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

August 16, 2019

Jakarta h Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang (OSO), mendukung rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Menurutnya, rencana tersebut sudah dibahas oleh dirinya dan Jokowi.

“Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan,” kata OSO.
Penyataan ini dikatakan oleh OSO dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019). OSO menambahkan bila DPD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah untuk rencana pemindahan ibu kota ini.

“Terkait hal itu semua, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Selain soal ibukota baru, OSO juga mengingatkan soal ancaman dan tantangan bagi Indonesia di era globalisasi. Senator asal Kalimantan Barat itu menyebut bila liberalisasi dan paham radikal adalah 2 tantangan besar untuk Indonesia ke depan. Karena kedua paham tersebut sangat bertentangan dengan paham Pancasila yang selam ini dianut oleh Indonesia.

“Tantangan berat tersebut adalah merebaknya dua paham besar, yakni liberalisasi dan paham radikal. Atas nama kebebasan dan demokrasi, dua paham ini telah bergerak secara radikal ke anak-anak ibu pertiwi,” ujar OSO.

“Dua paham tersebut telah masuk ke masyarakat kita dengan mempertentangkan antara Pancasila dan Agama. Pancasila yang telah menjadi konsensus final kita dalam bernegara, telah dikaburkan oleh mereka,” sambungnya.

Karenanya, OSO mengingatkan bila Pancasila harus kembali dibumikan di Indonesia. Dirinya ingin sejak anak-anak hingga orang dewasa memiliki pemahaman yang sama terkait gagasan-gagasan dasar dalam Pancasila.

“Pancasila sebagai filsafat kita dalam bernegara harus terimplementasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif di semua lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan elit hingga masyarakat yang bersandal jepit. Mulai dari anak-anak dan remaja, hingga kalangan yang sudah dewasa,” pungkas OSO.

(Bisma)

News

Jokowi, RI Tidak Takut

August 16, 2019

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa dalam bidang pertahanan keamanan Indonesia harus lebih tanggap dan siap. Menurutnya pertahanan keamanan dilakukan untuk menghadapi perang siber, intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

“Mengahadapi, ancaman kejahatan-kejahatan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Jokowi menegaskan bahwa Tanah Air tidak takut untuk menghadapai permasalahan tersebut. Kemudian ditambahkan bahwa Indonesia juga tidak takut terhadap keterbukaan.

“Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap ideologi lain yang mengancam ideologi bangsa. Kewaspadaan terhadap adab dan budaya lain yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kewaspadaan terhadap apapun yang mengancam kedaulatan kita.

News

Jokowi, Indonesia Hadapi Tantangan Berbeda

August 16, 2019

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana semua informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas.

” Sekarang ini, kita menghadapi tantangan yang berbeda. Akan tetapi, semangat itu harus terus menyala di hati kita semua. Kita berada di era ketika dunia berubah dengan cepat, tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru,” kata Jokowi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Dijelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi era kompetisi antarnegara, sehingga tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi. Maka sebab itu, Jokowi menegaskan tantangan tersebut tidak boleh memecah belah bangsa, sehingga rakyat Indonesiamumkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat tahu terpecah.

“Kita harus berani menerima era keterbukaan sejagad. Akan tetapi kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan.”

Ia menambahkan antar lembaga pemerintahan juga harus saling membantu satu sama lain. Sehingga berjalan dengan visi yang sama yaitu memajukan Tanah Air di mata negara-negara maju dan berkembang lainnya.

“Visi yang sama juga harus hidup dalam kerja kita semua, di semua lembaga negara. Check and balances antar lembaga negara sangat penting, tetapi harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi besar Indonesia Maju.”

Sementara itu, Jokowi juga mengumumkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016-2018 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pada Pemerintah Daerah (Pemda) dengan WTP berhasil meningkat dari 47% di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018.

Sedangkan dari data BPK dilampirkan bahwa kinerja dan kepatuhan pemerintah, serta badan lainnya berhasil mengembalikan kas dam aset negara sebesar Rp4,38 triliun.

News Weekly Brief

Ace Hasan Syadzily, Bahagia BTP Bebas

January 24, 2019

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menyambut baik kebebasan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang saat ini dipanggil dengan BTP, Kamis (24/1).

