BRIEF.ID – Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengingatkan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan krisis moralitas dan integritas yang dinilai semakin mengkhawatirkan di ruang publik maupun tata kelola kekuasaan.
Dalam forum diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” Siti Zuhro menegaskan bahwa negara masih memiliki peluang bangkit meski menghadapi keterbatasan ekonomi. Namun, kondisi akan jauh lebih sulit ketika integritas publik, etika, dan kualitas institusi mengalami kemunduran.
“Kita boleh miskin tapi punya idealisme, punya integritas, punya moralitas, punya etika,” ujarnya.
Menurut dia, sejarah menunjukkan banyak negara mampu keluar dari tekanan ekonomi karena masih memiliki fondasi moral dan kepercayaan sosial yang kuat. Sebaliknya, negara yang institusinya rusak dan masyarakatnya kehilangan kepedulian akan menghadapi proses pemulihan yang jauh lebih berat.
Siti Zuhro menilai Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis keteladanan yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi dan pemerintahan. Maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, hingga pragmatisme politik disebut menjadi indikator melemahnya etika publik.
“Keterpurukan bangsa bermula dari krisis keteladanan,” katanya.
Dia pun menyoroti lemahnya budaya meritokrasi dan masih kuatnya praktik patronase dalam proses politik maupun birokrasi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kualitas kepemimpinan nasional sulit berkembang secara sehat karena kompetensi dan integritas sering kali kalah oleh kepentingan jaringan kekuasaan.
Lebih lanjut, Siti Zuhro mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Ketika moralitas publik terus mengalami degradasi, masyarakat akan semakin sulit mempercayai institusi negara maupun proses demokrasi.
“Bangsa yang kehilangan moralitas publik akan sulit membangun kepercayaan sosial,” ujarnya.
Dalam pandangannya, pembangunan nasional tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau agenda elektoral semata. Indonesia dinilai membutuhkan penguatan etika publik, integritas kepemimpinan, serta keteladanan moral agar demokrasi dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa tanpa pembenahan pada aspek integritas dan moralitas, berbagai capaian ekonomi maupun politik berisiko kehilangan makna substantif bagi masyarakat. (AYB)