Menurut keterangan tertulisnya Ace menyatakan bahwa sebagai salah satu sahabat dari BTP. Dirinya merasa bahagia mendengar kabar BTP bebas.

“Selamat bebas Pak Ahok (BTP)!. Sebagai salah seorang sahabatnya Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama, saya tentu bahagia dia akan menghirup udara kebebasan atas hukuman yang dijalaninya selama 2 tahun di penjara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat,” kata Ace melalui keterangan tertulisnya.

Menurutnya, BTP telah menunjukan dirinya sebagai manusia yang taat hukum dan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Lalu tidak lari dari tuntutan hukum yang disampaikan sebagian masyarakat dengan berbagai demonstrasi bersamaan dengan Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 yang lalu.

“Selama proses pengadilan, dia jalaninya dengan penuh semangat dan tanpa mengeluh di saat seharusnya dia berkampanye,” ujarnya.

Ia menceritakan bahwa selama proses penahanan, dirinya menjenguk BTP sebanyak dua kali dan diterima dengan baik. Akan tetapi saat pertemuannya dengan BTP, Ace sama sekali tidak menyinggung soal politik.

“Saya dua kali menjenguknya di Mako Brimob. Ahok menerima saya dengan hangat dan gembira. Dia berbicara dengan penuh kehangatan. Yang selalu disampaikan dari pembicaraannya selalu terucap “selalu ada hikmah yang terbaik atas apa yang telah saya jalaninya”,” kata Ace.

“Saya tidak banyak bicara politik dengannya karena saya khawatir dirinya trauma atas apa yang dialaminya karena penyebab kasus menimpa Ahok itu tidak bisa lepas dari persoalan politik. Saya bicara tentang kemanusiaan dan keseharian di penjara itu.”

Sedangkan itu, Ace mengungkapkan bTP selalu menyampaikan kegembiraan bahwa selama di dalam penjara, katanya, dia punya banyak waktu untuk membaca dan menulis buku. Salah satu buku yang ditulisnya berjudul “Kebijakan Ahok” dimana dirinya juga ikut memberikan testimoninya dalam buku itu. Bahkan dia masih bisa membantu orang.

“Ahok bercerita dengan hangat bahwa dirinya merasa banyak teman-teman dan sahabat-sahabat yang menjenguknya dari seluruh Indonesia. Memang untuk menjenguknya harus diatur waktunya dengan super ketat. Setiap tamu hanya diizinkan 30 sampai 1 jam untuk ketemu dengan Ahok. Katanya, banyak yang mengirimkan makanan, terutama buah-buahan. Bahkan banyak buah-buahan unik yang tidak pernah ditemukannya selama di luar penjara, tapi di dalam penjara dia mendapatkannya.”

Ace menegaskan BTP tetaplah seorang Sahabat. Dirinya telah mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dengan menjalani hukuman selama 2 tahun, pribadi yang unik, dan tetap menjadi magnet pemberitaan media dan pembicaraan masyarakat.

“Ahok harus kita hormati privacy nya. Jika saya menjadi dia, saya ingin menjalani masa bebasnya sambil menikmati kehidupan pribadinya bersama keluarga, terutama anak-anaknya. Tak dikaitkan dengan segala macam urusan politik, apalagi menjelang Pilpres 2019 ini. Selamat menikmati kebebasan Bro Ahok!.”

News

DPR Revisi UU BUMN

January 24, 2019

Jakarta – Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003, terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Revisi tersebut menyangkut beberapa hal penting dalam badan BUMN.

Faktor-faktor tersebut terdiri dari, pertama setiap pengangkatan Direktur Utama BUMN, harus melewati proses uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Kedua, jabatan direksi dan komisaris sering kali diambil alih oleh pejabat pemerintah sehingga terjadi rangkap jabatan.

Ketiga, pembentukan holding, akusisi, merger, dan divestasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Keempat, BUMN diminta untuk fokus untuk memberikan binaan dan pengarahan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan melakukan pengalokasian dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Sementara itu, adanya revisi UU Nomor 19 Tahun 2013, semua BUMN diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik dan profesional.